TNews, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan kesiapannya untuk memperkuat kerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, dalam upaya meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mewujudkan good governance dalam pelayanan.
Dalam rapat koordinasi Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemkab Kukar Tahun Anggaran 2023, Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyambut baik inisiatif Tim BPKP Kaltim untuk bersinergi dalam memperbaiki kualitas kerja OPD terkait penanggulangan Stunting di Kukar.
“Sebenarnya kami sudah membentuk dan menyiapkan tim lintas OPD untuk melaksanakan evaluasi, audit internal lingkup pemda Kukar sebelum data diserahkan kepada BPKP, dimaksudkan agar Pemda sudah menyusun dan mendeteksi data apa bila terdapat kekeliruan dan tentu semua ini dilakukan guna mendukung kelancaran kerja bersama seluruh stakeholder,” jelas Sunggono.
Sunggono mengapresiasi partisipasi aktif tim BPKP Kaltim, yang diakui senantiasa membantu Pemda dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan Stunting di Kukar.
Dalam konteks evaluasi, Perwakilan BPKP Kaltim, Tri, menjelaskan bahwa fokusnya akan terarah pada lima program, termasuk pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan daya saing pariwisata. Tri juga menekankan pentingnya pemahaman pimpinan terhadap substansi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran.
“Saya bersama tim bertugas memastikan pemahaman terhadap ultimate outcome, indikator, target, strategi, proses bisnis, serta risiko program dan kebijakan/regulasi terkait. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan sinergitas yang jelas dalam upaya menanggulangi stunting di Kabupaten Kukar,” ujar Tri. (Adv/ Diskominfo Kukar)
