TNews, NASIONAL – Pimpinan MPR periode 2019-2024 dinilai terlalu gemuk karena berjumlah 10 orang dari sebelumnya empat orang. Wakil Ketua MPR bidang Anggaran Fadel Muhammad berpendapat jumlah pimpinan saat ini sudah pas sebagai hasil kompromi politik lewat perundingan panjang.
“Saya kira sudah ada pembagian tugas masing-masing dan menjadi 10 orang itu juga adalah kompromi politik supaya situasi politik aman. Semua partai yang lolos threshold itu duduk di pimpinan majelis,” kata Fadel.
Kompromi politik yang tercipta, dia melanjutkan, seharusnya diikuti oleh pemerintah. Salah satu konsekuensinya adalah terkait anggaran yang harus diikuti oleh Kementerian Keuangan.
“Baca dong undang-undang, baca dong aturan yang ada. Jadi kalau bilang, oh tiga orang juga cukup, dua orang juga cukup di MPR, tapi kan kita mengerti ini politik melalui kompromi yang panjang,” tambah Fadel.
Selain jumlah pimpinan yang membengkak, saat ini MPR dilengkapi oleh hampir 700 orang staf. Aktivitas MPR antara lain melakukan sosialisasi empat pilar ke berbagai pelosok Tanah Air, dan membahas pokok-pokok haluan berbangsa dan bernegara (semacam GBHN).
Fadel memaparkan hal tersebut terkait kontroversi permintaan pimpinan MPR yang mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalihnya, Sri Mulyani telah memangkas anggaran MPR hingga 50 persen dan dua kali mangkir memenuhi undangan rapat dengan MPR.
Publik lantas memandang sinis permintaan itu dan mengaitkannya dengan kinerja pimpinan MPR, apalagi jumlahnya yang sangat gemuk dibandingkan dengan MPR periode-periode sebelumnya. Gemuknya jumlah pimpinan MPR ini dinilai menjadi salah satu sebab besarnya anggaran yang diminta MPR.
Lewat akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani menjawab kekecewaan sejumlah pimpinan MPR. Ani berkata, ketidakhadiran dirinya dalam rapat dengan MPR karena menghadiri rapat lain, masing-masing pada 27 Juli dengan Presiden Jokowi dan 28 September rapat dengan Badan Anggaran DPR.
Terkait pemangkasan anggaran, Sri Mulyani menilai keputusan tersebut diambil karena pemerintah tengah melakukan refocusing anggaran guna penanganan pandemi COVID-19. Dia mengaku menghormati setiap fungsi dan tugas lembaga tinggi negara yang diatur perundang-undangan.
“Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan perundang-undangan,” kata dia, Rabu (1/12).
Sumber : detik.com
