ADVETORIAL, BOLMONG — Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, Sekda Tahlis Gallang bersama jajaran, Kapolres Bolmong AKBP Nova Irone Surentu, bersama Forkopimda lainnya resmi menerima Kunjungan kerja (Kunker) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo, bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw, di Rumah Dinas Bupati, di Lolak, Selasa (25/05/2021).
Bupati Yasti dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Bolmong sangat mengapresiasi serta memberikan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja kali ini.
“Walaupun ditengah kesibukan dan agenda kerja yang begitu padat, masih sempat berkunjung dan bersilaturahmi dengan jajaran Pemkab Bolmong, dalam rangka membangun sinergitas dan koordinasi yang baik untuk pelaksanaan tupoksi BKKBN. Sekaligus tupoksi Pemprov Sulut sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” ungkap Bupati.
Selain itu, Bupati juga memaparkan program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana (KB) di Bolmong yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB), yang memiliki 23 ASN daerah dan 4 ASN pusat, tenaga lini lapangan PPKBD sebanyak 202 orang, serta Sub PPKBD sebanyak 886 orang.
“Pelayanan KB baru pada tahun 2020 sebanyak 1.806 Akseptor atau 24,48 persen, dan pembinaan KB aktif sebanyak 38.131 Akseptor atau 81,27 persen. Sedangkan pelaksanaan program dilaksanakan di 29 kampung KB, 103 kelompok kegiatan dan 23 kelompok target program prioritas nasional,” tuturnya.
Dia menjelaskan, pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Bolmong ditetapkan sebagai Lokasi Khusus (Lokus) penanganan stunting. Pihaknya telah menandatangani MoU penurunan stunting, dan tahun 2021 telah memasuki tahun ketiga lokus penurunan stunting. Sehingga, diharapkan diakhir RPJMN tahun 2024 nanti, Bolmong sudah bebas dari permasalahan stunting.
“Angka stunting Bolmong di tahun 2020 kurang lebih ada 173. Dan saat ini tinggal 87 anak penderita. Dalam arti sudah turun 50,58 persen. Mudah-mudahan sesuai dengan target nasional, di tahun 2024 nanti Bolmong bebas dari stunting,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dalam sambutanya menjelaskan, BKKBN saat ini mengemban tugas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
“Pak Presiden memberikan nasehat kepada kami agar tidak melakukan Business As Usual, dan jangan hanya sanding, tapi harus deliverd. Artinya, setetes ataupun sekecil apapun anggaran harus sampai pada rakyat. Makannya anggaran yang dulu diberikan oleh BKKBN pusat untuk layanan kontrasepsi kepada perwakilan BKKBN provinsi kita pindahkan ke kabupaten/kota, dalam hal ini setiap OPD KB terkait, mulai dari anggaran penggerakan pelayanan kontrasepsi dan anggaran pelayanan lainnya. Dalam bentuk DAK fisik dan BOKB, kita langsung serahakan ke instansi pemerintah daerah, supaya anggaran tersebut tepat sasaran,” tegas Hasto.
Tugas selanjutnya yang diberikan Presiden Jokowi kata dia, yakni upaya untuk mengelola kasus stunting. Dalam usulan kepada Kementerian Keuangan, anggaran tersebut dituangkan dalam bentuk DAK, baik fisik maupun non fisik atau BOKB. “Itu juga akan langsung diserahkan kepada Dinas KB daerah. Jadi, sukses atau tidaknya program BKKBN di Kabupaten Bolmong tergantung dari instansinya,” ujarnya.
Presiden saat ini tengah menekankan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Oleh karena itu, kita cegah jangan sampai generasi kita lahir stunting,” bebernya.
Imran Asiaw
