Beranda blog Halaman 2173

Wabup Bolmut Hadiri Rakor dan Evaluasi Penanganan Stunting Tingkat Provinsi Sulut Tahun 2021

0

TNews, BOLMUT — Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bolaang Mongondow  Utara (Bolmut) Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan evaluasi penanganan stunting tahun 2021 bersama seluruh Kepala Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Dimana dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan pelaksanaan penilaian terhadap 4 kabupaten lokus konvergensi penanganan stunting pada tahun 2020, di Provinsi Sulut bertempat di Hotel Luwansa Manado, Rabu, (02/06/2021).

Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandow dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada kabupaten Bolmut sebagai kabupaten percontohan dalam penanganan stunting atas capaian dan arah kebijakan yang tepat sehingga dapat menekan angka stunting secara efektif dan efisien.

Lanjut Wagub Sulut dalam penanganan stunting merupakan arahan dari Persiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.

“Penanganan stunting lebih efektif dimulai dari usia dini dengan cara memberikan formula berupa susu kemudian melakukan kunjungan ke posyandu dari 3 bulan pertama saat masa balita,” ujar Wagub Sulut.

Ditambahkan Wagub Sulut, Rakor ini merupakan bentuk antisipasi pervelensi stunting di Sulut dan semoga ini bisa menimbulkan keinginan rasa bersaing antar kepala daerah yang ada di Sulut dalam hal penanganan stunting.

Sementara itu Wabup Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP, dalam prenstasinya menyampaikan capaian target dan permasalahan penanganan stunting di Kabupaten Bolmut.

“Dimana berdasarkan pemantauan status gizi tahun 2016 prevalensi stunting di bolmut sebesar 43,80%, kemudian di tahun 2017 turun menjadi 36,80%. Trend positif penurunan angka stunting juga terjadi pada tahun 2018 turun menjadi 22,40%. Pada tahun 2019 turun hingga angka 15,20%. Serta pada tahun 2020 prevelensi stunting di Bolmut telah berada pada angka 9,70%.,” kata Wabup Bolmut.

Kemudian, lanjut Wabup Bolmut target prevalensi stunting dan alokasi pendanaan penanganan stunting hingga tahun 2023 sebagai berikut:

Tahun 2020, angka capaian stunting adalah 9,70 persen, dengan intervensi terhadap 15 desa lokus stunting, ditunjang dengan alokasi anggaran rp.10.420.480.189,- (sepuluh milyar, empat ratus dua puluh juta, empat ratus delapan puluh ribu, seratus delapan puluh sembilan rupiah), melalui 40 program/kegiatan yang dilaksanakan oleh 14 perangkat daerah, dan didukung dengan dana desa yang mencapai hingga Rp.8.132.882.789,- (delapan milyar, seratus tiga puluh dua juta, delapan ratus delapan puluh dua ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

– Tahun 2021, ditargetkan 8,65 persen dengan intervensi terhadap 16 desa lokus stunting, ditunjang dengan alokasi anggaran Rp.14.739.177,627,- (empat belas milyar, tujuh ratus tiga puluh sembilan juta, seratus tujuh puluh tujuh ribu, enam ratus dua puluh tujuh rupiah), melalui 54 program/kegiatan yang dilaksanakan oleh 14 perangkat daerah, dan didukung dengan dana desa yang mencapai hingga Rp.10.477.586.626,- (sepuluh milyar, empat ratus tujuh puluh tujuh juta, lima ratus delapan puluh enam ribu, enam ratus dua puluh enam rupiah);

– Tahun 2022, ditargetkan 8,35 persen dengan intervensi terhadap 20 desa lokus stunting, ditunjang dengan alokasi anggaran Rp.11.368.663.900,- (sebelas milyar, tiga ratus enam puluh delapan juta, enam ratus enam puluh tiga ribu, sembilan ratus rupiah), melalui 32 program/kegiatan yang dilaksanakan oleh 14 perangkat daerah;

– Tahun 2023 prevalensi penurunan stunting di targetkan turun menjadi 7,50 persen yang merupakan akhir periode RPJMD kabupaten Bolmut tahun 2018-2023;

Selanjutnya, strategi penanggulangan stunting di kabupaten Bolmut, komitmen pemerintah daerah untuk mendorong percepatan penanganan stunting tertuang secara nyata dalam RPJMD 2018-2023, melalui salah satu misi yaitu.

“Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya, dengan arah tujuan yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan indikator sasarannya yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini kemudian dituangkan dalam strategi yaitu kolaborasi dan kerjasama lintas sektor serta optimalisasi program unggulan organisasi perangkat daerah. kolaborasi dan kerja sama lintas sektor ini kemudian disebut dengan strategi sistem kroyok sehingga lahirlah inovasi gerakan terpadu cegah stunting, atau disingkat dengan getar cinta, yang menghasilkan berbagai kegiatan diantaranya:

– Antisipasi pernikahan dini atau disingkat dengan “andini”;

– Gerakan remaja cerdas peduli anemia atau disingkat dengan “gema ceria”;

– Memberikan informasi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat;

– Laporan pemantauan balita stunting atau disingkat dengan “lapista”;

– Gerakan masyarakat cegah stunting atau disingkat dengan “gemar ceting”;

– Pemantauan anemia pada remaja atau disingkat dengan “rantau mama”;

– “isi piringku”, adalah kegiatan pemenuhan gizi terhadap balita tidak menjadi stunting. isi piringku menjadi salah satu upaya dalam memberikan asupan gizi yang memadai, yang merupakan kegiatan kolaborasi tim penggerak pkk, dharma wanita persatuan dan persit;

– “pizza bolmut”, adalah diversifikasi pangan lokal dengan kandungan sarat akan protein, vitamin, karbohidrat yang merupak makanan khas bolaang mongondow utara yang lebih dikenal dengan sebutan “inamol”;

– Koordinasi terpadu khusus atau disingkat dengan “kopasus”, adalah kolaborasi antara TNI-POLRI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan penanggulangan stunting mulai dari desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten;

– Asistensi melalui dana desa (ass. APBDes), untuk memastikan alokasi anggaran penanggulangan stunting di seluruh desa telah terakomodir dalam APBDes dengan melibatkan tim dari Bapelitbang, dinas PMD, inspektorat, keuangan, kesehatan, dan bagian hukum;

Permasalahan dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting, belum optimalnya identifikasi masalah program dan kegiatan sensitif dalam pencegahan dan penurunan stunting, intervensi program dan kegiatan, pemantauan dan pengawasan belum maksimal karena di batasi kemampuan anggaran pada masing-masing perangkat daerah terkait, serta pandemi covid-19 mempengaruhi beberapa program/kegiatan tidak berjalan maksimal.

Wabup Bolmut juga menambahkan dalam kurun waktu tahun 2019 s/d tahun 2020, kabupaten Bolmut berhasil meraih beberapa penghargaan dalam aksi konvergensi penanggulangan stunting tingkat provinsi sulawesi utara, diantaranya:

– Terbaik 1 kabupaten dengan aksi 5 s/d 8 konvergensi penanganan stunting se-sulawesi utara tahun 2019;

– terbaik 1 kabupaten dengan aksi 1 s/d 4 konvergensi penanganan stunting se-sulawesi utara tahun 2020;

– terbaik 1 kabupaten ter-inovatif, inspiratif dan replikatif dalam penanganan stunting se- sulawesi utara tahun 2020; dan

– terbaik 1 kabupaten dengan pameran booth/stand se-sulawesi utara tahun 2020;

Uphik Mando

Desa MU Laksanakan Pentapan Hasil Pemutahiran Data SDGs

0

TNews, BOLTIM – Dalam Penetapan Hasil Pemutahiran Data SDGs Desa Motongkad Utara, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) telah melakukan pemutahiran data, hannya dalam jangka empat hari semua data sudah lengkap.

Kepala Desa Motongkad Utara (MU) Abdul Haris Mokoagow mengatakan, dalam rangka penetapan hasil pemutahiran data SDGs desa tahun 2021, pemutiharan data yang di lakukan oleh ketua-ketua RT.

“Tentunya hasil data yang di dapat semuanya falid, hannya dalam jangka empat hari semua data sudah lengkap. Karena, aparat maupun ketua-ketua pokja Lasung bergerak cepat dalam melakukan pemutahiran data SDGs,” ujar Sangadi. Rabu (2/06).

Lanjutnya juga, dalam pemutahiran data yang kami lakukan. Semua data yang di lakukan jumlah jiwa yang ada di motongkad Utara 1028 dan jumlah Kepala keluaga (KK) jumlah ada 332 untuk keseluruhan motongkad utara.

“Pada hari ini kita akan menetapkan hasil yang sudah kita kerjakan, ada empat poin yang kami tetapkan pada hari ini,” terangnya.

Pertama, menetapkan hasil pemutakhiran data SDGs Desa Motongkad Utara Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur (Boltim) tahun 2021.

Kedua, data SDGs Desa memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif desa.

Ketiga, pendataan desa merupakan sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga desa secara inklusif dan partisipasi masyarakat desa dilakukan dengan cara menjadi anggota kelompok kerja pendataan, memberikan jawaban yang benar,lengkap, akurat dan memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (Iki)

Wali Kota Tatong Bara Hadiri Rakor Penanganan Stunting

0

TNews, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, menghadiri undangan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Penanganan Stunting yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara bertempat di Hotel Luwansa, Manado, Rabu (2/6).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Sulut ini, diikuti seluruh kepala daerah se-provinsi Sulawesi Utara.

Wakil Gubernur, Steven Kandou dalam sambutannya menyampaikan bahwa, dalam rangka mendukung program prioritas nasional dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting, maka Pemerintah melalui Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Stunting melakukan Penilaian Kinerja bagi kabupaten/kota dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.

Sementara itu, Wali Kota, Tatong Bara, dalam Pemaparannya yang dibawakan oleh Kepala Bappelitbangda Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta mengatakan, kegiatan ini tentunya bernilai strategis karena membahas tentang upaya-upaya dalam rangka penanganan stunting di masa pandemi ini.

“Keseriusan dalam penanganan stunting oleh pemerintah kota kotamobagu dapat kita lihat pada capaian penurunan angka stunting pada tahun 2020 sebesar 4.94 persen,” tuturnya.

Diketahui, bahwa capaian penurunan angka stunting kota kotamobagu pada tahun 2019 berada pada posisi 5.32%. Ini artinya ada perbaikan kondisi stunting dari tahun sebelumnya sebesar 0.38%.

Lanjut Sofyan, penurunan stunting merupakan program prioritas, sehingga Pemerintah Kota Kotamobagu melalui badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah telah melaksanakan rapat konvergensi penanganan stunting yang dihadiri oleh perangkat daerah yang memiliki peran strategis lewat program kegiatan dan dilanjutkan dengan penentuan desa/kelurahan lokus penanganan stunting.

“Dalam pelaksanaan intervensi penurunan stunting Pemerintah Kota Kotamobagu telah menerbitkan surat keputusan walikota Tentang Tim Penanganan dan Pencegahan Stunting Kota kotamobagu serta Surat Keputusan Walikota Tentang Penetapan Lokasi Khusus Desa/Kelurahan penanggulangan stunting kota kotamobagu” tandasnya.

Taufik Paputungan

Hadiri Rakoor, Taufik Paparkan Strategi Penanganan Stunting di Bolmong

0

TNews, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) resmi mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Stunting se-Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2021 serta pelaksanaan penilaian kinerja Tahun 2021 terhadap 4 Kabupaten lokus konvergensi penanganan stunting pada Tahun 2020.

Rakoor tersebut dilaksanakan di Hotel Luwansa Manado, Rabu (02/03/2020), dihadiri langsung Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw.

Kepala Bappeda Taufik mokoginta saat memaparkan terkait capaian dan strategi penanganan stunting di Bolmong pada Tahun 2020 lalu mengatakan, upaya intervensi penurunan stunting yang dilakukan Pemkab Bolmong saat ini menunjukkan angka positif.

Dari 172 kasus stunting terdapat di 7 Kecamatan atau ada di 8 Puskesmas turun 50.58 persen.

“Dengan berbagai upaya intervensi yang dilakukan, telah terjadi penurunan yang sangat siginifkan,” ungkapnya.

Jika dibandingkan dengan prevalensi tahun 2020, baik pendek dan sangat pendek dan kurus dan sangat kurus sesuai dengan target pusat sudah tercapai bahkan turun 50,58 persen.

Dari total 2.298 jumlah angka kelahiran di Kabupaten Bolmong pada tahun 2020 lalu, jumlah stunting berjumlah 172 kasus. 83 balita kembali dan saat ini tinggal tersisa 87 kasus atau tinggal 3,87 persen.

Pemkab Bolmong kata dia, telah menetapkan daftar lokasi prioritas tahun 2021 dan 2022 meliputi, tujuh kecamatan dan 19 desa.

“Tahun 2021 menjadi enam kecamatan dan 20 desa. Sedangkan pada tahun 2022, diupayakan dapat menurun sebesar 65 persen kasus stunting di tahun 2021 ini dan 27 persen di tahun 2022 yang akan datang,” ucap Taufik.

Sementara daftar lokasi prioritas tahun 2021 terdapat di 7 Kecamatan dan 19 desa. Untuk Kecamatan Lolayan misalnya, yakni Desa Mengkang, Mopusi Tanoyan Selatan, Matali Baru, Bakan, Tanoyan Utara, Lolayan dan Kopandakan.

Kecamatan Dumoga Barat yakni Desa Doloduo 2, Desa Doloduo 3 dan Desa Matayangan.

Kecamatan Dumoga Utara ada Desa Mopuya Utara 2 dan Desa Tumokang Timur.

Kecamatan Dumoga Timur, yakni Desa Tonom, dan Desa Amertha Sari.

Kecamatan Bolaang Desa Solimandungan I.

Kecamatan Lolak, Desa Totabuan dan Desa Solog. Kecamatan Sangtombolang ada Desa Domisil.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pembangunan SDM Bappeda Bolmong Susanti Hadji Ali menuturkan, selain telah menetapkan daftar lokus prioritas tahun 2021, Pemkab Bolmong juga sudah menetapkan Lokus prioritas tahun 2022.

“Untuk daftar Lokus prioritas tahun 2022 ditetapkan di 5 Kecamatan dan 14 desa,” jelasnya.

5 Kecamatan dan 14 desa yang ditetapkan itu kata dia, diantaranya Kecamatan Bolaang yakni Desa Solimandungan II. Kecamatan Dumoga Barat ada Desa Mekaruo dan Toraut Utara. Kecamatan Dumoga Timur, Desa Dumoga II.

Kecamatan Dumoga Utara yakni Desa Mopugad Utara I, Mopugad Selatan I, Mopuya Selatan I, Tumokang Baru, Mopuya Selatan, Desa Dondomon Utara dan Desa Mopugad Selatan. Kecamatan Lolak Desa Lalow, Totabuan dan Desa Diat.

“Selama tahun 2021 dan 2022, terdapat 24 program dan 27 kegiatan untuk menekan angka stunting dengan melibatkan 14 OPD,” ujarnya.

Wagub Steven Kandouw dalam sambutannya menyampaikan, penanganan stunting yang terus dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Penanganan paling efektif dalam kasus stunting dari usia dini dengan memberikan formula berupa susu dan kunjungan ke posyandu dalam tiga bulan pertama saat masa balita. Untuk itu, Rakoor kali ini dilaksanakan guna mengantisipasi pervelensi stunting di Sulut dan semoga ini bisa menimbulkan rasa ingin bersaing antar kepala daerah se-Sulut dalam hal penanganan stunting,” tegasnya.

Imran Asiaw

Dukung Ganjar, Relawan JoMan Minta Politikus ‘Kereta Tua’ Berhenti Nyapres di 2024

0

TNews, POLITIK – Kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan) bermanuver mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. JoMan menyinggung politikus ‘kereta mogok’ berhenti maju pilpres. “Wahai para kereta tua, sadarlah. Beri kesempatan kepada yang muda untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik,” kata Ketua Umum Relawan JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (2/6/2021). Noel menyebut Indonesia butuh Ganjar di 2024. Ganjar, katanya, tidak punya dosa walaupun dia tidak memerinci kategori dosa seperti apa yang dimaksudnya.

“Yang tua sudahlah. Beri kesempatan kepada generasi baru yang tak punya dosa masa lalu. Sosok itu ada di Ganjar,” ucap Noel. Meski demikian, Noel tak masalah jika para ‘kereta mogok’ tersebut tetap maju Pilpres 2024. Noel tak menyebutkan nama siapa para ‘kereta mogok’ yang disinggungnya ini. “Nggak ada yang larang juga. Hanya saja untuk kebaikan bangsa dan negara. Toh mereka sudah diberi kesempatan,” ujarnya. Ganjar Pranowo sendiri sudah punya relawan bernama Ganjarist. Relawan Ganjarist mengaku tidak ada koordinasi dengan Ganjar alias bergerak atas inisiatif pribadi.

“Kami menyepakati untuk mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai salah satu putra terbaik bangsa yang kira-kira paling kompatibel yang bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Ini saatnya berarti harus ada kandidat yang lebih fresh, lebih punya kapabilitas yang kira-kira kompatibel dengan Pak Jokowi,” ujar Mazdjo Pray dalam jumpa pers di Hotel Neo+, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021) Siapa Ganjarist? Mazjdo menerangkan, Ganjarist berisi orang-orang dari berbagai unsur. Rata-rata memiliki latar belakang sebagai aktivis.

 

Sumber : detik.com

Ini Alasan China Akhirnya Bolehkan Warga Punya 3 Anak

0

TNews, INTERNASIONAL – China telah membolehkan pasangan suami-istri punya hingga tiga anak, guna mengganti kebijakan dua anak cukup. Menurut media pemerintah China, Xinhua, perubahan itu sudah disetujui Presiden Xi Jinping dalam pertemuan politbiro. Kebijakan ini diambil setelah laporan terbaru sensus setiap 10 tahun yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di China saat ini berada di tingkat paling lambat dalam beberapa dekade terakhir. Situasi demikian menambah desakan bagi Beijing untuk mengeluarkan langkah-langkah agar tiap keluarga di China bisa menambah anak demi mencegah penurunan tingkat kelahiran.

Banyak yang memperkirakan bahwa hasil sensus terkini itu akan ditindaklanjuti dengan perubahan kebijakan pemerintah terkait jumlah anak dalam satu keluarga. Sensus terkini di China itu, yang dipublikasikan bulan Mei ini, menunjukkan bahwa hanya sekitar 12 juta bayi lahir tahun lalu – ini penurunan signifikan dari data tahun 2016, yang sebanyak 18 juta bayi, sekaligus merupakan angka kelahiran terendah sejak 1960an. Hal itu kemudian memicu seruan diakhirinya kebijakan pengendalian kelahiran, namun beberapa orang di China mengatakan kebijakan ini bukan satu-satunya yang membuat mereka enggan punya anak. Kendati ibunya kerap memintanya untuk segera punya anak, warga Beijing bernama Lili (bukan nama sebenarnya) tak berencana untuk memiliki anak dalam waktu dekat.

Perempuan berusia 31 tahun yang telah menikah selama dua tahun itu ingin “menjalani hidup” tanpa “kekhawatiran terus-menerus” dalam membesarkan anak. “Saya memiliki beberapa teman yang memiliki anak, dan mereka terobsesi untuk mendapatkan pengasuh terbaik atau mendaftarkan anak di sekolah terbaik. Kedengarannya melelahkan.” Lili yang berbicara kepada BBC dengan syarat anonim, menyebut bahwa ibunya akan sedih jika dia tahu bagaimana perasaan putrinya. Namun, perbedaan pendapat antar generasi ini mencerminkan perubahan sikap banyak anak muda China perkotaan terhadap persalinan. Data sensus penduduk terbaru dengan sendirinya mengungkap hal itu.

 BBC

Sementara populasi secara keseluruhan tumbuh, angka kelahiran di China paling lambat dalam beberapa dekade, menambah kekhawatiran bahwa China mungkin menghadapi penurunan populasi lebih cepat dari yang diduga. Populasi yang menyusut bermasalah karena struktur usia terbalik, dengan lebih banyak lanjut usia daripada usia muda. Jika itu terjadi, tidak akan ada cukup sumber daya manusia di masa depan untuk mendukung para lansia, dan mungkin ada peningkatan permintaan akan kesehatan dan pelayanan sosial.

BBC

Ning Jizhe, kepala biro statistik China, mengatakan dalam sebuah presentasi bahwa angka kesuburan yang lebih rendah adalah akibat alami dari perkembangan sosial dan ekonomi di China. Seiring dengan negara-negara yang kian maju, angka kelahiran akan turun karena pendidikan dan prioritas lain seperti karir. Negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan, misalnya, juga mengalami penurunan angka kelahiran dalam beberapa tahun terakhir kendati ada beragam insentif pemerintah bagi pasangan agar mau memiliki lebih banyak.

Ketidakseimbangan gender yang parah

Tetapi para ahli mengatakan situasi China bisa lebih buruk mengingat banyaknya pria yang merasa sulit untuk menemukan istri, apalagi memikirkan untuk memulai sebuah keluarga. Bagaimanapun, ada ketidakseimbangan gender yang parah di negara itu – tahun lalu, jumlah laki-laki lebih banyak 34,9 juta dari jumlah perempuan.

BBC

Ini adalah efek samping dari kebijakan satu anak yang ketat di negara itu, yang diperkenalkan pada 1979 untuk memperlambat pertumbuhan penduduk. Dalam budaya yang secara historis lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan, kebijakan tersebut menyebabkan aborsi paksa dan dilaporkan melimpahnya anak laki-laki yang baru lahir dari tahun 1980-an dan seterusnya. “Ini menimbulkan masalah bagi pasar perkawinan, terutama bagi pria dengan sumber daya sosial ekonomi yang kurang,” kata Dr Mu Zheng, dari departemen sosiologi Universitas Nasional Singapura. Pada 2016, pemerintah menghentikan kebijakan itu dan memperbolehkan pasangan untuk memiliki dua anak. Namun, reformasi ini gagal memulihkan angka kelahiran yang anjlok meskipun dua tahun setelah kebijakan itu dicabut angka kelahiran mengalami sedikit peningkatan.

‘Siapa yang berani memiliki anak dalam situasi begini?

Para ahli mengatakan gagalnya pemulihan angka kelahiran juga disebabkan pelonggaran kebijakan yang tak disertai perubahan lain yang dapat mendukung keberlangsungan hidup sebuah keluarga, seperti dukungan keuangan untuk pendidikan atau akses ke fasilitas penitipan anak. Banyak orang tidak mampu membesarkan anak-anak di tengah meningkatnya biaya hidup, kata mereka. “Keengganan orang untuk memiliki anak tidak terletak pada proses melahirkan anak, tetapi apa yang terjadi setelahnya,” kata Dr Mu. Dia menambahkan bahwa gagasan tentang apa yang membuat seseorang sukses juga telah berubah di China – setidaknya bagi mereka yang tinggal di kota besar.

Tidak lagi ditentukan oleh penanda tradisional dalam kehidupan seperti menikah dan memiliki anak – melainkan tentang perkembangan pribadi seseorang. Para perempuan masih diharapkan menjadi pengasuh utama karena norma gender. Sementara China secara teori memiliki 14 hari cuti untuk ayah, bukan hal yang bisa bagi para pria di China untuk mengambil cuti tersebut. Bahkan, lebih jarang bagi mereka untuk menjadi ayah penuh waktu. Ketakutan seperti itu dapat menyebabkan perempuan tidak ingin memiliki anak jika mereka merasa hal itu dapat mengurangi prospek karier mereka, kata Dr Mu. Di media sosial China, isu ini menjadi topik panas dengan tagar “mengapa generasi muda ini enggan punya anak” telah dibaca lebih dari 440 juta kali di platform Weibo.

“Kenyataannya bahwa tidak banyak pekerjaan yang bagus untuk para perempuan dan mereka yang memiliki karir yang bagus akan melakukan segala upaya untuk mempertahankannya. Siapa yang berani punya anak dalam situasi begini?” salah satu warganet bertanya. Sementara beberapa kota telah memperpanjang tunjangan cuti melahirkan dalam beberapa tahun terakhir, memberi perempuan pilihan untuk mengajukan cuti melebihi standar 98 hari, orang mengatakan itu hanya berkontribusi pada diskriminasi gender di tempat kerja. Pada bulan Maret, seorang pelamar kerja perempuan di Chongqing dipaksa oleh calon bos untuk berjanji dia akan berhenti dari pekerjaannya segera setelah dia hamil.

Apa sudah terlambat untuk memperbaiki situasi?

Kebijakan pengendalian kelahiran diperkirakan akan dicabut seluruhnya dalam waktu dekat, dengan sumber mengatakan kepada Reuters bahwa itu mungkin terjadi dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Tetapi beberapa orang telah meminta China untuk segera membatalkan kebijakan pengendalian kelahirannya. “Liberalisasi kelahiran seharusnya terjadi sekarang ketika ada beberapa penduduk yang masih ingin memiliki anak tetapi tidak bisa,” kata peneliti di bank sentral China, dalam makalah yang dipublikasikan di situs mereka. “Tidak ada gunanya meliberalisasikannya ketika tidak ada yang ingin punya anak … kita tidak perlu ragu.”

Tetapi beberapa ahli menunjukkan perlunya melangkah dengan hati-hati, dengan menyebut perbedaan besar antara penduduk kota dan penduduk pedesaan. Meski perempuan yang tinggal di kota dengan biaya hidup tinggi seperti Beijing dan Shanghai mungkin ingin menunda atau menghindari persalinan, mereka yang tinggal di pedesaan cenderung masih mengikuti tradisi dan menginginkan keluarga besar, kata mereka. “Jika kita mencabut kebijakan, orang-orang di pedesaan bisa lebih bersedia melahirkan daripada di kota-kota, tapi mungkin ada masalah lain,” kata pejabat kebijakan China kepada Reuters, mencatat bahwa hal itu dapat menyebabkan kemiskinan dan tekanan lapangan kerja di antara keluarga yang tinggi di pedesaan.

Tampaknya tidak ada solusi yang cocok untuk semua, tetapi pakar demografi Dr Jiang Quanbao dari Universitas Xi’an Jiaotong optimistis bahwa masih mungkin bagi China untuk membalikkan kesengsaraan penduduknya. Sementara angka kesuburan sedang merosot, angka itu “masih elastis” karena masih menjadi norma masyarakat bagi orang China untuk menikah dan punya anak, katanya. Asalkan ada lebih banyak tindakan untuk mendukung keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak, misalnya, ada harapan untuk perubahan: “Belum terlambat.” Bahkan Lili mungkin bisa diyakinkan untuk mengubah pikirannya. “Jika persaingan anak-anak menjadi kurang untuk mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan, saya mungkin merasa lebih siap secara mental dan tidak terlalu stres jika memiliki anak. Ibu saya akan sangat senang mendengar ini,” katanya.

 

Sumber : detik.com

Novel Dkk Bakal Ajukan Uji Materi Penonaktifan Pegawai KPK ke MK

0

TNews, NASIONAL – Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) bakal menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK). Novel dan rekan-rekannya akan mengajukan judicial review (JR) atau uji materi terkait penonaktifan mereka lantaran tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), yang merupakan syarat alih golongan menjadi aparatur sipil negara (ASN). “Teman-teman daftarin JR ke MK hari ini,” kata Mantan Direktur PJKAKI (Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi) KPK Sujanarko saat dikonfirmasi, Rabu (2/6/2021).

Mereka rencananya menuju ke MK pada pukul 12.00 WIB. Sujanarko sendiri juga bakal diperiksa Komnas HAM siang ini. “Jam 12 berangkat MK. Hari ini saya di-BAP Komnas HAM jam 14.00,” ujar Sujanarko. Sebelumnya, Novel Baswedan dkk telah melaporkan polemik TWK dan penonaktifan ke berbagai pihak. Mereka telah melaporkan ke Dewan Pengawas KPK, Ombudsman, hingga Komnas HAM. Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim para pimpinan KPK sebenarnya masih memperjuangkan nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Kata Firli, nasib 75 pegawai itu akan menjadi PR bersama.

“Saya ingin sampaikan, kemarin saya jelaskan kepada seluruh pegawai kemarin yang hadir di pertemuan kita, pimpinan KPK, untuk memperjuangkan kawan-kawan kita, saya tidak ingin mengulang hari ini, saya juga dari kemarin apa yang harus dikerjakan, perwakilan juga menilai,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6). “Hari ini kita selesaikan 1.271, bagaimana yang 75, tentu menjadi PR kami bersama,” sambungnya.

Firli juga menanggapi soal 700 pegawainya yang sempat minta penundaan pelantikan menjadi ASN. Namun Firli tetap tegas akan melaksanakan pelantikan itu dengan alasan proses yang sangat panjang. “Yang kedua adalah kalau ada kemarin yang mendengar ada 700 orang yang memenuhi syarat dilantik meminta penundaan, kemarin sudah bertemu dengan perwakilan. Alhamdulillah kami sampaikan bahwa proses pelantikan tetap dilaksanakan karena proses itu sangat panjang,” kata Firli.

 

Sumber : detik.com

Pengendara di Kediri Langsung Sikap Sempurna Saat Dengar Lagu Garuda Pancasila

0

TNews, NASIONAL – Hari Lahir Pancasila diperingati pada Selasa (1/6). Di Kota Kediri, ada pemandangan yang menunjukkan rasa dan jiwa nasionalisme. Di Instagram @dinasperhubungan_kotakediri, diunggah sebuah video yang merupakan rekaman kamera Area Traffic Control System (ATCS) dari simpang empat Jalan Diponegoro Kota Kediri, atau simpang Nabatiyasa. Dalam video singkat tersebut tampak tiga sepeda motor berhenti di lampu merah. Dua pengendara dan seorang ibu-ibu yang diboncong langsung mengambil sikap sempurna ketika mendengar Lagu Garuda Pancasila. Aksi nasionalisme mereka berakhir seiring lampu hijau yang sudah menyala. Aksi itu terjadi pada Selasa (1/6) sekitar pukul 14.00 WIB.

Unggahan video tersebut mendapat banyak komentar positif dari netizen. Salah satunya dari akun @Fero*****. “Wah ada ya hari ini yang nasionalisme terbakar denger lagu ini berkumandang,” tulisnya. “Aku baca caption aja sudah terharu, apalagi dengerin, dijamin mbrebes mili (ingin meneteskan air mata),” tulis warganet lainnya. Sementara Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengajak milenial untuk mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Kita perlu untuk membangkitkan dan mengaplikasikan Pancasila. Kita ada gebrakan setiap jam 2 siang mendengarkan Lagu Mars Pancasila. Nanti lama-lama semangat Pancasila akan kembali terbangun,” ucap Abdullah, Rabu (2/6/2021)

Senada dengan wali kota, Kapolres Kediri Kota AKBP Eko Prasetyo mengatakan, apa yang tampak di video viral menunjukkan bahwa warga Kota Kediri masih dan tetap memiliki rasa nasionalisme tinggi. “Yang penting bisa meresapi dan menghayati Pancasila dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam Pancasila mengandung etika, norma dari sisi agama pun masih relate. Untuk pemuda, pegang teguh Pancasila karena itu suatu hal yang baik, identitas kita sebagai warga negara yang berkebangsaan,” kata AKBP Eko. Untuk diketahui, 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 24 Tahun 2016. Presiden Jokowi menyampaikan keputusan itu melalui pidatonya pada peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka Bandung, tanggal 1 Juni 2016.

 

Sumber : detik.com

Rapat Bersama DPR, Menhan Bahas Anggaran Belanja Alusista Tertutup

0

TNews, NASIONAL – Komisi I DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membahas anggaran belanja alutsista. Rapat dilakukan secara tertutup. “Kita sepakati dulu mengenai sifat rapat dan kami tadi dari pimpinan sudah rembukan berhubung ini tentu terkait dengan rapat anggaran membahas di antaranya alutsista yang akan direncanakan pembeliannya dan juga sistem pertahanan negara,” kata Ketua Komisi I Meutya Hafid saat membuka rapat di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Selain oleh Prabowo, rapat dihadiri Wamenhan M Herindra, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Meutya kemudian menanyakan kepada peserta rapat apakah akan dilakukan tertutup. Menurut Meutya, pembahasan alutsista dilakukan tertutup. “Dan sebagaimana lazimnya rapat kita akan buka dengan sifat tertutup. Mitra disepakati?” ujar Meutya. Seluruh peserta rapat kemudian menyepakati rapat pembahasan alutsista bersama Prabowo dilakukan secara tutup. Pihak yang tidak berkepentingan diminta untuk keluar dari ruang rapat.

 

Sumber : detik.com

Jet Tempur Malaysia Cegat Pesawat Militer China, Begini Kejadiannya!

0

TNews, INTERNASIONAL – Angkatan Udara Malaysia mengerahkan jet-jet tempurnya untuk mencegat pesawat-pesawat militer China yang terdeteksi menuju wilayah udara nasionalnya dan mengancam kedaulatan negara. Seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (2/6/2021), dalam sebuah pernyataan, Angkatan Udara Kerajaan Malaysia atau Royal Malaysian Air Force (RMAF) mengatakan telah mengidentifikasi 16 pesawat Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLAAF) yang melakukan penerbangan mencurigakan di ruang udara zona maritim Malaysia, Kota Kinabalu Flight Information Region (FIR) dan mendekati wilayah udara nasional Malaysia pada Senin (31/5).

Pesawat-pesawat itu diidentifikasi oleh radar pertahanan RMAF di Sarawak pada pukul 11.53 pagi waktu setempat. Dikatakan bahwa pesawat-pesawat militer China itu mendekati wilayah udara Malaysia dengan “formasi taktis” dan terbang dalam jarak sekitar 60 mil laut dari pantai. “Pesawat-pesawat terbang dalam formasi itu menggunakan titik masuk dan keluar yang sama. Pesawat kemudian berganti (arah), menuju ruang udara Beting Patinggi Ali yang penting bagi negara,” demikian pernyataan RMAF. Pesawat-pesawat PLAAF kemudian terbang melalui FIR Singapura sebelum memasuki ruang udara zona maritim Malaysia dan FIR Kota Kinabalu. Disebutkan bahwa pesawat-pesawat China mendekat dalam jarak 60 mil laut dari pantai Sarawak, “mengancam kedaulatan Malaysia”.

RMAF kemudian menempatkan sejumlah jet tempur Hawk 208 dari skuadron No. 6 dalam siaga tinggi. “Pesawat-pesawat PLAAF ditempatkan di bawah pengawasan radar lanjutan dan diinstruksikan untuk menghubungi pengawas di FIR Kota Kinabalu. Ketika instruksi ini tidak diindahkan dan pesawat PLAAF melintasi FIR Kota Kinabalu dan menuju wilayah udara nasional, Angkatan Udara Malaysia bergegas mencegat jet pada pukul 13.33 untuk melakukan identifikasi visual,” ujar RMAF dalam pernyataannya.

“Akibat intersepsi udara yang dilakukan, RMAF telah mengidentifikasi pesawat tersebut sebagai pesawat Ilyushin Il-76 dan Xian Y-20. Pesawat jenis ini merupakan pesawat angkut yang strategis dan mampu melakukan berbagai misi. Kejadian ini merupakan masalah serius yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan, mengingat padatnya lalu lintas udara pada rute-rute penerbangan di FIR Kota Kinabalu,” imbuhnya. Atas insiden ini, pemerintah Malaysia menyatakan akan melayangkan nota protes kepada pemerintah China.

 

Sumber : detik.com

BERITA TERBARU