TNews, NASIONAL – Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan belum menerima surat pengunduran diri Muhammad Mardiono dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Mardiono diketahui terpilih sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Suharso Monoarfa.

“Belum, belum [berikan surat pengunduran diri],” kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/9).

Bila sudah mengajukan, Heru memastikan pengunduran diri Mardiono dari anggota Wantimpres akan diproses sesuai aturan berlaku oleh Menteri Sekretaris Negara atau Sekretaris Kabinet.

Sebagai informasi, Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres mengatur anggota Wantimpres tidak boleh merangkap jabatan pimpinan partai politik.

Dalam penjelasan lanjutan, anggota Wantimpres harus mengundurkan diri dari jabatannya paling lambat tiga bulan setelah diangkat sebagai pimpinan parpol.

“Ya kalau sesuai aturan kan ada Pak Seskab, ada Pak Mensesneg, sesuai aturan ya diproses,” ujar Heru.

Mardiono dipilih menjadi Plt Ketua Umum PPP lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang berlangsung sejak 4-5 September 2022. Mardiono lantas menggantikan Suharso Monoarfa yang telah menjabat sebagai Ketum PPP.

Mahkamah Partai menyatakan secara resmi telah memberhentikan Suharso dari jabatan Ketua Umum masa bakti 2020-2025.

Keputusan Mahkamah Partai PPP itu berdasarkan usulan tiga Pimpinan Majelis. Masing-masing yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan.

Sumber: cnnindonesia.com

TNews, NASIONAL – Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengatakan kebijakan Pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM), mulai dari harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar hingga BBM non-subsidi Pertamax, merupakan bentuk keadilan subsidi untuk rakyat.

“Di balik penyesuaian ini, Ansor melihat ada komitmen kuat dari Pemerintah untuk menata pos-pos subsidi, yang awalnya dinikmati sekitar 70 persen kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah. Ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal tersebut, lanjutnya, juga telah ditegaskan Presiden Joko Widodo melalui pernyataannya bahwa perubahan harga BBM adalah ikhtiar Pemerintah untuk menempatkan subsidi kepada masyarakat lebih berhak, yakni kalangan bawah.

Selain itu, Yaqut menilai kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan langkah realistis yang harus diambil Pemerintah agar beban negara tidak semakin berat. Dengan pengurangan subsidi untuk BBM, maka keuangan negara diharapkan menjadi semakin sehat.

Seperti diketahui, subsidi dan kompensasi negara untuk BBM dari APBN 2022 sudah meningkat hingga tiga kali lipat, yakni dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

“Ansor memahami situasi ini memang tidak mudah untuk dihadapi, apalagi saat ekonomi belum benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19. Namun, kami yakin ini sejatinya adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat,” katanya.

Dia menambahkan kenaikan harga BBM bersubsidi maupun non-subsidi merupakan bentuk penyesuaian Pemerintah terhadap harga minyak dunia yang kian melonjak. BBM bersubsidi Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter dan solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, sementara BBM non-subsidi Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Yaqut mengatakan jika hal tersebut tidak diantisipasi dengan serius, maka dikhawatirkan akan berdampak kurang baik terhadap situasi di dalam negeri, baik sektor ekonomi, sosial, maupun politik.

Selanjutnya, dia meminta penyesuaian harga BBM itu benar-benar dilakukan dengan baik serta kemunculan kasus-kasus kebocoran subsidi tidak kembali terulang, seperti yang selama ini terjadi. GP Ansor juga meminta Pemerintah serius mendistribusikan pengalihan subsidi untuk rakyat kecil.

Pengawalan dari masyarakat juga penting untuk memantau pendistribusian pengalihan subsidi melalui program bantuan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan upah pekerja, dan lain sebagainya.

“Pemberian kompensasi adalah sebuah keniscayaan. Namun, jangan sampai program ini tidak tepat sasaran atau diselewengkan. Hal itu akan menimbulkan masalah baru sehingga rakyat gagal tersentuh dari manfaat penyesuaian subsidi itu,” ujarnya.

Sumber: antaranews.com