TNews, KOTAMOBAGU – Lembaga Riset dan Kajian Pusat Studi Sejarah Bolaang Mongondow Raya (PS2BMR) mengelar diskusi publik dengan tema “Pahlawan Nasional, Nasionalisme BMR” di Warkop Padepokan, Graha Pena, Minggu (12/09).

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, unsur pemuda dari Gerakan Pemuda Ansor dan Pemuda Muhammadiyah Kota Kotamobagu, OSIS dan MPK SMA Negeri 2 Kotamobagu, serta unsur masyarakat umum yang turut memberikan berbagai pandangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema kegiatan ini.

Pembicara dalam kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Sosial Kota Kotamobagu Noval C Manoppo, Ketua GP. Ansor Kota Kotamobagu Hamri Mokoagow, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Kotamobagu Amaludin Bahansubu, dan Ketua PS2BMR Murdiono Mokoginta. Sementara yang menjadi moderator kegiatan adalah Afriyadi Mokoagow dari PS2BMR.

Kepala Dinas Sosial Kota Kotamobagu, Noval C Manoppo dalam kesempatan ini turut mengapresiasi kinerja Lembaga PS2BMR yang telah menggagas diskusi ini sehingga apapun yang dihasilkan dalam diskusi ini kelak menjadi pokok pemikiran dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengawalnya.

Manoppo turut memaparkan langkah-langkah pengusulan calon Pahlawan Nasional berdasarkan regulasi UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan termasuk di dalamnya Pahlawan Nasional. Manoppo melanjutkan bahwa usulan Pahlawan Nasional itu lahir dari usulan masyarakat kepada pemerintah daerah (Bupati/Walikota).

Selanjutnya usulan tersebut diusulkan kepada Gubernur melalui intansi Sosial setempat. Nanti Instansi Sosial memberikan berkas terkait calon Pahlawan Nasional itu kepada Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) di mana tim ini juga dibentuk oleh pemerintah daerah setempat. Bila sudah melalui tahapan ini, maka pemerintah akan mensuport usulan dari masyarakat sebagaimana yang lahir dari diskusi ini tutur mantan Kepala PTSP ini.

Menurutnya, selama ini belum pernah ada usulan resmi dari masyarakat BMR yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga tidak memiliki dasar untuk melakukan pengusulan hingga ke pusat. Karena itu, diskusi seperti ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi pemerintah ke depan untuk mengusulkan pahlawan nasional yang berasal dari tokoh lokal agar minimal tahun depan yang akan diusulkan Pemprov adalah dari BMR.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Kotamobagu, Amaludin Bahansubu dalam diskusi ini memberikan pandangannya bahwa kegiatan ini menjadi legitimasi bahwa masyarakat di wilayah BMR, khusunya Kota Kotamobagu telah menyampaikan keinginan mereka agar ke depan Pahlawan Nasional asal BMR perlu diperjuangkan oleh pemerintah.

Dalam lingkup BMR, Pahlawan Nasional itu terkait dengan spirit dan penguatan identitas nasional di kalangan masyarakat. Sangat disayangkan dari 10 Pahlawan Nasional Indonesia asal Sulut, hingga kini tidak ada sama sekali asal BMR.

Senada dengan itu, dalam diskusi ini Ketua G.P. Ansor Kota Kotamobagu Hamri Mokoagow menyampaikan dengan tegas bahwa tahun depan BMR harusnya wajib mengusulkan Pahlawan Nasional. Beliau menyebutkan bahwa di antara tokoh lokal yang pantas diusulkan oleh Pemerintah Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu antara lain Raja Loloda Mokoagow, Letjen (Purn) AY Mokoginta, dan Srikandi Nurtina Gonibala Manggo.

“Tokoh-tokoh ini memiliki rekam jejak yang jelas dalam sejarah terkait perjuangan dan kontribusi mereka terhadap negara dalam melawan kolonialisme dan penjajahan. Kalau bisa nama-nama jalan yang ada di Kota Kotamobagu diganti dengan nama-nama tokoh lokal agar mudah dikenali oleh masyarakat kita sendiri”, tutur Hamri Mokoagow.

Diskusi berlanjut dengan mendengar tanggapan dan usulan tokoh masyarakat dan pemuda yang juga turut hadir dalam kegiatan ini. Di antara usulan itu antara lain penamaan jalan di Kota Kotamobagu harusnya diganti dengan nama-nama tokoh lokal.

Nama-nama calon pahlawan yang muncul dari berbagai tanggapan ini antara lain Raja Loloda Mokoagow, AY Mokoginta, Nurtina Gonibala Manggo, Raja Salomon Manoppo, dan Raja Eugenius Manoppo yang memiliki rekam jejak menantang kolonialisme Belanda.

Ketua PS2BMR, Murdiono Mokoginta dalam diskusi ini hanya memberikan pengantar terkait latar belakang diselengarakannya diskusi ini. Menurut Dion sapaan akrabnya, diskusi ini didasari atas keresahan masyarakat BMR yang sejak tahun 60an hingga kini sangat mengharapkan agar jasa putra-putrinya untuk negara dihargai dengan mengangkat tokoh-tokoh yang dianggap layak dan pantas agar menjadi Pahlawan Nasional Indonesia.

Selain itu dia juga berharap agar wacana ini terus dikawal oleh media lokal supaya terus berdengung kencang di kalangan masyarakat luas BMR bahkan hingga nasional. Pemerintah juga harus serius mengawal pengusulan pahlawan ini karena berkaitan erat dengan jati diri dan identitas nasional Indonesia.

“Ini hanya langkah awal untuk memperjuangkan agar beberapa tokoh lokal yang pantas diusulkan menjadi pahlawan kelak,” tandasnya.

Taufik Paputungan

TNews, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS. Senin (13/9)

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tatong Bara membicarakan berbagai hal, khususnya terkait dengan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Kotamobagu.

“Dalam pertemuan tadi kami membicarakan banyak hal, terutama soal upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Kotamobagu, termasuk bagaimana sinergitas antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dalam rangka menekan kasus–kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Wali Kota.

Wali Kota Kotamobagu juga menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Utara, dr. Kartika Devi Kandouw – Tanos, MARS, yang melaksanakan kunjungan kerja di Kota Kotamobagu.

“Kami sangat apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja di Kota Kotamobagu,” ujar Wali Kota Kotamobagu.

Turut mendampingi Wali Kota Kotamobagu dalam kunjungan Kadis P3A tersebut yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kotamobagu, Ir. Sande Dodo, MT, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu, Virginia Olii, SE.