ADVETORIAL, SULUT – Dua buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan eksekutif, yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dan Pertambangan Mineral bakal segera dibahas oleh DPRD Sulawesi Utara.
Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Andrei Angouw, Senin (12/2/2018), enam fraksi di Gedung Cengkih menyatakan sepakat dua Ranperda tersebut diproses. Meski demikian, sejumlah catatan kritis dititip oleh para wakil rakyat kita.
Seperti yang diungkap juru bicara Fraksi Partai Golkar, Raski Mokodompit yang meminta pemerintah untuk tidak menutup pintu bagi investasi asing yang akan berinvestasi meski telah ada BUMD Jamkrida. FPG juga meminta penjelasan kepada pemerintah provinsi, terkait dengan pengelolaan BUMD serta legal standingnya.
Begitu juga dengan Ferdinand Mewengkang yang menjadi juru bicara Fraksi Partai Gerindra yang menyampaikan sikap fraksinya agar kehadiran BUMD Jamkrida ini harus memberi kontribusi.
Sementara itu Gubernur, Olly Dondokambey memberi apresiasi kepada enam fraksi yang menyatakan persetujuan atas pengajuan dua Ranperda ini. Gubernur dalam sambutannya menegaskan kehadiran BUMD ini adalah amanat Undang Undang, sehingga pihaknya memberi perhatian serius terutama dalam penempatan pejabat dalam kepemimpinan PT Jamkrida.
Rapat Paripurna dihadiri dua Wakil ketua DPRD yakni Marthen Manoppo dan Wenny Lumentut. Turut hadir, Wagub Steven Kandouw dan Forkompimda serta pejabat Pemprop Sulut.
Sebelumnya, pada Jumat (2/2/2018), DPRD Sulut telah menetapkan Perda Taman Hutan Rakyat (Tahura) HV Worang Gunung Tumpa. Dimana Perda tersebut, menurut Ketua Pansus, Raski Mokodompit adalah perda yang akan mengatur dan mengelola Tahura Gunung Tumpa. “Ini akan menjadi warisan bagi anak cucu kita,” ucap Raski.
DAVID RUMONDOR
