Kondisi Pasar Serasi Kotamobagu. (Foto : Ridho/TNews)
TNews, Kotamobagu — Tim Kerja Relokasi Pedagang Pasar Pemerintah Kota Kotamobagu, menghimbau masyarakat Kotamobagu, khususnya yang berada di sekitaran Pasar Serasi untuk jangan dulu masuk ke lokasi ini.
Hal ini disampaikan Kepala Bappelitbangda Kota Kotamobagu, Adnan Masinae SSos MSi selaku Tim Relokasi Pasar Serasi Blok A3 Selasa (9/8/2022).
Himbauan ini menurut Adnan disampaikan dikarenakan kondisi di area eks Pasar Serasi yang sudah membahayakan bagi masyarakat.
“Kondisi di dalam eks Pasar Serasi saat ini banyak tersebar barang-barang tajam sisa pembersihan yang dilakukan secara mandiri oleh para pedagang dibantu Tim Kerja Relokasi, mulai dari paku bekas, pecahan kaca, botol, maupun barang lain yang bisa membahayakan,” ujar Adnan.
Selain itu, kondisi bangunan yang sudah beberapa kali mengalami kebakaran juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Konstruksi bangunannya sudah rapuh, kapan saja bisa roboh dan menimpa orang. Juga bekas sampah dari sisa-sisa dagangan ditambah tidak ada IPAL, lokasi eks pasar ini menjadi sumber penyakit bagi kita semua,” lanjutnya.
Keluarnya Surat Keputusan Wali Kota Kotamobagu Nomor 215 Tanggal 2 Agustus tentang Penutupan dan Penghentian Sementara Operasional Pengelolaan Pasar Serasi dan Pasar Ikan di Kelurahan Gogagoman, yang diterbitkan Pemkot Kotamobagu, membuat pasar ini tak lagi bisa dimanfaatkan untuk aktivitas perdagangan.
“Operasional pasar ini telah ditutup dan dihentikan sementara waktu sambil menunggu perencanaan pembangunan kembali pasar ini,” ungkap Adnan.
TNews, BOLMONG – Turun langsung, Pj Bupati Limi Mokodompit panen perdana padi sawah hibrida-F1 varietas Suppadi 89 beras premium Bolaang Mongondow (Bolmong) bersama gabungan kelompok tani (Gapoktan) Dinangoi, di Desa Pangian Tengah, Kecamatan Passi Timur, Selasa 9 Agustus 2022.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Staf Khusus Gubernur Sulut Firasat Mokodompit, Kepala Dinas Perkebunan Tonny Toligaga, Kepala Dinas Ketahanan Pangan I Wayan Mudiyasa, Kadis Pertanian, Camat Passi Timur, Sangadi Pangian Barat, Pangian Tengah, Sangadi Desa Pangian, para penyuluh pertanian, serta petani dan masyarakat.
Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit dalam sambutannya menyampaikan, sektor pertanian khususnya tanaman padi merupakan prioritas utama guna menjaga ketahanan pangan dan menunjang pembangunan yang ada di Kabupaten Bolmong.
Limi meminta agar para petani memberikan peningkatan produksi lewat sentuhan teknologi.
Baik penggunaan benih, perlakuan, pupuk ataupun pengelolaan usaha taninya.
“Ini tujuan pemerintah dalam meningkatkan produksi per satuan hektar lahan pertanian,” ungkap Mokodompit.
Di kesempatan itu, Limi juga mengajak kepada para petani untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur atau terbengkalai dengan ditanami tanaman-tanaman pertanian.
“Kalau ada lahan tidur, diisi saja dengan tanaman. Jangan terlebih dahulu memikirkan pasarnya. Karena di sebagian dunia lainnya mengalami krisis pangan pasca covid-19, sehingga kita perlu mengantisipasinya dengan menanam sebanyak-banyaknya di lahan yang ada,” kata Papa Fahmi, sapaan akrab Limi Mokodompit.
Menurutnya, petani di Kabupaten Bolmong saat ini tidak perlu khawatir dan ragu, karena daerah ini kata Limi, memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain khususnya dibidang pertanian.
“SDA kita yang ada di Bolmong itu sangat berlimpah jika dibandingkan daerah-daerah lainnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga, Limi turut mengucapkan terimakasih kepada para pendamping yang sudah mendampingi petani sehingga hasil panen bisa tercapai dengan baik.
“Dengan sama-sama melakukan panen perdana ini semoga bisa menopang kemajuan pertanian dan ketahan pangan di daerah kita. Harus semangat dalam mengolah perkebunan masing-masing,” kata dia.
Sekadar diketahui, pada kegiatan tersebut Pj Bupati Limi Mokodompit turut menyerahkan bantuan mesin traktor dari Dinas Pertanian serta bibit padi varietas SUPPADI 89.
TNews, SULUT – Dewan ADVETORIAL, TNews – Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulut Tahun 2023. Pada giat yang dilaksanakan Selasa (9/8/2022) dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw. Saat mengawali paripurna Silangen mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi (PE) Sulawesi Utara (Sulut) yang menyentuh angka 5,93% secara year on year. Atau di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang hanya diangka 5,44% di triwulan II tahun 2022.
Setelah pada dua triwulan sebelumnya ekonomi Sulut tumbuh di bawah rata-rata nasional, capaian tersebut buah dari komitmen dan kerja keras Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK) dalam mensejahterakan rakyat Sulut. “Usaha dan kerja keras dalam upaya pemulihan ekonomi yang saat ini masih di tengah pandemi Covid-19 mulai menunjukkan hasil yang baik. Kita semua berharap pertumbuhan ekonomi akan bertahan bahkan meningkat sehingga masyarakat semakin merasakan dampak dari kebijakan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,”ungkap Silangen.
Sambutan Gubernur Olly Dondokambey
Saat menyampaikan sambutannya Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan 2023 nanti mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro Sulut. Proyeksi ekonomi makro yang dimaksud antara lain, pertumbuhan ekonomi berada dikisaran 5-5,7 persen, inflasi dapat dikendalikan pada angka 3±1 persen, PDRB per kapita dapat mencapai Rp 60 Juta, indeks pembangunan manusia meningkat hingga pada angka 74, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan sampai pada kisaran 6,0-6,5 persen, angka kemiskinan dapat diturunkan sampai pada 5,93 persen. ” Prioritas-prioritas pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah, menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kita harus mengupayakannya secara bersama-sama,” kata OD
Suasana Rapat Paripurna, Selasa (09/08/2022)
Sambil memberikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut yang telah mengkritisi, menyempurnakan isi, dan menyepakati substansi KUA dan PPAS APBD Sulut Tahun Anggaran 2023, maka dirinya mengajak semua stakeholder pembangunan di daerah ini, untuk terus berjuang bersama.
“Kita kawal pembangunan di Sulut untuk capaian dan dampaknya bisa terlihat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati kita semua dalam kerja keras, langkah kita mengukir karya untuk memulihkan kondisi daerah, membangun daerah, memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.
Penanda Tanganan Persetujuan mengenai KUA PPAS T.A 2023
KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 ini, telah melewati beberapa tahapan, pembahasan-pembahasan telah kita lewati. mulai dari Skala Prioritas Pembangunan Tahap ke-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) yang disadur dari Undang-Undang RPJPN Nomor 17 Tahun 2007; Tema Pembangunan RKP 2023; hingga pada Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.
KUA dan PPAS yang kita sepakati bersama hari ini, nantinya akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023, termasuk sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah.
Suasana Rapat Paripurna tentang KUA PPAS T.A 2023
Terkait dengan itu, maka kembali perlu dipahami bahwa arah kebijakan Pembangunan Daerah kita di Tahun 2023 adalah “Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan”.
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan itu, bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkup Pemprov Sulawesi Utara nantinya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan utama.
Suasana Rapat Paripurna mengenai KUA PPAS Tahun Anggaran 2023
Selain itu, tersirat jelas bahwa alokasi anggaran pada program dan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja juga masih tetap akdifokuskan pada kegiatankegiatan pemulihan kondisi daerah, serta peningkatan perekonomian daerah. Aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan kita di Tahun 2023 nanti, diharapkan mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:
Pertumbuhan Ekonomi berada dikisaran 5-5,7%;
Inflasi dapat dikendalikan pada angka 3±1%;
PDRB per Kapita dapat mencapai 60 Juta Rupiah;
Indeks Pembangunan Manusia meningkat hingga pada angka 74;
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditekan sampai pada kisaran 6,0-6,5%;
Angka Kemiskinan dapat diturunkan sampai pada 5,93%;
Indek Gini atau Gini Rasio pada kondisi yang baik yaitu diangka 0,355.
Merealisasikan prioritas pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah, menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga kita harus mengupayakannya secara bersama-sama.
Oleh karena itu, sambil sekali lagi memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi.
Dinas PUPR Minahasa Utara Laksanakan Sosialisasi di desa Lihunu
Salah satu spot wisata alam di Pulau Bangka Likupang Timur Minahasa Utara Sulawesi Utara
TNews, Minut – Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Likupang dalam rangka pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), menjadi alasan tiga kementerian yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, merencanakan pembangunan infrastruktur di wilayah pulau Bangka Likupang Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Kepala dinas PUPR Minut Bobby Najoan Selasa (09/08/2022) mengatakan, pihaknya sebagai fasilitator rangkaian kegiatan tiga kementerian, Senin 08 Agustus 2022, telah melakukan sosialisasi terkait pembangunan infrastruktur DPSP Likupang untuk pulau Bangka di desa Lihunu kecamatan Likupang Timur Minut.
“Kegiatan sosialisasi ini terkait adanya pembangunan infrastruktur di kawasan pulau Bangka, antara lain pembangunan jalan lingkar, pembangunan dermaga dan pelabuhan penyeberangan serta fasilitas air bersih dan dikuti oleh pemerintah desa serta BPD dan perwakilan masyarakat di empat desa yakni Lihunu, Libas, Ehe dan Kahuku,” kata kadis Bobby.
Sedangkan pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut kata Bobby, akan dilakukan pemerintah pusat melalui tiga kementerian Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenparekraf dan Kemen PUPR.
Dalam kegiatan sosialisasi ini, Kadis PU Bobby Nayoan didampingi Boyke Rompas staf khusus Bupati bidang Pariwisata dan Sammy Dondokambey Staf Khusus bupati bidang Pertanahan serta perwakilan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan. (Penulis Meiyer Tanod)
TNews, SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulut Tahun 2023. Pada giat yang dilaksanakan Selasa (9/8/2022) dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw. Saat mengawali Paripurna, Silangen mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi (PE) Sulawesi Utara (Sulut) yang menyentuh angka 5,93% secara year on year atau di atas PE nasional 5,44% di triwulan II tahun 2022. Setelah pada dua triwulan sebelumnya ekonomi Sulut tumbuh di bawah rata-rata nasional, capaian tersebut buah dari komitmen dan kerja keras Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK) dalam mensejahterakan rakyat Sulut.
“Usaha dan kerja keras dalam upaya pemulihan ekonomi yang saat ini masih di tengah pandemi Covid-19 mulai menunjukkan hasil yang baik. Kita semua berharap pertumbuhan ekonomi akan bertahan bahkan meningkat sehingga masyarakat semakin merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,”ungkap Silangen.
Sementara itu saat menyampaikan sambutannya Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan di 2023 nanti mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro Sulut.
Proyeksi ekonomi makro yang dimaksud antara lain, pertumbuhan ekonomi berada dikisaran 5-5,7 persen, inflasi dapat dikendalikan pada angka 3±1 persen,PDRB per kapita dapat mencapai Rp 60 Juta, indeks pembangunan manusia meningkat hingga pada angka 74, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan sampai pada kisaran 6,0-6,5 persen, angka kemiskinan dapat diturunkan sampai pada 5,93 persen. ” Prioritas-prioritas pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah, menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kita harus mengupayakannya secara bersama-sama,” kata OD
Sambil memberikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut yang telah mengkritisi, menyempurnakan isi, dan menyepakati substansi KUA dan PPAS APBD Sulut Tahun Anggaran 2023, maka dirinya mengajak semua stakeholder pembangunan di daerah ini, untuk terus berjuang bersama.
“Kita kawal pembangunan di Sulut untuk capaian dan dampaknya bisa terlihat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati kita semua dalam kerja keras, langkah kita mengukir karya untuk memulihkan kondisi daerah, membangun daerah, memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat,” tutupnya.
TNews, SULUT – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Boy Tumiwa mengatakan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 seperti tidak sinkron dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Menurutnya kebijakan anggaran terkesan ragu-ragu bahkan menunjukan tren penurunan dari sisi pendapatan.
“KUA PPAS harus benar-benar nenggambarkan Visi Misi Kepala Daerah, namun ketika dalam uraian kebijakan terkesan ada kehati-hatian bahkan seperti tidak sinkron ini menimbulkan pertanyaan,” kata Tumiwa saat pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023, Senin (8/8/2022).
Juga politisi senior PDIP ini mengkritik capaian disektor pertanian yang mengalami penurunan dari segi produksi akibat alokasi anggaran yang kurang, sehingga menyebabkan pendapatan petani menurun.” Bagaimana PDRB Daerah kita meningkat jika pendapatan petani lewat sektor pertanian menurun,” tanya Tumiwa.
Dalam kaitan postur APBD tahun 2023 yang ekstra hati- hati, mantan Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan ini mengusulkan terkait pendelegasian anggaran disetiap OPD agar lebih selektif dan efektif sehingga RPJMD dari OD- SK dapat dicapai sesuai target dan bisa tergambar setiap tahun lewat APBD.
anggota polsek nglegok saat patroli di BRI unit nglegok blitar. (Foto Rini)
TNews, BLITAR – Kemudahan belanja dan pembayaran digital di era yang serba digital merupakan harapan warga masayarakat.
Salah satu yang menjadi tujuan warga adalah BRI Nglegok yang berada di Kelurahan Nglegok, Yang menyediakn berbagai kebutuhan masyarakat dan menyediakan fasilitas pembayaran digital.
Dengan ramainya masyarakat yang datang. Harus juga diimbangi kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga keamanan saat bertransaksi.
Senin, 08 Agustus 2022, anggota Polsek Nglegok melaksanakan patroli rutin serta patroli dialogis secara mobiling. Salah satunya di Bank BRI unit Nglegok. Dan bertemu dengan petugas keamanan BRI unit Nglegok.
Pada kesempatan kali ini, Anggota Polsek Nglegok, memberikan himbauan kamtibmas kepada warga dan anggota pengamanan BRI unit Nglegok agar selalu menjaga kamtibmas dan selalu waspada setelah bertransaksi. Sebagai salah satu antisipasi pencegahan terjadinya tindak kejahatan di lingkungan perbankan.
Tidak lupa tim patroli Polsek Nglegok, juga memberikan himbauan agar warga tetap menjaga kebersihan dan menerapkan prokes di lingkungan sebagai antisipasi penyebaran covid19. Karena virus covid19 masih ada walaupun sudah menurun intensitasnya.
“Warga diharapkan tetap menjaga kamtibmas serta menerapkan prokes saat bertransaksi dan setelah bertransaksi.” Pungkas Aipda Agung Budianto.
Sekretaris Daerah Heri Wahyudi M, S.STP M.AP pada apel gabungan di lingkup Pemkab Labuhanbatu Selatan yang digelar halaman kantor Bupati. (Foto Airul)
TNews, LABUHANBATU SELATAN – Narkoba, Korupsi dan Ujaran kebencian yang berbau SARA merupakan musuh besar negara yang mesti diperangi saat ini.
Selaku Abdi Negara, diharuskan berperan aktif untuk terlibat langsung membasminya demi keutuhan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai implementasi daerah Labuhanbatu Selatan Santun Berkata Bijak Berkarya.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Heri Wahyudi M, S.STP M.AP pada apel gabungan di lingkup Pemkab Labuhanbatu Selatan yang digelar halaman kantor Bupati, Desa Sosopan Kec. Kotapinang kabupaten LabuhanBatu selatan, Senin (08/08/2022).
Dikatakan, Pemkab Labuhanbatu Selatan telah melakukan kolaborasi dengan Polri dan TNI dalam kegiatan pembuatan posko Tangguh Bersih Narkoba yang dijalankan oleh 3 orang staf kantor sekretariat P4GN.
“Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, menjelaskan keadaan bahwa saat ini provinsi Sumatera Utara menjadi peringkat pertama kasus narkoba terbesar di Indonesia, wilayah hukum polres kabupaten Labuhanbatu menduduki peringkat ke tiga,” ungkap Sekda kabupaten LabuhanBatu selatan Heri Wahyudi M, S.STP M.AP.
Disebutkan, Pemkab akan mengupayakan bendirinya kantor BNN pada akhir tahun 2022, sebagai bukti nyata keterlibatan Pemda untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di kabupaten LabuhanBatu selatan Labuhanbatu Selatan.
Sekda berharap kepada seluruh ASN mau PPK agar mempedomani Peraturan Pemerintah tentang kedisiplinan, kembali kepada tupoksi masing-masing sehingga pelayanan prima kepada masyarakat kabupaten LabuhanBatu selatan dapat diwujudkan.
Selain itu Sekda mengimbau agar saling mendukung dan bekerja sama dalam menyiapkan program OPD masing-masing.
“Saat ini kritikan yang kurang sehat mulai menyerang kita, tentu semakin massive menjelang tahun politik. mari kita hilangkan segala kritikan keluhan yang meyerang dengan karya nyata dengan program kerja yang bermanfaat yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seluas-luasnya.” tutup Sekda kabupaten LabuhanBatu selatan Heri Wahyudi M, S.STP M.AP.
RESES Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD SULUT Hendry Walukouw saat menggelar masa Reses
TNews, SULUT – Pelaksanaan Reses II Tahun 2022, oleh Anggota DPRD Sulut, Hendry Walukow dilakukan dengan mengunjungi langsung warga dan aparat pemerintah yang ada di Kecamatan Talawaan tepatnya di Desa Dimembe. Politisi Partai Demokrat itu berhasil menjaring sejumlahi aspirasi yang sangat diharapkan masyarakat agar dapat direalisasikan, seperti pembangunan tower telekomunikasi agar akses internet bisa dinikmati.
“Sistem pembelajaran online yang membutuhkan jaringan internet masih sangat sulit dilakukan sehingga warga berharap pemerintah dapat melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama bagi anak sekolah”ujar Walukouw.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut itu juga berhasil menjaring aspirasi terkait potensi pariwisata Air Terjun yang sangat indah di Desa Tumbohon dan masih Alami sehingga butuh polesan dengan membangun infrastruktur pendukung agar menarik wisatawan untuk berkunjung. “Potensi Alam Air Terjun di Desa Tumbohon sangat indah karena memiliki karakteristik unik sehingga memiliki keunggulan dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi lokasi patiwisata,” ungkap Warga
Aspirasi lainnya yang disampaikan warga soal infrastruktur jalan pertanian dan perkebunan masih menjadi keluhan warga. Sehingga menjawab apa yang dikeluhkan masyarakat, Walukow menyatakan akan memperjuangkan sesuai kewenangan baik kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi.
Reses Ketua Fraksi Golkar DPRD SULUT saat Menggelar Masa Reses di Kotamobagu
TNews, SULUT – Pelaksanaan masa reses ke Dua Tahun 2022 Anggota DPRD Sulut khususnya di daerah pemilihan Bolaang Mongondouw Raya, digelar oleh Anggota Raski A. Mokodompit. Pada kegiatan yang digelar di Kelurahan Gogagoman dan Kelurahan Molinow Kota Kotamobagu. Minggu (7/8/2022). Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut ini berhasil menjaring sejumlah Aspirasi Masyarajat (Asmara) yang masih didominasi keluhan soal Infrastruktur..
“Warga menyampaikan keberadaan Bendungan Bansian di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, yang mengairi sawah di beberapa Kelurahan terdapat beberapa bagian bangunan yang sudah rusak terutama beton yang berfungsi mengaliri air ke persawahan kiranya segera diperbaiki mengingat air tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan sawah warga karena terbuang ke jalur yang justru bujan area persawahan,” ungkap warga.
Ketua komisi 1 ini juga mengatakan dari aspirasi yang sudah masuk, akan difasilitasi lewat kewenangan DPRD, “Aspirasi yang masuk akan disampaikan pada saat rapat paripurna. Selain itu juga akan dimasukan dalam SIPD atau lewat pokok pokok pikiran (Pokir) Anggota Dewan, nantinya juga akan dipilah mana yang menjadi kewenangan daerah dan mana yang menjadi kewenangan provinsi,” kata Sekertaris DPD I Golkar Sulut.
Dalam banyak agenda reses yang dilaksanakan, terkadang masyarakat sering menanyakan upaya realisasi pemerintah terkait tanggungjawab, yang kebanyakan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota, tetapi ini adalah realita yang juga perlu disikapi “Aspirasi yang disampaikan oleh warga akan ditinjau, mana yang menjadi kewenangan Provinsi dan mana yang menjadi kewenangan Kabupaten ataupun Kota,” ungkap Mokodompit yang merupakan politisi muda Partai Golkar Sulut.
RESES Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD SULUT Hendry Walukouw saat menggelar masa Reses
