TNews, POLITIK – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah geram dengan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay yang menuding partainya diloloskan menjadi peserta Pemilu 2024.
Fahri menilai ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang dimotori Hadar untuk mematikan Partai Gelora agar tak bisa mengikuti Pemilu 2024.
“Kita kritik sistem pemilu lama, eh malah sekongkol dengan pemain lama. Partai Gelora tidak takut hadapi konspirasi mereka. Mereka marah karena gagal hentikan langkah kami, sekarang mau perang terbuka. Ayo!,” kata Fahri dalam keterangan tertulis yang telah dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).
Fahri mengaku heran dengan langkah Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang melaporkan persoalan dugaan KPU meloloskan partainya ke Komisi II DPR pada Rabu (11/1) lalu. Apalagi, dalam laporannya itu mereka membawa nama Istana, Mendagri, hingga Menko Polhukam.
Ia menuding Hadar Gumay Cs membawa agenda terselubung dari para pengusaha dan konglomerat tertentu lantaran mereka takut terkait gagasan perubahan total yang dibawa Partai Gelora.
“Ngakunya masyarakat sipil tapi yang dibela pengusaha dan konglomerat bikin parpol. Ada-ada saja, saya khawatir mantan pimpinan KPU ini dipakai dan masuk angin, terus buangnya sembarangan,” ujarnya.
Fahri menyebut Hadar Cs justru ingin melindungi partai tertentu, yang sebenarnya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Menurutnya, semakin Partai Gelora ‘dikeroyok’ dan ditekan, maka akan semakin terlihat kemenangan Partai Gelora.
“Dalam sejarah, setiap bayi yang lahir yang datang akan membawa perubahan besar, pastilah ingin dimatikan oleh kemapanan oligarki dan kekuasaan. Mohon doa untuk Partai Gelora agar siap menghadapi segala komplotan,” ujar Fahri.
Hadar bantah tudingan Fahri
Dikonfirmasi terpisah, Hadar Nafis Gumay menilai tuduhan Fahri kepada dirinya dan Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih tidak memiliki bukti yang mendasar.
“Rasanya tidak ada perlu ditanggapi tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kami tidak pernah mempermasalahkan partai manapun,” kata Hadar saat dihubungi Jumat (13/1).
Hadar menegaskan dirinya tidak berpihak atau mempermasalahkan partai manapun seperti yang disinggung oleh Fahri. Ia menyebut Koalisi hanya menginginkan KPU bekerja bebas dari intervensi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Yang kami permasalahkan adanya dugaan KPU yang tidak bekerja sesuai aturan dalam verifikasi faktual,” ujarnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menunjukkan tangkapan layar perbincangan yang menunjukkan dugaan intervensi pihak Istana hingga menteri terhadap KPU agar meloloskan Partai Gelora menjadi peserta Pemilu 2024 dalam rapat di Komisi II DPR, Rabu (11/1) lalu.
Hadar juga mengungkapkan tangkapan layar pesan WhatsApp dari anggota KPUD yang resah dengan instruksi KPU RI tersebut.
“Pada sistem di Sipol, perintahnya untuk bantu parpol Partai Gelora ya. Dibutuhkan untuk dilakukan di 24 provinsi. Dan di situ ada masing-masing provinsi masih berapa kabupaten kota lagi yang harus MS [memenuhi syarat] dari partai itu,” kata Hadar.
Ketua KPU Hasyim Asyari telah membantah tuduhan bahwa mereka telah memaksa dan mengintimidasi para anggota KPUD untuk meloloskan partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024.
Menko Polhukam Mahfud MD juga membantah diirnya melakukan intervensi untuk meloloskan Partai Gelora sebagai peserta pemilu 2024.
“Kabarnya Hadar Gumay bilang di DPR tadi bawah ada intervensi Mendagri/Menko Polhukam ke KPU untuk meloloskan parpol peserta pemilu. Tak ada itu. Mestinya dicek dulu,” kata Mahfud melalui akun instagram resmi, dikutip Kamis (12/1).
Baru-baru ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menegaskan pihak Istana tak pernah ikut campur hingga mengintervensi kinerja KPU dalam tahapan Pemilu 2024.
“Saya kira sudah dijawab oleh presiden, Istana enggak ada itu. Hanya kalau terjadi apa-apa alamatnya ke Istana, padahal Istana tidak pernah ikut campur ya,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden dalam rekaman diterima dari Setwapres, Kamis (12/1).
Sumber: Harapanrakyat.com
