Kamis, 17 Juli 2025
Beranda blog Halaman 2180

Tindak Lanjuti Hasil Pertemuan dengan Kalan BPK RI, Wabup Oskar Manoppo Sambangi KPKNL

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, Boltim – Guna menindak lanjuti hasil pertemuan dengan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI beberapa waktu lalu,terkait penatausahaan Aset Barang Milik Daerah (BMD) Wakil Bupati Oskar Manoppo Langsung Sambangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado pada Senin (24/05/2021). Dalam Kunjungan tersebut Wabup Oskar Manoppo didampingi langsung oleh Kepala Bidang Aset Ridel Ambarak dan diterima langsung oleh Kepala  KPKNL Rofiq Mansyur yang diwakili oleh sala satu Bagian penilaian KPKNL Pak Ari. Selasa (25/05)

Kabid Aset Ridel Saat dikonfirmasi melalui via selulernya mengatakan, pertemua tersebut, membicarakan tentang beberapa hal terkait penatausahaan Aset Daerah yang nantinya akan dilakukan penilaian kembali untuk disesuaikan dengan keadaan saat ini. “Ada beberapa Aset milik daerah berupa tanah jalan dan bangunan yang nantinya akan dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai saat ini,” Ungkap Ridel Ia juga menambahkan, selain penatausahaan Aset Daerah berupa tanah jalan dan bangunan Wakil Bupati juga mengusulkan penilaian Aset, berupa kendaraan dinas baik roda 4 dan roda 2 yang nantinya akan dilakukan pelelangan oleh pihak KPKNL Untuk tahun depan, tutupnya.

 

Iki

DLH Lakukan Penyusunan Dokumen KLHS Serta Revisi RPJMD

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, Boltim – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), lakukan Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2033. Selasa (25/05) Kepala DLH Boltim, Sjukri Tawil mengatakan, sejumlah kegiatan pekerjaan dalam rencana pembangunan kita kaji dari sisi lingkungan, misalnya ada pembangunan jalan dari instansi teknik. Sebab, ada beberapa kita terima rencana pembangunan dari instansi -instansi teknis.

“Semuanya kita kaji, Kita bahas semua kegiatan urgensi melalui kajian strategis lingkungan. Dan harus dikaji, karena ada kegiatan tidak jalan disebabkan terkendala dengan sisi lingkungan,” ujar Sjukri. Lanjutnya juga, dalam KLHS dan RPJMD ini dihadiri sekitar 17 Dinas, masing-masing membawa dokumen rencana pembangunan. Nah, selanjutnya dikaji DLH sekitar 3 sampai 5 bulan. Setelah dikaji dan sesuai kajian lingkungan maka, akan ada rekom dari DLH ke instansi terkait.

“Ada 5 KLHS, diantarannya RTRW KLHS Riparda RPJMD dan KLHS RDTR yang akan dibuat DLH Boltim pada tahun ini. Dalam kajian strategis lingkungan, Kita ada pendampingan dari tim ahli akedemisi KLHS yang bersetifikat guna mengelolah dokumen KLHS,” terangnya. Diketahui, penyusunan dokumen KLHS serta revisi RPJMD tersebut digelar dikantor DLH Boltim, serra dihadiri oleh Sekretaris daerah (Sekda) Boltim, Asisten II serta tim teknis dari sejumlah instansi terkait.

 

Iki

Ini Wilayah yang Bisa Menyaksikan Gerhana Bulan Total 26 Mei 2021

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

Gerhana Bulan total 26 Mei 2021 dinantikan karena menjadi hiburan di tengah situasi yang masih pandemi. Kalian juga tak sabar? Cek daftar wilayah yang bisa menyaksikan gerhana Bulan total ini. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyebutkan, hampir semua negara akan bisa menyaksikan fenomena ini jika cuaca cerah. Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Oseania, dan sebagian besar benua Amerika kecuali Kanada bagian timur, Kepulauan Virgin sampai dengan Trinidad-Tobago, Brasil bagian timur, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis adalah wilayah-wilayah yang akan kedatangan gerhana Bulan ini. Di Indonesia, dari arah Timur-Tenggara (hingga Tenggara untuk Indonesia bagian Timur), bisa menyaksikannya sekalipun tanpa bantuan alat optik. Adapun puncak gerhana Bulan total ini terjadi pukul 18.13.30 WIB / 19.13.30 WITA / 20.13.20 WIT.

Gerhana Bulan akan terbagi ke dalam 7 fase sebagai berikut:

  1. Awal penumbra
  2. Awal sebagian
  3. Awal total
  4. Puncak gerhana
  5. Akhir total
  6. Akhir sebagian
  7. Akhir penumbra

Gerhana Bulan total kali ini istimewa karena berbarengan dengan terjadinya Perige, yaitu ketika Bulan berada di jarak terdekatnya dengan Bumi. Adapun puncak Perige terjadi pada pukul 08.57.46 WIB/ 09.57.46 WITA/ 10.57.46 WIT dengan jarak 357.316 kilometer dari Bumi. “Oleh karenanya, gerhana Bulan kali ini juga dapat disebut sebagai Bulan merah super mengingat sudut lebarnya yang lebih besar 13,77% dibandingkan dengan ketika berada di titik terjauhnya (Apoge), dan kecemerlangannya 15,6% dibandingkan dengan rata-rata atau 29,1% lebih terang dibandingkan dengan ketika Apoge,” kata LAPAN.

Durasi total fase gerhana kali ini cukup singkat, yakni 14 menit 30 detik. Istimewanya lagi, gerhana Bulan total 26 Mei 2021 bertepatan dengan detik-detik Waisak yakni pada 15 suklapaksa (paroterang) Waisaka 2565 Era Buddha. “Pada dasarnya detik-detik Waisak terjadi ketika purnama Waisak atau disebut juga Waisaka Purnima yang selalu jatuh pada tanggal 15 suklapaksa di bulan Waisaka,” sebut LAPAN. Pada saat Bulan purnama, Matahari dan Bulan akan berada dalam satu garis lurus sedemikian rupa sehingga cahaya Matahari dapat menerangi permukaan Bumi secara maksimal, dengan Bumi berada di antara keduanya. Karena cahaya Matahari menerangi permukaan Bulan sepenuhnya, satelit alami ini akan tampak bulat sempurna dari Bumi.

 

Sumber : detik.com

Soal 97 Ribu PNS Fiktif, Komisi II DPR Duga Ada Kolusi

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, POLITIK – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menduga terjadi kolusi terkait 97 ribu pegawai negeri sipil (PNS) fiktif yang menerima gaji dan iuran pensiun. Menurutnya, tak menutup kemungkinan terjadi persekongkolan sejumlah pihak dalam kasus puluhan ribu PNS fiktif ini. Ia pun mendesak pemerintah mengusut tuntas temuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Tidak bisa sendiri itu, yang terkucur dana terus menerus, tiap bulan menerima gaji. Bisa saja dia berkolusi dengan institusi atau atasan yang bersangkutan,” kata Guspardi, Selasa (25/5).

Guspardi mengatakan data fiktif 97 ribu PNS ini memalukan dan menunjukkan manajemen kepegawaian negara begitu lemah, apalagi perkara tersebut sudah mencuat sejak 2014. Menurutnya, pemerintah pusat harus mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pejabat yang memanfaatkan anggaran kesejahteraan PNS untuk kepentingan pribadi maupun instansi. “Tentu perlu kita telusuri. Kan siluman itu namanya. Dia enggak PNS, tapi terupdate sebagai orang yang menerima gaji atas nama PNS. Ini kan sesuatu yang ganjil. Kenapa itu bisa,” ujarnya.

Guspardi menyebut Komisi II tak pernah mendengar laporan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun BKN terkait 97 ribu PNS fiktif tersebut. Politikus PAN itu mengaku akan mengonfirmasi temuan tersebut kepada Menteri PANRB Tjahjo Kumolo atau BKN ketika rapat bersama dengan Komisi II. “Ini pasti akan saya tanyakan nanti ketika rapat dengan Menteri PANRB, dengan BKN. Ini kan memalukan. Masa kita enggak mampu melakukan penataan terhadap pegawai negeri sipil,” tambah dia. Secara terpisah, Plt. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan isu 97 ribu PNS fiktif merupakan barang lama yang ditemukan ketika pendataan ulang PNS (PUPNS) 2014.

Ia mengklaim jumlah tersebut terus berkurang karena sejumlah pegawai sudah melakukan verifikasi data ke BKN. Namun, hingga saat ini masih ada data PNS yang belum terselesaikan. Paryono mengaku belum mendapat data terbaru terkait perkembangan pembaruan data 97 ribu PNS fiktif itu. Menurutnya, pihaknya langsung membekukan status pegawai yang ada dalam data fiktif tersebut sehingga tidak bisa melakukan mutasi kepegawaian. “Konsekuensinya bagi mereka yang tidak ikut PUPNS, datanya kami bekukan sehingga mereka tidak bisa melakukan mutasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pindah, pensiun,” jelasnya. Namun, Paryono tidak menjawab ketika ditanya mengenai potensi adanya penyelewengan anggaran gaji dan iuran pensiun PNS maupun maladministrasi dalam insiden tersebut.

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkap ada 97 ribu data PNS fiktif yang tetap menerima gaji dan iuran pensiun yang ditemukan saat pemutakhiran data 2014 lalu. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan permasalahan tersebut sudah selesai sejak 2016 berdasarkan keterangan dari BKN. Menurutnya, 97 ribu PNS fiktif tersebut merupakan berita lama yang kemudian muncul kembali saat ini. “Itu berita lama tahun 2015 yang muncul kembali ketika diadakan pendataan ulang PNS (PUPNS),” kata Tjahjo.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Wakil Ketua DPR Jadi Saksi Sidang Etik Penyidik KPK Stepanus

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, HUKRIM – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Azis Syamsuddin, dalam sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan terperiksa penyidik AKP Stepanus Robin Pattuju. “Ya, ini hari mulai dilakukan persidangan etik an [atas nama] terlapor RSH (Stepanus Robin Pattuju),” kata Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean melalui pesan tertulis, Selasa (25/5).

Tumpak belum memberikan penjelasan terkait dengan terlapor dimaksud. Demikian dengan materi pemeriksaan yang hendak digali dalam persidangan etik ini. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK juga sudah meminta keterangan Azis pada Senin (27/5). Hanya saja, badan pengawas lembaga antirasuah ini tidak menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap politikus Partai Golkar tersebut. Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju ditetapkan tersangka suap pengamanan kasus dugaan korupsi Wali Kota Tangjungbalai M. Syahrial. Stepanus diduga menerima Rp1,3 miliar dari Syahrial.

Sementara itu, Azis terseret dalam kasus ini karena memfasilitasi pertemuan antara Stepanus dengan Syahrial di rumah dinasnya, Oktober 2020. Dalam pertemuan itu, Stepanus menyatakan siap membantu menghambat penyelidikan kasus dugaan korupsi lelang jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang menjerat Syahrial. Tim penyidik KPK telah menggeledah rumah dan ruang kerja Azis di DPR. Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen terkait kasus dugaan suap Syahrial. Azis juga sudah dimasukkan ke dalam daftar cegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan atau tepatnya hingga 27 Oktober 2021.

 

Sumber : cnnindonesia.com

HNW: Kalau Anda bukan Zionis Nusantara, Ya Sudah Jangan Kebakaran Jenggot

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, POLITIK – Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan persoalan mengenai istilah Zionis Nusantara tak perlu lagi dipermasalahkan. Ia menyatakan istilah itu seharusnya tak membuat pihak-pihak tertentu tersinggung mengingat sikap negara yang sepatutnya memberi dukungan terhadap Palestina. “Kalau Anda bukan Zionis Nusantara, ya sudah jangan kebakaran jenggot kan” kata Hidayat, Senin (24/5). HNW menyinggung istilah Zionis Nusantara untuk menunjukkan adanya para pendukung penjajah Israel di Indonesia.

Kelompok itu, kata dia, tidak sejalan dengan sikap kelompok-kelompok masyarakat moderat di Indonesia, seperti PBNU, PP Muhammadiyah dan juga Partai Politik di DPR dan MPR yang membela Palestina. “Mereka sudah membuat pernyataan penolakan yang keras. PKS bahkan mengirim surat terbuka kepada Presiden AS Joe Biden yang merupakan pendukung utama Israel,” kata Hidayat dalam keterangan resminya yang dikutip di situs resmi Fraksi PKS, Senin (24/5). Lebih lanjut, HNW berharap Pemerintah Indonesia aktif mengkoreksi pemahaman kebangsaan segelintir kelompok yang justru menyalahkan perjuangan rakyat Palestina.

HNW menilai wawasan kebangsaan menyimpang itu tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan yang diwariskan oleh pendiri Bangsa Indonesia dan konstitusi RI. “Sikap Presiden Jokowi dan Bu Menlu RI konsisten melanjutkan sikap dan wawasan kebangsaan Indonesia yang benar, beliau-beliau dengan sangat tegas dan jelas membela dan mendukung perjuangan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Begitulah wawasan kebangsaan Indonesia yang benar,” kata dia. Selain itu, HNW membantah tuduhan yang menyebut membantu perjuangan Palestina adalah membantu terorisme. Menurutnya, hal itu adalah bohong dan tidak benar.

Menurutnya, hal tersebut kemungkinan sebagai pengalihan isu dari fakta lain bahwa AS yang memberikan bantuan dana untuk kepentingan militer Israel $3,8 M setiap tahunnya. “Bahkan saat konflik terakhir terjadi di Gaza, Pemerintah AS membantu pendanaan militer Israel sebesar $735,000.000. Dan dengan bantuan dana dan politik seperti itulah militer Israel secara brutal melakukan teror mem-backup perampasan tanah dan rumah warga Syaikh Jarrah di Jerusalem Timur, menyerbu jemaah sholat Tarawih dan I’tikaf di Masjid al Aqsha,” kata dia.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Bahas Desain Pemilu 2024, Tim Kerja Bersama Mulai Bertugas

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan Tim Kerja Bersama yang dibentuk untuk menyusun konsep dan desain pemilu serentak 2024 mulai bertugas. “Ini rapat Tim Kerja Bersama yang disepakati dari Rapat Kerja kita terakhir. Tim ini dibentuk untuk tindak lanjuti draf konsep dan desain yang sudah disusun KPU untuk didalami dan disepakati, kira-kira konsep seperti apa pemilu di 2024,” kata dia, saat pembukaan rapat kerja dengan KPU, Kemendagri, Bawaslu dan DKPP di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/5).

Diketahui, rapat kerja dan rapat dengar pendapat, Senin (15/3), Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat membentuk Tim Kerja Bersama. Tim ini dibuat dengan tujuan untuk mematangkan konsep dan desain penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Doli melanjutkan tim ini beranggotakan 12 orang yang terdiri dari unsur Komisi II DPR, kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. “Karena 2024 hajatan besar, kita sangat semangat, ini rapat ini seperti rapat kerja. bahannya kaya rapat kerja,” kata dia.

Ia mengatakan tim tersebut juga akan menyusun mengenai agenda ke depan dan saling berkoordinasi satu sama lain. “Kita mau awali pembahasan agenda ini ke depan seperti apa. Beberapa waktu lalu, masing-masing kita koordinasi. Kemendagri beberapa kali pertemuan dengan KPU, Bawaslu, kita ingin dengar hasil koordinasi tersebut seperti apa dan nanti kemudian susun agenda berikutnya,” kata Doli. Diketahui, pilkada rencananya digelar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia akan serentak digelar pada tahun 2024.

Kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 akan digantikan oleh penjabat kepala daerah. Mereka akan memimpin pemerintahan daerah hingga pilkada berikutnya di 2024. Pilkada seluruh Indonesia juga bakal dihelat di tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu nasional atau pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD serta Pilpres.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Gantikan Doni Manardo, Jokowi Lantik Ganip Warsito Jadi Kepala BNPB

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – Presiden Joko Widodo melantik Letjen TNI Ganip Warsito untuk menduduki jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Doni Monardo yang menjabat sejak Januari 2019 lalu. Diketahui, Doni akan pensiun dari TNI pada 1 Juni mendatang. Pelantikan dihelat di Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Selasa (25/5) sekitar pukul 10.00 WIB. Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan agenda tersebut. “Ya benar,” kata Pramono Anung lewat pesan singkat, Selasa (25/5). Ganip Warsito merupakan lulusan akademi militer angkatan 1986. Dia lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 23 November 1963. Dia mulai menyandang bintang di bahu saat ditunjuk sebagai Dirlat Kodiklat TNI AD.

Ganip menjabat Pangdam XIII/Merdeka pada 2016. Dua tahun kemudian, ia dipercaya sebagai Asisten Operasi Panglima TNI. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III yang meliputi kepulauan Maluku serta Papua periode 2019-2021 lalu. Sebelum diangkat menjadi Kepala BNPB, Ganip menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak Januari 2021. Sementara itu, Letjen TNI Doni Monardo yang baru saja diganti, menjabat sebagai Kepala BNPB sejak 2019 lalu. Dia dilantik pada 9 Januari 2019 menggantikan Laksamana Muda Purn. Willem Rampangilei.

Kala itu, pelantikan dilakukan berdasarkan surat keputusan presiden nomor 5/p tahun 2019 tentang pengangkatan Kepala BNPB. Sejak dilantik, Doni langsung menangani bencana alam gempa di Palu. Ia juga sempat disibukkan dengan rentetan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi perhatian internasional. Doni juga merangkap sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada 19 Maret 2020. Jabatannya berubah menjadi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada 20 Juli 2020.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Ini Pandangan Umum Golkar Sulut Soal Perda Disabilitas dan Perda Pengendalian Sampah Plastik

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, SULUT – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut, Senin (24/5/2021) resmi menelurkan dua buah Ranperda usul prakarsa DPRD Sulut menjadi Perda. Adapun kedua Ranperda dimaksud terkait Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas serta Ranperda tentang Pengendalian Sampah Plastik. Menyikapi kedua Ranperda tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut memberikan masukan. Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut melalui Wakil Ketua Fraksi Golkar Cindy Wurangian dalam paripurna mengatakan, pihaknya menyetujui dan mengapresiasi Ranperda usul prakarsa DPRD Sulut tersebut.

“Ini kerinduan kita semua terutama Golkar terhadap para penyandang disabilitas banyak ruang yang perlu ditingkatkan,” kata Cindy Wurangian. Dilanjutkan Wurangian, pihaknya berharap, Ranperda Penyandang Disabilitas bisa mengatur secara konprehensif dari segala bidang bagi penyandang disabilitas. “Baik kesehatan, pendidikan dan pekerjaan agar terwujud taraf kehidupan yang lebih berkwalitas, adil, sejahtera lahir batin dan bermartabat bagi penyandang disabilitas,” tegas Srikandi asal Kota Bitung ini. Terkait Perda Pengendalian Sampah Plastik, perlu kesadaran masyarakat juga penanganan dari pemerintah.

“Ini perlu payung hukum daerah agar ada koordinasi dengan pemerintah pusat serta kabupaten/kota agar masalah ini bisa terselesaikan,” tuturnya. Namun, secara tegas, Wurangian mengajak seluruh rekan-rekannya di DPRD menjadi contoh bagi masyarakat. “Semua yang kita bahas ini akan diberlakukan bagi seluruh masyarakat Sulut, jadi agar belajar dari diri kita sendiri. Mari kita menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, misalnya kita bantu para penyandang disabilitas. Mari kita belajar membuang sampah plastik pada tempatnya,” tutup Wurangian.

 

Sumber : beritamanado.com

Sebelum Dapat Sindiran Puan di Acara PDIP, Ganjar Pranowo Temui Mega

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, POLITIK – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sempat menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sehari sebelum Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyindir ‘pemimpin medsos’. Sebelumnya, Puan menyindir pemimpin yang hanya hadir di media sosial (medsos) saat memberikan pengarahan kepada kader PDIP di Jateng jelang Pemilu 2024 di Semarang pada Sabtu (22/5). Pertemuan Ganjar dengan Megawati itu sendiri diketahui dari video yang diunggah seniman Djoko Susilo lewat akun Instagram miliknya, @djokosusilo_painting, Sabtu (22/5). Dalam video tersebut terlihat Ganjar menemui Megawati di Jakarta untuk mengantarkan lukisan karya Djoko.

“Pak Djoko lukisan sudah diterima ibu. Ibu senang banget gambar anaknya ceria-ceria. Monggo, Bu, ke Pak Djoko bu, pesan apa, Bu?” kata Ganjar dalam video itu, Senin (24/5). Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto serta Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat telah dihubungi untuk mengonfirmasi sekaligus meminta penjelasan perihal pertemuan Ganjar dengan Megawati itu. Namun, dua politikus PDIP itu belum memberikan konfirmasi hingga berita ini diturunkan. Ganjar sendiri membenarkan pertemuan dengan Megawati itu. Menurutnya, pertemuan itu berlangsung untuk mengantarkan lukisan karya Djoko sekaligus silaturahmi. “Silaturahmi halal bi halal , iya sama nganterin lukisan tentang keceriaan anak-anak.

Bu Mega bilang, saya pengen melihat masa depan anak-anak khususnya perempuan yang menatap Indonesia dengan mata berbinar-binar dengan senyum lebar, jadilah lukisan itu terus saya halal bi halal, wis ngono tok, rak usah di kait kaitke karo liyane,” ucap Ganjar di kantornya, Senin (24/5). Hubungan ganjar dengan sejumlah elite PDIP tengah menjadi sorotan setelah Ganjar tidak diundang untuk menghadiri acara pengarahan dari Puan kepada kader PDIP di Jateng jelang Pemilu 2024 di Semarang pada Sabtu (22/5). Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengaku tak mengundang Ganjar karena alasan tak simpatik dengan Ganjar yang terlihat ambisius ingin maju sebagai calon presiden (capres) pada 2024. Puan juga sebelumnya sempat menyindir sosok yang pemimpin yang hanya terkenal di media sosial. Menurutnya pemimpin sebaiknya juga dikenal di dunia nyata oleh para pendukungnya. Puan tak menyebut nama siapa yang disindirnya ini.

Capres Urusan Mega

Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa penetapan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung PDIP merupakan hal prerogatif Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. “Terkait 2024, mengingat Kongres V Partai telah memberikan kewenangan pada ketua umum partai, berupa hak prerogatif untuk menetapkan capres dan cawapres pada Pemilu 2024,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/5). Ia menerangkan bahwa pilihan terbaik partai saat ini bagi seluruh kader di seluruh jajaran adalah melakukan konsolidasi secara menyeluruh menyangkut aspek ideologi, politik, program, kader, dan konsolidasi sumber daya.

Menurutnya, konsolidasi ideologi agar bangsa Indonesia semakin kokoh dengan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, sehingga Presiden RI mendatang tidak dibebani oleh persoalan-persoalan itu. “Atas dasar hal tersebut, maka konsolidasi tiga pilar partai wajib diadakan secara lebih terstruktur, sistematis dan masif. Struktural Partai, kepala daerah, dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib pro aktif sebagai kader partai,” kata Hasto. Hasto juga meminta kader untuk merapatkan barisan. Ia berkata, banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024.

Menurutnya, kader PDIP tak boleh memberikan peluang kepada siapapun dari luar PDIP untuk memecah belah kekuatan PDIP. “Partai dengan memberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum Partai telah berhasil mengantar Pak Jokowi sebagai Presiden, dan kini memasuki periode kedua untuk Indonesia yang lebih maju,” ujar Hasto. “Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia,” imbuhnya.

 

Sumber : cnnindonesia.com

1...2,1792,1802,181...4,933Halaman 2,180 dari 4,933

BERITA TERBARU

Alamat KAntor: Jln. TG Manoppo RT/RW 003/006.
Kelurahan Motoboi Besar. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara.
Telepon: 0434-2601859
PT. TOTABUAN PERS INDONESIA

TOTABUAN.NEWS Terverifikasi Administratif & Faktual oleh Dewan Pers
Hubungi kami: totabuanews@gmail.com
© 2012-2021. TOTABUAN.NEWS