TOTABUANEWS, BOLTIM – Lanjutan aksi unjuk rasa oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat peduli Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang dilakukan digedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dijadwalkan pada rabu, (27/04), terkait tuntutan mereka kepada pihak eksekutif dalam hal ini kepada Bupati Boltim, Sehan Landjar,SH agar segera menaggalkan jabatannya, dinilai merupakan aliansi ilegal.
Salah seorang tokoh masyarakat yang menyempatkan diri untuk hadir pada agenda aksi tersebut, saat bersua dengan Media ini, mengaku tidak sepakat adanya, sejumlah masyarakat melakukan aksi demo yang mengatasnamakan aliansi. Pasalnya, sampai dengan selesainya aksi tersebut, legalitas atas pengakuan dari Kesbangpol pada aliansi ini tidak ada.
“Sebelumnya, saya sudah memperingatkan kepada teman-teman semua bahwa, untuk melakukan lanjutan aksi tersebut, agar dapat diakui secara legalitas, maka aliansi ini terlebih dahulu didaftarkan kepihak kesbangpol berdasarkan mekanisme yang sudah ditentukan. Namun, tiba-tiba saja surat izin aksi dari pihak Polres Bolmong diterbitkan begitu saja tanpa sepengetahuan sebagian pendemo. Sehingga menurut saya, ini dapat membahayakan pelaksanaan demo selanjutnya,”tegasnya, sembari meminta agar namanya untuk tidak dikorankan.
Terpisah, Kepala Badan (Kaban) kesatuan bangsal dan politik (Kesbangpol) Boltim, Irwan Kyai Demak menerangkan bahwa benar adanya aliasni ini belum mengantongi surat keputusan yang terdaftar kepihak pemerintah Boltim dalam hal ini Kesbangpol.
“memang seharusnya, ketika melakukan aksi. terlebih dahulu, aliansi ini melengkapi, dokumen untuk didaftarkan kepihak kesbangpol. Dan sampai dengan saat inipun, dokumen tersebut belum ada ditangan kami,”tutupnya.
Dicky Mamonto
