TNews, ADVERTORIAL –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Jumat (22/4/2022) menggelar Rapat Paripurna terkait Rekomendasi Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021. Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andy Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok dan dihadiri langsung Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw tersebut, Pansus memberikan 6 point Rekomendasi yang dibacakan langsung Ketua Pansus Vonny Paat dihadapan Rapat Paripurna.
“Pansus menyimpulkan untuk Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” kata Paat saat membacakan Rekomendasi Pansus dihadapan Rapat Paripurna.
Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokamney dalam sambutannya menegaskan jika Kritikan dan Masukan terhadap LKPJ Gubernur 2021 lewat Rekomendasi yang disampaikan telah melalui suatu kajian yang matang dan Konfrehenship didalamnya tercermin suatu kepedulian perhatian dan tanggungjawab untuk terus memacu laju gerak roda pemerintahan melalui semakin optimal dalam menjawab harapan dan keinginan rakyat.
“Menjadi hal yang membanggakan ketika pimpinan dan anggota DPRD tetap menjalankan fungsinya meskipun ditengah kondisi sulit akibat pandemi 19 yang sudah hampir secara penuh terkendali.” Kolaborasi dengan melahirkan pemikiran Inovatif dan Konfrehenship dalam menyikapi dinamika tantangan dalam Pembangunan Daerah, kiranya terus berlanjut” ungkap Dondokambey.
Berdasarkan hasil pembahasan Pansus DPRD terkait LKPJ Gubernur tahun 2021 yang dituangkan melalui Rekomendasi antara lain Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Anggaran untuk tahun Anggaran berjalan dengan tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah yang prioritas sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Sinergritas penerapan aturan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Penyaluran bantuan kepada masyarakat untuk segera ditindak lanjuti, Pemerintah dapat mengontrol laju pertumbuhan penduduk agar seimbang dengan laju pertumbuhan Ekonomi, Pencegahan konflik sosial terkait dengan pendidikan politik untuk dapat ditingkatkan kembali karena merupakan hal sensitif untuk kegiatan politik ditengah masyarakat.
Terhadap kebijakan umum pemerintah daerah Pansus merekomendasikan adanya silpa tahun 2021 adanya gaji 13 THL dan tunjangan ASN yang belum dibayarkan akibat refocusing covid 19 realisasi APBD dan APBN yang masih mines 2,5 Milliar yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kiranya pemprof perlu mendorong dan memaksimalkan sinergritas dengan Pemkab/Pemkot dalam percepatan realisasi belanja modal dan oprasional.
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa urusan wajib, Pansus merekomendasikan disektor Pendidikan dapat menetapkan standar rasio guru agar target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan, kekurangan Gizi didaerah tertentu dapat diperhatikan termasuk Kesejahteraan dan pemberian Tunjangan Guru, juga merealisasikan program pendidikan bantuan study bagi Mahasiswa S1,S2 di Semester akhir penyelesaian Skripsi.
Disektor Kesehatan DPRD merekomendasikan untuk peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit ODSK dan Rumah Sakit lainnya dibawah kewenangan Pemprof dengan memberikan Sarana Prasarana juga menetapkan tenaga Ahli dibidangnya masing-masing dalam mendukung kinerja Rumah Sakit, mengoptimalkan Vaksinasi dengan memberikan Inovasi bagi masyarakat.
Juga Disektor Lingkungan Pemerintah dapat mengawasi dampak lingkungan dari Proses Pembangunan gedung dan juga limbah Rumah Sakit.
Pada Paripurna tersebut juga dibacakan surat masuk oleh Sekwan Gledy Kawatu terkait permohonan Pemerintah Provinsi agar DPRD dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah ketingkat selanjutnya.
(shera | tnews)
