TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Meski sudah diparipurna tahap I oleh DPRD Kota Kotamobagu beberapa waktu lalu, namun usulan pemekaran Kelurahan Biga Dayanan, kecamatan Kotamobagu Utara, masih berpolemik. Hal ini terungkap dalam pertemuan para tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan adat Kelurahan Biga yang digelar Minggu (14/02) pagi tadi, di aula SDN 2 Biga.
Dalam pertemuan yang dihadiri Lurah Biga Baitia Mokoginta dan Ketua Dekot Kotamobagu Hi Ahmad Sabir, salah satu tokoh masyarakat Charles Londo mengatakan, harus diakui bahwa upaya menolak pemekaran boleh dikatakan lama direspon oleh masyarakat. “Namun ini belum terlambat, masih bisa kita presur. Apalagi rencana pemekaran tidak pernah dibicarakan bersama, ini terkesan hanya merupakan keinginan sekelompok,” tegas Londo. Apalagi kata Londo, menyangkut batas-batas wilayah pemekaran tidak pernah diketahui posisinya dimana. “Sehingga kami berharap rencana ini perlu ditinjau kembali, dan dikroscek kembali ke masyarakat apakah benar mereka menginginkan pemekaran,” ujarnya.
Senada dikatakan Ade Mokodongan, juga salah satu tokoh masyarakat. Meski Ia setuju dengan rencana pemekaran, namun kata mantan Wakil Ketua DPRD Kotamobagu ini, haruslah sesuai dengan prosedur perundang-undagan serta keinginan masyarakat. “Soal peta wilayah Biga yang mau dimekarkan saja belum diketahui,” kata Om Ade sapaan akrabnya.
Ia bahkan, menuding bahwa ada yang ganjal dalam dokumen yang dimasukkan presedium ke pemerintah kota dan DPRD. Dimana ada beberapa tandatangan warga yang tercantum dalam dokumen perrnyataan persetujuan pemekaran oleh warga, diduga palsu. “Sudah ada warga yang mengakui itu, mereka heran kenapa ada tanda tangan mereka disitu. Dan masalah ini akan saya bawa ke pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian,” tegas Mokodongan.
Lain hal yang dikatakan Faisal Sugeha, juga tokoh masyarakat. Ia sangat menyayangkan ketidakhadiran dari tim peresedium pemekaran. “Alangkah baiknya presedium diundang dan hadir. Dijelaskan apa tujuan pemekaran. Sehingga tidak adalagi fitnah semacam domen tak jelas,” jelas Faisal.
Sementara itu, Lurah Biga selaku memfasilitasi pertemuan tersebut mengatakan, semua pihak telah diundang oleh pemerintah kelurahan, bahkan presedium pun juga diundang. “Maksud pemerintah hanya ingin menciptakan ketentraman bagi masyarakat, karena isu pemekaran telah berpolemik ditenga-tenga masyarakat. Kami berharap jangan hanya persoalan pemekaran bisa merusak hubungan kekeluargaan yang selama berjalan baik di masyarakat,” kata Lurah.
Usai kegiatan, moderator pertemuan Sudibyo Lasabuda kepada Totabuanews mengungkapkan maksud dan tujuan kegiatan hanya mencoba mencari solusi soal polemik pemekaran. “Soal pemekaran harus berdasarkan hasil pemikiran dan kesepakatan masyarakat, terutama yang masuk dalam wilayah pemekaran. Pertemuan ini buka membentuk presedium tandingan, hanya saja hampir sebagian besar masyarakat Biga masih menolak pemekaran,” katanya.
Ia mengatakan hasil dari pertemuan tersebut selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah kota, DPRD, dan Forkopimda Kotamobagu. “Semoga ini bisa direspon oleh pemerintah,” tandasnya.
Konni Balamba
