TNews, JAKARAT – Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, mendesak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada Rabu (5/6/2024).
“Saya meminta Bapak Ibu pimpinan untuk memberikan rekomendasi kepada KPK agar memeriksa APBN Kemendikbud. Banyak persoalan terkait Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan dana BOS yang bermasalah,” kata Anita, sebagaimana dikutip dari akun YouTube TV Parlemen, Kamis (6/6/2024).
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap APBN Kemendikbud Ristek dari tahun 2021 hingga 2023. “Saya meminta pimpinan untuk memberikan rekomendasi kepada KPK agar memeriksa dari 2021, 2022, dan 2023. Tidak perlu menambah anggaran jika banyak korupsi, uang negara habis bukan untuk rakyat,” ujarnya.
Dukungan terhadap langkah Komisi X DPR RI juga datang dari tokoh pemuda Sumatera Utara, Zulkifli. Ia mengapresiasi ketegasan Komisi X dalam menyoroti masalah anggaran di Kemendikbud Ristek. “Kami dan tim akan melakukan investigasi ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta untuk menelusuri penggunaan Dana BOS, PIP, KIP, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) tiga tahun terakhir,” ungkap Zulkifli.
Zulkifli berharap DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan komisi pendidikan masing-masing. “Mengingat SMA dan SMK negeri maupun swasta sudah beralih ke provinsi, sementara di kabupaten/kota hanya tingkat SD dan SMP negeri maupun swasta, penting bagi DPRD untuk melakukan pengawasan ketat,” tambahnya.
Dengan ini, diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan sehingga dana yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Peliput : Nanda
