Senin, 21 Juli 2025
Beranda blog Halaman 2171

Dinas Perikanan Bakal Salurkan Bantuan 1,1 Miliar Untuk Nelayan Boltim

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
TNews, Boltim – Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), tahun ini bakal menyalurkan bantuan ke kelompok nelayan, untuk pendukung peningkatan produksi tangkap serta budidaya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perikanan Boltim, Nasarudin Paputungan S.Pt kepada mengatakan, bahwa sasaran kita berdasarkan Rencana strategis (Restra) guna meningkatkan produksi tangkap dan budidaya.
“Nah, dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin kita capai, dalam kurilun waktu tertentu sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Dengan memperhitungkan perkembangan serta strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi mendatang. Jadi didalam Renstra, digambarkan tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Oleh karenanya, kita tingkatkan produksi tangkap dan budidaya berdasarkan Renstra. Iyaa sasaranya ke kelompok-kelompok nelayan di Kabupaten Boltim” terang, Jumat (4/06).
Lanjutnya juga, untuk mendukung itu salah-satunya menyediakan saran prasarana pendukung yang nantinya akan diberikan ke kelompok nelayan berupa kapal nelayan tangkap 5 GT sebanyak 10 unit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1,1 milair.
“Kita salur dalam waktu dekat, sesuai aturan dan sesuai sasaran peruntukan. Jika kita lihat nelayan terbanyak di Kecamatan Nuangan, dan Kotabunan serta Tutuyan. Saat ini kita masih melakukan validasi data kelompok nelayan calon penerima,” tutupnya. (Iki)

Jere Buka Usaha Kuliner dengan Modal Tabungannya Selama 2 Tahun

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, Kotamobagu – Hanya bermodalkan uang yang dikumpulkan lewat gaji selama 2 bulan, Muhammad Jafar (20) warga Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat, bisa membuka tempat usaha.

Jere sapaan akrabnya, awalnya hanya sebagai pekerja di salah satu tempat usaha yang ada di Kotamobagu. Saat ini ia sudah memiliki usaha kuliner yang diberi nama Fahri (Jahara).

“Modal yang saya buatkan tempat usaha ini dari hasil menabung selama 2 bulan. Awalnya saya hanya bekerja di tempat orang. Lima bulan saya bekerja di tempat itu dengan gaji 4 juta per bulan. Alhamdulillah saat ini saya sudah memiliki usaha sendiri,” ungkapnya.

Jere membuat usaha kuliner dengan menyediakan beragam menu. Seperti, Bakso Bakar, Bakso Goreng dan Kentang Ulir. Harganya 10 ribu per tusuk.

Dari hasil usahanya itu, ia mengaku mampu meraup untung hingga Rp 500 ribu per hari.

“Kalau dihitung kotor, sebenarnya saya bisa dapat satu juta lebih per harinya,” ujarnya.

“Bagi yang berminat silahkan datang saja di lapangan Molinow, tepatnya di depan kedai kopi kobong,” pangkasnya.

Taufik Paputungan

Sebanyak 43 Apotik Tercatat di Dinkes Kotamobagu

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, Kotamobagu – Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Kotamobagu, melakukan pendataan terhadap Apotik-apotik yang ada di Kotamobagu dan sampai saat ini sudah ada 43 Apotik yang terdaftar dan sudah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA).

Kepala Dinkes melalui Kepala Bidang Pelayanan Promosi SDK, Tofan Simbala,mengatakan salah satu syarat mendirikan Apotik harus punya Apoteker, dan memiliki SIPA sebelum beroperasi.

“Proses perizinan Apotik itu dimulai dari Apoteker, Asisten Apoteker yang sudah STR, tempat dan fasilitas, tak hanya itu setiap Apotik wajib memiliki SIPA,”ujarnya

Lanjutnya untuk pengawasan Apotik tidak ada jadwal khusus yang ditentukan, karena secara perizinan dalam 5 tahun mereka sekali memperpanjang izin.

“Terkait pemeriksaan obat disetiap Apotik, Dinkes melakukan pemeriksaan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),Biasanya kami turun bersama BPOM atau BPOM yang melakukan pemeriksaan kemudian memberitahuan hasil pemeriksaan atau temuan mereka kepada Dinkes,”jelasnya

“Jika ada temuan terkait obat-obatan misalkan kadaluwarsa maka Dinkes akan melakukan pembinaan terhadap Apoteker,” tutupnya.

Taufik Paputungan

Polri Dalami Pengaduan ICW Terkait Dugaan Gratifikasi Ketua KPK Firli

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, HUKRIM – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mendalami aduan yang dibuat oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam proses penyewaan helikopter mewah untuk kepentingan pribadi. “Sedang didalami dumas (pengaduan masyarakat) berkaitan yang dilaporkan,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jumat (4/6). Namun demikian, Argo belum dapat menuturkan lebih lanjut mengenai proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh Bareskrim tersebut. Pasalnya, saat ini penyidik masih melakukan penelitian terhadap informasi yang diadukan oleh ICW.

Sebagai informasi, Firli sendiri sudah dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis II yang berlaku selama enam bulan pada September 2020 lalu. Dia dinyatakan melanggar kode etik atas penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi oleh Dewan Pengawas KPK. Tak sampai di situ, ICW kemudian menduga bahwa Firli mendapat diskon besar-besaran dari vendor yang menyewakan helikopter. Mereka menduga, ada kepentingan dibalik diskon tersebut. “Kami mendapatkan informasi bahwa harga sewa yang terkait dengan penyewaan helikopter itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Firli ketika sidang etik dengan Dewas,” kata peneliti ICW Wana Alamsyah kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/6).

Pihaknya menduga bahwa harga helikopter yang digunakan oleh Firli telah mendapat diskon dari vendor. Dalam hal ini, helikopter itu disewakan seharga Rp7 juta untuk satu jam pemakaian. Firli mengaku menggunakan helikopter tersebut dalam waktu empat jam. Artinya, ada sekitar Rp30,8 juta yang dibayarkan oleh Firli kepada penyedia layanan helikopter tersebut. Namun demikian, Wana mengatakan bahwa pihaknya menduga harga tersebut tak sesuai dengan yang seharusnya. Di mana, pihaknya mencoba mencari data sekunder melalui penyedia jasa penerbangan lain untuk helikopter jenis yang sama.

“Bahwa harga sewa per jamnya, yaitu US$2.750 atau sekitar Rp39,1 juta. Jika kami total, itu ada sebesar Rp172,3 juta yang harusnya dibayar Firli,” ucapnya. Menurut Wana, salah satu Komisaris dari PT APU yang memberikan penyewaan sempat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi Meikarta yang ditangani oleh KPK pada 2018 saat dirinya menjabat sebagai Deputi Penindakan. “Dugaan penerimaan gratifikasi ini telah masuk dalam unsur-unsur Pasal 12 B Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001,” kata Wana.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Ini Tawaran PKB yang Dapat Respon Positif Dari Demokrat

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, POLITIK – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid membuka opsi menduetkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai Demokrat pun merespons positif opsi tersebut. Jazilul berkata, sejumlah pihak telah memberikan masukan agar PKB mengusung duet Cak Imin-AHY di Pilpres 2024. Menurutnya, duet Cak Imin-AHY merupakan usulan yang baik karena mempertemukan tokoh sipil dan militer. “Saya pikir ini opsi yang bagus juga, lebih fresh, duet sipil-militer, religius-nasionalis. Namun semua itu tergantung respons dari masyarakat,” kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).

Namun begitu, ia berkata, semua opsi terkait pasangan capres-cawapres yang akan diusung PKB di Pilpres 2024 masih terbuka, termasuk wacana menduetkan Cak Imin dengan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani. Menurut Jazilul, Cak Imin belum membuat keputusan apapun terkait Pilpres 2024 hingga saat ini. “Pilpres masih jauh, itu semua baru usulan dan wacana, segala kemungkinan masih bisa terjadi, namun usulan Cak Imin-Puan juga rasional. Toh, Cak Imin juga belum ambil keputusan, masih pikir-pikir, meskipun desakan dari bawah makin kuat. Kita ikuti saja dinamikanya,” ujarnya.

Merespons, Wasekjen Partai Demokrat Irwan menyatakan bahwa partainya senang dan menyambut baik opsi koalisi di Pilpres 2024 yang dibuka PKB. Menurutnya, PKB dan Demokrat memiliki rekam jejak berkoalisi di masa lalu. “Tentu kami sangat senang dan menyambut baik peluang koalisi dari sahabat kami PKB. Jejak langkah Demokrat dan PKB sangat penuh dengan sejarah keharmonian dan maslahat untuk rakyat,” ucap Irwan. Ia menambahkan, hubungan antara Demokrat dan PKB berjalan baik selama ini. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari koalisi yang dibangun antara Demokrat dan PKB di beberapa penyelenggaraan pilkada. “Demokrat-PKB banyak bersama-sama dalam berjuang memenangkan kader menjadi kepala daerah.

Jadi sejatinya kapan pun Demokrat dan PKB sangat terbuka peluang bersama berjuang untuk rakyat,” tuturnya. Penyelenggaraan Pilpres 2024 masih 3,5 tahun lagi. Namun, sejumlah parpol mulai berbicara terbuka terkait koalisi dan tokoh yang bakal diusung nantinya. Gerindra sebelumnya lewat Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bakal berkoalisi dengan PDIP yang kemudian direspons positif kemungkinan itu oleh parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut. Namun, PDIP menyatakan tidak akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat karena berbeda ideologi. Sedangkan, Partai Golkar membuka kemungkinan untuk menduetkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga AHY di Pilpres 2024 mendatang.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Soal Pencabutan Dukungan ke Bupati Alor, Risma: Itu Putusan PDIP

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, POLITIK – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku menghormati keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) mencabut rekomendasi dan dukungan yang pernah diberikan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo dan Imran Duru. Langkah pencabutan rekomendasi itu sebelumnya dilakukan DPP PDIP setelah mengetahui Amon memarahi dan mengusir dua staf Kementerian Sosial di rumah jabatannya. Risma menyatakan dirinya tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju pada langkah tersebut karena langkah pencabutan rekomendasi itu merupakan keputusan partainya.

“Jadi ini bukan perkara setuju tidak setuju tapi bahwa itulah keputusan partai. Keputusan partai itu yang harus saya hormati,” kata Risma kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (3/6). Risma enggan mengomentari langkah pencabutan rekomendasi itu lebih jauh. Ia mengaku tidak tahu tentang langkah itu karena menjabat sebagai Ketua DPP bidang Kebudayaan di PDIP. “Terus terang tadi malem aku dapat, aku yo enggak tahu ini dukung mendukung. Aku Ketua DPP bidang Kebudayaan,” ujar Risma. Sebelum, sebuah video viral dan beredar luas saat Amon memarahi dua staf Kementrian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik tersebut, Amon yang menggunakan baju batik memarahi dua staf Kementerian Sosial yang duduk berdampingan dan salah satunya menggunakan topi merah. “Benar itu saya yang memarahi,” kata Amon saat dikonfirmasi, Selasa (1/6) malam. Dalam video yang beredar, Amon mengungkapkan kemarahannya kepada staf Kementerian Sosial yang menemuinya di Rumah Jabatan Bupati Alor. Bukan hanya memarahi tapi Bupati Alor Amon Djobo juga mengusir staf Kemensos tersebut untuk segera meninggalkan Alor. Merespons, DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan yang pernah diberikan kepada Amon-Imran.

Pencabutan rekomendasi itu tertuang dalam sepucuk surat bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang diteken oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 2 Juni 2021 yang salinannya diterima, Rabu (2/6). “DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan Amon Djobo dan Imran Duru, mempertimbangkan bahwa Bupati bukan kader PDIP sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan,” demikian petikan salah satu poin dalam surat tersebut.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Gelar Ijtima Ulama, MUI Bakal Bahas Khilafah Hingga Pernikahan Online

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membahas pinjaman online (pinjol) hingga isu khilafah dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-7 bulan Juli 2021. Forum itu rencananya akan mengangkat tiga tema besar yakni terkait masalah strategis kebangsaan, fikih kontemporer, dan peraturan perundang-undangan. ”Kita diskusikan lebih lanjut mengenai tema masalah strategis kebangsaan, fikih kontemporer, dan peraturan perundang-undangan,” ujar Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Amin Suma dalam keterangan resminya yang dikutip Jumat (4/6). Amin lantas merinci tema pertama yang dibahas mengenai masalah strategis kebangsaan. Seperti paham komunisme, khilafah hingga panduan pilpres dan pilkada.

Sementara tema kedua terkait masalah fikih kontemporer. Hal itu meliputi zakat perusahaan dan saham, pernikahan dan perceraian online, pinjol, salam dan doa lintas agama. “Juga akan membahas transplantasi rahim, ucapan selamat hari raya agama lain, dan pelaksanaan fatwa tajhiz janaiz Covid-19,” kata dia. Sementara tema terakhir mengenai peraturan perundang-undangan. Komisi Fatwa akan membahas mengenai tata kelola sertifikasi halal, Rancangan Undang-undang (RUU) larangan minuman beralkohol, RUU PIP, KUA sebagai layanan agama-agama serta RUU HMPA. Lebih lanjut, Amin menyampaikan MUI melangsungkan kegiatan tersebut tiap tiga tahun sekali. Hal itu untuk menghasilkan fatwa-fatwa terbaru dengan menghadirkan berbagai kalangan ahli. “Ini menjadi ajang bertemunya lembaga Fatwa masing-masing ormas Islam, perguruan tinggi, dan pesantren di Indonesia,” kata dia.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Sudah Jumpa 3 Ketum Parpol, RK: Komunikasi Harus Dibangun

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, POLITIK – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa tiga ketua umum partai politik sudah berkomunikasi dengan dirinya. Dua orang lainnya sudah diagendakan pertemuannya. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu. Diketahui, orang yang akrab disapa Emil itu termasuk tokoh yang memiliki elektabilitas tergolong tinggi berdasarkan hasil survei beberapa waktu belakangan. “Contoh, saya sudah ketemu Cak Imin minggu lalu, PKS minggu lalu [dengan] Pak Syaikhu, Pak Surya Paloh sudah,” ucapnya di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (3/6).

Emil juga mengatakan sudah ada janji bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Jumat (4/6). Dia enggan membeberkan apa agenda pertemuan mendatang secara rinci. Emil hanya mengatakan bahwa komunikasi harus dijalin dengan siapa pun. “Besok Jumat Pak AHY nunggu di Bandung, malamnya ketemu Pak Airlangga. Komunikasi harus dibangun, masalah nanti menjadi chemistry ya itu bonus saja dari silaturahmi. Kalau pun nggak, kan membangun hubungan kemanusiaan,” ujar Emil. Emil sendiri mengaku belum memutuskan untuk maju sebagai capres atau tidak pada 2024.

Terlebih, bisa tidaknya menjadi capres tergantung partai politik yang memiliki kursi DPR. “Tugas saya sekarang hanya menaikkan kinerja dan menyelesaikan visi-misi. Karena maju itu bukan saya yang menentukan, [tapi keputusan] partai,” ujarnya. Diketahui, Ridwan Kamil jadi salah satu sosok yang selalu muncul dalam survei capres 2024, meskipun tak selalu di urutan papan atas. Tokoh lainnya yang digadang-gadang ialah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Pelaksanaan Ibadah Haji 2021 Batal, MUI: Sabar, Berangkat Cuma Soal Waktu

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mendukung pembatalan pelaksanaan ibadah haji pada 2021 demi menyelamatkan jiwa calon jemaah haji merupakan kewajiban di tengah pandemi virus corona. Menurutnya, jemaah haji tetap akan diberangkatkan pada waktunya. “Menyelamatkan jiwa (hifdzun nafs) merupakan sesuatu yang wajib digunakan. Kita apresiasi keputusan Kementerian Agama,” kata Amirsyah dalam keterangan resminya yang dikutip Jumat (4/6).

“Pembatalan ini dalam rangka mengutamakan keselamatan jiwa calon jemaah haji, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya, karena virus klaster ini terus berkembang dan semakin mengglobal,” lanjutnya. Ia menilai ada hikmah di balik keputusan pemerintah Indonesia itu. MUI akan selalu mendoakan semoga pandemi Covid-19 segera berlalu, dengan disertai sikap memperhatikan protokol kesehatan. Dia pun meminta agar para calon jemaah haji Indonesia yang gagal berangkat tahun ini untuk tetap bersabar dan tetap bertahan. Menurutnya, berangkat atau tidaknya jemaah haji hanya soal waktu menunggu keadaan Covid-19 di dunia semakin mereda.

“Kami mengajak para jamaah haji yang tidak berangkat tahun ini tetap bersabar. Kalau tahun berikutnya berhasil diberangkatkan, tentu saja akan diprioritaskan. Pemberangkatan haji ini hanya soal waktu saja,” ujar Amirsyah. Terpisah, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dapat memahami bagaimana rindunya para calon jemaah haji Indonesia untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Terlebih, mereka sudah gagal berangkat pada tahun lalu setelah menunggu antrean bertahun-tahun. Anwar melihat salah satu pertimbangan mendasar yang menjadi penghalang bagi jemaah haji untuk datang adalah menyangkut kepentingan dalam negeri Arab Saudi dan juga terkait dengan pandemi Covid-19.

Ia lantas menyinggung suatu hadis nabi yang menyerukan kepada umat Islam untuk tidak masuk atau datang ke daerah yang sedang terjangkit wabah. “Peringatan nabi ini tentu harus kita perhatikan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Anwar. Pemerintah kembali memutuskan untuk tidak mengirim jemaah pada ibadah haji 2021. Keputusan yang diambil itu merupakan yang kedua kalinya berturut-turut sejak 2020. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan sejumlah pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan tak memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. Pertimbangan itu, di antaranya, lantaran pandemi Covid-19 yang belum terkendali di berbagai belahan dunia, termasuk Saudi, sehingga dapat mengancam keselamatan jemaah dari Indonesia.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Eks Bupati Sangihe Ungkap Jenis Kejahatan Internasional di Sulut

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, SULUT – Posisi Sulut terlebih daerah kepulauan yang merupakan daerah terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan internasional. Tingginya angka kejahatan transnasional di Sulut didominasi ilegal fishing, terorisme, perdagangan bebas serta jual beli senjata ilegal. Sebagaimana diungkapkan Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho dalam dialog interaktif nasional Rumah Nusantara Sulut, Rabu (3/5/2021), tingkat kejahatan internasional terbesar di Sulut melalui daerah kepulauan adalah ilegal fishing.

“Masalah daerah perbatasan salah satunya ilegal fishing serta kriminal jual beli ikan di tengah laut. Jadi, nelayan lintas internasional itu melakukan tindakan kejahatan jual beli ikan di tengah laut,” ungkap Winsulangi Salindeho. Selain itu, lanjut mantan Bupati Sangihe ini mengungkapkan permasalahan kejahatan berikutnya adalah terorisme. “Kedua yakni permasalahan teroris. Sebelum pandemi, isu terorisme menjadi isu hangat. Ini bisa saja terjadi, karena para terorisme dilatih di negara luar kemudian masuk Indonesia melalui daerah kepulauan,” tegasnya.

Adapun permasalahan lainnya, lanjut tokoh masyarakat Nustar ini adalah narkoba dan peredaran atau jual beli senjata ilegal. “Untuk perdagangan manusia tidak terjadi di daerah perbatasan,” akunya. Hal tersebut, lanjut Salindeho dikarenakan daerah kepulauan adalah daerah perbatasan yang penuh keterbatasan. “Daerah kepulauan adalah daerah perbatasan yang penuh keterbatasan misalnya dari sisi pendidikan maupun infrastruktur sehingga menjadi wilayah yang dimanfaatkan para penjahat lintas negara,” tutupnya.

 

Sumber : beritamanado.com

1...2,1702,1712,172...4,943Halaman 2,171 dari 4,943

BERITA TERBARU

Alamat KAntor: Jln. TG Manoppo RT/RW 003/006.
Kelurahan Motoboi Besar. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara.
Telepon: 0434-2601859
PT. TOTABUAN PERS INDONESIA

TOTABUAN.NEWS Terverifikasi Administratif & Faktual oleh Dewan Pers
Hubungi kami: totabuanews@gmail.com
© 2012-2021. TOTABUAN.NEWS