Beranda blog Halaman 2172

Orang Kaya Baru di Tuban Ramai-ramai Beli Mobil

0

TNews, VIRAL – Sejumlah warga Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mendadak jadi orang kaya baru atau OKB setelah menerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan proyek kilang minyak Tuban dari Pertamina.

Gatal setelah menerima uang, mereka pun kemudian langsung menggunakan sebagian uangnya untuk membeli mobil.

Tak tanggung-tanggung, satu orang ada yang membeli lebih dari satu mobil seperti dituturkan oleh Gihanto, Kepala Desa Sumurgeneng.

Video warga desa berbarengan membeli mobil itu pun sempat viral di media sosial beberapa hari terakhir ini.

“Memang betul terkait video warga yang ramai-ramai beli mobil baru itu warga desa sini (Desa Sumurgeneng). Kabarnya kemarin datang lagi dari Gresik, kalau tidak salah jumlahnya ada 17 mobil,” kata Gihanto, seperti dikutip dari beritajatim.com, jejaring media suara.com.

Kades tersebut menjelaskan, warga yang membeli mobil itu kelompok warga yang baru menerima pembayaran pembebasan lahan untuk proyek Pertamina proyek Grass Root Refinery (GRR) pada tahap ketiga. Sehingga mereka bersama-sama juga membeli mobil.

“Itu memang sama temen-temannya atau kelompoknya itu pencarian yang terakhir yang lewat konsinyasi. Mereka kemudian rencana untuk beli mobil juga bersamaan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kawasan Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu sendiri saat ini disebut-sebut sebagai kampung miliader baru di Tuban. Pasalnya, dari pembebasan lahan untuk kilang minyak itu rata-rata warga yang mendapatkan uang pembesan itu sebesar Rp 8 miliar.

“Untuk warga asli sini yang paling banyak itu mendapatkan sebesar Rp 26 miliar rupiah. Ini kita juga tidak nyangka (bisa jadi kampung miliader), karena memang dulunya warga sini itu petani tulen dan ternyata ada pembebasan untuk lahan yang dinilai setelah dinilai apresial yang banyak milik warga Sumurgeneng,” kata Gihanto.

Ribut-ribut terkait video warga desa yang bebarengan membeli mobil ini segera membuat gaduh jagat media sosial. Warganet merespons beragam terkait video tersebut. Salah satunya nampak akun grup Instagram @info_tuban.

“Mungkin ini ilmu bisnis. Tanah dijual ke pertamina uangnya dibeliin mobil, kemudian mobilnya disewain ke pertamina lagi,” tulis akun @hendri_jisnu.

“5 tahun lagi jadi fakir lagi, karena uang habis untuk konsumtif…sedang tanah garapan sudah tergadai …semoga ini tidak terjadi ..,” komentar ini dari akun @insansampurna

“Knapa gak pada beli rumah atau tanah lagi ya?,” tulis akun @rizkyekko.

 

Sumber: Suara.com

Biang Kerok Harga Emas Turun, Susi Pudjiastuti Vs Stafsus Sri Mulyani

0
Susi Pudjiastuti

TNews, NASIONAL – Berita terpopuler detikFinance Rabu (17/2/2021) tentang saling balas cuitan antara eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo. Aksi saling balas di ranah Twitter ini dipicu masalah utang pemerintah.

Selain itu, berita terpopuler lainnya soal biang kerok harga emas yang terus turun. Kemudian, berita terpopuler selanjutnya tentang Citibank yang kehilangan Rp 7 triliun gara-gara salah transfer.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berbalas cuitan dengan Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Perdebatan ini berawal dari cuitan Susi soal utang luar negeri di Indonesia.

Awalnya Susi memposting tautan berita sebuah media online nasional soal utang luar negeri di akun Twitternya @susipudjiastuti. Berita itu menyinggung soal utang luar negeri yang mencapai Rp 5.803 triliun dikaitkan dengan janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk menekan utang pemerintah.

Harga emas tercatat terus mengalami penurunan. Dari data penjualan Antam harga emas tercatat Rp 922.000 per gram turun Rp 13.000 dibandingkan perdagangan hari sebelumnya.
Direktur TFRX Garuda Berjangka Ibrahim mengungkapkan terus merosotnya harga emas ini terjadi karena adanya ketakutan akan inflasi yang tinggi.

Citibank harus merelakan kehilangan US$ 500 juta setara Rp 7 triliun (kurs Rp 14.002/US$). Hal itu berawal dari kesalahan transfer. Bank tersebut secara tidak sengaja mengirim uang ke pemberi pinjaman perusahaan kosmetik, Revlon.

Melansir CNN, Rabu (17/2/2021), Citibank yang bertindak sebagai agen pinjaman Revlon bermaksud mengirimkan pembayaran bunga sekitar US$ 8 juta kepada pemberi pinjaman perusahaan kosmetik tersebut.

Sebaliknya, Citibank secara tidak sengaja malah mentransfer hampir 100 kali lipat jumlah itu, termasuk US$ 175 juta ke dana lindung nilai. Secara keseluruhan, bank itu tidak sengaja mengirimkan US$ 900 juta kepada pemberi pinjaman Revlon.

 

Sumber: detik.com

Permudah Pelayanan Publik, Diskominfo Bolmong Sediakan Wifi Gratis di lingkungan Perkantoran Pemkab

0
Ilustrasi.

TNews, BOLMONG — Guna lebih mempermudah pelayan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sejak 16 Februari 2021, telah memasanga sembilan titik wifi gratis di lingkungan perkantoran pemkab.

Menurut Kepala Diskominfo Parman Ginano, hal itu dilakukan supaya pelayanan publik yang dilaksanakan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memberikan akses internet gratis bagi warga yang ada di area Kantor Bupati Bolmong.

“Sembilan titik wifi gratis meliputi area depan Kantor Kominfo, Dinas PTSP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Capil, Halaman Depan Sekretariat Daerah, Badan Kuangan Daerah, BKPP, Dinas Perindag, dan ruang Paripurna DPRD Bolmong,” kata Parman, Rabu (17/02/2021).

Wifi gratis tersebut kata dia, bisa dinikmati siapa saja dan dapat diakses 1×24 jam.

“Tujuannya untuk membantu pelayanan publik. Jadi, yang membutuhkan jaringan internet baik ASN atau masyarakat bisa langsung menggunakan wifi gratis ini,” tuturnya.

Dia menambahkan, ASN dan masyarakat bisa berselancar lewat internet selama itu positif.

“Aksesnya tanpa password. Ada halaman login yang mengarahkan pengguna untuk siap berselancar di internet,” ujarnya.

Imran Asiaw

Ditetapkan BKPP, Besok 21 Pejabat Bolmong Ikuti Asessment

0
Umarudin Amba.

TNews, BOLMONG — Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) telah menetapkan jadwal pelaksanaan assessment, untuk Pejabat Eselon II, pada Kamis (18/02/2021) besok.

Kepala BKPP Umarudin Amba, mengatakan pelaksanaan assesment Pejabat Eselon II Pemkab Bolmong akan digelar mendahului pelaksanaan Job Fit.

“Seharusnya kita laksanakan dulu Job Fit, kemudian assesment, namun waktu pelaksanaan kasif, kita dahulukan assessment,” ungkap Amba, Rabu (17/02/2021).

Lanjutnya, total secara keseluruhan pejabat yang akan ikut dalam ssessment berjumlah 21 orang. Dari jumlah tersebut tiga diantaranya sudah memasuki masa pensiun, diantaranya, Kepala Dinas Pariwisata Ulfa Paputungan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dadang Nugroho serta Staf Ahli Bupati Albert Tangkere.

“Ketiganya bisa diikutsertakan dalam pelaksanaan assessment,” tuturnya.

Di sisi lain kata dia, pelaksanaan assessment akan dilakukan oleh akademisi yang didatangkan dari Makassar. Sesuai dengan rencana, pelaksanaan akan digelar di Kantor Bupati.

“Kita sudah melakukan koordinasi dengan Sekda Tahlis Gallang selaku ketua Pansel. Untuk pelaksanaan Job Fit nanti, akan digelar di BKN Manado bersama tim Pansel BKN dan DKPP,” ujarnya.

Setelah pelaksanaan asessment digelar hingga Job Fit nanti, akan ada pengisian posisi kekosongan jabatan.

“Posisi jabatan yang akan kosong, akan diangkat Plt. Selanjutnya jabatan yang tersisa akan dilelang,” pungkas Umarudin.

Imran Asiaw

Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Touna Berakhir, Sekda Jabat PLH

0

TNews, TOUNA ­- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menggelar acara seremonial penyerahan memori jabatan Bupati dan Wakil Bupati Touna Mohammad Lahay, SE, MM dan Admin AS. Lasimpala, S.IP kepada Pelaksanaan Harian (Plh) Kepala Daerah yaitu Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Touna, Taslim DM. Lasupu, SP, MT, Rabu (17/2/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Touna, dihadiri oleh Wakil Bupati Touna, Admin AS. Lasimpala, Sekertaris Daerah Touna, Taslim DM. Lasupu, Ketua DPRD Touna, Mahmud Lahay, Kapolres Touna, AKBP Riski Fara Sandhy, Kejari Touna, Moh. Fadli Jauhari, mantan Bupati Touna dua periode Drs. H. Damsik Ladjalani, pejabat lingkup Pemda Touna, Ketua TP-PKK, Ketua DWP, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala BUMN/BUMD serta tamu undangan lainnya.

Sekda Touna, Taslim DM. Lasupu dalam sambutannya menyampaikan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan acara ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Touna.

“Hal ini, sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang No 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah Pasal 78 huruf a menegaskan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana maksud pada Ayat 1 huruf c,  karena berakhir masa jabatannya,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam peraturan pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 49 tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah No 6 tahun 2005, tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah Pasal 131 Ayat 4 dalam terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana maksud pada Ayat 3 Sekertaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat pejabat kepala daerah.

“Berkaitan dengan hal ini, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan surat penunjukan pelaksana harian Bupati Touna, pada tangga 17 Februari 2021, yang intinya menunjuk sekertaris daerah sebagai pelaksana harian sampai kemungkinan ditetapkannya pejabat pengganti Bupati atau Pj sampai saat ini masih dalam proses,” jelasnya.

Lanjut kata Taslim, di tempat ini pada 5 tahun lalu, pada masa ditetapkannya Bapak Mohammad Lahay dan Bapak Admin AS. Lasimpala periode 2016-2021, dengan penuh suka cita kami ASN menerima beliau dan membuatkan acara seremonial seperti ini dan tanpa terasa hari ini masa kepemimpinan itu berakhir.

“Saya tidak menyebutkan sebagai serah terima jabatan tetapi acara seremonial berkaitan dengan berakhirnya masa bakti Bapak Mohammad Lahay dan Bapak Admin AS. Lasimpala sebagaia Bupati dan Wakil Bupati, kenapa saya tidak sebutkan sebagai serah terima jabatan, karena sesungguhnya penetapan sebagai Plh itu sangat terbatas kewenangannya,” lanjutnya.

Jadi, jelas Taslim, tugas dari Plh hanya melaksanakan tugas harian pejabat defintif yang berhalangan untuk sementara, dengan kewenanangan tidak bisa mengambil keputusan ataupun tindakan yang dapat merubah status hukum dalam aspek organisasi kepegawaian maupun alokasi anggaran.

“Hal ini, supaya teman-teman ASN bisa memahami posisi dari Plh seperti apa,” terangnya.

Dales Lantapon

Gugatan Ditolak MK, Suhendro dan Ama Belum Matang Berpolitik

0

TNews, POLITIK – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pengucapan putusan perkara nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 dan perkara nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021. Hasilnya, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon atas perkara yang dimohonkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Suhendro Boroma – Rusdi Gumalangit (SB-RG) dan Amalia Ramadhan Sehan Landjar – Uyun Kunaefi Pangalima (AMA – UKP).

Menanggapi hal itu, Bupati Boltim terpilih, Sam Sachrul Mamonto (SSM), menyatakan apresiasi dan terima kasih kepada MK yang sudah memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Selain itu, Sachrul –sapaan akrabnya- juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boltim dan jajaran yang sudah melaksanakan tugas penyelenggara dan pengawasan Pemilu dengan baik dan profesional.

“Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Bolaang Mongondow Timur yang turut berpartisipasi pada Pilkada. Ucapan terima kasih, syukur moanto, juga kepada masyarakat yang telah memilih dan memenangkan pasangan Sachrul-Oskar. Ini adalah kemenangan kita bersama,” sebut Sachrul.

Disisi lain, Sachrul mengatakan bahwa semua proses Pilkada Boltim sudah selesai sejak 9 Desember lalu. Namun karena ada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengajukan gugatan di MK, maka proses Pilkada masih berlanjut dan baru ada putusannya.

“Sebenarnya Pilkada sudah selesai sejak 9 Desember. Tapi ada calon yang tidak bisa menerima kekalahan sehingga masih menggugat di MK. Ini adalah pembelajaran politik bagi kita semua. Ketika bertarung di Pilkada, maka harus siap menang dan siap kalah. Ketika masih menggugat (hasil Pilkada) lagi, maka ini menandakan bahwa tidak siap menerima kekalahan,” kata Sachrul.

Sachrul mengungkapkan, gugatan di MK yang diajukan pasangan AMA-UKP dan SB-RG justru hanya menciptakan ruang dan jarak di masyarakat terutama yang berbeda pilihan pada Pilkada 9 Desember lalu.

“Pak Suhendro dan Amalia belum matang dalam berpolitik. Gugatan hanya menciptakan ruang dan jarak di tingkatan masyarakat. Kasihan masyarakat lebih terkotak-kotak. Jika sudah mengakui kekalahan sejak penetapan calon peraih suara terbanyak di KPU, maka saat ini sudah bisa rekonsiliasi. Tapi yang terjadi sekarang justru masyarakat terkotak-kotak. Ini karena adanya gugatan di MK ditambah dengan opini lain yang diciptakan masyarakat yang tidak memilih Sachrul-Oskar,” ungkapnya.

 

Tim TNews

Berakhir Masa Jabatan, Iskandar – Deddy Minta Maaf ke Masyarakat Bolsel

0

TNews, BOLSEL – Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi Iskandar Kamaru S Pt dan Deddy Abdul Hamid, resmi berakhir 17 Februari 2021.

Untuk itu kedua pucuk pimpinan daerah tersebut, memohon maaf kepada masyarakat Bolsel, apabila ada khilaf dan salah selama memimpin daerah tersebut.

“Kami mengakui masih banyak kekurangan dalam merealisasikan seluruh keinginan dan kebutuhan masyarakat baik dari periode Kepemimpinan H2M Bersinar sampai dengan BERKAH. Inshaa Allah kekurangan-kekurangan ini akan kita wujudkan nanti, setelah pasangan BERKAH dilantik kembali pada Periode 2021-2024,” ujar Iskandar Kamaru.

Dengan berakhirnya masa jabatan, kedua pasangan inipun menyerahkan semua aset Negara. “Terima kasih kepada masyarakat dan  Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah bersama – sama mengawal proses pembangunan di Bolsel selama 5 tahun sebelumnya,” tandasnya.

 

Gie

Susi Ngetwit soal Utang RI, Ini Kata Stafsus Sri Mulyani

0
Susi Pudjiastuti

TNews, NASIONAL – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berbalas cuitan dengan Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Perdebatan ini berawal dari cuitan Susi soal utang luar negeri di Indonesia.

Awalnya Susi memposting tautan berita sebuah media online nasional soal utang luar negeri di akun Twitternya @susipudjiastuti. Berita itu menyinggung soal utang luar negeri yang mencapai Rp 5.803 triliun dikaitkan dengan janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk menekan utang pemerintah.

Susi memposting tautan tersebut tanpa penjelasan sedikit pun dalam cuitannya, hal itu dilakukan Susi pada Selasa kemarin, Rabu (16/2/2021).

Kemudian, Yustinus Prastowo membalas cuitan Susi tersebut. Yustinus mengungkapkan bahwa sebetulnya utang pemerintah hanya Rp 2.970 triliun dari total utang luar negeri di Indonesia yang mencapai Rp 5.803 triliun.

Yustinus mengatakan jumlah total utang luar negeri tersebut merupakan penggabungan dari utang pemerintah dan swasta.

Bu @susipudjiastuti ysh, ijin meluruskan utk pemahaman publik saja. Total ULN Rp 5. 803 T ini utang pemerintah dan swasta. ULN Pemerintah sendiri Rp 2.907 T. Kenapa oleh @kompascom semua diframing ke Jokowi? Ini yg saya maksud, bahwa perlu dicermati kl retweet tanpa cerita,” cuit Yustinus pada akun pribadinya, @prastow pada Rabu (17/2/2021).

Dia pun menyinggung soal janji kampanye yang diungkit di dalam tautan berita yang dicuit Susi. Menurutnya, janji itu dibuat jauh di tahun 2014 yang merupakan awal periode pertama Jokowi menjabat. Menurutnya kondisi sekarang sudah berbeda.

Di sisi lain, Yustinus juga menyinggung Susi yang merupakan salah satu bagian dari pemerintahan yang dimulai sejak 2014. Menurutnya utang pemerintah juga digunakan Susi untuk pembiayaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan saat Susi menjabat.

“Bu @susipudjiastuti , itu kan ucapan tim kampanye 2014, tentu conditional, ada penjelasannya. Ibu kan bagian pemerintahan Jokowi-JK yang berutang utk pembiayaan, trmsk membiayai program Kementerian @kkpgoid . Bantu jelasin dong Bu *saya penggemar Ibu lho,” cuit Yustinus.

Susi pun membalas komentar dari Yustinus. Menurut Susi justru artikel yang dia sebarkan merupakan berita yang positif bagi pemerintah. Di dalamnya juga dijelaskan dengan cukup jelas dan baik soal rincian utang luar negeri pemerintah.

Dia menambahkan cuitannya menjadi heboh karena belakangan dirinya selalu dipandang negatif oleh warganet usai kasus cuitan hate speech.

“Pak Prastowo, artikel kompas diatas justru positif .. dan menurut saya cukup jelas dan baik. Tidak perlu lagi saya mengomentari. Tapi ada kawan2 yg brp hr ini memang antipati sm saya gara2 cuitan unfollow hate speech .. semua shared saya sudah dianggap negatif,” ungkap Susi,” kata Susi.

Sebagai informasi, berdasarkan data Bank Indonesia, pada akhir triwulan IV-2020 utang luar negeri Indonesia (ULN) mencapai US$ 417,5 miliar atau setara Rp 5.845 triliun (kurs Rp 14.000). Bank Indonesia menyebut angka itu tumbuh 3,5% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy).

Sebagaimana diketahui, sepanjang triwulan IV-2020 ULN dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) mencapai US$ 209,2 miliar dan ULN dari sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 208,3 miliar.

ULN Pemerintah tumbuh hingga mencapai US$ 206,4 miliar meningkat 3,3% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan III-2020 yang sebesar 1,6% (yoy).

 

Sumber: detik.com

17 Agustus, RI Ditargetkan Bebas dari Corona

0

TNews, NASIONAL – Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo optimis Indonesia bisa segera bebas dari pandemi COVID-19. Wabah Corona ditargetkan terkendali 17 Agustus 2021.

“Target kita adalah pada perayaan 17 Agustus yang akan datang, maka kita harus betul-betul terbebas dari COVID. Artinya, COVID betul-betul pada posisi yang dapat dikendalikan,” ujarnya.

Doni juga menyebut dalam sepekan terakhir, kasus aktif cenderung menurun. Mungkinkah wabah Corona di Indonesia benar-benar terkendali Agustus mendatang?

Menurut Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban, bisa saja wabah Corona di Indonesia terkendali Agustus mendatang. Begitu juga dengan kemungkinan kasus COVID-19 menurun beberapa bulan ke depan.

“Namun, sekali lagi, untuk membuat COVID-19 hilang dari bumi Indonesia dalam waktu 6 bulan, ya tidak mudah,” kata Prof Zubairi, dikutip dari cuitannya di Twitter, atas izin yang bersangkutan.

Ia pun membandingkan wabah COVID-19 dengan riwayat perjalanan penyakit cacar. Dalam kasus penyakit cacar, butuh waktu hingga ratusan tahun agar penyakit ini bisa benar-benar teratasi.

“Karena penyakit cacar saja butuh 200 tahun untuk dibasmi. Tapi, kalau arti bebas COVID-19 yang dimaksud adalah kasusnya jadi terkendali, nah itu masih mungkin,” bebernya.

Begitu pula jika dikaitkan dengan penyakit lain seperti Hepatitis B. Hingga saat ini, penyakit tersebut pun belum benar-benar hilang dari bumi meski sudah ada vaksinnya.

“Padahal, penyakitnya jelas, vaksinnya juga jelas dan dianggap efektif. Namun, kalau bicara fakta ya tetap saja butuh waktu panjang,” lanjut Prof Zubairi.

Meski begitu, ia menanggapi target Satgas COVID-19 merupakan salah satu langkah optimis sekaligus ambisius. Menurutnya, perlu kerja keras untuk mendorong upaya mencegah penularan COVID-19 lebih luas.

“Jika target tak terpenuhi, yang saya bayangkan adalah penurunan yang luar biasa angka COVID-19 di Indonesia. Bismillah,” kata Prof Zubairi.

“Karena, untuk mengejar target itu, artinya kita semua harus kerja keras. Tidak bisa lagi business as usual. Saya salut dengan Pak Doni yang punya semangat luar biasa ini. Kita semua harus mendukung,” pungkasnya.

 

Sumber: detik.com

KPU Boltim Segera Tetapkan SSM-OPPO Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

0
Abdul Kader Bachmid

TNews, POLITIK – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan pemohon atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), atas perkara nomor: 111/PHP.BUP-XIX/2021 dan perkara nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021.

Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boltim sudah bisa menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boltim terpilih.

Terkait hal itu, Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Boltim, Abdul Kader Bachmid, mengungkapkan penetapan pasangan calon terpilih akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Kami akan putuskan dalam rapat bersama. Sesuai ketentuan, paling lama lima hari (setelah putusan MK),” katanya saat dikonfirmasi via Whatsapp, Rabu (17/2).

Meski tak menyebut kepastian hari dan tanggal pelaksanaan pleno penetapan calon terpilih, namun ia mengungkapkan akan dilakukan dalam beberapa hari kedepan. “Tinggal tunggu kesepakatan soal hari, tanggal dan tempat. Bisa saja besok atau lusa. Sepanjang tidak melewati batas waktu lima hari. Nanti akan kita putuskan lewat rapat,” ungkapnya.

 

Tim TNews

BERITA TERBARU