TOTABUANEWS, Molibagu – Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2013 lalu dengan total anggaran Rp 6,6 Milyar terancam bakal menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasalnya, dari 80 desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), hingga berita ini diturunkan baru 52 Desa yang memasukkan surat pertanggung jawaban (SPJ) terkait penggunaan dana tersebut.
“Masih 28 desa yang belum memasukkan SPJ. Sementara batas waktu yang diberikan hanya sampai 13 Desember lalu,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) melalui Kabid penguatan aparatur dan pengembangan desa, Piet Songkaton, kepada Totabuanews, Kamis (09/01).
Ia menilai, pihak pemerintah desa lalai dalam melaporkan penggunaan anggaran. Padahal dalam waktu dekat ADD tahun 2014 akan segera bergulir. Sehingga dia mendesak pemerintah desa untuk segera memasukkan SPJ.
“Memang untuk ADD tahun ini (2014) belum diketahui persis total anggarannya karena masih menunggu Perbup (peraturan bupati.red). Namun menurut informasi ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu, semua desa yang belum memasukkan SPJ agar secepatnya memasukkan agar tidak mengganggu penyaluran ADD tahun ini,” imbaunya.
Dikatakan, selain akan mengganggu penyaluran ADD tahun ini, juga di khawatirkan akan menjadi temuan dari BPK. “Sanksinya akan kami koordinasikan dulu dengan pihak pemeriksa dalam hal ini Inspektorat. Tapi kemungkinan bagi desa yang belum memasukkan SPJ juga nanti akan terlambat menerima ADD, bahkan terancam tidak menerima,” tegas Piet.
Data yang diperoleh dari BPMD, sejumlah desa yang belum memasukkan SPJ adalah;
Kecamatan Bolaang Uki: Popodu, Sinandaka, Salongo, Duminanga, Pangia, Bakida, Motolohu, Halabolu, transpatoa.
Kecamatan Posigadan: Nunuka Raya, Luwoo, Momalia I, Saibuah, Iloheluma, Nunukar Raya, Molosipat.
Kecamatan Pinolosian: Linawan, Ilomata, Pinolosian, Kombot Timur.
Kecamatan Pinolosian Tengah : Adow, Mataindo, Torosik, Deaga, Mataindo Utara.
Kecamatan Pinolosian Timur: Posilagon, Iligon, Matandoi Selatan. (Marsal/jun)
