Kamis, 31 Juli 2025
Beranda blog Halaman 2157

Dukung BEM UI, Azyumardi: Kekuatan Moral yang Kian Langka

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Peluncuran Buku Naik Haji Azyumardi Azra menjadi pembicara saat peluncuran buku Naik Haji di Masa Silam dan Kakawin Sumanasintaka" di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (28/1). Buku dengan jumlah total halaman 1268 ini merupakan kumpulan kisah-kisah orang Indonesia naik haji yang mencakup historis, sosiologis, antropologis dan politis antara tahun 1482-1964 .

TNews, NASIONAL – Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra memberikan dukungan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di tengah polemik kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service alias Raja Membual. Ia menilai kritikan sebagaimana disampaikan BEM UI sangat diperlukan di tengah disorientasi oligarki politik. “Kritik mereka, seperti yang disuarakan BEM UI, adalah imbauan dan kekuatan moral yang kian langka keluar dari menara gading. Kita memerlukan semakin banyak kritisisme di tengah disrupsi dan disorientasi oligarki politik dinasti nepotis dewasa ini,” ujar Azyumardi dalam akun twitter @Prof_Azyumardi.

Azyumardi yang juga merupakan pelopor Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta ini mengkritik langkah rektorat UI yang justru memanggil sejumlah pengurus BEM UI karena kritik yang disampaikan. Menurut dia, tindakan tersebut kontraproduktif bagi kehidupan saat ini. “Langkah perguruan tinggi menertibkan kebebasan kepemimpinan mahasiswa untuk beraspirasi dan mengkritik penguasa jelas tidak pada tempatnya dan kontraproduktif bagi kehidupan hari ini dan masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata dia. Dukungan terhadap sikap BEM UI juga disampaikan oleh Jaringan Gusdurian. Menurut mereka, kritik terhadap penguasa merupakan hal lazim di negara yang menganut sistem demokrasi.

Terlebih kritik disampaikan oleh elemen kampus yang notabene menjadi elemen penting bagi demokrasi. “Kritik kepada penguasa adalah hal yang lazim dan harus ada di negara demokrasi. Karena konstitusi menjamin kebebasan berpendapat dan berpikir. Kampus sebagai salah satu elemen penting demokrasi (dan miniaturnya) harus menjadi contoh praktik baik demokrasi, bukan sebaliknya,” ungkapnya sebagaimana termuat dalam akun twitter @GUSDURians, Senin (28/6). Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Wahid sudah memberi izin untuk mengutip cuitan dimaksud.

Dalam unggahannya, Gusdurian turut menyoroti dugaan peretasan yang dialami oleh sejumlah pengurus BEM UI. Mereka berpendapat peretasan itu sebagai bentuk pembungkaman. “Peretasan seperti ini adalah bentuk pembungkaman digital yang sama bahayanya dengan pembredelan media dan pelarangan diskusi di masa Orde Baru. Kan mereka sebar kebencian? Wait. Critical thinking bukanlah hate speech,” tandasnya. Sebelumnya, BEM UI mengkritik Jokowi lantaran sering mengobral janji manis yang kerap tidak direalisasikan. Jokowi dicap sebagai The King of Lip Service alias Raja Membual. Kritikan itu disampaikan melalui postingan BEM UI di twitter dan mendapat respons beragam dari warga net atau netizen.

Mereka menyoroti topik terkait pernyataan Jokowi rindu didemo, revisi UU ITE hingga isu penguatan KPK. Kritikan itu berujung kepada pemanggilan sejumlah pengurus BEM UI oleh Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra. Dalam pertemuan itu, UI ingin mendapat keterangan langsung dari mahasiswa terkait postingan yang berisi kritikan terhadap kepala negara. Pihak UI akan membawa hal ini ke meja pimpinan sebelum menentukan tindak lanjut. Adapun Tito belum memberikan tanggapan terkait polemik ini hingga berita ditulis.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Gubernur Minta Seluruh Kepala Daerah di Sulut Percepat Proses Vaksinasi

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
olly dondokambey

TNews, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menegaskan kepada seluruh kepala daerah di Sulut, agar mempercepat proses vaksinasi di daerah masing-masing. Hal ini guna membentuk kekebalan tubuh, sehingga meminimalisir dampak Covid-19. Apa terlebih saat ini munculnya varian Delta.

Kata Gubernur, Vaksin Covid-19 terbukti mampu memberikan perlindungan diri terhadap infeksi virus tersebut, serta dapat menghambat penyebarannya.

“Total target vaksinasi di Sulut adalah 1,8 juta hingga Desember, dengan target suntikan per hari sebanyak 10.000 suntikan. Pada Oktober dan November 2021 semua sasaran vaksinasi telah tervaksin dosis 1. Sehingga saya mengharapkan peran para pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat capaian vaksinasi,” tuturnya.

Gubernur memaparkan perkembangan epidemiologi (penyebaran) Covid-19 yang terjadi di Sulawesi Utara. “Trend pertambahan jumlah kasus positif harian di Sulawesi Utara sejak 1 Februari hingga 31 Maret 2021 mengalami penurunan, namun di awal Juni mulai naik mengikuti trend yang berkembang saat ini,” ungkapnya. “Rata-rata kasus harian per bulan Mei di angka 5, namun pada bulan Juni meningkat menjadi 15,” tambahnya.

Melihat kondisi epidemiologis Sulut mulai menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, Gubernur menyampaikan untuk segera diantisipasi agar tidak membebani sistem kesehatan.“Situasi dan kondisi Covid-19 ini harus kita waspadai,” lanjutnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa jumlah kematian kasus covid-19 juga mengalami peningkatan, dan rata-rata adalah yang belum divaksin.

 

Konni Balamba

 

 

BEM Malang Raya Menilai Bunyi dari Istana Hanya Bualan

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Malang Raya Zulfikri Nurfadhilla menilai semua ucapan yang keluar dari Istana Negara saat ini hanya berujung pada omong kosong semata dan menjadi alat pukul bagi yang melawan kekuasaan. Hal itu ia sampaikan untuk mendukung BEM Universitas Indonesia (UI) yang memberikan julukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai ‘King of Lips Service’. “Di saat yang sama, segala bunyi yang terdengar dari Istana hanya berujung pada bualan semata yang pada akhirnya menjadi alat pukul bagi siapapun yang melawan dengan relasi kuasa,” kata Zulfikri dalam keterangan resminya yang dikutip Selasa (29/6).

Zulfikri menilai konten yang dibuat BEM UI telah menyajikan fakta dan realitas yang sejalan dengan permasalahan di Masyarakat. Ia menyoroti, selama ini kebebasan sipil banyak yang diberangus oleh represifitas aparat hingga pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. “Melalui pasal karet UU ITE, pelemahan KPK yang dilakukan secara masif dan sistematis, dan adanya intervensi Presiden dalam supremasi hukum,” ucapnya. Melihat persoalan tersebut, Zulfikri mengecam pelbagai tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap warga sipil.

Ia juga mendesak pemerintah untuk bisa menjamin kebebasan ekspresi dan berpendapat yang dilakukan oleh warga negara seperti yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. “Menuntut pemerintah kembali hadir dalam menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 28 & UU No. 9 tahun 1988,” kata dia. Selain itu, Zulfikri mendesak para birokrat Universitas Indonesia untuk bisa menjamin kebebasan berpendapat mahasiswa yang telah dijamin konstitusi. “Menuntut birokrat Universitas Indonesia untuk dapat meluruskan nalar akademiknya bahwa kebebasan berpendapat yang substantif serta korektif terhadap negara,” kata Zulfikri.

BEM Malang Raya sendiri merupakan sebuah wadah berkumpul bagi seluruh BEM Universitas yang ada di Malang, Jawa Timur dan sekitarnya. BEM UI menilai Jokowi sebagai The King of Lip Service alias Raja Membual lantaran sering mengobral janji manis yang kerap tidak direalisasikan. Merespons hal itu, pihak Rektorat UI lantas memanggil sejumlah pengurus BEM UI lewat surat nomor: 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/2021 yang ditandatangani oleh Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan bahwa pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) oleh rektorat, buntut kritik terhadap Presiden Joko Widodo menjadi persoalan internal kampus.

“Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggung jawab Pimpinan Universitas Indonesia,” kata Fadjroel. Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menolak berkomentar mengenai polemik tersebut. Menurut dia, persoalan itu seharusnya diselesaikan secara internal kampus. “Itu sudah dijawab oleh UI, biar lah itu menjadi ranah yang dikomunikasikan secara internal di UI. Namanya juga teman-teman, adek-adek mahasiswa, biar dikomunikasikan internal UI,” kata Ngabalin.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Terkait Peretasan BEM UI, DPR Diminta Pakai Hak Interpelasi

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengusulkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk mengusut dugaan peretasan sejumlah akun WhatsApp dan media sosial (medsos) pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Menurutnya, penggunaan hak interpelasi penting untuk menelusuri dugaan peretasan akun WhatsApp dan medsos sejumlah pengurus BEM UI tersebut.

“Anggota DPR mungkin bisa memanfaatkan hak interpelasi untuk menanyakan masalah ini pada pemerintah. Apakah peretasan itu dilakukan oleh lembaga negara? Apakah ada alat-alat yang dibeli dengan pajak rakyat digunakan untuk praktik represif demikian?” kata Rachland, Senin (28/6). Rachland mengatakan dugaan peretasan akun WhatsApp dan medsos sejumlah pengurus BEM UI saat ini menjadi sebuah pertanyaan di benak masyarakat. Selama ini, dugaan peretasan akun media sosial pihak-pihak yang mengkritik pemerintah kerap terjadi dan terus berulang.

“Tiap kali ada kontroversi publik yang dipicu kritik warga pada otoritas politik, peretasan selalu dialami oleh pengkritik. Dulu mahasiswa UGM mengalami. Wartawan Tempo juga mengalami dan sekarang BEM UI,” ujarnya. Rachland menilai dugaan peretasan seperti yang dialami pengurus BEM UI terbuka kemungkinan bersifat sistematis atau bagian dari upaya untuk mendisiplinkan warga ke dalam kepatuhan politik. Bila itu benar, menurutnya, rakyat berhadapan dengan masalah yang sangat serius, yakni upaya represi terhadap kebebasan berpendapat dengan cara menjajah hak atas privasi warga negara.

“Keduanya adalah hak konstitusional kita. Dus ini adalah pelanggaran dobel,” katanya. Lebih lanjut, Rachland menyebut kejadian serupa bisa dialami siapa pun termasuk anggota partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah hingga anggota DPR lainnya. Menurutnya, pengusutan pihak yang berada di balik aktivitas peretasan akun medsos para pengkritik pemerintah juga penting dilakukan jelang Pemilu 2024. “Apalagi selambatnya 2023 nanti, pasti akan terjadi hal yang alami, yakni melebarnya jarak politik antara parpol dengan pemerintah, karena agenda lima tahunan pilpres,” ujar Rachland.

“Penting bagi tiap parpol untuk menggunakan fraksinya di DPR untuk menyoal masalah ini. Jangan sampai mereka ikut jadi korban hanya karena memiliki pilihan politik yang berbeda,” katanya. Rachland menyebut aktivitas peretasan terhadap akun medsos pengkritik pemerintah belum tentu juga dilakukan oleh pemerintah. Namun, ia menegaskan mustahil aktivitas peretasan-peretasan akun medsos itu dilakukan tanpa alat karena terliht sistematik. “Maka suatu pertanggungjawaban demokratik perlu dikejar oleh DPR pada pemerintah. Sebab sedikit sulit untuk menganggap bahwa warga negara biasa memiliki alat untuk meretas,” ujar Rachland.

Untuk diketahui, hak interpelasi merupakan satu dari tiga hak yang diberikan kepada DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hak Interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, sejumlah akun WhatsApp dan medsos pengurus BEM UI diduga diretas. Dugaan peretasan ini berlangsung sejak kemarin hingga hari ini, Senin (28/6), BEM UI diketahui mengkritik sekaligus menjuluki Jokowi sebagai The King of Lip Service alias Raja Membual. Mereka menilai Jokowi tak pernah menepati janji yang diutarakannya.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Usai Gempur Milisi Pro-Iran, Tentara AS Diserang Roket di Suriah

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, INTERNASIONAL – Militer Amerika Serikat (AS) dihantam serangan sejumlah roket di wilayah Suriah. Serangan roket ini diduga merupakan balasan untuk serangan udara yang dilancarkan AS terhadap milisi pro-Iran di Suriah dan Irak pada akhir pekan. Seperti dilansir Reuters, Selasa (29/6/2021), militer AS dalam pernyataannya menyebut tidak ada laporan korban luka akibat serangan roket tersebut. Belum diketahui pihak atau kelompok yang bertanggung jawab atas serangan roket terhadap tentara AS tersebut.

Juru bicara militer AS, Kolonel Wayne Marotto, menuturkan bahwa pasukan AS di Suriah merespons serangan roket itu dengan melepas tembakan ke posisi-posisi peluncuran roket, sebagai pertahanan diri. “Tidak ada korban luka (dari pihak AS) dan kerusakan sedang ditaksir,” tutur Marotto merujuk pada serangan roket di Suriah. Dia tidak menyebut lebih soal siapa yang diduga bertanggung jawab atas serangan terhadap tentara AS itu.

Namun sejumlah sumber di Deir al Zor, Suriah bagian timur, menuturkan bahwa sebuah kelompok milisi yang didukung Iran melepaskan sejumlah tembakan artileri ke arah sekitar ladang minyak Al Omar, yang diketahui dikuasai oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS. Serangan roket terhadap tentara AS ini menggarisbawahi risiko eskalasi dan batasan kekuatan militer AS untuk mengendalikan milisi yang didukung Iran, yang oleh AS disalahkan atas serentetan serangan drone terhadap personel dan fasilitas AS di Irak.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dan Gedung Putih membela keputusan AS melancarkan serangan udara di wilayah Irak dan Suriah pada Minggu (27/6) waktu setempat dengan menyebutnya sebagai cara untuk mengurangi risiko konflik. “Kami mengambil tindakan yang diperlukan, yang tepat, secara sengaja yang dirancang untuk membatas risiko eskalasi, tapi juga untuk memberikan pesan pencegahan yang jelas dan tidak ambigu,” tegas Blinken kepada wartawan dalam kunjungan di Roma, Italia.

Sejumlah kelompok milisi Irak yang pro-Iran dalam pernyataannya menyebut nama empat anggota faksi Kataib Sayyed al-Shuhada yang tewas akibat serangan udara di perbatasan Suriah-Irak. Mereka juga bersumpah akan membalas serangan udara AS. Namun tidak jelas siapa yang melancarkan rentetan serangan roket terhadap tentara AS di Suriah.

 

Sumber : detik.com

Ogiwara Sayu Nongol di TikTok Kemenkes RI, Ajak 18+ Vaksin COVID-19

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – Kampanye vaksinasi COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan RI tampaknya belum pernah seviral ini di kalangan wibu atau weaboo, istilah untuk penggemar anime Jepang. Dalam satu unggahan di TikTok, Kemenkes menghadirkan Ogiwara Sayu untuk mengajak kaum muda ikut vaksinasi COVID-19. Ogiwara Sayu atau Sayu Chan adalah sebuah karakter dalam seri anime Higehiro. Digambarkan sebagai remaja putri yang cantik, Sayu Chan dalam unggahan TikTok Kemenkes mengajak Yudha, seorang remaja, untuk vaksin COVID-19.

“NANI?! Sayu Chan!” kata Yudha terperangah.

Unggahan video parodi ini viral dan telah dibagikan 40-an ribu kali, mendapat 383 ribu lebih likes, dan dibanjiri 38 ribu komentar. Sebagian besar adalah para wibu yang tidak menyangka akun resmi ‘centang biru’ Kemenkes RI membuat konten berbau ‘Jejepangan’.

“Min, akunnya ga ke hack kan?” tulis Kukie di Tiktok.

Beberapa komentar lain memberikan apresiasi positif atas upaya Kemenkes RI mendekatkan diri kepada kaum muda. Ajakan untuk ikut vaksinasi COVID-19 bertebaran di kolom komentar. “Kemenkes sampe ngewibu buat sosialisasi vaksin. Parah bgt kalo masih tetep ogah-ogahan buat vaksin,” tulis Adeayours. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, drg Widyawati, MKM, saat dihubungi membenarkan bahwa video tersebut adalah buatan Kemenkes RI. “Kami coba buat yang muda-muda,” kata drg Wiwid, sapaan akrabnya.

 

Sumber : detik.com

DPRD Boltim Gelar Paripurna Ranperda

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, Boltim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif  terhadap Pengendalian, Pengawasan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, serta Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Boltim, Senin (28/06). Wakil Ketua DPRD Boltim, Muhamad Jabir menyampaikan Ranperda tersebut merupakan suatu upaya pemerintah daerah,  dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pengusahaan masyarakat yang dianggap bernilai tinggi produksi.

Serta bertujuan agar ekploitasi nanti tidak mengganggu keseimbangan alam. “Kegiatan ekploitasi sarang burung walet baik yang berada di alam bebas maupun pada habitat buatan, perlu diatur pelaksanaannya agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan hidup disekitarnya,” kata  Jabir. Lanjutnya juga, demikian halnya dengan bantuan hukum untuk masyarakat, Jabir menjelaskan, agar bantuan untuk masyarakat tersebut mampu dijadikan pelindung akan hak yang dimiliki, sesuai dengan konstitusi.

“Sangat penting dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil. Serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia,” jelasnya. Lanjutnya, dirinya juga menerangkan bahwa, setelah kedua ranperda tersebut mendapatkan tanggapan dari fraksi DPRD maupun kepala daerah, akan dibahas ke tahap selanjutnya, tutupnya.

 

Iki

Ini Tujuan Pemprov Sulut Manfaatkan Aplikasi Siswaskeudes

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, SULUT – Guna mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Tujuannya agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat melaksanakan proses pengawasan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

“Dengan aplikasi Siswaskeudes ini mulai dari awal perencanaan sampai dengan evaluasi bisa terpantau penggunaan dana desanya,” kata Inspektur Daerah Meiki Onibala di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (28/6/2021). Dijelaskan, pengawalan terhadap pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara di desa. Seiring kemajuan teknologi informasi kata dia, maka penggunaan aplikasi berbasis berbagai platform dapat dipilih sebagai bagian dari upaya mempermudah pengawalan terhadap keuangan desa.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengapresiasi pengembangan Aplikasi Siswaskeudes dan mendorong agar para APIP di Provinsi Sulawesi Utara dapat menguasai penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi ini,” ujarnya. Kordinator Pengawasan (Korwas) Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Edy Suharto mengatakan, besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah membuat pengawasan yang dilakukan sudah harus berbasis risiko, sehingga pengawasan penggunaan dana desa dapat efektif efisien dan akuntabel.

“Aplikasi Siswaskeudes merupakan aplikasi yang digunakan APIP sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dengan pendekatan Teknik Audit Berbantuan Komputer dan Risk Based Audit,” ungkapnya. Sementara itu, Inspektur III Kementerian Dalam Negeri Elfin Elyas menyatakan, pembuatan aplikasi Siswaskeudes merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP. Pihaknya optimis kerja pengawasan akan lebih efektif lewat kolaborasi yang intens antar-instansi pemerintah baik di pusat maupun pemda. “Segala hasil yang telah dicapai ini merupakan buah dari kolaborasi yang baik antara Kemendagri dan BPKP, ” tutupnya.

 

Sumber : beritamanado.com

Perayaan Pengucapan Syukur 2021 di Sulut Digelar Serentak dengan HUT Provinsi

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, SULUT – Guna meminimalisir penyebaran covid-19 di wilayah Sulawesi Utara, pemerintah provinsi akan membatasi kegiatan-kegiatan keramaian yang berpotensi akan terjadinya penyebaran virus mematikan itu.

Hal itu ter cermin dalam pernyataan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengucapan Syukur Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Luwansa Hotel Manado, Senin (28/6/2021).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulut diikuti oleh Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Sulut, dan Ketua FKUB Kabupaten/Kota se-Sulut.

Menurut Olly, pada pengucapan syukur tahun ini, akan diselenggarakan bersamaan dengan hari ulang tahun (HUT) Provinsi Sulut pada bulan September.“HUT Provinsi hari Kamis tanggal 23 September, jadi pengucapan syukur akan diadakan serentak pada hari Minggu tanggal 26 September.  Sambil melihat perkembangan keadaan kita akan menerapkan protokol kesehatan ketat dan penjagaan di pintu masuk tiap daerah untuk mencegah tamu yang akan berkunjung,” ujar Olly.

Turut hadir dalam rapat ini, Sekprov Edwin Silangen, Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopa, Ketua BAMAG Sulut Pdt Johan Manampiri, Ketua BPMS GMIM Pdt Hein Arina, serta pejabat terkait lainnya di lingkup Pemprov Sulut.

 

Tim Redaksi Totabuan News

 

Ini 4 Situs Warisan Dunia yang Terancam Dihapus UNESCO PBB

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, WISATA – Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO) melaporkan beberapa tempat wisata akan kehilangan status warisan dunia PBB yang berharga karena kerusakan lingkungan imbas perubahan iklim, pembangunan berlebihan, atau pariwisata berlebihan. Mengutip SCMP, Sabtu (26/6), UNESCO dalam laporan yang dirilis menjelang pertemuan penting bulan depan merekomendasikan perubahan besar dalam daftar warisan. Berikut adalah beberapa situs yang berisiko kehilangan status situs warisan mereka yang berharga. Hal ini sebuah langkah yang dapat secara serius mengurangi daya tarik wisata.

  1. Great Barrier Reef

Tempat ini membentang 2.300 kilometer (1.400 mil) di sepanjang pantai timur laut Australia. Sistem terumbu karang terbesar di dunia yang menjadi daya tarik besar bagi wisatawan hancur karena pemanasan global. Dalam lima tahun terakhir, kenaikan suhu laut telah menyebabkan tiga episode pemutihan karang massal. Canberra dua kali nyaris menghindari UNESCO dalam memasukkan terumbu karang ke dalam daftar situs yang terancam punah pada 2015 dan 2017. Empat tahun kemudian, UNESCO mengakui upaya pemerintah untuk menopang situs tersebut. UNESCO merekomendasikan untuk menambahkan terumbu karang ke daftar situs dalam bahaya. Hal ini langkah pertama menuju pencabutan status warisan dunia.

  1. Venesia

Bekas negara kota Venesia tercatat dalam daftar warisan pada 1987 silam sebagai karya arsitektur luar biasa. Bangunan terkecil di kota tersebut bahkan berisi karya beberapa seniman terhebat di dunia. Namun, UNESCO telah memberikan peringatan kepada penduduk tentang kerusakan yang disebabkan oleh pariwisata yang berlebihan. Sementara, jumlah turis turun drastis di tengah pandmei covid-19. UNESCO mengatakan krisis kesehatan juga menyoroti perlunya manajemen pariwisata yang berkelanjutan dan pengembangan basis ekonomi yang beragam. Venesia baru-baru ini melarang kapal pesiar raksasa berlabuh di dalam pusat kota atas permintaan UNESCO. Namun, UNESCO berpendapat hal itu memiliki efek praktis karena tak ada alternatif untuk menambatkan kapal-kapal besar ini. Oleh karena itu, UNESCO mengusulkan untuk menambahkan Venesia ke daftar warisan yang terancam punah.

  1. Budapest

Mengutip AFP, Budapest berisiko dihapus dari daftar warisan dunia karena renovasi besar-besaran di kawasan Kastil Budha. Renovasi dilakukan dengan tujuan mengembalikan kejayaan sebelum perang dunia kedua. UNESCO berpendapat rekonstruksi tersebut melanggar norma-norma konservasi internasional yang menyerukan agar pekerjaan dihentikan. UNESCO mengatakan karya-karya tersebut didorong pertimbangan ideologis yang bertujuan untuk mempromosikan identitas nasional pra Komunis Hongaria dan melampaui intervensi minimal yang direkomendasikan untuk monumen bersejarah. Akibatnya, UNESCO menyerukan Budapest ditempatkan dalam daftar warisan yang terancam punah.

  1. Liverpool

Liverpool memainkan peran utama dalam kemunculan Inggris sebagai kekuatan perdagangan terkemuka di abad ke 18 dan ke 19. Pelabuhan Liverpool berfungsi sebagai pusat pergerakan massa orang dan barang antara Eropa dan Amerika Serikat (AS). Namun, pembangunan kembali tepi laut bersejarah dan area dermaga utara telah membuat Liverpool menjadi perhatian UNESCO. UNESCO mengatakan rencana pembangunan stadion sepak bola baru di Bramley-Moore Dock akan menyebabkan kemerosotan lebih lanjut dari nilai universal yang luar biasa di tepi laut. UNESCO telah memperingatkan hal tersebut. Namun, peringatan itu diabaikan oleh Liverpool. Untuk itu, UNESCO merekomendasikan untuk menghapus Liverpool dari daftar warisan dunia.

 

Sumber : cnnindonesia.com

1...2,1562,1572,158...4,971Halaman 2,157 dari 4,971

BERITA TERBARU

Alamat KAntor: Jln. TG Manoppo RT/RW 003/006.
Kelurahan Motoboi Besar. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara.
Telepon: 0434-2601859
PT. TOTABUAN PERS INDONESIA

TOTABUAN.NEWS Terverifikasi Administratif & Faktual oleh Dewan Pers
Hubungi kami: totabuanews@gmail.com
© 2012-2021. TOTABUAN.NEWS