TNews.com- Manado-Keluarga besar Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (SULUT), Kamis (9/01/2020) , melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Pejabat Struktural Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.
Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu menyatakan pakta integritas tersebut merupakan mekanisme yang harus dilakukan oleh semua SKPD.
“Karena ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Dan juga merupakan bagian dari roadmap reformasi birokrasi nasional. Bahwa substansi dari reformasi birokrasi diantaranya adalah terkait dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” uja Kawatu, saat ditemui wartawan seusai melakukan penandatanganan. 
Lanjut dia, pakta integritas sendiri didalamnya memuat komitmen dan kesepakatan semua pejabat untuk menjalankan isi dari pakta integritas yang diantaranya terkait dengan bagaimana menuju ke pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Tidak menerima suap, akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya yang memang harus kita lakukan penandatanganan, terutama pejabat struktural dan itu harus kita jalankan sepanjang kita diberikan kepercayaan dalam menjabat,” tandas Kawatu.
Diketahui penandatanganan pakta integritas ini dipenuhi oleh semua ASN dan THL di lingkup Sekretariat Dewan Sulut.
(DVD)
