TNews, TAPANULI UTARA – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memilih menyerahkan pembangunan puluhan rumah warga terdampak bencana alam kepada pihak ketiga. Langkah ini diambil untuk mempercepat realisasi bantuan yang bersumber dari Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) dan sejumlah donatur individu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Taput, Drs. Henry MM Sitompul, menegaskan bahwa keputusan tersebut didasari pertimbangan efektivitas di lapangan. Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai peruntukan.
“Bantuan sudah diterima, dan kondisi rumah warga memang mendesak. Supaya pengerjaan cepat dan hasilnya terukur, pelaksanaan pembangunan akan diserahkan ke pihak ketiga,” kata Henry kepada wartawan, Selasa (12/1/2026).
Ia menilai, jika pembangunan diserahkan langsung kepada masyarakat atau pemerintah desa, prosesnya berpotensi berjalan lambat. Karena itu, Pemkab Taput mengambil peran sebagai fasilitator sekaligus pengendali agar bantuan tidak melenceng dari tujuan awal.
Henry juga menyinggung soal tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap bantuan lintas provinsi tersebut. “Ini soal menjaga kepercayaan. Bantuan dari Pak KDM harus benar-benar dirasakan warga. Bahkan nanti kalau sudah selesai, tidak tertutup kemungkinan kawasan hunian itu diberi nama Perkampungan KDM,” ujarnya.
Bantuan dari KDM dan para donatur sebelumnya dilaporkan mencakup pembangunan dan relokasi 20 unit rumah warga di Desa Pagaran Lambung senilai Rp1,5 miliar, pembangunan kantor desa Rp250 juta, fasilitas desa Rp15 juta, serta santunan keluarga korban meninggal dunia sebesar Rp25 juta.
Selain itu, bantuan juga mengalir ke Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban sebesar Rp400 juta, Desa Robean Kecamatan Purbatua Rp300 juta, serta Desa Sukamaju Kecamatan Pahae Jae Rp625 juta untuk pembangunan rumah dan rehabilitasi rumah ibadah. Di wilayah lain, yakni Kecamatan Tarutung, Sipoholon, dan Parmonangan, bantuan pembangunan 25 unit rumah senilai Rp1,875 miliar turut disalurkan melalui pemerintah desa.
Namun, kebijakan penunjukan pihak ketiga ini menimbulkan reaksi beragam di tingkat desa. Sejumlah kepala desa yang sebelumnya menerima langsung dana bantuan mengaku kecewa.
Kepala Desa Rura Julu Dolok, Kecamatan Sipoholon, Cristopel Simanungkalit, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya usai pertemuan dengan bupati dan jajaran Pemkab Taput.
“Kami mengira pembangunan dilakukan secara swadaya bersama masyarakat desa. Ternyata diserahkan ke pihak ketiga,” ujarnya dengan nada kesal.
Cristopel menyebutkan, dana bantuan sebesar Rp600 juta untuk pembangunan delapan unit rumah di desanya sudah terlanjur masuk ke rekening pribadinya. Dana tersebut, kata dia, akan ditarik kembali ketika proses pembangunan oleh pihak ketiga dimulai.
Nada serupa juga datang dari kepala desa lain yang enggan disebutkan namanya. Ia menyayangkan posisi desa yang hanya menjadi perantara dana, tanpa dilibatkan langsung dalam pelaksanaan pembangunan.
“Harapan kami, masyarakat bisa terlibat langsung. Tapi sekarang kami hanya seperti tempat singgah uang,” ucapnya singkat.*
Peliput: Nanda
