TNews, SULUT – Menanggapi kenaikan BBM yang diumumkan bukan oleh Presiden Ir Joko Widodo. Partai Demokrat Sulawesi Utara bersuara lantang menolak kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat tersebut. Alasan partai besutan SBY dan Ventje Rumangkang ini, menyayangkan sikap Pemerintah yang justru menaikan harga BBM disaat masyarakat sedang susah pasca pandemi Covid 19.
“Langkah menaikan BBM ditengah kondisi rakyat sedang susah adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Sebaiknya tunda proyek ambisius, utamakan perekonomian rakyat” tegas Hendry Walukow Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut ini mengganggap masih banyak solusi yang bisa ditempuh pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi misalnya lewat proyek IKN, serta proyek dengan porsi anggaran jumbo lainnya.” Pendapatan rakyat sangat menurun dan tidak meningkat akibat inflasi, harusnya pemerintah peka dengan persoalan masyarakat,” tambah Walukow.
Dengan diberlakukannya kenaikan harga BBM, segenap personil Fraksi Demokrat DPRD Sulut masing-masing Billy Lombok (Wkl. Ketua DPRD), Ivan Lumentut, Ronal Sampel (Anggota Fraksi) sepakat memilih untuk menjadi corong rakyat sepakat tolak kenaikan BBM karena rakyat sedang susah.”Kami tidak memiliki hutang politik dengan rakyat dan kami memilih untuk menjadi corong masyarakat karena Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat.” Tutur mereka sambil berharap ini menjadi pembelajaran bagi rakyat kedepan dapat memilih pemimpin yang selalu mengutamakan kesejahtraan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan kepada kelompok tertentu.
Sheraa Umboh
