TNews, PESISIR SELATAN – Ketua Baznas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar Yose Leonando menegaskan utang biaya persalinan pasien RSUD M. Zen Painan yang dibayarkan Andre Rosiade tidak ada urusan dengan institusinya.
Apa yang dilakukan politisi Partai Gerindra itu adalah sebuah kewajaran saja, bukan sesuatu yang luar biasa, bahkan bisa jadi ia salah seorang pemilih yang turut membantu Andre menuju Senayan dari Dapil Sumbar I pada Pileg 2019.
“Kita paham ini sangat politis. Sangat tidak etis dan kosong dengan nilai pencerdasan. Dinamikanya jangan sampai diseret ke ranah kemanusiaan,” ungkapnya di Painan.
Direktur RSUD M. Zein dr. Hareva seperti disampaikan Ketua Gerindra Pesisir Selatan Afrizon Nazar menyebutkan alasan rumah sakit menahan bayi pasien, karena pihaknya belum menerima klaim dari BPJS via Baznas.
Seorang warga Kecamatan Ranah Pesisir, Mela Puspita Sari berutang biaya persalinan senilai Rp. 5 juta di RSUD. M Zein. Kemudian utang itu dibayar Andre melalui fasilitasi Anggota DPRD Novermal Yuska.
Yose melanjutkan tidak elok menunggangi kondisi seseorang demi sebuah pencitraan dan memojokan pihak lain dengan tujuan politis. Seharusnya simpati warga didapat melalui kerja, bukan kamuflase belaka.
Nilai rupiah yang diberikan dan kemudian digadang-gadang sebagai aksi heroik dari Andre Rosiade itu sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan posisinya saat ini sebagai Anggota DPR-RI.
Sedangkan sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia jelas-jelas di konstitusinya menyatakan jika kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat melalui sistem perwakilan.
Artinya utang yang dibayarkan Ketua DPD Gerindra Sumbar itu bukanlah berupa bantuan, tapi merupakan bagian dari hak Mela Puspita Sari sebagai pemegang kedaulatan atau pemilik negara ini.
“Jadi, lucu saja menurut Saya. Harusnya yang mereka mempertanyakan kebijakan RSUD M. Zein yang menyandera orang yang dia (Andre Rosiade) wakili,” tuturnya.
Apalagi RSUD M. Zein berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang harusnya menjamin tersedianya pelayanan kesehatan masyarakat, karena merupakan salah satu urusan wajib pemerintah.
Keberpihakan terbesarnya seharusnya pada rakyat sebagai pemilik modal, bukan justru semata-mata berorientasi pada laba, tanpa memandang nilai-nilai kemanusiaan dan kedudukan rakyat dalam tatanan negara ini.
Sangat tidak manusiawi RSUD menjadikan manusia sebagai jaminan utang, apalagi itu adalah seorang bayi yang sejatinya mesti segera mendapatkan asupan ASI yang cukup dari ibunya.
Selain itu kebijakan manajemen berlawanan dengan visi-misi kepala dan wakil kepala daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
“Kalau urusan KIS PBI itu harusnya urusan Dinas Kesehatan, bukan di Baznas,” sebut Yose.
Seperti diberitakan salah satu media online ibu kota pada Minggu 30 Juli Andre Rosiade memberikan bantuan biaya persalinan pada Mela Puspita Sari yang menunggak di RSUD M Zein Painan.
Konon gara-gara tunggakan sebesar Rp. 5 juta pada BLUD kesehatan itu ia tidak bisa membawa bayinya pulang yang lahir pada 25 Juli, meski ia mengaku memiliki KIS yang dibiayai APBD.
Namun berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Mela bukan peserta KIS PBI yang dibiayai lewat APBD, tapi kepesertaannya melalui APBN dan telah mati selama dua tahun.
Yose berharap sebagai Anggota DPR-RI Andre Rosiade bisa menitip dana Pokir di RSUD pada Dapil yang ia wakili, sehingga persoalan mahalnya biaya kesehatan di negara ini bisa terurai.
“Sementara dana pasien bermasalah RSUD yang ada di Baznas hanya Rp. 1 miliar, bukan Rp. 1,4 seperti yang disampaikan Direktur,” terangnya.*
