TNews, Kotamobagu — Kondisi Kios yang ada Pasar 23 Maret Kotamobagu sangat layak untuk ditempati dan digunakan sebagai lokasi berjualan oleh para pedagang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kotamobagu, Ariono Potabuga, menangggapi adanya keluhan sejumlah pedagang pasar 23 Maret Kotamobagu yang menyatakan bahwa kondisi pasar tersebut tidak layak untuk ditempati. “Kondisi pasar termasuk kios yang ada di pasar 23 Maret sangat layak untuk ditempati, jadi tidak ada masalah terkait dengan rencana pemindahan kembali pedagang yang berjualan di area badan jalan, untuk kembali menempati area pasar 23 Maret,” ujarnya.

Dikatakannya lagi bahwa, para pedagang yang akan dipindahkan kembali ke dalam areal Pasar 23 Maret, sebelumnya merupakan pedagang yang telah menempati pasar 23 Maret. “Pedagang yang berjualan di Jalan itu adalah pedagang di dalam pasar 23 Maret Kotamobagu, dan mereka semuanya berjualan di dalam pasar tanpa ada masalah, oleh karena masa pandemi Covid 19 tahun 2020 Kemarin, dalam rangka pembatasan aktifitas dan pengaturan jaga jarak, mereka diarahkan untuk mengatur jarak sampai kemudian ada yg berjualan di area badan Jalan. Sekarang Pemerintah melakukan pengaturan kembali dengan meminta mereka kembali masuk ke dalam area pasar tempat mereka sebelumnya, dan kami menilai keadaan pasar masih sama dengan yang mereka tempati sebelum mereka keluar berjualan di area badan jalan,” terangnya.

Dikatakannya lagi bahwa, terkait keluhan sejumlah pedagang bahwa pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang tidak melakukan sosialisasi tentang rencana relokasi pedagang yang sehari – hari berjualan di area Jalan Bumbungon, Bolian dan Bogani, adalah tidak benar. “Itu tidak benar, kami sudah berulang kali melakukan sosialisasi terkait rencana pengaturan lokasi para pedagang di Pasar 23 Maret Kotamobagu, bahkan sejak awal tahun kami sudah turun melakukan sosialisasi, baik melalui surat maupun turun langsung untuk menyampaikan rencana tersebut. Untuk surat resmi bahkan sudah dua kali kami sampaikan kepada para pedagang di area tersebut,” ujarnya.

Reporter : Ridho Mokodompit

TNews, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kotamobagu (Pemkot) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) hingga saat ini terus menindaklanjuti pelaksanaan pemilihan Sangadi (Pilsang) di Kotamobagu.

Kepala DPMD Nasli Paputungan melalui Kabid Pemerintahan, Wiwie Sabunge menjelaskan, untuk tahapan awal pemilihan Pilsang di mulai hari ini 1 Agustus hingga 3 Agustus sekaligus pembentukan panitia Pilsang dan panitia PPS serta untuk pelantikan serentak di laksanakan tanggal 4 Agustus 2022.

“Direncanakan, insya Allah sesuai dengan jadwal tahapan pilsang di kotamobagu akan di laksanakan pada tanggal 19 Oktober dan untuk pelantikan tanggal 28 Desember 2022, akan rampung pelaksanaan Pilsang ini Desember 2022,” ujarnya.

Wiwie mengatakan, untuk saat ini masih pembentukan panitia sampai hari Rabu 3 Agustus 2022 di 15 Desa Se Kotamobagu. Kemudian, untuk persyaratan umum untuk para bakal calon Sangadi nanti.

“Untuk persyaratan tambahan, bagi ASN yang ingin ikut calon Sangadi yakni harus ada izin rekomendasi dari PPK dalam hal ini, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Persyaratan tambahan lainnya satu peserta itu tidak mendaftar tidak bole mendaftar dari satu desa karena semua sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.

Lanjutnya, persyaratan lainnya para calon Sangadi harus vaksin lebih dari dua tahapan, dan informasikan juga bahwa Perwako sudah ada.

“Semoga proses tahapan pilsang di Kotamobagu dapat berjalan dengan baik, dan mari bersama-sama kita terus menjaga silaturahmi dan keamanan demi suksesnya pelaksanaan Pilsang di Kotamobagu,” harapnya.

Reporter : Ridho Mokodompit

TNews, DPRD Kotamobagu – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kotamobagu meminta Pemerintah Kota (Pemkot), menindak lanjuti enam poin yang disarankan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

Enam poin yang disebut sebagai saran oleh Banggar tersebut disampaikan oleh anggota Banggar, Alfitri Tungaki dalam rapat Paripurna DPRD Kotamobagu dalam rangka pembicara tingkat II, pengambilan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Senin 1 Agustus 2022.

Alfitri mengatakan dalam laporan realisasi anggaran 2021, berdasarkan pemaparan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Kotamobagu, Banggar DPRD merangkumnya kedalam enam poin penting yang perlu ditindak lanjuti untuk kemajuan daerah.

“Banggar DPRD Kota Kotamobagu juga perlu menyampaikan beberapa saran yaitu, (1). Laporan APBD kiranya dapat dilengkapi sesuai dengan catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, (2). Dalam terjadinya pergeseran anggaran, pada masing-masing OPD agar kiranya pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pihak DPRD dalam penyajian informasi agar selalu sejalan, (3). Meminta kepada pemerintah agar kiranya dapat mengkaji lagi terkait penetapan retribusi pajak hiburan, ruko, kios di Pasar Serasi dan Pasar 23 Maret,” sebut Tungkagi.

” keempat, Banggar meminta kepada pemerintah daerah agar meningkatkan pendapatan asli daerah di tahun yang akan datang, (5). Meminta kepada pemerintah daerah agar Dinas Perhubungan mencari format dalam meningkatkan fasilitas parkir yang ada di tempat-tempat umum di Kotamobagu, (6). Agar dalam penulisan angka-angka di laporan pertanggungjawaban mengharapkan kepada tim pemerintah, agar tidak keliru dan harus diperbaiki di tahun-tahun yang akan datang,” kata perempuan dari Partai Demokrat ini.

Selain itu, tiga Fraksi yang ada di DPRD Kotamobagu memilih membacakan pandangan Fraksi dalam rapat paripurna tersebut.

Ketiga Fraksi yang membacakan pandangan Fraksinya adalah Partai Nasdem, PDIP dan PKB. Dalam setiap pandangan Fraksi memiliki kritik serta saran berdasarkan hasil yang ditemui Banggar dalam proses penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

ementara Fraksi yang tidak membacakan pandangan Fraksinya dalam rapat Paripurna DPRD adalah Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat.

Akan tetapi, ke enam Fraksi yang ada di DPRD menyampaikan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

Yogi Mokoagow