TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU– Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu akan menghadiri undangan Pemerintah Provinsi Sulut, untuk membahas pembatalan Peraturan Daerah (Perda) retribusi pajak galian C di Kota Kotamobagu (KK).
Disampaikan Kepala Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kotamobagu Rio Lombone melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Hamka Daun Senin (20/06/2016), dalam waktu dekat pihaknya dan Bagian Hukum turut hadir dalam undangan tersebut.
”Ini undangan dari Pemrov Sulut membahas galian C, waktunya satu atau dua hari ini,”kata Hamka.
Lanjutnya, DPPKAD sendiri baru mengumpulkan sekitar Rp35 jutaan untuk pajak galian C. Pasalnya, hingga kini belum ada kepastian tentang mekanisme penagihan atau besaran pajak dari Pemprov Sulut.
“Baru sekitar lima persen dari target Rp 650 juta. Itu bersumber dari para kontraktor yang mengurus galian C. Karena itu, kami akan menuju ke Provinsi untuk segera memastikan soal mekanisme penagihan dan besaran pajak yang akan diterapkan,” ujarnya.
Menurutnya, dalam rapat tersebut nantinya akan dikembangkan persoalan kewenangan penagihan pajak, penerbitan Peraturan Walikota (Perwako) atau Perbup, dan besaran penagihan.
“Itu akan dirapatkan. Nanti hasilnya seperti apa, kita akan tetap informasikan,”tuturnya.
Hamka menambahkan, pihaknya tetap akan menginventarisir untuk galian C, tapi sesuai dengan mekanismenya.
“Tetapi, kita masih menunggu dulu hasil konsultasi dengan provinsi. Kalau sudah ada kepastian, maka kita akan inventarisir lalu akan kita datangi,” tandasnya.
Sebelumnya diketahui, pajak galian C menjadi penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkot. Untuk tahun 2015 lalu, pajak galian C ini berhasil dihimpun kisaran Rp 350 jutaan, sesuai target yang ditentukan. Untuk tahun 2016 ini, DPPKAD dipatok target sebesar Rp 650 jutaan.
