TNews, NASIONAL – Masalah kelangkaan pasokan minyak goreng masih meresahkan rakyat Indonesia hingga kini. Meskipun, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng baik di ritel modern hingga di pasar tradisional.
Anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi Partai Gerindra yang membidangi urusan perdagangan, Andre Rosiade, mengungkapkan pihaknya sudah berulang kali meneror Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera atasi masalah ini.
“Kan sudah jelas, kita produksi setahun 16 miliar liter, kebutuhan paling banyak industri dan rumah tangga dalam setahun 5,7 miliar liter, sebenarnya kita oversupply untuk minyak goreng ini. Pertanyaannya, kenapa bisa gaib,” ungkap Andre dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (7/3/2022).
Andre menegaskan, produksi minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) merupakan kekayaan alam yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat sesuai Pasal 33 UUD 1945. Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok untuk hajat hidup orang banyak.
“Karena itu, kami menyarankan agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara ekspor minyak goreng sampai harga dan pasokan minyak goreng dalam negeri stabil. Ini langkah tegas yang harus diambil,” Tegasnya.
Selain itu, Andre mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) maupun Domestic Price Obligation (DPO) untuk CPO melalui Permendag 6/2022. Namun, kebijakan ini seharusnya tidak sebatas teori saja, harus ada ketegasan dalam implementasi agar para produsen memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.
“Pengusaha menikmati Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah harus bernyali memastikan DMO dan DPO ini terealisasi, ini enggak sulit-sulit amat kalau menteri dan pemerintah bernyali,” kata Andre yang juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu
“Kita sudah usulkan, siapa pun produsennya panggil, kalau tidak mau, cabut HGU-nya. Tambah kaya raya mereka. Intinya sekarang kan soal keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Penyelesaiannya sederhana, Permendag sudah bagus tinggal diimplementasikan, jangan jadi macan ompong,” tegas Andre.
Cabut Izin Ekspor Bagi Pengusaha Nakal
Andre mengusulkan, agar pemerintah membagi tanggung jawab bagi para produsen dengan lebih spesifik. Jika tidak dipatuhi, pemerintah harus tegas mencabut izin ekspor para produsen sawit tersebut, terlebih ketika momentum harga CPO global yang terus melonjak.
“Kalau masih gaib ya kasih sanksi kepada pabriknya dan jangan kasih izin ekspor. Ini soal ketegasan dan leadership pemerintah, berani enggak sama produsen sawit, karena ini soal oligarki,” tutur Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu.
Andre pun mengungkapkan, setelah sidang paripurna pembukaan masa sidang tanggal 15 Maret 2022 mendatang, Komisi VI DPR RI akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, untuk membahas soal sengkarut minyak goreng ini.
“Kita pastikan Mendag dalam rapat kerja bersama komisi VI nanti harus menjawab kita mengenai gaib nya minyak goreng yang masih dikeluhkan masyarakat Indonesia ini,” pungkas Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.
Sumber : detik.com
