TOTABUANEWS.COM, Boroko – Aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh para guru di Kecamatan Pinogaluman, Bolmong Utara, semenjak 12 Agustus lalu, mendapatkan perhatian dari pihak DPRD. Terbukti, Selasa (27/08) kemarin, para legislator itu menggelar rapat dengar pendapat, dengan seluruh elemen yang terkait, dalam hal ini perwakilan guru-guru Kecamatan Pinogaluman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jusuf Lakoro, Kadis Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Dikpora) Fatsoen Batta dan beberapa pihak lain.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Christofel Buhang ini berjalan alot. Menariknya, dalam hearing tersebut terkuak, kalau bukan hanya gaji mereka pada bulan Juni lalu yang raib, namun para tenaga pengajar ini juga mempertanyakan soal pembayaran hak mereka, mulai dari TPP dan Tunjangan Sertifikasi.
“Kami meminta kejelasan pembayaran hak-hak kami. Sebab, jika ini dibiarkan sampai kapan pun tidak akan ada penyelesaiannya,” ujar Rais Mokoginta salah satu guru di Pinogaluman saat dijumpai di kantor DPRD Bolmut kemarin.
Tidak hanya itu, mereka juga membeberkan hak-hak mereka yang belum terbayarkan hingga saat ini sejak tahun 2011.
“Mulai dari TPP 2011, 3 bulan belum dibayarkan. Tahun 2012 triwulan IV, TPP dan tunjangan sertifikasi dua bulan juga belum diterima, dan untuk tahun 2013 gaji bulan Juni, dan TPP dan sertifikasi triwulan II belum ada kabar, padahal saat ini sudah hampir selesai triwulan III. Disamping itu, selisih-selisih sejumlah guru juga masih banyak yang bolong,” beber para guru tersebut.
Soal raibnya gaji bulan Juni mereka, para guru berharap pemerintah dan aparat kepolisian supaya lebih serius dalam menangani kasus itu.
“Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka dari kepolisian. Padahal kasusnya sudah dilimpahkan di Polres Bolmong,” ujar sejumlah guru dengan nada kesal.
Mereka berharap, setidaknya ada sentuhan Pemerintah terkait kasus ini. “Jangan terkesan Pemerintah cuek, justru yang ada memarahi kami ketika ingin menuntut lebih soal raibnya hak kami,” kata mereka.
Terinformasi jumlah guru di Kecamatan Pinogaluman sebanyak 204 orang. Keseluruhan sepakat mogok mengajar. Jika hal ini tidak segera diseriusi baik oleh Pemerintah dan Aparat Kepolisian, dapat berimbas pada siswa-siswi di masing-masing sekolah dari TK sampai SMA. Jika sudah demikian, bisa berakibat fatal, apalagi guru-guru berjanji akan menjadikan hal ini sebagai wacana nasional agar bisa ditanggapi oleh Pemerintah Pusat. (eky/jun)
