TNews PAPUA – Belakangan ini Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bilorai Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Sunarsa, dihantam kritikan.

Kritikan pedas tersebut berdatangan langsung dari Tokoh Adat setempat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa, usai dikabarkan mengetahui Kabandara malas berkantor.

Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa, Yerry Basri Mak, membeberkan, semenjak pak Sunarso dilantik selaku kepala bandara Intan Jaya di daerah Sugapa, diketahuinya, hingga saat ini enggan pernah berkantor.

Ia bilang, sejak Serah terima jabatan (Sertijab) pada tanggal 10 Juni 2022 beberapa bulan lalu, Sunarso sempat mengunjungi kantornya, itupun akuinya, tidak bertahan lama, malahan langsung kembali turun.

Di bulan agustus sekira tanggal 16, Sunarsa dikabarkan kembali lagi mendatangi kantornya, anehnya, tak sampai sepekan kemudian, tepatnya pada tanggal 18 hingga memasuki akhir bulan, masih kata Yerry, sesudah itu Sunarsa hingga sekarang ini belum juga mendatangi bandara udara Sugapa.

Akhirnya, Bandar Udara diketahui dikepalai oleh Sunarsa itupun, lanjutnya, tak ada lantas menjaganya, apalagi sampai mengoperasikan, malahan komunikasinya datang langsung dari bantuan kendali operasi (BKO) yaitu TNI Angkatan Udara.

Ia mengungkapkan, dirinya sangat menyesali atas ketidakhadiran Kabandara, pasalnya, Ia mengaku sudah kesekian kalinya dirinya menyaksikan sekira kurang lebih 6 bulan, Sunarsa tak nampak mendatangi bandara udara Sugapa.

Padahal, Sunarsa diketahui telah ditunjuk sebagai Kabandara, mestinya dimana pun tempatnya ditugaskan oleh negara, ungkapnya, dirinya harus berpegang teguh pada komitmen diembannya itu.

“Saya merasa kesal Kabandara Bilorai Kabupaten Intan jaya, yang tidak pernah ada ditempat tugas,” seperti halnya dikutip dari Suara Indonesia Online.

Olehnya itu,  Iapun meminta kepada Kementrian Perhubungan dalam terkhususnya Dirjen Perhubungan Udara, agar sesegera mungkin dapat mencopot Kabandara Bilorai Kabupaten Intan jaya dari jabatannya, dikarenakan enggan menjalankan tugasnya dengan benar.

Sementara hal serupa juga turut disinggung oleh Tokoh Adat Intan jaya, Deki, Ia mengaku belum mengenali Kabandara Sugapa hingga saat ini, selepas adanya pergantian Kabandara.

Deki berpesan, menyangkut penetapan kepala bandara udara mendiami daerah pegunungan Papua, khususnya kabupaten Intan jaya, dimintanya agar dapat diperhatikan.

Sebelumnya perlu diketahui, hingga berita ditayangkan, TNews telah mencoba nk menghubungi Kabandara Intan jaya melalui sabungan telpon seluler berungkali, kendati demikian belum juga dapat terhubung.

Reporter : Rahmat Wijaya

TNews, Jakarta – Peringati Hakordia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. menggelar Soft Launching SIPD sebagai Aplikasi Umum bagi Pemerintah Daerah  dan Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (10/12/2022).

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mampu menyatukan seluruh data dan informasi perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, bahkan mulai dari perencanaan hingga pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah di seluruh daerah Indonesia. Selain itu, SIPD mampu menyeragamkan proses pengelolaan keuangan daerah.

“Saat ini Kemendagri dalam mengevaluasi APBD bisa dengan cepat, dan daerah tidak perlu mengirimkan dokumen berkardus-kardus dokumen yang berupa kertas,”tegas Fatoni.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), yang diperingati di seluruh negara, pada soft launching SIPD tersebut, Fatoni membeberkan sejumlah manfaat dari penggunaan SIPD, misalnya dapat menghemat penggunaan anggaran daerah dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Lanjut Fatoni, SIPD dapat digunakan Pemda secara gratis. Dengan demikian, SIPD dapat mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh daerah. Dengan begitu, sistem ini dapat memudahkan penyediaan informasi mengenai keuangan daerah kepada masyarakat yang membutuhkan karena diterapkan secara transparan.

“Manfaat lainnya, menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektonik, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien,” jelas Fatoni.

Selain itu, pemerintah pusat juga dapat lebih mudah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah. Hal ini karena SIPD menyediakan berbagai informasi pemerintahan secara lengkap dan utuh. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan kepada daerah.

“Bisa saja dilakukan dari kantor untuk memperoleh data tanpa harus datang ke lapangan, dan penggunaan SIPD dapat memudahkan berbagai urusan pemerintahan. Hal ini karena sistem tersebut dibangun berbasis elektronik, sehingga aksesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, SIPD dibangun secara sistematis sehingga data yang terhimpun lebih akurat,” ucap Dirjen Fatoni.

Wulan