TOTABUANEWS, Lolak – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Pembangunan (AP3) Kabupaten Bolmong, Senin (16/06/14) hari ini, menggelar aksi demo dihalaman kantor Bupati. AP3 melalui, kordinator lapangan (Korlap) Supandri Damogalad meminta kepada Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan untuk mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Farid Asimin dan Asisten III Dra Ulfa Paputungan.
“Kami minta Sekda dan Assiten III di copot,” tegas Supandri.
Menurut Supandri kedua pejabat itu, merupakan aktor sehingga Pemkab Bolmong mendapatkan Opini Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Farid dan Ulfa penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga tak ada alasan untuk tidak mencopot kedua pejabat tersebut,” kata Supandri dalam orasinya.
Selain itu, kata Supandri, roling kepala sekolah (Kepsek) yang dilakukan sebanyak dua kali dalam dua Minggu pada waktu lalu, merupakan kesalahan dari tim Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai oleh Sekda sebagai ketua Tim Baperjakat dan Asisten 3.
“Sudah hampir tiga tahun ini pemerintahan Bupati dipenuhi terus dengan masalah. Dan Bolmong selalu mengoleksi Plt pejabat. Setiap rapat senin bebas temuan, namun sayang hampir dua tahun berturut – turut disclaimer terus,” terangnya.
Supandri pun menambahkan aksi mereka kali ini tidak ada muatan politik dan kepentingan. Akan tetapi murni atas keprihatinan kondisi daerah sekarang ini.
“Aksi ini tidak ditunggangi kepentingan politik, tapi ini murni bentuk keprihatinan kami terhadap daerah,” ucapnya.
Aksi demo tersebut, diterima langsung
Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan. Di ruangan rapat lantai dua Bupati menerima para pendemo dan mendengarkan aspirasi mereka.
Bupati mengatakan permintaan para pendemo untuk mencopot Sekda dan Asisten 3 masih akan dikaji dulu.
“Pejabat yang tersangkut korupsi TPAPD tidak perlu lagi dibahas. Sebab sudah ditangani oleh penegak hukum,” jawab Salihi.
Salihi pun menanggapi akibat banyak kerugian pengelolaan keuangan di setiap SKPD mengakibatkan opini disclaimer, itu tidak benar.
“Pengelolaan keuangan sangat baik. Namun, yang mengakibatkan disclaimer ini, asset dari bawaan pemerintahan sebelumnya,” tegas Salihi.
Selain itu, kata Salihi roling jilid dua akibat dari rekom dari DPRD. “Jadi untuk roling lalu silakan tanya ke DPRD,” ujar Salihi.
Meski demikian, kata Salihi sekarang ini pihaknya sudah menanda tangani untuk eselon 2 dan eselon 3 serta eselon 4 untuk diroling. Namun masih dalam kajian dari tim baperjakat,” tandas Salihi. (gito/erwin)
