Rabu, 13 Agustus 2025
Beranda blog Halaman 1466

BPJS Kesehatan Optimis Tahun 2023 Program JKN di Tanah Papua Akan Lebih Baik

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, PAPUA – Di Tahun 2023, BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat akan terus berupaya memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya di Tanah Papua dapat berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga 2022 cakupan kepesertaan JKN aktif di wilayah Provinsi Papua mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari 60,84% menjadi 88,78% dan di wilayah Provinsi Papua Barat juga mengalami kenaikan dari 93,85% menjadi 95,07%.

Dari 42 Kabupaten/Kota, diantaranya telah dilakukan kerjasama Universal Health Coverage (UHC) khusus di tahun 2022 berjumlah 23 Pemda dan 1 Provinsi yakni Provinsi Papua Barat.

“Dalam kegiatan media gathering awal tahun 2023 dengan tema Outlook Program JKN di Tanah Papua Tahun 2023, kami sampaikan bahwa kerjasama UHC khusus ini menjadi solusi untuk menjawab tantangan bagi penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga dengan kerjasama ini penduduk yang memerlukan akses layanan kesehatan dapat secara cepat didaftarkan terlebih dahulu kependudukannya di Dukcapil dan setelah itu langsung dapat menikmati layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” tutur Budi.

Ditambahkannya, dari sisi penerimaan iuran juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2020 hingga 2022 yang semula 857 milyar menjadi 1.064 milyar di tahun 2022.

“Ini merupakan bentuk dukungan dan kesadaran bersama dari semua segmen kepesertaan serta Pemda Kabupaten/Kota dan juga Provinsi. Selain itu juga BPJS Kesehatan memberikan kemudahan melalui Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) yang dimanfaatkan oleh peserta dengan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan (tunggakan 4-24 bulan) dengan total pengumpulan iuran sampai dengan 2020 sebesar Rp 1.195 milyar ,” tambah Budi.

Dilain sisi, BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di wilayah Papua dan Papua Barat, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan pembayaran.

“Biaya pelayanan kesehatan di tahun 2020 sebesar Rp 860,2 milyar, di tahun 2021 Rp 666,9 milyar dan tahun 2022 sebesar Rp.919 milyar. Hal ini dikarenakan kenaikan di tahun 2022 dibanding 2021 merupakan dampak dari pandemi covid 19 yang mulai berkurang. Dari biaya yang telah dibayarkan ini, masih terdapat beberapa sarana prasana dan juga tenaga kesehatan yang kecukupannya belum terpenuhi,” ujar Budi.

Untuk Kecukupan dokter umum di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) saat ini menjadi tantangan tersendiri. Dengan rasio 1 dokter melayani 5.000 peserta, di tanah Papua masih membutuhkan 175 dokter. Sedangkan jumlah tempat tidur di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan rasio 1 tempat tidur untuk 1.000 peserta, maka di tanah Papua dengan total 51 FKRTL masih membutuhkan 358 tempat tidur.

“Terkait dengan hal tersebut, BPJS Kesehatan secara intensif berkoordinasi dengan stakeholder yang membidangi terkait kesehatan salah satunya dengan Dinas Kesehatan baik Provinsi Papua maupun Papua Barat dan Kabupaten/Kota melalui forum kemitraan untuk dapat segera melakukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan di beberapa Kabupaten/Kota,” tambahnya.

“Untuk optimalisasi Program JKN di tahun 2023 ini, BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat mengharapkan dukungan dari semua pemangku kepentingan diantaranya adalah dukungan dalam kerjasama UHC khusus untuk seluruh Provinsi pasca DOB (Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya) serta Kab/Kota yang belum kerjasama UHC khusus. Selain itu pemenuhan kewajiban pembayaran iuran untuk semua segmen peserta menjadi penting untuk menjaga kesinambungan finansial JKN. Koordinasi lintas sektor dalam menjalankan transformasi mutu layanan serta advokasi kepada pemda dalam pemenuhan sarpras dan tenaga medis juga sangat dibutuhkan dukungannya,” tutup Budi. (rilis/fs)

Reporter : Fiona Sihasale

Pimpin Apel Perdana 2023, Bupati Asahan Pesan Ini untuk ASN Pemda

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Bupati Asahan H. Surya, BSc Apel Gabungan Perdana tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, Senin (02/01/2023). FOTO : HADI

TNews, ASAHAN – Mengawali tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Apel Gabungan Perdana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, Senin (02/01/2023).

Apel Gabungan yang digelar di Halaman Kantor Bupati Asahan ini dipimpin langsung Bupati Asahan H. Surya, BSc, dan diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Para Asisten, Staf Ahli Bupati, OPD, Camat Kota Kisaran Barat dan Kota Kisaran Timur serta Pejabat Struktural dan Fungsional setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Pada amanatnya Bupati Asahan meminta seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan memiliki tekad untuk menjadi lebih baik lagi di tahun 2023 ini.

“Saya berharap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2023 ini dapat lebih baik lagi khususnya dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan penuh tanggungjawab,” pesan Bupati.

Selanjutnya Bupati mengatakan, ditahun 2023 ini, seluruh ASN diminta untuk mengintropeksi diri terkait hal-hal yang menjadi kesalahan atau kelalaian di tahun 2022.

“Introspeksi diri, tingkatkan kreasi dan inovasi dan kreasi dalam menjalankan roda pemerintahan demi terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan, mewujudkan masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter,” ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati berpesan, kepada ASN, untuk meningkatkan dedikasi dalam bekerja serta loyalitas kepada pimpinan, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Terakhir Bupati mengingatkan, agar seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan tidak terlibat dalam politik praktis.

“Tahun 2023, adalah awal dari proses dan tahapan politik, karenanya, ASN harus netral, tidak berpihak kepada pasangan calon, dan apabila ada ASN terlibat dalam politik praktis, saya akan menindak ASN tersebut dengan aturan yang berlaku,” pungkas Bupati.

Sebelum apel gabungan dimulai, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs. John Hardi Nasution, M. Si mengecek kehadiran ASN yang mengikuti apel gabungan tersebut dengan persentase jumlah ASN yang hadir sebanyak 90%.

Reporter : Hadi Darmawan

Wali Kota Marten Taha Bakar Semangat ASN dan PPPK Pemkot Gorontalo saat Apel Perdana 2023

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Wali Kota Marten Taha, Saat memimpin apel kerja perdana ditahun 2023 di Lapangan Taruna, Kota Gorontalo. (Foto : Humas Istimewa)

TNews, KOTA GORONTALO – Apel perdana Pemkot Gorontalo Tahun 2023 dipimpin langsung oleh Walikota Gorontalo, Marten serta dilaksanakan di Lapangan Taruna Remaja, Senin (2/1/2023).

Marten Taha dalam pidato perdana itu juga menghimbau agar para ASN dan PPPK agar bisa naik kelas pada tahun ini.

“Sesuai tagline kita Berakhlak yang berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, adaptasi, kolaborasi sehingga kita akan naik kelas, kelas international seusai yang sering ditegaskan presiden,” ucap Marten dihadapan ribuan jajarannya.

Walikota Marten juga menegaskan, bahwa sikap disiplin serta bertanggung jawab jangan hanya momentuman awal tahun saja.

“Melainkan bisa kita terapkan setiap hari, banggalah melayani masyarakat, jalankan tugas dengan penuh loyalitas untuk pembangunan Kota Gorontalo lebih baik, tegasnya.

Dalam kesempatan tatap muka dengan jajarannya itu, Marten juga tak lupa meneruskan pengumuman dari Presiden Republik Indonesia yang telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Maka mari kita manfaatkan kelonggaran ini kembali untuk kerja maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Gorontalo,” tandasnya.

Reporter : Gean Bagit

Sadis! Santri Pasuruan Dibakar Senior Hidup-hidup Gegara Ini

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Ilustrasi. Seorang santri di pondok pesantren di Pasuruan Jawa Timur dibakar temannya sendiri karena dituding mencuri uang. (Foto: Eraid)

TNews, HUKRIM – Seorang santri di salah satu pondok pesantren wilayah Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, harus dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar serius usai dibakar seniornya.

Korban berinisial INF (13) dibakar oleh MHM (16) lantaran dituduh mencuri uang.

Kejadian ini bermula saat INF dituduh mencuri uang milik MHM dan sejumlah santri lainnya pada Sabtu (31/12) malam.

“Di Ponpes Dusun Sangarejo, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Pasuruan telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan ananda MHM terhadap korban ananda INF dengan cara korban dituduh telah mengambil uang,” kata Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Farouk Ashadi Haiti, Senin (2/1).

Berdasar kecurigaan itu, MHM mendatangi korban di kamarnya dengan marah. Saat itu pula, pelaku ternyata membawa botol plastik berisi pertalite.

Botol itu kemudian dilemparkan pelaku ke tembok kamar INF berada. Cairan pertalite itu lalu tumpah ke tembok, lantai bahkan tubuh korban. Tak berhenti di situ, MHM kemudian menyelakan pemantik api. Korban pun terbakar.

“Kemudian BBM jenis pertalite yang ada di botol air mineral tersebut tumpah mengenai tubuh korban, dan selanjutnya tersangka menyalakan korek tersebut dan tubuh korban terbakar,” ucapnya.

Sejumlah santri lain kemudian menyelamatkan korban dan melarikannya ke rumah sakit. Ia pun disebut menderita luka bakar serius pada tubuh dan punggungnya.

“Korban kemudian ditolong para santri dan dibawa ke RS Husada Pandaan kemudian dirujuk ke RSUD Sidoarjo. Dengan kejadian tersebut mengakibatkan korban mengalami luka bakar pada tubuh dan punggung korban,” jelasnya.

Unit Pidum Subnit PPA Polres Pasuruan bersama dengan Polsek Pandaan kemudian mengamankan MHM yang di duga telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Atas perbuatannya ia disangkakan Pasal 80 UU No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Terhadap Anak Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sumber: CNNindonesia.com

Perppu Baru Jokowi Atur Soal Pekerja Kontrak, Ini Isinya

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Presiden RI Joko Widodo (Foto: Kompas)

TNews, NASIONAL – Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 kemarin. Perppu ini diundangkan di hari yang sama saat dikeluarkan.

Langkah Jokowi itu menimbulkan polemik seiring lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang juga menimbulkan kontroversi. Salah satu poin yang paling kontroversial adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Di Perppu, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Dalam Pasal 59 ayat 1, berikut pekerjaan yang dimaksud:

  1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
  3. pekerjaan yang bersifat musiman;
  4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
  5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Adapun PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Namun ketentuan detailnya, baik mengenai jenis dan sifat maupun kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu PKWT diatur dalam turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP).

Di Pasal 61 tertulis aturan mengenai berakhirnya perjanjian kerja, yakni apabila terjadi:

  1. Pekerja/Buruh meninggal dunia;
  2. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja
  3. Selesainya suatu pekerjaan tertentu;
  4. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  5. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya Hubungan Kerja.

Perjanjian kerja tidak berakhir karena pengusaha meninggal, atau beralihnya kepemilikan, baik melalui penjualan, pewarisan maupun hibah.

“Dalam hal terjadi pengalihan Perusahaan, hak-hak Pekerja/Buruh menjadi tanggung jawab Pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak Pekerja/Buruh,” bunyi pasal 61 ayat 3.

Sumber: Kompas.com

Maluku Utara Masuk 3 Besar Daerah Rawan Pemilu, Jadi Alarm buat KPU

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Ilustrasi. Tiga besar daerah rawan pemilu 2024 adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. (Foto: Kompas)

TNews, POLITIK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) menjadikan status Provinsi Maluku Utara sebagai tiga besar daerah rawan pemilu 2024 sebagai sebuah peringatan.

Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat mengatakan, sebagai penyelenggara Pemilu tetap bersikap positif dengan bekerja secara profesional dan berkualitas sehingga saat penyelenggara lebih berhati-hati.

“Ini alarm bagi kita sebagai penyelenggara, sehingga bekerja lebih baik dan berhati-hati pada semua tahapan dan saya sih lebih berpikir positif saja,” kata Pudja di Ternate, Minggu (1/1) seperti dikutip dari Antara.

Dia menyatakan Malut masuk urutan ketiga daerah rawan Pemilu 2024, setelah DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Status rawan pemilu itu, kata Pudja, sempat pula dipertanyakan berbagai elemen di provinsi tersebut kepada pihaknya.

Pudja menjelaskan Malut dikategorikan sebagai daerah rawan pemilu terkait sejumlah indikator dari mulai kondisi geografis hingga data pemilih.

“Indikator-indikator apakah DPT, penyelenggaranya, letak geografis sehingga jangkauannya di kategorikan sebagai kerawanan atau ada faktor lain sehingga disebut tinggi sekali,” kata Pudja.

Selain itu, kata Pudja, seharusny provinsi itu tak masuk tiga besar daerah rawan mengingat sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan Pemilu di Maluku Utara dari tahun ke tahun, dan termasuk suksesnya para penyelenggara melaksanakan Pemilu 2019 serta beberapa pilkada.

Sebelumnya, dalam pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) berpotensi terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum.

Dalam menghadapi potensi tersebut KPU Provinsi Maluku Utara sejak dini telah melakukan mitigasi potensi pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu.

Anggota KPU Maluku Utara Divisi Hukum, Mohtar Alting menambahkan, berkaitan dengan hal itu peran Divisi Hukum dalam menangani sengketa maupun pelanggaran memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan internal guna memitigasi adanya sengketa dan pelanggaran.

“Potensi permasalahan hukum tersebut perlu diantisipasi agar supaya bisa dicegah. Karenanya perlu dilakukan identifikasi sejak dini potensi-potensi masalah dan risiko serta dilakukan analisis pencegahan atau mitigasi terhadap potensi sengketa atau masalah hukum,” ungkap Mohtar Alting saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Peran Media Dalam Menyukseskan Pemilu 2024.

Menurut mantan Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan itu, potensi-potensi pelanggaran yang akan muncul pasca adanya keputusan KPU. Beberapa di antaranya, lanjut Mohtar, seperti verifikasi parpol hingga penetapan calon DPD.

“Baik pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, pelanggaran pidana, serta sengketa baik proses maupun hasil,” kata Mohtar Alting.

Sumber: Kaltimnews.com

Ini Harapan Bupati Erik Ritonga untuk OPD Labuhanbatu agar Target PAD Capai

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Asisten l Bidang Pemerintah dan Kesra Drs. Sarimpunan Ritonga M.Pd saat menjadi pembina upacara dilapangan BKD, Senin (2/1/2023). FOTO : AIRUL

TNews, LABUHANBATU – Target pajak daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar Rp 114. 780. 000. 000 (Seratus empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) Sedangkan retribusi daerah sebesar Rp. 9.612.500.000 ( Sembilan milyar enam ratus dua belas juta lima ratus rupiah).

Hal tersebut disampaikan Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Adtrada Ritonga MKM melalui Asisten l Bidang Pemerintah dan Kesra Drs. Sarimpunan Ritonga M.Pd saat menjadi pembina upacara dilapangan BKD, Senin (2/1/2023).

Menurut Asisten l untuk mencapai target tersebut selain peran Badan Pendapatan juga berharap peran penting dari seluruh aspek, baik ASN secara pribadi dan juga ASN secara OPD pengelolaan pajak dan retribusi.

“Bagi ASN secara pribadi dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan mengajak masyarakat agar supaya taat dalam kewajiban membayar pajak. Sedangkan OPD pengelola pajak dan retribusi juga perlu untuk memperluas objek dan menggali seluruh potensi untuk dapat meningkatkan capaian target yang direncanakan,” ujarnya.

Dijelaskan Asisten l, selain pajak daerah dan retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah akan membuat rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai payung hukum dan regulasi serta ketentuan atas pemungutan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

“Seluruh OPD pengelola pajak retribusi daerah agar berkoordinasi dengan badan pendapatan daerah khususnya OPD pengelola pajak dan retribusi daerah,” tandasnya.

Reporter : Sipahutar SH

Begini Kondisi Wakil Bupati Kaur Pasca Insiden Ledakan Kembang Api

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Wakil Bupati Kaur saat dirawat di Rumah Sakit karena insiden ledakan kembang api pada malam pergantian tahun, 21 Desember 2022. FOTO : Mish

TNews, KABUPATEN KAUR – Sekira Pukul 00.01 WIB bertempat di depan Gedung Sentra Kuliner Bintuhan, Bupati Kaur bersama dengan Wakil Bupati Kaur dan beberapa Kepala OPD menyalakan Kembang Api / Petasan dalam rangka memperingati pergantian Tahun Baru.

Wakil Bupati Kaur, Herlian Muchrim, ST., juga ikut menyalakan Kembang Api Jenis Roman candle 8 shot ukuran 1,2 Inch. Setelah kembang api keluar sebanyak 7 tembakan, dimana tembakan yang ke 8 (terakhir) lambat keluar sesaat kemudian kembang api tersebut meledak di tangan Wakil Bupati Kaur

Selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur untuk dilakukan Pertolongan medis menggunakan Ambulan Puskesmas Kaur Selatan didampingi Bupati Kaur, Kapolres Kaur serta Pejabat Utama Pemda Kaur lainnya.

Sesampainya di RSUD Kaur pihak Rumah Sakit an. dr. Sinaga dibantu dengan perawat langsung membersihkan tangan Korban, diberikan antibiotik serta memberikan Impulse kepada Korban. Hasil Diagnosa Dokter Korban mengalami _seluruh Jari tangan sebelah kiri putus/hancur dan jari kelingking tangan sebelah kanan mengalami luka lecet.

Sampai berita ini diterbitkan, Pasca Operasi Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim ST, Dikabarkan berangsur pulih dan dapat berkomunikasi dengan baik bersama keluarga dan masih di rawat di RSUD. M.Yunus Kota Bengkulu.

Reporter: Mr.mish

Museum Tionghoa Sukabumi Saksi Bisu Akulturasi Budaya di Tanah Sunda

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Ilustrasi Museum Tionghoa Sukabumi (Foto: Liputan6)

TNews, BUDAYA – Kota Sukabumi memiliki perjalanan panjang dengan Tionghoa. Hubungan keduanya menciptakan akulturasi budaya yang beragam, mulai dari moci yang resmi jadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Jabar, hingga Barongsai dan pertunjukan Cap Go Meh saat perayaan Imlek.

Dari segi bangunan, Kota Sukabumi juga memiliki Vihara Widhi Sakti, vihara tertua di Sukabumi yang dibangun 1909. Beberapa tahun ini, sebagian besar etnis Tionghoa di Kota Sukabumi telah membaur dengan masyarakat asli Sukabumi.

Sebagai bentuk toleransi beragama sekaligus wisata edukasi, sebuah Museum Tionghoa Sukabumi berdiri di antara ruko-ruko Danalaga Square, tepatnya di Jalan Pajagalan, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.

Ketua Yayasan Dapuran Kipahare Irman Firmansyah mengatakan, museum itu diresmikan oleh Wali Kota Sukabumi pada Februari lalu. Di dalamnya terdapat dua sesi museum yaitu museum Tionghoa dan museum sejarah Kota Sukabumi.

“Kalau isi koleksinya sebenarnya ada dua bagian. Satu museum Tionghoa, barang-barang koleksi tentang Tionghoa dan sejarah Tionghoa. Satu bagian lagi Galeri Dapuran Kipahare ada arsip dan galeri militer,” kata Irman kepada detikJabar beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, sejarah Tionghoa di Sukabumi sudah berlangsung sejak zaman kerajaan. Selain itu, museum itu juga menunjukkan keberagaman agama ditandai dengan adanya penggabungan museum sejarah Kota Sukabumi, vihara dan musala.

“Ini sebetulnya tempat terbuka yang kita buat sebagai ruang keberagaman bersama sehingga siapapun boleh datang, saling mempelajari sejarah Sukabumi dan Tionghoa,” ujarnya.

Koleksi yang paling menarik di dalam museum yaitu rebab China, alat pembuat mochi dan obat, arsip tandatangan Wali Kota Sukabumi zaman Belanda, kalender tahun 1940 dan lain-lain. “Ada replika, mungkin hanya sekitar 30 persen dan 70 persen asli semua. Kebanyakan yang berhubungan dengan sejarah Sukabumi,” ucapnya.

Sejauh ini masyarakat luar kota sangat antusias untuk mendatangi Museum Tionghoa Sukabumi. “Justru yang lebih penasaran ke sini dari luar kota seperti Jakarta, Tangerang, Swedia dan dari luar negeri juga ada,” sambungnya.

Museum tersebut dibuka setiap hari kecuali hari Jumat dari jam 09:00 WIB sampai 16:00 WIB dengan tiket hanya Rp 5 ribu.

Salah satu siswa asal SMK 1 Gegerbitung Lina mengatakan baru pertama kali datang ke museum tersebut. Dia merasa penasaran karena bentuknya yang unik ditambah tiketnya yang murah. “Sengaja datang ke sini karena penasaran dan sering juga lewat jadi penasaran. Terjangkau sih buat siswa. Bagus banget malah, baru tahu karena baru masuk,” kata Lina.

Sekilas tentang pengaruh Tionghoa terhadap sejarah Nasional, Irman menerangkan, Tionghoa pertama kali memulai perjalanannya dengan membuka perkebunan teh China di Sinagar Cibadak. Sosok di balik pendirian perkebunan teh itu adalah Tan Soeij Tiong, ia memiliki kontrak pada 29 Juli 1843 dengan bantuan pengelolaan oleh Sem Tjiak dan Sem Giok Seeng.

Perkenalan tanam teh juga dimanfaatkan oleh Dey Kiat Ho Sia, putra dari Oey Dji San. Tuan tanah tersohor dari Karawaci yang menyewa lahan perkebunan di Desa Benda, Cicurug dan ditanami teh secara massal.

“Pada awal tahun 1880 saja sudah banyak perkebunan di Sukabumi yang dimiliki oleh warga Tionghoa sampai tahun 1900-an sekitar 28 perkebunan termasuk juga 15 penggilingan padi,” kata Irman.

Menjelang akhir abad 19 banyak perkebunan milik orang Eropa di Sukabumi yang kemudian dibeli atau diambil alih oleh pengusaha Tionghoa. Di bidang perdagangan muncul nama Tan Tek Hay, dia adalah anak Tan Kim Hoe, kepercayaan Kerkhoven di Sinagar Cibadak.

“Dia memiliki Firma terbesar di Jawa dan Sumatera, selain itu ada Boen Hok Tjiong, yang memiliki Pabrik Tenun terbesar yaitu Tjiboenar di Cisaat,” sambungnya.

Sosok Tionghoa lain juga ikut berpengaruh dalam perkembangan percetakan di Tanah Air. Ia adalah Louw Tjeng Bie, pendiri Soekaboemische Snelpress Drukkerij. Ada juga yang menerbitkan koran Tionghoa berbahasa Melayu pertama di Indonesia, yaitu Oeij Djin Tjiang.

Sumber: Budayasunda.com

Istri Indra Bekti Buka Penggalangan Dana, Netizen Ramai Bandingkan dengan Denada

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Indra Bekti dan Sang Istri (Foto: Suara)

TNews, SELEB – Indra Bekti saat ini masih menjalani perawatan usai dua kali dioperasi akibat adanya penggumpalan darah di bagian otaknya. Meski sudah siuman, presenter 45 tahun itu masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Adi Waluyo, Jakarta Pusat, hingga nantinya diperbolehkan pulang.

Kepada awak media, istri dari Bekti mengatakan bahwa suaminya harus menjalani perawatan intensif hingga 20 hari ke depan. Hal itu rupanya membuat Aldilla Jelita merasa kewalahan terkait biaya rumah sakit hingga harus meminta bantuan dari orang-orang untuk bisa melunasi biaya tersebut.

“Kalau eh apa ya lagi berat karena kita lagi usahain akan membuka penggalangan dana untuk Mas Indra. Karena dalam 20 hari ke depan, Mas Bekti ada di sini,” ujar Aldila dalam video unggahan video di Instastory akun Instagram pribadinya sebelum dihapus, Minggu (1/1/2023).

Tak mampunya Aldilla membiayai tagihan rumah sakit membuat timbulnya pro kontra di kalangan netizen. Bahkan, tak sedikit diantara mereka yang menanyakan soal aset kekayaan pasangan ini, mengingat Bekti sendiri sudah puluhan tahun berkarir di dunia hiburan Tanah Air.

“Ada ada harta benda atau aset yg bisa dijual, mnding dijual dlu aja gausah eman2. Gunanya harta benda kan emang buat sewaktu2 klo ada butuh ya dijual,” kata maysa.

“Agak non sense sih kalo dibilang penggalangan dana, sekelas indra bekti loh, pdhal walau nggak on air tp off air masih ramee aja, yg kutangkap *Maap* kek nggak mau berkurang aja hartanya, kalo sampe bikin penggalangan dana. Maaf cuma opini,” lanjut ryni

Bukan hanya itu, beberapa diantara mereka juga sempat membandingkan Aldilla Jelita dengan Denada. Pasalnya, selama putrinya sakit, Denada lebih memilih untuk mengusahakan soal biaya perawatan anaknya dengan menjual asetnya, dibandingkan meminta dana dari masyarakat.

“SALUT SAMA KAK DENADA DEMI BIAYA RUMAH SAKIT ANAK NYA RELa menjual aset-aset nya. Tanpa Galang dana . Contoh tuh seperti kak denada,” timpal meysha.

“Cuman mau bilang DENADA KAMU KEREN DAN LUAR BIASA… HARTA BUKAN SEGALA NYA,” tambah lily.

Sumber: Okezonecelebrity.com

1...1,4651,4661,467...5,008Halaman 1,466 dari 5,008

BERITA TERBARU

Alamat KAntor: Jln. TG Manoppo RT/RW 003/006.
Kelurahan Motoboi Besar. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara.
Telepon: 0434-2601859
PT. TOTABUAN PERS INDONESIA

TOTABUAN.NEWS Terverifikasi Administratif & Faktual oleh Dewan Pers
Hubungi kami: totabuanews@gmail.com
© 2012-2021. TOTABUAN.NEWS