TNews, KOTA GORONTALO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo H. Ekhwan Ahmad meminta adanya gerak cepat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menangani permasalahan genangan air di wilayah Kota Gorontalo terlebih mengingat saat ini Gorontalo sudah mulai memasuki musim penghujan.

Politisi Partai Hanura tersebut mengungkapkan di musim hujan saat ini beberapa wilayah yang ada di Kota Gorontalo seringkali tergenang oleh air dan ini akan cukup meresahkan masyarakat. Sehingga dirinya meminta agar Dinas PUPR segera bergerak cepat khususnya dalam menangani permasalahan tersebut.

“Banyak masyarakat yang selalu panik saat musim penghujan tiba, pasalnya beberapa rumah ataupun tempat tinggal mereka seringkali tergenang oleh air apalagi saat musim hujan berlangsung cukup lama” ungkap Ekhwan.

Selain itu ekhwan juga menambahkan bahwa beberapa wilayah di Kota Gorontalo yang seringkali terendam genangan air saat musim hujan seperti ini diantaranya kawasan Jalan H. Agussalim, Jalan Palma serta beberapa wilayah lainnya yang ada di Kota Gorontalo.

“Oleh karena itu agar tidak akan mengakibatkan permasalahan maka Dinas PUPR harus mengambil langkah tepat dan efektif dalam menangani permasalahan ini, sebab upaya seperti penyedotan air dengan menggunakan pompa hanya akan menyelesaikan masalah secara sementara” tambahnya.

Lebih lanjut lagi dirinya berharap agar di musim hujan seperti ini masyarakat juga tidak membuang sampah sembarangan terlebih pada saluran air sebab hal tersebut dapat menyebabkan penumpukan sampah dalam jumlah besar.

“Untuk itu kita harus bisa saling menjaga saat musim hujan seperti ini, sebab penumpukan sampah dengan jumlah yang cukup besar di saluran akan menyebabkan terjadinya genangan air yang cukup tinggi” pungkasnya.

Reporter : Alwi Kakoe.

TNews, KOTA GORONTALO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo H. Darmawan Duming S.IP mengharapkan agar melalui Ranperda Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dapat benar-benar menjadi salah satu upaya pencegahan bagi peredaran Narkotika khususnya di Kota Gorontalo.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo tersebut menyampaikan bahwa Ranperda terkait pencegahan Narkotika yang sedang dibahas saat ini juga diharapkan mampu untuk dapat mengedukasi masyarakat dan stakeholder lainnya khususnya terkait bahaya narkoba.

“Tentu tidak hanya untuk masyarakat tetapi diharapkan Ranperda ini dapat benar-benar menjadi bahan edukasi untuk kita semua khususnya untuk para perangkat daerah dan kami Anggota DPRD”  ungkap Darmawan.

Menurutnya saat ini  peredaran gelap Narkotika di Kota Gorontalo menjadi salah satu hal yang perlu untuk diantisipasi secara bersama sehingga melalui Ranperda ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah yang cukup efektif dalam hal penanganan dan pencegahannya.

“Kita berharap jangan sampai ketika Ranperda ini disahkan menjadi sebuah Perda tetapi yang menyalahgunakan narkotika justru orang yang ada di dalam lingkaran itu sendiri” tambahnya.

Selain itu Darmawan berharap agar kedepan ranperda ini dapat benar-benar dimaksimalkan untuk benar-benar menekan angka peredaran narkotika khususnya yang ada di Kota Gorontalo.

“Saya pribadi berharap agar ranperda ini dapat bisa segera dimaksimalkan untuk menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda)” tutupnya.

Reporter : Alwi kakoe

TNews, KOTA GORONTALO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo mempertanyakan retribusi Rumah Khusus Nelayan yang sampai saat ini DPRD Kota Gorontalo sendiri belum menerima laporan terkait biaya sewa rumah tersebut.

Hal tersebut disampaikan H. Leni Ontalu saat Komisi B DPRD Kota Gorontalo menggelar Rapat terkait Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo dan target capaian PAD tahun 2023 bersama pihak Eksekutif.

“Pasalnya rumah khusus nelayan yang telah dibangun sejak tahun 2018 tersebut memiliki beberapa fssilitas dan terdiri dari 4 lantai serta masing-masing lantai dibrandrol dengan harga yang berbeda, sehingga kami mempertanyakan kenapa hanya laporan retribusi tahun 2022 yang ada sedangkan tahun 2018 sampai 2021 itu tidak sampai ke kami DPRD” ungkap Leni.

Selain itu Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga menambahkan bahwa untuk di tahun 2023 target untuk Retribusi Rumah Khusus Nelayan tersebut harus tercapai sehingga penting untuk dinas terkait dapat menseriusi hal ini agar target PAD yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo untuk Retibusi RKN tersebut sebesar 290 Juta dapat tercapai.

“Terlebih jika seluruh ruangan di Rumah Khusus Nelayan tersebut dapat terisi semua maka target yang sudah ditetapkan akan tercapai sehingga ini akan dapat meningkatkan PAD” tambahnya.

Disisi lain Badan Keuangan Kota Gorontalo menyampaikan bahwa Rumah Khusus Nelayan tersebut baru diberikan pada tahun 2021 sehingga retribusi yang masuk baru pada tahun 2022.

“Asetnya belum diserahkan dari Pemerintah Pusat dan baru diserahkan melalui provinsi Gorontalo di tahun 2021” ungkap Kabid Keuangan Kota Gorontalo.

Reporter :Alwi Kakoe

TNews, KOTA GORONTALO – Melalui Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar Rapat Internal guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait pemberian nama jalan dan sarana umum dan Ranperda terkait penyedian dan penyerahan, sarana dan Utilitas.

Rapat yang berlangsung cukup alot tersebut juga dihadiri oleh Anggota Pansus III, tim pakar beserta staf ahli serta pihak dari Kemenkumham.

Heriyanto Thalib selaku Ketua Pansus III menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari persoal usul inisiat legislatif itu sendiri terkait dengan dua buah ranperda tersebut.

“Sehingganya beberapa pendapat beserta saran yang masuk tadi salah satunya adalah untuk langsung membahas dua buah ranperda tersebut dengan pihak eksekutif sehingga akan mendapatkan titik terangnya” jelas Heriyanto.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga menambahkan bahwa terkait dua buah Ranperda yang akan dibahas ini selain menjadi prioritas utama juga perlu untuk dikoreksi baik oleh pihak legislatif maupun eksekutif.

“Karena ini baru sebatas Rancangan, sehingganya masih terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu ada koreksi baik dari pihak legislatif maupun eksekutif terlebih untuk Ranperda terkait pemberian nama jalan sebab ini akan menjadi penandaan untuk suatu identitas” tambahnya.

Lebih lanjut lagi Heriyanto berharap agar kedepan pembahasan Ranperda ini bisa lebih efektif lagi sehingga pada pelaksanaannya jika masih terdapat beberapa perubahan maka ini akan kita sempurnakan bersama.

“Setelah ini rapat akan lebih kita perluas lagi serta melibatkan pihak eksekutif dan legilatif beserta OPD terkait” pungkasnya.

Reporter : Alwi Kakoe.