TOTABUAN.NEWS- MANADO- Politisi Muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Melky Jakhin Pangemanan SIP, MAP, MSi lagi lagi melakukan inovasi baru di lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sulawesi Utara demi kesejahteraan rakyat.
Sosok milenial yang berkompeten ini sudah berkomitmen untuk melaporkan setiap apa yang dikerjakannya selama dilantik menjadi anggota DPRD Sulut.
“Kita,(melky,red) pertama kali dilantik tanggal 9 September, tanggal 10 sudah harus ke kantor, dan saya memiliki komitmen, sejak dilantik tanggal 9, untuk masuk kantor setiap hari. Padahal sebagai wakil rakyat, tidak ada keharusan untuk datang ke kantor setiap hari. Jam 9-11, saya ada diruangan menerima aspirasi. Menjadi pertanyaan, kenapa saya melakukan itu? Saya menjawab Ada 2 indikator. Yang petama saya berpikir ilmiah dan tentunya ialah persepsi publik yang diukur dalam metode ilmiah. Yang pertama itu lewat survei-survei lembaga kredible nasional, itu mengatakan DPRD adalah lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik, dan lembaga yang paling dipercaya oleh publik itu adalah KPK. Artinya, publik menilai, DPRD tidak maksimal dalam memberi pelayanan. Oleh karena itu, indikator yang menjadi spesifik kenapa terjadi seperti itu, saya tidak ingin diperbandingkan dengan yang lain. Makanya selalu saya sampaikan, setiap anggota DPRD memiliki cara bekerjanya sendiri,” tutur MJP sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan Kopdar.
Berbagai langkah dan terobosan dilakukan pria yang akrab disapa MJP ini dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara, diantaranya ialah bekaitan dengan dunia pendidikan.
Dalam Kopi Darat (Kopdar) yang diselenggarakannya di salah satu ruangan rapat gedung DPRD Sulut, MJP menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan praktisi pendidikan, guru besar, bahkan elemen aktivis pendidikan untuk bertukar pikiran terkait permasalahan pendidikan di Sulawesi Utara yang berada di peringkat ketiga paling bawah secara skala nasional.
“Kita melihat pendidikan di Sulawesi Utara tentu banyak hal yang sudah dicapai, tapi juga tentunya ada PR yang harus kita pelajari bersama. Di bulan September ini, lebih spesifik ke Dinas Pendidikan. Banyak sekali aduan dari masyarakat bahkan organisasi. Yang paling muncul di permukaan itu adalah masalah pungli. Pemungutan biaya di SMA dan SMK. Banyak hal yang perlu kita memberikan sumbangsih pemikiran dan kritkan juga untuk membangun terkait persoalan ini. Tapi persoalan yang paling parah di sini adalah bagaimana konsep Dinas Pendidikan untuk menata pendidikan di Sulawesi Utara ini menjadi lebih baik ” ujar MJP.
Legislator PSI ini mengungkapkan bahwa, Dinas Pendidikan merupakan mitra kerja teknis DPRD Sulut, dan program-program mensukseskan pemerintahan OD-SK, dibutuhkan kerja-kerja yang kolektif.
Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsrat Drs. Ronny Gosal MSi yang hadir sebagai narasumber dalam kopdar tersebut mengatakan kesannya pertama, kalau 45 anggota DPRD Sulut ada 20 orang seperti MJP, maka kualitas DPRD Sulut itu sangat diperhitungkan, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga tingkat nasional. Apalagi, kalau 45 anggota dewan ini melakukan kinerja aspiratif, seperti yang dilaksanakan oleh wakil rakyat atas nama Melky Pangemanan.
“Ini satu bulan, tapi kinerjanya sangat jelas. Saya kebetulan guru, sering memberikan nilai. Untuk satu bulan ini, saya boleh memberikan nilai untuk 45 ini, Melky yang mendapat cup (piala), dan saya mampu mempertanggungjawabkan ini, di dunia dan akhirat. Setiap hari saya ikuti publik, baik media sosial, media cetak, hanya Melky yang ada laporan kinerja harian. Dan kita harus berani bicara seperti itu sekarang. Sehingga, anggota DPRD Sulawesi Utara tidak ada lagi kesan 5D (Datang, Duduk, Dengar, Diam, Duit). DPR harus bicara bukan diam,” tutur Gosal.
Terkait dunia pendidikan, Gosal menerangkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara sama sekali tidak transparan.
“Saya harus berani mengatakan, Dinas Pendidikan Sulut sama sekali tidak transparan. Saya baru satu tahun jadi Wakil Rektor yang menangani bantuan-bantuan pendidikan dan beasiswa, sampai detik ini, kepada siapa Dinas Pendidikan memberi bantuan penyelesaian studi. Saya tidak tahu. Itu ada. Saya tidak tahu dan saya tidak tahu berapa jumlah yang dikasih. Seperti ada sembunyi-sembunyi. Unsrat berapa, Unima berapa, De La Salle berapa dialokasikan dan penyelesaian studi. Tapi sampai sekarang, Dinas Pendidikan tidak pernah memberikan laporan secara publik,” terang Gosal.
Ditambahkan, pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka yang juga merupakan salah satu narasumber Kopdar tersebut menjelaskan bahwa persoalan di Dinas Pendidikan adalah terlalu banyak pekerjaan rumah yang dibebankan dan sudah menjadi wilayah politik.
“Kalau dunia pendidikan sudah masuk politil taktis, game over. Ada semacam keanehan di Dinas Pendidikan kita. Kelemahannya di pendidikan ini, terlalu banyak beretorika, ber apa segala macam. Jadi, kita kalau bicara pendidikan memang rumit,” jelas pengamat politik dan pemerintahan jebolan Fisipol UGM ini.
(DvD)
