TOTABUANEWS, BOLMONG – Kabupaten Bolmong hingga saat ini belum masuk daftar salah satu daerah yang mendapatkan kucuran Dana Alokasi Kuhsus (DAK) di tahun 2017. Oleh karena itu, DPRD Bolmong menilai ini suatu kemunduran bagi daerah selama kepemimpinan Penjabat Bupati Adrianus Nixon Watung.
Ketua Komisi I DPRD Bolmong, Yusra Alhabsy, mengatakan, keterlambatan pengurusan DAK untuk Kabupaten Bolmong di tahun 2017, menunjukan ketidakmampuan Pj Bupati dalam memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Hal ini jelas merugikan daerah kita, karena bolmong masuk daftar salah satu daerah yang belum mendapat kucuran DAK, bahkan di bolmong raya daerah pemekaran semuanya sudah menerima DAK tahun 2017, ada apa ini, padahal PJ Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung adalah birokrat senior dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut,” kesal Yusra, Minggu (24/4/2017).
Ketua Komisi I ini, menduga ada upaya membiarkan kondisi Pemerintah di Bolmong jalan ditempat, oleh karena itu selaku mitra kerja pemerintah Komisi I DPRD Bolmong minta ini bisa diklarifikasi. “Saya menduga ada upaya pembiaran kondisi pemerintahan daerah jalan di tempat, karena itu kami akan meminta pj bupati untuk mengklarifikasi hal ini, jangan cuma mencari enaknya saja kerja tidak beres,” tegasya.
Dirinya juga, menyesalkan para pejabat SKPD di instansi terkait yang diduga sangat lalai dalam pengurusan data sebagai persyaratan DAK di tahun ini. “Kami menyesalkan para pimpinan SKPD yg terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan dinas-dinas lain yang terkesan lalai dalam urusan data sebagai persyaratan untuk mendapatkan kucuran Dak,” tukasnya.
Ebby Makalalag
