ADVETORIAL, SULUT – Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut menggelar Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Perda Sulut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, 21-27 Januari 2022 dan dilaksanakan di masing-masing Daerah Pemilihan.

Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiscus Andi Silangen melakukan kegiatan sosialisasi perda tersebut di Kelurahan Menente Kecamatan Tahuna. Adapun, materi Perda tersebut di sampaikan oleh Sam Soronsong,SH,MH.

Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andy Silangen dalam sambutannya memaparkan bahwa sosialisasi perda tersebut terlaksana untuk memberikan sosialisasi bagi masyarakat sulawesi utara.

“Di sulawesi utara sudah ada perda yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas serta perda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin” tutur Silangen, Kamis (27/1/2022).

“Dirinya juga berharap, perda tersebut bisa menjawab keresahan yang selama ini dirasakan bagi penyandang Disabilitas. Sebelumnya mereka tidak di berikan ruang atau hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya, serta teknis bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disahkan dalam sebuah perda,” tutup Silangen.

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Raski Azhari Mokodompit SH, menggelar Sosialiasasi Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, di Kotamobagu.

Sosialisai dihadiri juga oleh narasumber mantan Wali Kota Kotamobagu Djelantik Mokodompit, dan Wakil Ketua DPRD Kotamobagu Herdy Korompot.

Sejumlah aspirasi masyarakat terkait kurangnya akses pendidikan terlebih khusus sekolah untuk penyandang disabilitas dan penegakan hukum yang dirasakan kurang adil dan sedikit menyentuh masyarakat kecil dikeluhkan masyarakat kepada anggota DPRD Sulut Raski Mokodompit.

Menanggapi hal tersebut Raski mengatakan, Sosialisasi ini dilaksanakan karena ada keputusan hukum yang ada di lembaga perwakilan rakyat provinsi ada keputusan hukum harus diketahui oleh masyarakat.

Menurutnya, tujuan dilaksanakan supaya Perda yang dihasilkan oleh DPRD Sulut bisa diketahui terlebih khusus membahas Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Perda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

“Sehingga jika nanti perda ini disahkan, tentu aka sangat berpihak bagi para penyandang Disabilitas, mereka akan di fasilitasi oleh pemerintah akan bisa berkarya seperti manusia normal lainnya,” ujar Raski.

“Sedangkan perda bantuan hokum, akan sangat menguntungkan bagi masyarakat miskin yang sedang dalam menghadapi proses hokum,” ujar Raski.

Selajutnya, kegiatan SosPer yang dilaksanakan Anggota DPRD Sulut Yongkie Limen yaitu menggelar Sosialisasi dua Peraturan daerah (perda) sekaligus diantaranya perda perlindungan pemberdayaan penyandang disabilitas dan perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sosialisasi ini di laksanakan di Liwas Perkamil Selasa, (25/01/2022). Yongkie Limen mengandeng pakar hukum sulut Toar Palilingan SH MH dalam melaksanakan SosPer kepada masyarakat.

Limen berharap masyarakat dapat mengerti dengan perda yang baru ini yang di sosialisasikan. “Masyarakat bukan sekedar datang menghadiri kegiatan sosialisasi akan tetapi mereka dapat memahami dan mengerti peraturan daerah terkait dua Perda tersebut,”kata Limen.

Narasumber yang juga pakar hukum sulut Toar Palingan,SH MH mengungkapkan terkait dua perda yang di sosialisasikan. Dalam penyampaiannya, Palilingan menyatakan masyarakat saat ini sudah bisa menerima penyandang disabilitas sama dengan warga lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dia menyampaikan dengan lahir dua perda yang baru ini terbuka lebar bagi para penyandang disabilitas untuk berkreasi dan berkarya. “Seperti tuna rungu, tuna netra dan sebagainya, mereka itu telah di perlakukan adil dan persamaan hak sebagai warga negara,”jelasnya.

Sementara itu Sekwan Glady Kawatu menyatakan dirinya bersyukur kegiatan SosPer berjalan baik dan mendapat respon positif masyarakat. “Saya katakan ini, karena kami turun melakukan monitoring di sejumlah lokasi rata rata masyarakat banyak yang hadir, bahkan ada yang melebihi kuota yang ditetapkan 100 peserta. Saya melihat luar biasa antusiasme masyatakat,” ungkap Kawatu.

Kawatu pun menambahkan bahwa SosPer ini adalah bentuk kepedulian DPRD Sulut, untuk berada ditengah rakyat guna mensosialisakan perda yang dibutuhkan masyarakat, dan diakui bahwa dengan tingginya keinginan masyarakat atas kegiatan ini maka kegiatan SosPer ini akan dilaksanakan selama 3 kali dalam tahun 2022 ini.

”Karena banyaknya keinginan masyarakat agar agenda ini sering dilakukan maka kami akan mengusulkan kembali pada ABT, ” tutup Glady Kawatu.

Peliput : Shera 

ADVETORIAL, KOTAMOBAGU – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Rabu (26/01/2021), mengelar rapat kerja awal Tahun 2022 di Cafe Bagus Kelurahan Motoboi Kecil.

Rapat Kerja dipimpin ketua komisi II Jusran Deby Mokolanut. Dalam rapat Jusran mengatakan, pertemuan itu untuk menentukan agenda kerja komisi II selama satu tahun.

“Rapat ini untuk menentukan agenda kerja komisi Selama 12 bulan. Kita juga merespon beberapa aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD. Tentunya dengan keluhan itu kita juga menyusun agenda dalam prakerja komisi II,” kata ketua DPC PKB Kotamobagu ini.

Lanjut Jusran, untuk agenda yang di targetkan komisi II tahun 2022 tetap dalam tugas pengawasan. ”Target komisi II di tahun ini tetap dalam tugas pengawasan termasuk merespon aspirasi yang ada,” tutur Jusran.

Komisi II juga ada target soal pemulihan ekonomi yang akan melakukan rapat dengar pendapat dengan perbankan dan pelaku usaha.

Pertemuan ini, dihadiri oleh seluruh anggota Komisi II dan didampingi dua pimpinan DPRD. Yakni, Meiddy Makalalag dan Syarifudin J Mokodongan. (Adve/kon)

ADVETORIAL, KOTAMOBAGU – Sebagai bentuk perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, pada Lembaga Adat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Selasa (25/01/2022) kemarin, mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lurah dan Sangadi se- Kotamobagu.

RDP ini digelar di ruang Paripurna DPRD Kotamobagu dipimpin oleh Agus Suprijanta didampingi Eka S Masoeri.

Agus Suprijanta mengatakan, RDP ini terkait keluhan insentif kenaikan gaji perangkat adat dan LPM oleh anggota DPRD lintas komisi dan eksekutif.

“Pihak dewan sangat berterima kasih kepada Pemkot karena sempat hadir bersama-sama untuk membahas yang menjadi keluhan baik dari perangkat daerah, LPM, dan lembaga adat yang disampaikan saat Musrenbang dan reses,” kata Agus.

Agus berharap, setelah Dewan menyampaikan keluhan ini, agar ditindaklanjuti karena dewan akan kawal dan mengkroscek kembali kira-kira sudah sejauh mana kemajuannya .

“Kita juga hari ini melihat, dan jelas kita juga tidak akan menuntut hari ini harus bisa naik di APBD perubahan dan APBD induk 2023,” tutur Agus.

Untuk keluhan ini merata baik Desa dan Kelurahan di Kotamobagu. “Karena lembaga adat dan LPM itu garda terdepan dalam masyarakat,” ucap ketua DPC HANURA Kotamobagu ini. (kon/adve)