TOTABUANEWS, Kotamobagu – Tindakan kurang elegan, dengan cara melakukan intervensi dan tekanan, terhadap sejumlah penyelenggara pemilu, rupanya kian menggila. Informasi yang diterima Media Totabuan, saat ini telah ada laporan yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu terkait dengan tekanan dan intervensi terhadap masyarakat, maupun penyelenggara pemilu khususnya di wilayah Kecamatan Kotamobagu Selatan. Parahnya, diduga intervensi dan tekanan itu dilakukan oleh salah satu Caleg Incumbent berinisial BP, yang saat ini masih menjabat sebagai salah satu pimpinan DPRD Kotamobagu. Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniwan SH, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.
“Memang sudah ada beberapa laporan dari masyarakat maupun pihak penyelenggara pemilu melalui telepon, terkait dengan tekanan yang dilakukan tersebut,” ujar Nayodo.
Untuk hal itu, Nayodo mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait kebenaran laporan itu.
“Sudah kami rapatkan. Dan saat ini kami masih menunggu laporan resmi dari pihak yang merasa ditekan dan dirugikan akan ulah oknum Caleg itu,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Nayodo pun mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan kordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kotamobagu.
“Kalau memang terbukti ada intervensi dan tekanan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh oknum caleg tersebut, maka hal itu merupakan pelanggaran pemilu, dan akan diberikan sanksi,” kuncinya.
Sementara itu, BP saat dikonfirmasi melalui ponsel selulernya, membantah keras hal tersebut.
“Tidak mungkin kita sebagai kontestan lantas melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilu, yang notabene tidak ada hubungan secara kelembagaan,” ujar BP.
Bahkan, BP mencurigai jangan sampai hal tersebut, merupakan isu sesat yang bisa saja merugikan dirinya sebagai salah satu Caleg.
“Saya curiga ini merupakan salah satu bentuk kampanye hitam yang bisa saja akan menyudutkan kami. Terlebih pemilu kian dekat,” tukasnya.
Meski demikian, BP masih percaya kalau kelembagaan penyelenggara pemilu tetap akan menjaga netralitas dan independensi dalam proses pemilu legislatif nanti.
“KPU, PPK, PPS maupun KPPS adalah lembaga yang saya yakin masih netral dan menjaga independensinya. Makanya, saya mengajak kepada seluruh kontestan untuk melakukan persaingan secara sportif. Jangan ada kampanye hitam yang bisa saling merusak dan menghancurkan tatanan demokrasi saat ini,” tegasnya. (kon/jun)
