TNews, BENGKULU SELATAN – Polsek Seginim Polres Bengkulu Selatan Polda Bengkulu melaksanakan Problem Solving perkara Pengancaman di Wilayah Kecamatan Seginim, pada hari Rabu, (22/3) siang.
Problem Solving penyelesaian masalah Pengancaman yang terjadi di rumah sdr. Bardin di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim. yang dilaksanakan oleh Kanit Reskrim Polsek Seginim Aipda Irnawan, S.H dan Bhabinkamtibmas Aipda Syaifullah tersebut dapat menemui kesepakatan damai.
Kegiatan Problem Solving tersebut dilaksanakan di Kantor Polsek Seginim dengan melibatkan kedua belah pihak bermasalah dan keluarga masing masing serta Aparat Desa. Polsek Seginim Polres Bengkulu Selatan sebelum pelaksanaan Problem Solving telah menerima laporan dari sdr. Nirwan (37) warga Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim (Pihak Pertama) yang diancam oleh HY (27) dan A (29) warga Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim (Pihak Kedua).
Mediasi menghasilkan kesepakatan antara ke-2 (Dua) belah pihak yang dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Perdamaian yang di tanda tangani oleh semua pihak yang hadir dalam Mediasi tersebut.
Mediasi menghasilkan kesepakatan antara ke-2 (Dua) belah pihak yang dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Perdamaian yang di tanda tangani oleh semua pihak yang hadir dalam Mediasi tersebut.
Keputusan yang disepakati :
- Pihak kedua meminta maaf kepada pihak kesatu dan pihak kesatu telah memaafkan pihak kedua.
- Masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
- Pihak kesatu meminta pihak kedua untuk tidak menggulangi perbuatannya kembali ataupun pihak manapun.
- Pihak kesatu dan pihak kedua berjanji tidak akan melanjutkan permasalahan ke proses hukum.
- Pihak pertama meminta untuk pihak kedua melaksanakan sanksi adat yang berlaku di Desa Babatan Ulu dan pihak kedua menyanggupi permintaan pihak dua.
Kapolsek Seginim IPTU Kusyadi, S.H, M.SI mengatakan, “Polsek Seginim malaksanakan Problem Solving atau Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula, sebagaimana diamanatkan dalam Perpol 8 tahun 2001 pada Pasal 1 huruf 3, Dasar Hukum inilah yang kita jadikan pedoman dalam penyelesaian masalah yang ada ditengah masyarakat,” pungkas Kusyadi.*
Reporter: Sony
