TNews, SULUT – Komisi I DPRD Sulut saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mempertanyakan mekanisme seleksi calon Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini sudah pada tahapan penetapan tanggal pelaksanaan. Kepada Dinas Kominfo Ketua Komisi I Rasky Mokodompit mengatakan harusnya ada koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo itu penting dan wajib dilakukan karena sebagaimana aturan perundang-undangan DPRD wajib melakukan Fit and Propertest,

“Paling tidak DPRD dikomunikasikan terkait proses seleksi calon, terutama terkait tanggal pelaksanaan kita perlu menyesuaikan waktu mengingat DPR juga ada banyak agenda penting yang sementara dilaksanakan,” tegas Rasky.

Senada dikatakan Sekertaris Komisi Hendry Walukouw yang menegaskan peran DPRD dalam kaitan seleksi KIP, sebagaimana UU no 14 tahun 2016 kedudukan DPRD sangat penting, sehingga Dinas Kominfo juga wajib mengkoordinasikan dengan DPRD dalam setiap tahapan seleksi calon KIP.” Kita adalah mitra kerja dan sebagai mitra kita perlu membangun hubungan yang baik dalam semua tugas yang menjadi kewenangan masing-masing,” ungkap Walukow.

Dalam kaitan apa yang disampaikan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Sulut, Kepala Bidang Kominfo Christian Iroth SSTP menjelaskan, jika pihaknya dalam seleksi anggota KIP ini adalah sebagai Kepala Sekretariat, sementara semua agenda tahapan diputuskan oleh tim seleksi.” Keputusan tahapan seleksi calon KIP dilakukan oleh Tim Seleksi, kami pihak sekretariat hanya menjalankan,” jelas Iroth.

Hadir pada RDP yang dilaksanakan Senin (5/9/2022) siang tersebut Anggota Komisi I DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan yang juga mengingatkan Kominfo untuk bagaimana menjadi mitra kerja Komisi sebagaimana regulasi, karena dari semua OPD mitra kerja Komisi I, Dinas Kominfo kurang mampu meyakinkan terutama dalam hal menjadi eksekutor pelaksanaan program kerja OD- SK.” Kalau kami beri nilai capaian kerja OPD mitra kerja Komisi I dari nilai 1 sampai 10, Dinas Kominfo berada di peringkat 4 kinerja buruk,” kata MJP yang selalu kritis dan konsisten bicara lantang untuk kepentingan rakyat.

Reporter: Sheraa Umboh

TNews, SULUT – Ketua Bapemperda DPRD Sulut Careiq Naikel Runtu, SIP (CNR) meminta pihak Eksekutif serius mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sementara dilakukan oleh Pansus. Hal ini disampaikan CNR dalam menyikapi ada Ranperda Usulan Gubernur yang ternyata tidak didukung dengan anggaran oleh OPD terkait.

“Kami meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serius mendukung DPRD melalui Pansus dalam membahas Ranperda, apalagi Ranperda usulan Gubernur yang sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” tegas CNR.

Politisi muda Partai Golkar ini, juga mengatakan saat ini Tim Bapemperda DPRD Sulut sementara berupaya menyelesaikan seluruh rancangan Ranperda yang sudah masuk, tapi masih terkendala soal anggaran.” Jika anggaran yang dibutuhkan tidak ada, maka kami hanya akan memprioritaskan Ranperda yang telah siap,” kata CNR.

Sementara itu terkait tidak tersedianya anggaran atas Ranperda yang menjadi usulan Gubernur, Dinas yang bertanggungjawab atas proses Ranperda saat dikonfirmasi melalui Kepala Dinas mengatakan sedang diupayakan. “Info masih on proses,” jawab Kadis singkat.

Untuk diketahui, Tim Bapemperda DPRD Sulut terdiri dari Careiq Naikel Runtu,(Ketua) Melky Jakhin Pangemanan (Wakil Ketua) Fabian Kaloh, Yusra Alhabsy, Priscila Cindy Wurangian dan Agustin Kambey (Anggota) sedang menuntaskan 12 Buah Ranperda yang ditargetkan tahun 2022 Lima Ranperda Inisiatif DPRD tuntas dibahas dan ditetapkan.

Sheraa Umboh