Beranda blog Halaman 2168

Pileg 2024, Pertarungan ‘Sengit’ Kader BMR Menuju Senayan

0
TB, ADM, H2M

TNews, SULUT – Perebutan kursi DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara (Sulut), khususnya wilayah Bolmong Raya pada Pemilihan Legislativ (Pileg) 2024 diprediksi bakal sengit. Pasalnya, sejumlah figure populis dari daerah Bolmong Raya mulai digadang-gadang akan bertarung.

Selain incumbent Hi Herson Mayulu (H2M) dari PDI-P yang bakal maju lagi, beberapa nama mulai mencuat. Seperti Ir Hj Tatong Bara (TB) yang diprediksi oleh pengamat politik Ahmad Rizky Iyan. TB berpeluang besar bisa merebut satu kursi di senayan.

Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab, nama Walikota Kotamobagu 2 periode tersebut, saat ini sangat populer seantero Sulawesi Utara. Sukses menjadikan Kotamobagu sebagai salah satu daerah paling maju di Sulut, selama memimpin Kotamobagu, TB banyak mengukir prestasi. Berbagai penghargaan diraih Srikandi berparas cantik itu. Itulah yang membuat banyak pihak berspekulasi jika TB bertarung di Pileg 2014, bisa meraih kursi di DPR RI.

“Menjadi Wali Kota selama 2 periode merupakan salah satu modal besar. Namun demikian, untuk bisa meraup suara dalam pemilu nanti, tetap harus menggunakan pendeatan survey,” ungkap Pengamat Politik Ahmad Rizky Iyan.

Pengamat dari lembaga survey politik Indonesia tersebut juga menambahkan, walaupun telah memiliki modal figuritas yang cukup populis dan dikenal hampir di seantero Sulawesi Utara hingga ke tingkat nasional, dengan berbagai prestasi yang telah membawa harum nama Kotamobagu, dalam kurun waktu 8 tahun terakhir memimpin daerah tersebut, namun untuk bisa ‘mensegel’ 1 kursi ke DPR RI, Tatong Bara harus benar-benar ditopang oleh sebuah perencanaan yang matang, terarah juga strategis.  “Selain itu, formulasi dari partai untuk bisa merumuskan strategis pemenangan yang terintegrasi dengan citra kandidat juga dibutuhkan,” tambahnya.

Tak hanya H2M dan TB, beberapa nama juga masuk dalam bursa Bacaleg DPR RI dari Bolmong Raya, seperti Sehan Landjar, Djelantik Mokodompit, Jainuddin Damopolii, Deddy Dolot, Jurhum Lantong, Depri Pontoh, Benny Rhamdani dan si anak hilang Aditya Didi Moha.

 

Konni Balamba

 

Aliansi Mahasiswa Ancam Bakal Gelar Aksi Tolak RKUHP

0

TNews, NASIONAL – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengancam akan menggelar aksi jika draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) masih memuat pasal-pasal kontroversial yang dinilai merugikan masyarakat. “Kalau isi RUU itu masih sama dengan yang penuh kontroversi kemarin. Banyak pasal karet dan segala macamnya. Kalau memang merugikan masyarakat, tentu akan ada [aksi] penolakan,” kata Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar ketika dihubungi, Kamis (10/6). Akbar mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan draf RKUHP yang disebut akan masuk RUU Prioritas tahun 2021.

Untuk itu, ia belum bisa bersikap tegas terhadap wacana pemerintah yang berkeras membahas RKUHP meskipun menuai gelombang penolakan di tahun 2019. Namun Akbar menegaskan pihaknya akan bersikap sama dengan tahun 2019 lalu jika pasal yang ada di dalam RKUHP masih bermasalah. Jika situasinya seperti itu, maka ia yakin akan ada gelombang penolakan dari mahasiswa. “Akan kita diskusikan konten [aksi] yang baik seperti apa menanggapi isu KUHP ini. Karena di banyak daerah kita tahu kondisinya lagi pandemi dan segala macamnya. Coba nanti kita diskusikan konten apa yang pas untuk menyuarakan hal ini,” lanjut Akbar. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan RKUHP akan segera masuk sebagai RUU Prioritas 2021.

RUU ini sebelumnya batal disahkan oleh DPR periode 2014-2019 karena menuai banyak polemik. “Jadi tadi ada kesepakatan bahwa ini akan segera dimasukkan sebagai RUU prioritas 2021, kemudian karena carry over, maka bahasa pasal-pasal mana saja yang belum tuntas,” katanya, Rabu (9/6). Namun belakangan, RKUHP kembali mendapat kritik karena masih menyimpan pasal-pasal yang dinilai kontroversial, seperti pasal penghinaan terhadap presiden. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan jika pembahasan RKUHP disepakati antara pemerintah dan Komisi III, ia menilai pembahasan ulang aturan tersebut hanya perlu dilakukan terhadap pasal-pasal yang tengah menjadi sorotan.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Pemkab Boltim Gelar Sosialisai, Tentang Kemitraan Berusaha Serta Kebijakan Penanaman Modal

0

TNews, Boltim – Pahamkan prosedur, legalitas hukum yang berlaku kepada pelaku usaha, serta pelayanan kepada investor, berupa pelayanan perizinan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) gelar sosialisasi. Sosialisasi tentang kemitraan berusaha, kebijakan penanaman modal, LKPM, pengawasan, investasi daerah dan undang undang, Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, tersebut, dibuka Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, bertempat di Restoran Goba Molunow, Desa Mooat, Rabu (9/06).

Dalam sambutannya, Bupati Sam Sachrul Mamonto mengatakan, sosialisasi ini sangat penting, dilakukan dalam rangka mewujudkan iklim berusaha yang kondusif. “Karena investasi dan perizinan, tentunya salah satu sentra pembangunan di daerah. Dan apabila kita berfikir secara luas makna dan peranan investasi dan perizinan itu, dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terang Bupati. Ia juga mengatakan, semua aparatur pemerintah di daerah, pasti menginginkan pembangunan tumbuh dengan pesat, sihinga sejajar dengan daerah lainya.

“Salah satu upaya pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini, adalah membangun sistem investasi dan pelayanan perizinan secara terpadu, yang cepat, tepat, mudah dan transparansi, dengan didukung oleh aplikasi yang semakin canggih, yaitu Online Single Submision (OSS), yang untuk kabupaten Boltim, mulai dilaksanakan bulan Juli tahun ini,” ujar Bupati. Ia menegaskan, dalam rangka mewujudkan hal itu, ada empat poin, pertama sebagai aparatur dan perangkat daerah yang bertugas mengelolah investasi dan pelayanan perizinan hendaknya profesional disegala hal.

“Jangan terlibat pada hal hal yang dilarang oleh aturan dan undang undang,” tegasnya. Kedua menyebarluaskan informasi tentang investasi dan pelayanan perizinan melalui online OSS, ketika DPMPTSP sudah menggunakan ini. “Ketiga mempererat hubungan silaturahmi bagi kita semua sebagai pemangku kepentingan, sehingga bisa bersinergi dalam peningkatan perekonomian masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya. Dan keempat kata Sachrul, adanya masukan dari para peserta sosialisasi kepada pemerintah daerah, melalui Dinas Penanaman modal dan PTSP, untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan dalam kaitannya dengan investasi dan perizinan, tutupnya.

 

Iki

Polisi Kejar-kejaran dengan Mobil Penyelundup Benur di Tol

0

TNews, HUKRIM – Polisi menangkap penyelundup benih lobster atau benur di ruas tol Jakarta-Merak. Sebelum menangkap pelaku, polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan mobil penyelundup, Kamis (10/6) dini hari. Kepala Induk PJR Tol Merak AKP Denny Catur Wardhana menceritakan, kejar-kejaran terjadi selama 10 menit. Polisi memburu penyelundup yang mengendarai mobil Xenia bernomor polisi A 1214 PM. “Awalnya petugas kami menghampiri pengendara yang berhenti di bahu jalan, namun dia malah kabur. Personel kami kemudian mengejarnya,” kata Denny melalui pesan singkatnya.

Mobil berwarna hitam itu awalnya berhenti di KM31. Kemudian para pelaku kabur, dan baru bisa dihentikan di KM34. Polisi lalu memeriksa kendaraan dan menemukan puluhan ribu benur. Pelaku diketahui berinisial AS dan HN, warga Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten. Kata Denny, seluruh barang bukti benur, mobil dan dua pelaku penyelundup bibit lobster itu diamankan ke kantor PJR Induk Serang. “Pengejaran dilakukan sekitar 10 menit. Sopir dan penumpang sudah di kantor. Pengakuan sopirnya ada 30 ribu bibit,” katanya. Deni menerangkan upaya penyelundupan bibit lobster itu rencananya akan dilimpahkan ke Polres Tangerang Kabupaten, untuk ditindak lanjuti kasus kriminalitasnya. “Kita akan koordinasi dengan Polres kewilayahan (Tangerang Kabupaten),” ujarnya.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Soal Dugaan Pelecehan Gofar, LPSK Siap Beri Perlindungan Kepada Korban

0

TNews, HUKRIM – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan hukum ataupun fisik kepada korban dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pembawa acara, Gofar Hilman. Korban, diketahui mengungkapkan peristiwa yang dialaminya melalui akun twitter @quweenjojo pada Selasa (8/6) malam. Dia mengaku dilecehkan oleh Gofar dalam suatu acara pada beberapa tahun lalu. “LPSK bisa memberikan perlindungan fisik, perlindungan hukum kepada korbannya,” kata Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi kepada wartawan, Kamis (10/6).

Dia mengatakan, perlindungan hukum dapat diberikan apabila korban yang mengungkap perkara itu justru malah diperkarakan atau dilaporkan ke pihak kepolisian oleh terduga pelaku. Gofar sendiri melalui akun twitter pribadinya sempat menyatakan akan melimpahkan perkara ini ke ranah hukum. Dia merasa difitnah melalui pengakuan korban di twitter tersebut. “Perlindungan hukum dapat diberikan bila korban dilaporkan balik oleh pelaku. Tapi sebaiknya, korban laporkan peristiwa yang terjadi ke polisi lebih dahulu,” ucapnya menambahkan.

LPSK, kata dia, menjamin akan membantu proses hukum yang bergulir nantinya. Menurut dia, langkah pertama yang dapat dilakukan korban ialah membuat laporan polisi. Sehingga, nantinya dugaan pelanggaran pidana tersebut dapat ditelusuri dan pelaku dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. “Pada kekerasan seksual ada dua tindak pidana yaitu persetubuhan dan percabulan,” kata Edwin. “Kami menyarankan para korban dari kasus kekerasan seksual untuk tidak segan-segan melaporkan peristiwa yang dialami kepada pihak kepolisian,” tambah dia lagi.

Dalam hal ini, polisi memiliki unit tugas perlindungan perempuan dan anak (Unit PPA) yang secara khusus dibentuk untuk menangani perkara-perkara serupa. Kata dia, apabila korban disetubuhi oleh pelaku maka tentunya kejahatan itu dapat menyisakan jejak dan dapat dilacak lewat visum et repertum. Hanya saja, metode serupa tak dapat dilakukan jika korban dicabuli pelaku. “Pada kasus pencabulan, artinya tidak ada jejaknya. Itu adanya saksi, atau alat bukti lain termasuk misalnya rekaman cctv bisa menjadi alat bantu untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Edwin memberikan saran.

Edwin pun mengatakan, bahwa pihak LPSK dapat memberikan rehabilitasi medis dan psikologis apabila kondisi korban yang telah diteliti oleh ahli memang memerlukan tindakan-tindakan tersebut. Sejak kasus ini mencuat, Gofar sendiri telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan lewat sikapnya dalam acara tersebut. Hanya saja, dia menepis tudingan bahwa dirinya melakukan pelecehan seksual. Menurut korban, pelecehan dimulai ketika Gofar mulai memeluk dirinya dari belakang dengan erat. Setelahnya, Gofar disebut memasukkan tangan dari atas dan bawah baju wanita tersebut. “Di situ tangan Gofar mulai ‘mengacak-acak’ bagian-bagian tubuh sensitif gue,” salah satu kicauan @quweenjojo.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Didampingi Anies, Jokowi Tinjau Vaksinasi di Terminal Kampung Rambutan

0

TNews, NASIONAL – Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi Covid-19 bagi para pelaku transportasi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jokowi mengatakan, penyuntikan vaksin tak hanya dilakukan kepada para supir bus antarkota antarprovinsi. Pemerintah juga memvaksinasi para pekerja di terminal tersebut. “Para pelaku yang divaksin, baik sopir, kernet, usaha kecil usaha mikro yang berada di terminal dan sekitarnya. Semuanya pada pagi hari ini dilakukan vaksinasi, kurang lebih seribu orang,” kata Jokowi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (10/6).

Mantan Wali Kota Solo itu berkata, Terminal Kampung Rambutan jadi prioritas vaksinasi di Jakarta karena para pelaku transportasi di terminal ini rentan terpapar Covid-19. Jokowi menyebut para supir dan kernet sering berpergian ke luar kota. Selain itu, mereka selalu bertemu dengan banyak orang saat bertugas. “Kita harapkan dari kurang lebih seribu hari ini yang divaksinasi, ini akan memberikan perlindungan terhadap penyebaran Covid-19,” ujar Jokowi. Pemerintah telah menjalankan vaksinasi Covid-19 secara massal sejak 13 Januari 2021.

Tenaga kesehatan jadi kelompok pertama yang menerima vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Kemudian, vaksinasi dilakukan terhadap lansia dan perkerja sektor layanan publik. Saat ini, DKI Jakarta telah memulai vaksinasi Covid-19 bagi kelompok usia 18 tahun ke atas. Pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 181,5 juta orang bisa rampung akhir tahun ini. Presiden Jokowi menginginkan vaksinasi dipercepat dengan penyuntikan 1 juta orang per hari mulai bulan Juli.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Tito Karnavian Usul Anggaran Rp1,9 Triliun untuk Pemilu 2024

0

TNews, POLITIK – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia berharap, usulan tersebut dapat disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan diakomodasi dalam pagu anggaran Kemendagri 2022. “Untuk menyiapkan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon dukungan dari DPR agar kebutuhan anggaran lebih kurang Rp1,9 triliun dapat disetujui dan diakomodasi dalam pagu anggaran Kemendagri 2022,” kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (9/6).

Ia menerangkan, total kebutuhan anggaran itu merupakan hasil koordinasi kementeriannya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga terkait lainnya yang terlaksana pada 23 Maret 2021. Menurutnya, anggaran itu nantinya akan dibagi untuk beberapa kelompok, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp1,6 triliun, Direktorat Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan sebesar Rp5,3 miliar, dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp282 miliar. Berangkat dari itu, Tito berharap, Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, demokratis, dan diikuti jumlah pemilih yang meningkat.

“Kita harapkan pemilu serentak yang mungkin pertama kali di tahun yang sama, antara pilpres-pileg nasional, daerah, serta para kepala daerah ini dapat betul-betul berlangsung aman dan dalam suasana yang demokratis dan tentu kita harapkan partisipasi pemilih juga tinggi,” ujar Tito. Untuk diketahui, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan rapat Tim Kerja Bersama persiapan Pemilu-Pilkada 2024 telah sepakat jadwal pelaksanaan Pemilu hingga Pilkada 2024. Tim Kerja Bersama tersebut terdiri dari Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tim tersebut membahas desain Pemilu 2024 yang diajukan KPU RI.

Menurutnya, waktu pencoblosan Pemilu 2024 berupa Pileg dan Pilpres berlangsung 28 Februari 2024. Sementara waktu pencoblosan Pilkada 2024 berlangsung pada 27 November 2024. “Pada rapat sesi pertama Kamis malam telah disepakati beberapa hal, pertama; hari H pencoblosan Pemilu Serentak 2024 adalah 28 Februari 2024. Kedua, hari-H pencoblosan Pilkada Serentak 2024 adalah 27 November 2024,” kata Luqman dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (4/6). Namun, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, memastikan jadwal pencoblosan Pemilu 2024 berupa Pileg dan Pilpres akan digeser jika bertepatan dengan Hari Raya Galungan. “Jadi kalau ternyata bertepatan Hari Raya Galungan, pasti kita geser,” ujar Guspardi kepada wartawan, Selasa (8/6).

 

Sumber : cnnindonesia.com

PDIP Sebut Puan Keliling Daerah, Kunker Sembari Kenalkan Diri

0

TNews, PILITIK – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto membenarkan bahwa Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani mulai berkeliling ke sejumlah daerah. Menurutnya, Puan akan memberikan pengarahan kepada kader PDIP. Sebanyak dua daerah telah dikunjungi putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, yakni Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Menurut Utut, langkah Puan itu merupakan rangkaian kunjungan kerja. Namun, ia tak membantah bila ada kalangan yang menganggap langkah Puan itu sebagai upaya memperkenalkan diri jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Yang saya tahu kunjungan kerja, tapi kalau sembari kunjungan kerja dianggap orang mengenalkan diri boleh saja,” kata Utut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (9/6). Ia menyampaikan, agenda Puan dalam kunjungan ke sejumlah daerah itu jelas. Utut pun tidak mempersoalkan sikap sejumlah daerah yang menyambut Puan seperti calon presiden dalam kegiatan-kegiatan tersebut. “Tetapi yang saya tahu itu kunjungan kerja dengan agenda yang jelas, kalau di sana kemudian disambut bak calon presiden itu kan daerahnya,” kata Utut.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PDIP DPR RI itu meminta Puan fokus bekerja sebagai Ketua DPR dibandingkan menyiapkan diri sebagai capres 2024. Utut bilang, keputusan terkait sosok yang akan diusung menjadi capres 2024 mendatang menunggu keputusan Megawati. “Termasuk kepada Mbak [Puan] saya sarankan berkonsentrasi sebagai ketua DPR, DPR itu kan anggaran legislasi,” katanya. Puan diketahui memberikan pengarahan kepada kader PDIP di Jawa Tengah pada 22 Mei 2021 dan Sulawesi Utara pada 7 Juni 2021.

Pada dua kesempatan itu, Puan berbicara seputar politik, mulai dari pentingnya calon pemimpin turun menemui masyarakat hingga menceritakan kemudahan karier politiknya lantaran menyandang status anak Megawati. Berdasarkan survei Arus Survei Indonesia (ASI) diketahui bahwa elektabilitas Puan masih berada di peringkat 10 sosok potensial capres 2024. Puan hanya mendapatkan elektabilitas 2,3 persen saat ini dan tertinggal jauh dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang duduk di peringkat pertama dengan elektabilitas 12,5 persen.

 

Sumber : cnnindonesia.com

PPP: Cukup Pasal Bermasalah, Tak Perlu Bahas RKUHP dari Awal

0

TNews, POLITIK – Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak perlu lagi dibahas dari awal lantaran telah disepakati pada rapat pengambilan tingkat pertama pada 2019 lalu. “Harus disepakati antara pemerintah dan poksi-poksi di Komisi III. Hemat saya tidak perlu (dibahas dari awal),” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6). Arsul menyebut pembahasan dari awal bisa dilakukan untuk sejumlah pasal yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Mengingat, Presiden Joko Widodo sempat menegaskan bahwa ada 14 pasal di RKUHP yang perlu dibahas lebih lanjut.

“Kecuali 14-16 pasal yang ramai dapat sorotan di masyarakat, itu saja. Ngapain bahas satu persatu, nanti sampai DPR ini selesai, enggak selesai (RKUHP). Yang udah disepakati, disepakati aja. Fraksinya aja masih tetap,” ujarnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. “Jadi tadi ada kesepakatan bahwa ini akan segera dimasukkan sebagai RUU Prioritas 2021, kemudian karena carry over, maka bahas pasal-pasal mana saja yang belum tuntas,” kata Edward di Kompleks Parlemen usai rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu (9/6).

RKUHP kembali memicu polemik. Pada 2019, DPR periode 2014-2019 batal mengesahkan RKUHP karena mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Sempat mereda, polemik mengenai RKUHP kembali muncul ke permukaan. Sejumlah pihak masih menyoroti sejumlah pasal-pasal yang dianggap kontroversial, termasuk mengenai pasal penghinaan terhadap presiden.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Ini Kata Yanni Melwani Soal Gantikan Nagita Slavina Jadi Ikon PON XX Papua

0

TNews, ARTIS – Nama Nagita Slavina menjadi sorotan setelah dirinya didapuk sebagai ikon PON XX Papua. Bukan tanpa alasan, istri Raffi Ahmad itu dianggap tak pantas mendapatkan peran tersebut. Beberapa nama artis Papua lantas digadang-gadang akan menjadi pengganti Nagita Slavina. Salah satunya adalah Yanni Melwani, pemain FTV yang populer dalam film Aisyah. Bintang iklan beberapa produk nasional itu disebut-sebut mampu menggantikan posisi Nagita sebagai sosok yang merepresentasikan Papua. Lantas, apa tanggapan Yani Melwani atas hal tersebut?

Dalam pernyataannya pada wartawan, Yanni Melwani menyebut penentuan ikon PON XX Papua bukanlah kewenangannya. Bagi Yanni, perkara ikon pun sebenarnya bukan menjadi hal yang dianggap penting. “Yang terpenting bagi saya adalah pelaksanaan PON berjalan dengan baik, dan kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk menjadikan ajang PON sebagai ajang nasional yang dapat membawa nama baik Papua dan Indonesia,” kata Yanni Melwani. Yanni Melwani pun berharap pelaksanaan PON dapat berjalan dengan lancar. Suksesnya ajang tersebut pun juga menjadi bagian dari harapan Yanni Melwani.

“Semoga semua berjalan sesuai rencana ya, dan kita bisa bersatu agar pelaksanaan PON dapat sukses,” katanya. Diketahui sebelumnya, Arie Kriting mengkritik keputusan pihak penyelenggara PON XX Papua atas penunjukan Nagita Slavina sebagai ikon. Ia menilai masih banyak wanita Papua yang lebih pantas melakoni peran tersebut. “Penunjukan Nagita Slavina sebagai Duta PON XX Papua ini memang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya Cultural Appropriation. Seharusnya sosok perempuan Papua, direpresentasikan langsung oleh perempuan Papua,” tulis Arie Kriting di Instagram pribadinya, belum lama ini.

Tulisan itu pun mendapatkan dukungan dari segelintir rekan artis, tak terkecuali Dian Sastrowardoyo. Menurut Dian, sudah sepatutnya masyarakat Papua diwakilkan oleh rakyatnya sendiri. “Nagita itu teman saya, tapi Indonesia itu warna-warni. Sudah waktunya saudara-saudara Papua terwakili,” tulis Dian Sastrowardoyo di kolom komentar unggahan Instagram Arie Kriting. Meskipun begitu, tak sedikit pula yang membela Nagita Slavina. Menurut beberapa netizen, pemilihan Nagita Slavina sebagai ikon yang menyebarkan informasi soal PON XX Papua sudah tepat.

 

Sumber : detik.com

BERITA TERBARU