TNews, SULUT – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Albert Tulus, meyakinkan tak ada pungli maupun calo di instansi yang dipimpinnya.

“Dijamin tidak ada itu. Salah sandiri kalau dia mo babayar pa tu calo. Capil Tomohon semua frei,” ujarnya, Rabu (19/1/2022), di Tomohon.

Lanjutnya, apalagi masyarakat sekarang sudah bisa meminta pelayanan sendiri lewat handpone (online).

“Tidak perlu datang ke kantor. Kenapa mereka musti bayar?,” katanya.

Kemudian ia menambahkan, jika masyarakat tidak memiliki handphone bisa mendatangi kantor kelurahan setempat.

“Di Kelurahan kami melatih petugas registrasi untuk bisa memfasilitasi mengirimkan dokumennya. Jadi tidak ada tatap muka (dengan disdukcapil),” jelasnya.

Ia pun mengatakan sistem ini telah berlangsung di 44 Kelurahan yang ada di Kota Tomohon.

Dan untuk ketersediaan blangko baik KTP dan Kartu Keluarga, Tulus mengatakan masih ada sekitar 3000 lagi.

“Jadi masi aman,” pungkasnya.

Sumber : beritamanado

TNews, SULUT – Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar konsultasi publik, Kamis (20/1/2022).

Konsultasi Publik dibuka oleh Bupati Mitra yang diwakili oleh Wakil Bupati Jesaja Legi, dan turut dihadiri oleh Ketua DPRD, Marty Ole, bersama sejumlah anggota DPRD, dan jajaran Pemkab Mitra, serta komponen masyarakat.

Selanjutnya seperti yang dikatakan Jesaja Legi, sesuai UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, proses perencanaan pembangunan dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan komponen masyarakat.

“Masyarakat merupakan Mitra kerja sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi, masyarakat bukan sekedar objek, tapi juga ikut dalam proses penentuan arah dan kebijakan,” ungkap Jesaja Legi.

Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan ini diharapkan tetap memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mitra di bawah pimpinan James Sumendap – Jesaja Legi.

Adapun visi tersebut, yakni Mitra yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian, serta misi lima sukses sebagai berikut:

Sukses Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sukses Perekonomian.

Sukses Pembangunan.

Sukses Lingkungan Hidup.

Sukses Pemerintahan.

“Kami berharap semua elemen dapat berkontribusi serta memberikan sumbangan pemikiran dalam membahas dan menetapkan tema prioritas pembangunan daerah dan proyek strategis tahun 2023,” katanya.

Adapun rancangan tema RKPD 2023 adalah pendayagunaan kapasitas SDM, akselerasi ekonomi dan industri, serta penguatan jaring daya saing keunggulan daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Berikut delapan rancangan prioritas pembangunan daerah:

Pemantapan kualitas layanan kesehatan.

Pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dari bahan baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi.

Mendorong majunya iklim usaha pariwisata, koperasi, UMKM, industri, dan jasa perdagangan.

Peningkatan Mutu Pendidikan.

Pemantapan infrastruktur dasar, tata ruang, mitigasi bencana, dan lingkungan hidup.

Reformasi Birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan e-Goverment.

Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak pandemi COVID-19.

Berikut 11 rancangan proyek strategis:

Pengembangan industri kecil kelapa secara terpadu.

Peningkatan fasilitas RSUD dan Puskesmas.

Membangun sekolah unggulan.

Penyediaan rumah layak huni.

Pembangunan destinasi pariwisata super prioritas kabupaten.

Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum,red).

Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja,red).

Penataan Kawasan Kumuh.

Pengentasan RDPR.

Pengembangan aplikasi e-kinerja terintegrasi.

Sumber : beritamanado

TNews, SULUT – Usai mendengar aspirasi masyarakat, Komisi Tiga DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) “kuliti” PT HWR (Hakian Wellem Rumansi) dalam kegiatan hearing di ruang komisi, Kamis (20/1/2022).

Terpantau, PT HWR sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di wilayah Ratatotok, dihadiri oleh perwakilannya Ilham Samid selaku Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Teknis Tambang (KTT).

Dalam hearing tersebut, perwakilan PT HWR dicecar dengan pertanyaan berkaitan dengan hak karyawan berupa upah lembur yang berdasarkan aspirasi masyarakat yang notabene adalah pekerjanya sendiri, ternyata tidak diberikan oleh perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut akhirnya terungkap sejumlah kejanggalan berkaitan dengan aturan kerja karyawan, salah satunya melebihi batas jam kerja yang tak sesuai dengan aturan.

PT HWR sendiri berdasarkan apa yang tertuang dalam format perjanjian jam kerja adalah 10 jam yang jelas melebihi aturan tenaga kerja.

“Makanya kami meminta penjelasan pihak PT HWR terkait jam kerja. Sebab berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 pasal 21 bahwa maksimal jam kerja 7 jam untuk 6 hari kerja dan 8 jam untuk 5 hari kerja,” ungkap Ketua Komisi Tiga, Chris Rumansi.

Bahkan, dalam sebuah contoh formulir perjanjian kerja milik PT HWR ternyata tidak mengatur terkait persoalan biaya lembur, serta perjanjian kerja pada libur nasional juga tak sesuai.

Hal ini membuat Ketua Komisi Tiga mempertanyakan dasar aturan yang digunakan dalam penerapan 10 jam kerja tersebut dan aturan lainnya dalam perjanjian kerja, namun belum dapat dijelaskan oleh perwakilan yang hadir.

“Makanya kami memberi rekomendasi agar ini bisa ditinjau kembali dan disesuaikan dengan aturan kerja yang berlaku,” pungkasnya.

Namun pihaknya juga menyadari bahwa perwakilan dari PT HWR sendiri belum bisa mengambil keputusan berkaitan dengan hal tersebut sehingga akan menjadwalkan pertemuan kembali.

“Atas permintaan mereka, kita beri waktu 2 minggu untuk diadakan pertemuan kembali dan meminta jawaban dari pihak HWR terkait rekomendasi ini,” kata Chris Rumansi.

Senada, Wakil Ketua DPRD Mitra, Tonny Lasut yang turut hadir mengatakan bahwa aturan jam kerja milik PT HWR sudah melebihi, begitu juga berkaitan dengan jam kerja di hari nasional yang tanpa biaya lembur sehingga sudah seharusnya di revisi.

Secara khusus dirinya meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mitra yang dihadiri langsung Kepala Dinas Ferry Uway untuk melakukan pendampingan.

“Dinas Tenaga Kerja tolong kawal revisi peraturan kerja ini. Kami berharap PT HWR menyesuaikan dengan PP Nomor 35 tahun 2021,” tandas Tonny Lasut.

Secara khusus dirinya berharap PT HWR beritikad baik merevisi aturan kerjanya, sebab dirinya mengakui bahwa terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat merupakan mimpi yang ada di benaknya, bahkan sejak lama telah berupaya memfasilitasinya.

Di lain pihak, Ilham Samid perwakilan PT HWR meminta agar Komisi Tiga DPRD Mitra dapat memberikan rekomendasi secara tertulis untuk disampaikan kepada pimpinan mereka yang memiliki kewenangan menjawab rekomendasi tersebut.

“Kami menunggu rekomendasi pihak DPRD Mitra untuk bisa diteruskan kepada manajemen kami di Jakarta. Sebab saya hanya pekerja, bukan pimpinan atau pemegang saham yang bisa mengambil keputusan,” ujarnya.

Turur hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Wakil Ketua Komisi Tiga Vanda Rantung, Sekretaris Rakimin Ibrahim, dan anggota Berty Rumochoy, Arther Runturambi, dan Dekker Mamusung.

Sumber : beritamanado

TNews, SULUT – Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut kembali mengingatkan kepala daerah dan pejabatnya agar benar-benar menghindari segala bentuk praktek korupsi.

Tiga kepala daerah yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) menurut Kepala AMAK Sulut, Sunny Rumawung harus menjadi pembelajaran.

Tiga kepala daerah itu kata Sunny, Wali Kota Bekasi, Bupati Penajam Paser Utara dan Bupati Langkat, ditangkap KPK lewat OTT beberapa waktu lalu.

“Ini menjadi warning atau peringatan bagi pemimpin daerah kita untuk tidak main-main dengan uang rakyat,” kata Sunny, Jumat (21/01/2022).

Sunny mengatakan, modus gratifikasi, markup, suap, pungli dan modus-modus lainnya yang masuk dalam ranah korupsi sebaiknya segera dihilangkan, jangan sampai sudah jadi kejadian dan kena OTT KPK baru menyesal karena kasus korupsi cepat atau lambat pasti akan terendus dan terungkap.

“Tak mau OTT, jangan korupsi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi, karena sahabat yang baik pasti mengingatkan bukan hanya iya-iya walau sudah salah langkah,” katanya.

Sumber : beritamanado