Dinas PUPR Minahasa Utara Laksanakan Sosialisasi di desa Lihunu
Salah satu spot wisata alam di Pulau Bangka Likupang Timur Minahasa Utara Sulawesi Utara
TNews, Minut – Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Likupang dalam rangka pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), menjadi alasan tiga kementerian yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, merencanakan pembangunan infrastruktur di wilayah pulau Bangka Likupang Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Kepala dinas PUPR Minut Bobby Najoan Selasa (09/08/2022) mengatakan, pihaknya sebagai fasilitator rangkaian kegiatan tiga kementerian, Senin 08 Agustus 2022, telah melakukan sosialisasi terkait pembangunan infrastruktur DPSP Likupang untuk pulau Bangka di desa Lihunu kecamatan Likupang Timur Minut.
“Kegiatan sosialisasi ini terkait adanya pembangunan infrastruktur di kawasan pulau Bangka, antara lain pembangunan jalan lingkar, pembangunan dermaga dan pelabuhan penyeberangan serta fasilitas air bersih dan dikuti oleh pemerintah desa serta BPD dan perwakilan masyarakat di empat desa yakni Lihunu, Libas, Ehe dan Kahuku,” kata kadis Bobby.
Sedangkan pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut kata Bobby, akan dilakukan pemerintah pusat melalui tiga kementerian Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenparekraf dan Kemen PUPR.
Dalam kegiatan sosialisasi ini, Kadis PU Bobby Nayoan didampingi Boyke Rompas staf khusus Bupati bidang Pariwisata dan Sammy Dondokambey Staf Khusus bupati bidang Pertanahan serta perwakilan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan. (Penulis Meiyer Tanod)
TNews, SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulut Tahun 2023. Pada giat yang dilaksanakan Selasa (9/8/2022) dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw. Saat mengawali Paripurna, Silangen mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi (PE) Sulawesi Utara (Sulut) yang menyentuh angka 5,93% secara year on year atau di atas PE nasional 5,44% di triwulan II tahun 2022. Setelah pada dua triwulan sebelumnya ekonomi Sulut tumbuh di bawah rata-rata nasional, capaian tersebut buah dari komitmen dan kerja keras Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK) dalam mensejahterakan rakyat Sulut.
“Usaha dan kerja keras dalam upaya pemulihan ekonomi yang saat ini masih di tengah pandemi Covid-19 mulai menunjukkan hasil yang baik. Kita semua berharap pertumbuhan ekonomi akan bertahan bahkan meningkat sehingga masyarakat semakin merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,”ungkap Silangen.
Sementara itu saat menyampaikan sambutannya Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan di 2023 nanti mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro Sulut.
Proyeksi ekonomi makro yang dimaksud antara lain, pertumbuhan ekonomi berada dikisaran 5-5,7 persen, inflasi dapat dikendalikan pada angka 3±1 persen,PDRB per kapita dapat mencapai Rp 60 Juta, indeks pembangunan manusia meningkat hingga pada angka 74, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan sampai pada kisaran 6,0-6,5 persen, angka kemiskinan dapat diturunkan sampai pada 5,93 persen. ” Prioritas-prioritas pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah, menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kita harus mengupayakannya secara bersama-sama,” kata OD
Sambil memberikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut yang telah mengkritisi, menyempurnakan isi, dan menyepakati substansi KUA dan PPAS APBD Sulut Tahun Anggaran 2023, maka dirinya mengajak semua stakeholder pembangunan di daerah ini, untuk terus berjuang bersama.
“Kita kawal pembangunan di Sulut untuk capaian dan dampaknya bisa terlihat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati kita semua dalam kerja keras, langkah kita mengukir karya untuk memulihkan kondisi daerah, membangun daerah, memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat,” tutupnya.
TNews, SULUT – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Boy Tumiwa mengatakan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 seperti tidak sinkron dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Menurutnya kebijakan anggaran terkesan ragu-ragu bahkan menunjukan tren penurunan dari sisi pendapatan.
“KUA PPAS harus benar-benar nenggambarkan Visi Misi Kepala Daerah, namun ketika dalam uraian kebijakan terkesan ada kehati-hatian bahkan seperti tidak sinkron ini menimbulkan pertanyaan,” kata Tumiwa saat pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023, Senin (8/8/2022).
Juga politisi senior PDIP ini mengkritik capaian disektor pertanian yang mengalami penurunan dari segi produksi akibat alokasi anggaran yang kurang, sehingga menyebabkan pendapatan petani menurun.” Bagaimana PDRB Daerah kita meningkat jika pendapatan petani lewat sektor pertanian menurun,” tanya Tumiwa.
Dalam kaitan postur APBD tahun 2023 yang ekstra hati- hati, mantan Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan ini mengusulkan terkait pendelegasian anggaran disetiap OPD agar lebih selektif dan efektif sehingga RPJMD dari OD- SK dapat dicapai sesuai target dan bisa tergambar setiap tahun lewat APBD.
anggota polsek nglegok saat patroli di BRI unit nglegok blitar. (Foto Rini)
TNews, BLITAR – Kemudahan belanja dan pembayaran digital di era yang serba digital merupakan harapan warga masayarakat.
Salah satu yang menjadi tujuan warga adalah BRI Nglegok yang berada di Kelurahan Nglegok, Yang menyediakn berbagai kebutuhan masyarakat dan menyediakan fasilitas pembayaran digital.
Dengan ramainya masyarakat yang datang. Harus juga diimbangi kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga keamanan saat bertransaksi.
Senin, 08 Agustus 2022, anggota Polsek Nglegok melaksanakan patroli rutin serta patroli dialogis secara mobiling. Salah satunya di Bank BRI unit Nglegok. Dan bertemu dengan petugas keamanan BRI unit Nglegok.
Pada kesempatan kali ini, Anggota Polsek Nglegok, memberikan himbauan kamtibmas kepada warga dan anggota pengamanan BRI unit Nglegok agar selalu menjaga kamtibmas dan selalu waspada setelah bertransaksi. Sebagai salah satu antisipasi pencegahan terjadinya tindak kejahatan di lingkungan perbankan.
Tidak lupa tim patroli Polsek Nglegok, juga memberikan himbauan agar warga tetap menjaga kebersihan dan menerapkan prokes di lingkungan sebagai antisipasi penyebaran covid19. Karena virus covid19 masih ada walaupun sudah menurun intensitasnya.
“Warga diharapkan tetap menjaga kamtibmas serta menerapkan prokes saat bertransaksi dan setelah bertransaksi.” Pungkas Aipda Agung Budianto.
Sekretaris Daerah Heri Wahyudi M, S.STP M.AP pada apel gabungan di lingkup Pemkab Labuhanbatu Selatan yang digelar halaman kantor Bupati. (Foto Airul)
TNews, LABUHANBATU SELATAN – Narkoba, Korupsi dan Ujaran kebencian yang berbau SARA merupakan musuh besar negara yang mesti diperangi saat ini.
Selaku Abdi Negara, diharuskan berperan aktif untuk terlibat langsung membasminya demi keutuhan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai implementasi daerah Labuhanbatu Selatan Santun Berkata Bijak Berkarya.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Heri Wahyudi M, S.STP M.AP pada apel gabungan di lingkup Pemkab Labuhanbatu Selatan yang digelar halaman kantor Bupati, Desa Sosopan Kec. Kotapinang kabupaten LabuhanBatu selatan, Senin (08/08/2022).
Dikatakan, Pemkab Labuhanbatu Selatan telah melakukan kolaborasi dengan Polri dan TNI dalam kegiatan pembuatan posko Tangguh Bersih Narkoba yang dijalankan oleh 3 orang staf kantor sekretariat P4GN.
“Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, menjelaskan keadaan bahwa saat ini provinsi Sumatera Utara menjadi peringkat pertama kasus narkoba terbesar di Indonesia, wilayah hukum polres kabupaten Labuhanbatu menduduki peringkat ke tiga,” ungkap Sekda kabupaten LabuhanBatu selatan Heri Wahyudi M, S.STP M.AP.
Disebutkan, Pemkab akan mengupayakan bendirinya kantor BNN pada akhir tahun 2022, sebagai bukti nyata keterlibatan Pemda untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di kabupaten LabuhanBatu selatan Labuhanbatu Selatan.
Sekda berharap kepada seluruh ASN mau PPK agar mempedomani Peraturan Pemerintah tentang kedisiplinan, kembali kepada tupoksi masing-masing sehingga pelayanan prima kepada masyarakat kabupaten LabuhanBatu selatan dapat diwujudkan.
Selain itu Sekda mengimbau agar saling mendukung dan bekerja sama dalam menyiapkan program OPD masing-masing.
“Saat ini kritikan yang kurang sehat mulai menyerang kita, tentu semakin massive menjelang tahun politik. mari kita hilangkan segala kritikan keluhan yang meyerang dengan karya nyata dengan program kerja yang bermanfaat yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seluas-luasnya.” tutup Sekda kabupaten LabuhanBatu selatan Heri Wahyudi M, S.STP M.AP.
RESES Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD SULUT Hendry Walukouw saat menggelar masa Reses
TNews, SULUT – Pelaksanaan Reses II Tahun 2022, oleh Anggota DPRD Sulut, Hendry Walukow dilakukan dengan mengunjungi langsung warga dan aparat pemerintah yang ada di Kecamatan Talawaan tepatnya di Desa Dimembe. Politisi Partai Demokrat itu berhasil menjaring sejumlahi aspirasi yang sangat diharapkan masyarakat agar dapat direalisasikan, seperti pembangunan tower telekomunikasi agar akses internet bisa dinikmati.
“Sistem pembelajaran online yang membutuhkan jaringan internet masih sangat sulit dilakukan sehingga warga berharap pemerintah dapat melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama bagi anak sekolah”ujar Walukouw.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut itu juga berhasil menjaring aspirasi terkait potensi pariwisata Air Terjun yang sangat indah di Desa Tumbohon dan masih Alami sehingga butuh polesan dengan membangun infrastruktur pendukung agar menarik wisatawan untuk berkunjung. “Potensi Alam Air Terjun di Desa Tumbohon sangat indah karena memiliki karakteristik unik sehingga memiliki keunggulan dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi lokasi patiwisata,” ungkap Warga
Aspirasi lainnya yang disampaikan warga soal infrastruktur jalan pertanian dan perkebunan masih menjadi keluhan warga. Sehingga menjawab apa yang dikeluhkan masyarakat, Walukow menyatakan akan memperjuangkan sesuai kewenangan baik kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi.
Reses Ketua Fraksi Golkar DPRD SULUT saat Menggelar Masa Reses di Kotamobagu
TNews, SULUT – Pelaksanaan masa reses ke Dua Tahun 2022 Anggota DPRD Sulut khususnya di daerah pemilihan Bolaang Mongondouw Raya, digelar oleh Anggota Raski A. Mokodompit. Pada kegiatan yang digelar di Kelurahan Gogagoman dan Kelurahan Molinow Kota Kotamobagu. Minggu (7/8/2022). Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut ini berhasil menjaring sejumlah Aspirasi Masyarajat (Asmara) yang masih didominasi keluhan soal Infrastruktur..
“Warga menyampaikan keberadaan Bendungan Bansian di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, yang mengairi sawah di beberapa Kelurahan terdapat beberapa bagian bangunan yang sudah rusak terutama beton yang berfungsi mengaliri air ke persawahan kiranya segera diperbaiki mengingat air tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan sawah warga karena terbuang ke jalur yang justru bujan area persawahan,” ungkap warga.
Ketua komisi 1 ini juga mengatakan dari aspirasi yang sudah masuk, akan difasilitasi lewat kewenangan DPRD, “Aspirasi yang masuk akan disampaikan pada saat rapat paripurna. Selain itu juga akan dimasukan dalam SIPD atau lewat pokok pokok pikiran (Pokir) Anggota Dewan, nantinya juga akan dipilah mana yang menjadi kewenangan daerah dan mana yang menjadi kewenangan provinsi,” kata Sekertaris DPD I Golkar Sulut.
Dalam banyak agenda reses yang dilaksanakan, terkadang masyarakat sering menanyakan upaya realisasi pemerintah terkait tanggungjawab, yang kebanyakan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota, tetapi ini adalah realita yang juga perlu disikapi “Aspirasi yang disampaikan oleh warga akan ditinjau, mana yang menjadi kewenangan Provinsi dan mana yang menjadi kewenangan Kabupaten ataupun Kota,” ungkap Mokodompit yang merupakan politisi muda Partai Golkar Sulut.
TNews, SULUT – KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Sulut, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (8/8/2022).
Berjalannya pembahasan, anggota Banggar DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu (Saron) menyentil anggaran Rp 13 miliar yang dialokasikan ke Dinas Pariwisata Sulut. “Saya melihat pengalokasian anggaran sebesar 13 miliar terlalu kecil dan sedikit untuk Dinas Pariwisata. Benar yang disampaikan oleh pak James Tuuk itu terlalu kecil, tetapi bagi saya Rp 13 miliar ini terlalu besar di bawah kepemimpinan kadis saat ini,” tegasnya.
Suasana Rapat Badan Anggaran DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemprov
“Boleh ditambah dengan catatan kadis mohon dievaluasi. Jika ia masih tetap, mohon Rp 13 miliar ini dikurangi,” pintanya.
Menurutnya, super perioritas destinasi pariwisata di Indonesia ada 5, yakni Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Likupang. “Sungguh luar biasa ketika Sulut masuk super perioritas tersebut,” terang anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, sembari meminta Sekprov Sulut, Praseno Hadi evaluasi Kadis Pariwisata Sulut, Henry Kaitjily.
Foto : Fransiskus Andy Silangen
Setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari anggota legislatif Dapil Minsel-Mitra ini, ditanggapi Sekprov Praseno Hadi, dan selaku pimpinan TPAD. “Makasih untuk masukan, arahan dan sarannya dari anggota banggar yang ada. Untuk Dinas Pariwisata akan kami evaluasi,” jawabnya. Pembahasan KUA dan PPAS tahun anggara 2023, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen.
Rapat Badan Anggaran DPRD Sulut Bersama Tim Anggaran Pemprov, Senin (08/08/2022)
Selain hal tentang 13 Milliar yg diutarakan tersebut oleh Sandra Rondonuwu, Adapun Cindy Wurangian juga ikut menyampaikan hal mengenai Pungli yang didapatkan dalam OPD Dilingkup Pemerintahan OD-SK.
Ini terungkap saat Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dari Fraksi Partai Golkar Priskilla Cindy Wurangian pada pembahasan KUA dan PPAS APBD Sulut tahun 2023, yang menyoroti persoalan pengurusan ijin di Dinas Lingkungan Hidup yang masih mempraktekan cara cara lama dengan meminta Pengusaha untuk menanggulangi biaya rapat dinas.
“Dari sisi pengusaha tidaklah keberatan untuk memberikan ucapan terima kasih dengan suka rela, tetapi ketika rapat dinas harus meminta sejumlah uang kepada pengusaha, apakah memang demikian? apakah tidak dianggarkan oleh pemerintah kepada dinas dalam melakukan rapat?,” tanya Wurangian kepada Ketua TAPD Pemprov dihadapan rapat pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023 yang digelar dikantor DPRD Sulut,
Suasana Banggar mengenai KUA PPAS Tahun Anggaran 2023
Juga sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut ini menyayangkan dugaan praktek Pungli yang masih dilakukan oleh oknum OPD. “Kalau cara-cara meminta uang kepada Pengusaha yang mengurus izin dijaman dulu masih okey, tetapi ketika cara cara seperti ini masih dipraktekan dijaman Pemerintah OD-SK, dirasa Pak Gubernur dan Wakil Gubernur pasti tidak akan setuju dengan adanya praktek-praktek seperti ini,” ungkap Wurangian.
Politisi yang selalu kritis dalam menyikapi kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, juga mengatakan PTSP dalam hal pelayanan sangat baik namun pada prakteknya ternyata PTSP hanyalah satu pintu tetapi masih banyak jendela.” Pengurusan izin saya pikir sudah selesai di kantor PTSP, namun ternyata masih harus menghubungi dinas lain untuk menyelesaikan pengurusan izin,” tegas Wurangian sambil juga memberi apresiasi atas Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan juga Bapeda yang dinilai dapat menjalankan tupoksinya dengan baik.
Suasana Rapat Badan Anggaran Mengenai KUA & PPAS T.A 2023
Berikutnya dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Sulut yang masih berlangsung itu, Boy Tumiwa juga mengatakan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 seperti tidak sinkron dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Menurutnya kebijakan anggaran terkesan ragu-ragu bahkan menunjukan tren penurunan dari sisi pendapatan.
“KUA PPAS harus benar-benar nenggambarkan Visi Misi Kepala Daerah, namun ketika dalam uraian kebijakan terkesan ada kehati-hatian bahkan seperti tidak sinkron ini menimbulkan pertanyaan,” kata Tumiwa saat pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023, Senin (8/8/2022).
Rapat Badan Anggaran KUA & PPAS T.A 2023 bersama DPRD SULUT dan Tim Anggaran Pemprov
Juga politisi senior PDIP ini mengkritik capaian disektor pertanian yang mengalami penurunan dari segi produksi akibat alokasi anggaran yang kurang, sehingga menyebabkan pendapatan petani menurun.” Bagaimana PDRB Daerah kita meningkat jika pendapatan petani lewat sektor pertanian menurun,” tanya Tumiwa.
Suasana Rapat Badan Anggaran mengenai KUA & PPAS T.A 2023
Dalam kaitan postur APBD tahun 2023 yang ekstra hati-hati, mantan Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan ini mengusulkan terkait pendelegasian anggaran disetiap OPD agar lebih selektif dan efektif sehingga RPJMD dari OD- SK dapat dicapai sesuai target dan bisa tergambar setiap tahun lewat APBD.
TNews, Boltim – Pelaksanaan pilsang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan dilaksanakan pada awal tahun 2023 mendatang. Dimana pilsang tersebut akan diikuti 64 desa se Boltim
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Boltim, Hendra Tangel mengatakan, pelaksanaan pilsang tersebut akan dilaksanakan karena masa jabatan para sangadi di 64 desa tersebut akan segera berakhir. “Masa jabatan para kades itu berakhir pada akhir desember 2022 nanti,”ungkap tangel.
Menariknya, menurut Tangel, untuk Pilsang akan datang masih menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid 19, dimana per TPS akan dibatasi 500 pemilih. “Misalnya di satu desa ada 1400 Pemilih maka akan dibagi menjadi 3 TPS,”jelasnya.
Menurut Tangel, estimasi anggaran yang akan diusulkan untuk pilsang kali ini yakni sebesar 6 sampai 7 miliar.
Diketahui, Untuk pencalonan pada Pilsang terbuka bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang – undangan yang berlaku.
TNews, Boltim – Sebanyak 87 calon pegawai negeri sipil (CPNS) kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan menerima SK 100 Persen pada akhit tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKPSDM Boltim Mohammad Rezha Mamonto mengatakan, SK 100 persen para CPNS diprediski bakal diserahkan antara bulan Oktober atau November 2022.
“Saat ini ke 87 CPNS tersebut masih dalam tahap Latihan dasar (Latsar) yang akan selesai pada bulan September,”ungkap Rezha.
Menurut rezha, dengan estimasi waktu tersebut besar kemungkinan serah terima SK 100 persen PNS akan dilaksanakan akhir tahun,”jelas Rezha.
Para CPNS tersebut nantinya, usal melaksankan Latsar nama-namanya akan diusulkan ke MenPAN-RB dan BKN untuk diterbitkan persetujuan pengangkatan sebagai PNS.
Diketahui, Pelaksanaan Latsar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
RESES Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD SULUT Hendry Walukouw saat menggelar masa Reses
