TNews, BIAK NUMFOR, PAPUA  – Bupati Biak Numfor Herry A. Naap, S.Si., M.Pd angkat suara terkait dukungan pemerintah Provinsi Papua dalam kebijakan anggaran yang diberikan kepada Kabupaten Biak Numfor. Hal ini dikatakannya kepada kepada media saat menghadiri Hari Bakti PUPR beberapa waktu lalu.

Ia menilai kebijakan anggarana dan program pemerintah provinsi selama ini terkesan diabaikan bahkan terkesan di anaktirikan dalam hal alokasi anggaran dan program pemerintah Provinsi Papua, termasuk pembagian dana otsus.

Dalam kesempatannya, Ia dengan tegas memerintahkan Asisten I dan II agar menggantikan nama RSUD Pratama Lukas Enembe yang selama ini tidak mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah Provinsi Papua sejak diresmikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., MM pada 18 Mei 2017.

“Provinsi  Papua tidak perhatikan Biak Numfor, ini ada wartawan jadi tolong tulis besar-besar. Rumah sakit Lukas Enembe di Numfor, sejak Bpk, Gubernur Lukas Enembe dari periode pertama dan kedua janji akan dibangun lalu dibantu, provinsi tidak pernah kasih uang. Kalau mereka tidak kasih uang pada penetapan besok APBD Provinsi ditetapkan, coret nama RS Lukas Enembe, ganti nama lain. Perintah Bupati dilaksanakan,”  kata bupati dalam kesempatannya.

“Jadi kalau besok, palu APBD Provinsi jatuh, lalu tidak ada dukungan anggaran untuk RSUD Pratama di Numfor maka per 1 Januari ganti nama, ganti Bapak. Adam Manggara, Bapak Yusuf Melianus Maryen yang juga senior-senior dan sesepuh kita yang sudah bangun Biak ini, dari pada kita kasih nama Bapak Gubernur tetapi tidak mendapat dukungan anggaran,” imbuhnya.

Bupati juga menilai ada kesan Kabupaten Biak Numfor di anak tirikan dalam kebijakan alokasi anggaran otonomi khusus (Otsus) oleh Pemeritah Provinsi Papua. Ia mencontohkan, pada tahun-tahun 2020, 2021 dan sebelumnya ketika dana Otsus masih ditentukan pembagiannya di Pemerintah Provinsi Papua alokasi ke Biak Numfor jauh lebih kecil dari kabupaten yang memiliki jumlah penduduk atau luas wilayah sangat kecil.

Menurutnya, alokasi ke Kabupaten Biak Numfor tidak lebih dari Rp. 32 miliar per tahun, jauh lebih dari kabupaten kecil  lainnya di Papua, misalnya saja Kabupaten Supiori yang mendapatkan jauh lebih besar dari Kabupaten Biak Numfor saat itu.

“Ini penting supaya masyarakat Biak, ini bupati dan kepala dinas pergi cari uang, jalan ke provinsi dan Jakarta minta dukungan anggaran dan program, tapi uang Otonomi Khusus Biak sendiri tidak rasakan dengan baik, keadilan dalam pembagian dana Otsus tidak ada, lalu dikatakan Papua dibangun merata, merata apa,” tegas bupati

Tak hanya itu, Ia juga mengkritik tentang dukungan pembangunan jalan dengan status jalan provinsi di Kabupaten Biak Numfor yang seolah-olah tidak diperhatikan dengan baik, dibandingkan dengan kabupaten lain di Papua.

Bahkan menurutnya berbagai upaya dilakukan dengan membangun komunikasi terkait dengan perbaikan atau peningkatan jalan status jalan provinsi di Biak namun tidak ditanggapi, termasuk ruas jalan status provinsi di tengah kota Biak.

“Jalan-jalan provinsi di Biak tidak diperhatikan dengan baik, kami mengeluh, masyarakat mengeluh,  kami jalan ketemu dengan kepala Bappeda, Ketemu anggota DPR Papua, ketemu Wagub saat itu dan sejumlah lainnya, kita terus dijanji, tapi hasilnya apa, seolah-olah dibiarkan dan masyarakat dibiarkan berteriak menyoroti bagian ini, mana keadilan kalau dikatakan Papua dibangun merata. Merata dimana?,” tandasnya.

Reporter : Fiona Sihasale