TOTABUANEWS.COM, Dumoga –Adanya kebijakan Pemerintah pusat terkait dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atas kenaikan Bahan Bahar Minyak (BBM), sepertinya menuai polemik baru ditingkatan daerah. Hal ini sebagaimana informasi yang dirangkum Media harian ini. Dimana, sejumlah Sangadi (Kepala desa,red) yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melakukan protes serta menolak BLSM tersebut. Salah satunya Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat, Zairudin Mokoagow. Dirinya mewakili para sangadi se kecamatan Dumoga Barat, menolak BLSM, dari pemerintah pusat.
Pasalnya menurut Mokoagow, pihak pemerintah desa tidak dilibatkan dalam pengambilan data keluarga miskin penerima dana tunai tahun 2013 ini.
“Kami sangadi se-Kecamatan Dumoga Barat, menolak BLSM. Ini dikarenakan, kami pemerintah desa tidak dilibatkan dalam pengambilan data penerima keluarga BLSM,” katanya.
Lanjut sangadi yang pernah memimpin demo menuntut TPAPD triwulan III dan IV 2011 ini, dengan tidak dilibatkannya pihak pemerintah dalam pendataan tersebut, dikhawatirkan data yang menjadi acuan pemerintah pusat untuk keluarga penerima BLSM ini, tidak falid.
“Data yang digunakan saat ini, adalah data tahun 2011,” ujarnya lagi.
Selain itu, dirinya juga mengatakan jika terjadi kesalahan prosedur sasaran program BLSM ini, maka bisa terjadi kemungkinan menimbulkan konflik baru di dalam desa.
“Karena datanya sudah lama, maka bisa saja yang berhak menerima tidak menerima sedangkan yang sudah tidak berhak lagi, akan menerima,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Camat Kecamatan Poigar, Deker Rompas SE MM, ketika dikonfirmasi Media Totabuan. Dimana saat ditanyakan apakah pihak Kecamatan Poigar dilibatkan dalam survey keluarga penerima BLSM tahun ini, dia mengatakan jika pihaknya belum mendapatkan informasi, terkait dengan data keluarga kurang mampu di kecamatan yang dipimpinnya itu untuk mendapatkan dana BLSM.
“Sampai sekarang saya belum mendapat informasi kaitan BLSM,” tandas Rompas. (gts/win)
