TOTABUANEWS,BOLTIM – Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) telah memberikan kebijakan dengan memprioritaskan para dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) untuk di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Namun ada sebanyak 20 dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menolak jadi PNS.
Seperti yang dikatakan kepala Dinas Kesehatan Boltim Eko Marsidi, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan 20 dokter PTT Pusat tersebut,”untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang akan memprioritaskan para dokter kami sudah menggelar pertemuan dengan 20 dokter PTT tersebut dalam penerimaan CPNS, namun mereka tak mau jadi PNS dengan berbagai alasan termasuk mau ambil spesialis,” kata Eko.
Ia memperkirakan, penolakan tersebut terkait kecilnya gaji dan tunjangan yang akan mereka terima saat menjadi PNS, Jika dibanding dengan gaji dan tunjangan sebagai PTT yang sekurangnya menerima Rp 11 juta per bulan, “Memang gaji pokok PNS sedikit tapi mereka menerima juga tunjangan fungsional dan TPP yang totalnya lebih dari Rp 6 juta. Itu pun akan bertambah terus,” jelasnya.
Dicky Mamonto
