TNews, Touna – Belum lama salah satu anggota DPRD Touna Jafar M Amin (JMA) yang merupakan ketua Komisi 2 DPRD Touna melakukan peninjauan salah satu pekerjaan proyek Jamban yang ada di wilayah Kecamatan Ulubongka.
Dari hasil peninjauan,Jafar mengungkapkan bahwa banyak ketidak beresan dari pembangunan jamban,padahal menurut Jafar anggaran yang di kucurkan pemerintah pusat sangat besar yakni senilai 20 Miliar dan ditopang juga dana APBD Touna sebesar 2 Miliar. Namun Fakta dilapangan tidak seperti yang kita harapkan.
Menurut JMA musim proyek sudah mulai turun, meski pandemi belum selesai. Banyak proyek proyek yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN yang diperuntukkan sepenuhnya oleh kepentingan rakyat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Jafar M Amin meninjau lokasi pembangunan Jamban di Desa Cempa Kecamatan Ulubongka.
Dalam pantauannya, ia melihat kondisi pembangunan jamban tidak sesuai harapan dan kenyataan. Ketua Fraksi NasDem ini mengatakan bahwa ada sekelompok pejabat yang coba mengkriminalisasi uang Rakyat. ini anggaran bantuan dari Pemerintah Pusat, ada sekitar 20 Milyar dan sekaligus diberikan dana penyertaan dari APBD sebanyak 2 Milyar di tahun 2021.
Jafar ,mengatakan bahwa Kami di Komisi II DPRD sempat mencoret anggaran tersebut, tetapi kami di yakinkan oleh OPD bahwa ini adalah merupakan program bantuan Pemerintah untuk rakyat yang belum memiliki jamban sehingga kami setujui lagi anggaran pendampingnya sebanyak 2 Milyar, Sayang sekali apa di sampaikan ke kami saat pembahasan anggaran di DPRD tidak seperti pada kenyataan dan realita yang terjadi di lapangan. Ungkapnya.
Lebih lanjut JMA mengatakan, bahwa dirinya banyak sekali menemukan pengerjaan proyek yang di duga di kerjakan asal asalan tidak sesuai dengan gambar perencanaannya.
Mantan Aktivis LSM Toloka ini mengingatkan kepada Bupati Tolong di urus baik-baik rakyat, Kita ini diberikan amanah oleh rakyat untuk mengurus uang mereka dan ini akan di pertanggung jawabkan dunia Akhirat. Tutupnya.
Dalam waktu dekat ini Pihak DPRD khususnya Komisi II akan segera mengundang kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Dinas Pekerjaan Umum, untuk menjelaskan kondisi pembangunan jamban yang jauh kata memuaskan.
Afra Dales
