TNews, KOTA GORONTALO – DPRD Kota Gorontalo melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar kembali rapat lanjutan terkait pembahasan pengelolaan keuangan daerah pada Senin (15/08/2022) bertempat di Gedung Baru DPRD Kota Gorontalo.

Dalam rapat tersebut Ketua Pansus Supangkat Nusi menuturkan bahwa ada beberapa pasal yang dijadikan catatan merah sebab agak sulit untuk menggabungkan pandangan Permendagri No.77 dan juga PP No.12 sehingga harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri.

“Kita harus konsultasikan terlebih dahulu ke Kemendagri agar kiranya kita bisa lebih terbuka informasinya dan mengetahui yang mana harus dituangkan dalam Perda ” Ucap Supangkat.

Selain itu Aleg Dekot tersebut juga menyampaikan bahwa saat ini ada beberapa hal tetkait ketentuan peralihan yang mana undang-undang sebelumnya telah dijalankan sedangkan UU terkait pengelolaan ini masih banyak perubahan khusus mengenai proposionalitas penambahan pasal-pasalnya.

“Setelah kita konsultasikan dengan Kemendagri barulah kita akan lanjutkan pembahasan dan kita akan finalisasi ” Tambahnya.

Beliau berharap agar konsultasi tersebut dapat sesegera mungkin untuk dilakukan, namun karena anggaran belum mencukupi maka kita tunggu anggaran perubahan dulu semoga di banggar nanti dapat ditambahkan anggaran untuk konsultasi terkait produk hukum yang sangat dibutuhkan oleh Kota Gorontalo.

“Kemungkinan bulan september paling cepat atau bulan oktober yang jelas sebelum bulan desember tahun 2022 Ranperda terkait pengelolaan keuangan daerah ini harus sesegera mungkin kita sahkan sebagai Peraturan Daerah ” Tutupnya.

Reporter : Alwi Kakoe

TNews, KOTA GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar uji konsultasi publik terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang merupakan usul inisiatif legistatif pada Senin (15/08/2022) bertempat di Aula 1 DPRD Kota Gorontalo.

Dua buah Ranperda yang dibahas pada uji konsultasi publik tersebut yakni Ranperda terkait pemondokan dan Ranperda tentang pemgelolaan cadangan pangan pemerintah.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Darmawan Duming menuturkan bahwa, sesuai UU No.12 tahun 2011 ketika sebuah peraturan daerah yang diusulkan secara inisiatif oleh legisltaf maka perlu dilaksanakan uji konsultasi publik.

“Sesuai dengan Undang-undang yang ada maka peraturan daerah yang menjadi usul inisiatif legislatif perlu dilakukan uji konsultasi publik ” Ucap Darmawan.

Wakil Ketua Komisi A Dekot Gorontalo tersebut juga menambahkan bahwa di dalam pelaksanaan uji konsultasi publik tersebut terdapat beberapa saran masukan dari tamu undangan yang hadir seperti LSM, akademisi, LPM dan perwakilan OPD Teknis yang membidangi dua buah Ranperda tersebut.

“Saran masukan serta tanggapan yang diberikan oleh beberapa perwakilan tadi tentunya sangat berguna untuk kelancaraan pelaksanaan kedua Ranperda tersebut ” tambahnya.

Lebih lanjut lagi Aleg Dekot tersebut berharap agar apa yang dibahas dalam uji konsultasi tersebut dapat menyempurnakan kedua Ranperda yang sedang di godok oleh DPRD Kota Gorontalo dan nantinya akan lebih lebih bermanfaat untuk seluruh masyarakat luas.

“Kami berharap agar apa yang dibahas pada uji konsultasi publik hari ini dapat menyempurnakan ranperda tersebut sebelum disahkan menjadi peraturan daerah dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua” Tutupnya.

Reporter : Alwi Kakoe

TNews, KOTA GORONTALO – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo menggelar rapat pembahasan terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Perubahan APBD Kota Gorontalo tahun 2022 pada Selasa (16/08/2022) bertempat di Aula 1 DPRD Kota Gorontalo.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tim Banggar mempertanyakan beberapa hal penting kepada TAPD salah satunya terkait hubungan antara perubahan program dan anggaran.

“Kami tadi mempertanyakan terkait prioritas program di APBD apa saja dan perubahan apa saja yang dirubah serta ketika dirubah apa yang menjadi korelasinya dengan Anggaran ” Ucap Erman Latjengke Anggota Banggar.

Selain itu Ketua Komisi A tersebut juga menyampaikan bahwa dalam rapat Banggat tersebut juga membahas terkait pergeseran Anggaran dari satu dinas ke dinas yang lain termasuk kegunaannya untuk program dan kegiatan apa saja.

“Kita juga membahas dan mempertanyakan terkait pergeseran anggaran dari satu dinas ke dinas yang lain termasuk peruntukannya untuk kegiatan apa saja ” Tambahnya.

Dalam rapat tersebut Tim Banggar diberikan dua dokumen terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dari Pemkot Gorontalo yang kemudian ini masih akan dikaji secara lebih lanjut oleh tim Banggar DPRD Kota Gorontalo.

Reporter : Alwi Kakoe

TNews, KOTA GORONTALO – Anggota Legislatif DPRD Kota Gorontalo Heriyanto Thalib menghadiri kegiatan Pemberian Remisi Umum bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Hut Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 pada Rabu (17/08/2022) bertempat di Lapas kelas IIA Gorontalo.

Dalam kegiatan tersebut Heriyanto Thalib yang juga mewakili Ketua DPRD Kota Gorontalo menuturkan bahwa ada sekitar 522 warga binaan lapas dan 8 diantaranya dinyatakan bebas pada pemberian remisi umum kali ini.

“Saya mengucapkan selamat kepada narapidana yang mendapatkan remisi pada hari ini, sesuai dengan data yang disampaikan tadi ada 522 warga binaan dan 8 diantaranya dinyatakan bebas ” Ucap Heriyanto.

Selain itu Aleg Dekot tersebut juga menambahkan bahwa kegiatan pemberian remisi umum tersebut merupakan bentuk komitmen dan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Ham terhadap para warga binaan yang telah melaksanakan pembinaan dan memperlihatkan pribadi yang baik selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

“Jadi remisi yang didapatkan oleh narapidana pada hari ini merupakan komitmen dan penghargaan dari Kemenkumham bagi warga binaan yang telah melaksanakan pembinaan dan memperlihatkan pribadi yang baik selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan ” Tambahnya.

Lebih lanjut lagi beliau berharap kepada narapidana yang telah mendapatkan remisi pada hari ini tetap memberikan perilaku yang baik dan pada saat kembali ke masyarakat tentunya harus mengakui segala macam kesalannya sehingga kedepan tidak akan dilakukan lagi.

“Saya berharap agar kedepan para narapidana yang mendapatkan remisi pada hari ini dapat memberikan perilaku yang baik serta mengakui kesalahannya sehingga kedepan tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi ” Harapnya.

Reporter : Alwi Kakoe