TNews, OKI – Kepala Desa Pangkalan Damai Kecamatan Air Sugihan Kab. Ogan Komering Ilir di duga Melakukan pemotongan Dana BLT Sebesar Rp.100,000 Dari penerima manfaat BLT, Dan Sebanyak 87 KK yang di potong, Berdasarkan penelusuran awak media pemotongan Dana BLT Dana Desa tersebut sudah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada Pencarian bulan April sampai Juni, dan bulan Juli sampi September 2022, Dalam setiap pencairan warga Semustinya mendapatkan Rp.900,000 karena dipotong sebesar Rp.100.000 Sehingga Warga menerima hanya Rp.800,0000, Pemotongan BLT tersebut digunakan Untuk Membangun PAUD (31/7/2023).
Menurut keterangan dari PA yang enggan disebutkan namanya, salah satu kelompok penerima manfaat (KPM) BLT DD desa Pangkalan Damai, mereka dikumpulkan pada bulan Juni dan September tahun 2022 lalu, di Balai Desa Pangkalan Damai, serta masyarakat lainnya penerima BLT DD di balai Desa tersebut untuk menerima BLT DD sebesar 900 ribu, tetapi saat serah Terima PA hanya menerima 800 ribu, karena dipotong untuk sumbangan pembangunan.
“Kami dikumpulan bersama Warga lain yang menerima BLT pada bulan juni dan September 2022 tahun lalu, untuk pencairan BLT DD, namun Dana tersebut di potong oleh kades sebesar Rp.100.000, jadi kami hanya menerima Rp 800.000, Semustinya Kami menerima Rp.900.000″
Hal senada yang disampaikan oleh DN salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan Dirinya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dan warga lainnya penerima BLT DD diminta datang ke Balai Desa oleh Oknum Kades dan di mintai tanda tangan surat pernyataan diatas matrai bahwa kami menyumbang 100 ribu dengan sukarela ,” Sumbangan kok menyebut nominal, ditentukan besarnya, dari masyarakat miskin seperti kami, kami gak ikhlas tapi takut dengan pak kades, katanya kalau kami tidak mau tanda tangan nanti pak kades dipenjara” Kata DN kepada awak media.
Kepala Desa Pangkalan Damai, Sujatmiko , saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp (minggu,30 Juli ) membantah adanya pungli BLT tersebut, menurutnya itu bukan pungli namun sukarela Dari masyarakat Untuk bangun Sekolah PAUD di Desanya ungkap Miko, Selain itu dirinya membantah kau uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi.
“Saya satu rupiah pun tidak tau Duit itu, dan tidak pernah meminta, yang ada mereka suka rela membantu bunda PAUD untuk penambahan lokal, karena ruangan sudah overload,dan saya tidak pernah tahu jumlah duit, bahkan yang kerja ngambil duit juga dengan Bunda PAUD” Kata Jatmiko.
Sementara itu Pegiat Anti korupsi Sumatra Selatan, Efendi Angkat Bicara kepada awak media Fendi mengatakan, atas kejadian ini dirinya turut prihatin pada warga dan menyayangkan atas perbuatan kepala Desa tersebut, apapun alasannya penonton BLT tersebut tidak dibenarkan.
“Saya sangat prihatin atas perilaku kades tersebut karena tidakla benar, masih ada oknum Kepala Desa yang memotong BLT, Apapun alasanya tidak boleh, tidak dibenarkan memotong BLT, perbuatan tersebut bisa di pidana Apalagi itu BLT Dana Desa berarti perlu di pertanyakan anggaran kegiatan Dana Desa nya juga, karena BLT DD yang sebenarnya untuk Masyarakat Miskin dipotong apalagi kegiatan lain yang bersumber dari Dana Desa, patut Diduga terjadi penyimpangan juga” Ungkapnya
Dalam waktu dekat dirinya akan membuat laporan aduan ke polres OKI, dan menyerahkan bukti pendukung, berupa rekaman dan tanda tangan masyarakat, kepada pihak polres Ogan komering ilir agar segera mengusut tuntas dugaan Korupsi BLT tersebut. Tutup Fendi.
Reporter : Ekho
Pada giat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Dr Fransiacus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Vicktor Mailangkay dan James Arthur Kojongian tersebut diawali dengan mendengarkan laporan badan anggaran yang dibacakan oleh Anggita Banggar Vonny Paat dimana DPRD Sulut melalui Banggar menyetujui pemanfaatan Anggaran Pendapatan Pemerintah Sulut tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 3.896.225.159.217. dengan PAD sebesar Rp. 1.478.527.205.089. dengan pendapatan transfer sebesar Rp. 2.365.164.842.128. dengan total belanja daerah sebesar Rp. 4.167.727.278.694.
Dalam laporannya juga Badan Anggaran DPRD Sulut memberikan catatan agar dalam pelaksanaan program lebih berfokus pada penekanan angka kemiskinan dan pengangguran. Juga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, Kehutanan, pertanian dapat terjadi keseimbangan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Juga diharapkan pemerintah provinsi dapat memperhatikan pemanfaatan dana bos dapat dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
