TOTABUAN.NEWS, BOLTIM – Komisi Pemilihan Umum (KPU0 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) rupanya tak memiliki kesiapan dalam menggelar pemilu 2019 mendatang. Pasalnya, salah satu Partai Politik (Parpol) peserta pemilu 2019, yakni DPC Partai Hanura Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menilai KPU Boltim terlambat dalam menyerahkan APK ke peserta pemilu. Olehnya, Ketua Partai Hanura Boltim Chandra Modeong menolak Alat Peraga Kampanye (APK) yang diserahkan oleh KPU.
Menurut Chandra, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Boltim, terlambat melakukan penyerahan APK ke peserta pemilu, begitupun dengan kesiapan titik lokasi pemasangan yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu, mengingat banyaknya APK yang harus dipasang pada satu titik, yang bisa berpotensi konflik antara peserta pemilu mengenai tata letak strategis posisi APK yang akan dipasang nanti. “KPU terlambat menyerahkan ke Parpol, juga tidak siapkan titik lokasi pemasangan, untuk itu Hanura tidak mau menerima APK yang diserahkan KPU,” ujarnya.
Selain itu, ia menduga ini hanya untuk menghabiskan anggaran pada akhir tahun, karena sedianya masa kampanye itu sudah dimulai pada 23 September 2018 namun kenapa KPU baru menyerahkan APK pada Januari 2019.”Diduga habiskan anggaran akhir tahun, karena masa kampanye sudah dimulai tanggal 23 September, KPU baru serahkan APK di Januari,” tulisnnya melalui pesan WhatsApp.
Dengan demikian, Chandra pun berencana untuk melaporkan kinerja KPU Boltim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Hanura DKPP kan KPU Boltim,” tandasnya. (Za)
