Dewan Akan Hearing JRBM

0
168
Komisi I Ingatkan Dandes Harus Sesuai Peruntuhkan
Yusra Alhabsyi

TOTABUANEWS, BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan memanggil perusahaan tambang J Resources Bolmong (JRBM)terkait permasalahan lahan milik para simpatisan pejuang bolmong yang berada di Desa Bakan Kecamatan Lolayan.

Adi Tungkagi salah satu pendiri Partisan Pejuang Bolmong (PPBM) ini menjelaskan bahwa lahan yang telah duduki JRBM adalah lahan milik dari PPBM dan tidak ada pemberitahuan. “Lahan itu berada di bulud tagin desa bakan dan itu milik partisan bekas pejuang bolmong dulu, memang dulunya kami tidak diberi ijin mengelolah lahan itu dengan alasan pemerintah provinsi itu lahan rawan erosi jika digunakan secara banyak, maka kami diberikan lahan masyarakat,” jelas Tungkagi, Senin (4/4) kemarin saat menyampaikan hal tersebut kepada komisi I.

Ditambahkanya setelah pada 1994 Adi Tungkagi meneruskan perjuangan ayahnya itu untuk mengelolah lagi lahan tersebut tapi kehutanan provinsi tidak memberikan ijin karena itu sudah masuk Hutan Produksi Terbatas (HPT). “Maka dari itu kami mempertanyakan hal ini mengapa lahan milik partisan sudah diduduki oleh perusahan JRBM ini ada apa antara Pemkab Bolmong dan perusahaan,” ungkapnya.

Lanjutnya. Tungkagi dan beberapa partisan ini menyampaikan jika tidak ada tindak lanjut maka dirinya akan membawah kasus ini ke pemerintah pusat. “Kemana keadilan pemerintah kepada pejuang jaman dulu, kami sudah kantongi semua berkas dan bukti yang ada jika tidak ada tindak lanjut maka kami akan bawah masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tegasnya.

Terpisah Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsy menyikapi hal itu akan berusahan menari solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. “Pekan depan kami akan panggil semua pihak untuk hering, intinya semua harus diselesaikan apalagi menyangkut hak-hak masyarakat semua harus jelas,” singkatnya (bix)

Personil komisi I Ahadin Mamonto selaku dapil lolayan juga berharap agar ini bisa diselesaikan mengingat jangan sampai ada konflik yang timbul nantinya. “Selaku dapil saya berharap pemkab dan perusahaan harus bisa menyelesaikan masalah ini jangan sampai ada konflik yang dipastikan terjadi,” tegas Mamonto.

Konni Balamba

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.