Beranda blog Halaman 2186

Bripka CS Tembak Anggota TNI AD dan Pegawai Kafe, Begini Kronologinya

0

TNews, HUKRIM – Tiga orang tewas dalam penembakan yang dilakukan seorang polisi di Cengkareng, Jakarta Barat, dan salah satu korbannya adalah anggota TNI AD. Penembakan itu terjadi pada Kamis (25/2) Subuh sekitar pukul 04.00 WIB.

Kronologi ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, dalam jumpa persnya, Kamis (25/1/2021). Berikut ini kronologinya:

02.00 WIB

Tersangka Bripka CS sekitar pukul 02.00 WIB datang ke sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian tersangka melakukan kegiatan minum-minum di kafe tersebut.

04.00 WIB

Sekitar pukul 04.00 WIB kafe itu akan tutup. Pada saat akan melakukan pembayaran, terjadi percekcokan antara tersangka dan pegawai kafe.

Berdasarkan keterangan tertulis Indonesia Police Watch (IPW), awalnya kafe tersebut akan tutup dan pengelola kafe meminta Bripka CS membayar minuman yang sudah dipesan. Pelaku ditagih untuk membayar Rp 3,3 juta, tetapi menolak.

“Karena kafe hendak tutup dan pelanggan lain sudah membubarkan diri, lalu pelaku ditagih bill pembayaran minuman sebesar Rp 3.335.000. Namun pelaku tidak mau membayar,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/2/2021).

04.30 WIB

Selanjutnya, dalam kondisi mabuk, tersangka Bripka CS menembak empat orang. Sebanyak tiga orang tewas di tempat, sementara satu orang dirawat di RS.

Tiga korban yang meninggal dunia, pertama, berinisial S yang merupakan anggota TNI, kedua pegawai kafe berinisial FSS, dan pegawai kafe berinisial M. Sedangkan satu korban masih dirawat di RS berinisial H.

Ketiga jenazah tersebut dibawa ke RS Kramat Jati. Saat ini jenazah tersebut masih di RS Polri Kramat Jati. Setelah selesai penanganan di rumah sakit, baru akan diambil keluarga korban.

Kapolda Metro Jaya Fadil Imran meminta maaf atas aksi koboi Bripka CS. Fadil mengaku akan menindak tegas pelaku, dan akan membantu meringankan keluarga korban terkait pemakaman.

Pagi hingga sekarang

Pelaku dijemput anggota kepolisian dan diamankan di Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Kalideres dan dilakukan pemeriksaan.

“Hari ini kita akan secara maraton untuk melakukan pemeriksaan,” kata Yusri.

Sebelumnya, oknum polisi diduga melakukan penembakan di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Tiga orang tewas dalam kejadian itu.

Insiden penembakan di Cengkareng ini dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo. Adi menyebut pelaku penembakan adalah oknum polisi.

“Benar, ada kejadian penembakan oleh diduga anggota Polri,” kata Ady saat dimintai konfirmasi, Kamis (25/2/2021).

 

Sumber: detik.com

Gubernur Sulut Lantik Iskandar – Deddy Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolsel

0

TNews, BOLSEL – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada 2020 Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru-Deddy Abdul Hamid, dikabarkan akan dilaksanakan secara langsung oleh Guberner Sulut Olly Dondokambey. Rencana pelantika sebelumnya yang akan dilakukan secara daring, dikabarkan dibatalkan.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bolsel itu,  akan dilaksanakan pada Jumat 26 Februari di Gedung Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado dengan menggunakan protokoler kesehatan ketat.

“Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bolsel terpilih, dijadwalkan yang akan melantik langsung Oleh Gubernur Sulut Pak Olly Dondondokambey atas nama pemerintah pusat. Dan pelantikan dilaksanakan di Graha Gubernur Bumi Beringin,” ucap sumber.

Pelantikan itu akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dimana yang bisa masuk dalam ruangan pelantikan hanya Bupat/Wakil Bupati, bersama istri, masing-masing dua anak, Plh Bupati dan Ketua DPRD.

“Memang pelantikan kepala daerah terpilih agak ketat. Karena yang hadir saja dibatasi,” tambah sumber.

Sekadar diketahui sesuai jadwal yang akan dilantik lima kepala daerah hasil Pilkada 2020. Meliputi Bupati dan Wakil Bupati Bolsel, Boltim, Minsel, Minut dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon.

Penulis : Huzair Van Gobel

Olly Dondokambey – Steven Kandouw Cari ASN Berkualitas

0

TNews, SULUT – Memasuki periode kedua pemerintahannya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw perlu didukung jajaran berkompeten dalam menunjang visi misi pemerintahan.

Olehnya, digelar asesmen kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulut.

Kompetensi ini dibuka langsung Wagub Steven Kandouw Rabu (24/2/2021) di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.

Pada kesempatan itu, Wagub Kandouw menegaskan bahwa peningkatan SDM menjadi prioritas kepemimpinan Olly-Steven periode 2021-2024.

Asesmen merupakan aktualisasi amanat Peraturan Gubernur Sulut Olly Dondokambey Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PNS Provinsi Sulut.

Oleh karena itu, menurut Kandouw asesmen kompetensi sebagai bahan kajian dalam penentuan kebijakan merit system pada manajemen kepegawaian, serta untuk mewujudkan pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur secara sistemik – holistik – berkelanjutan (terencana – terstruktur – terarah dan terukur serta terintegrasi berkelanjutan) dalam rangka merit system.

“Di periode kedua kepemimpinan Olly-Steven prioritas utama adalah peningkatan SDM selain infrastruktur. Pemprov Sulut adalah role model untuk kabupaten kota di Sulut. Kita harus punya kapabilitas yang lebih baik,” kata Kandouw.

Kandouw juga mengingatkan peserta asesmen tidak memandang kegiatan ini hanya sebagai formalitas semata, tetapi harus dipahami, lewat kegiatan asesmen ini kemampuan ASN diukur sekaligus sebagai acuan peningkatan karir ASN di lingkup Pemprov Sulut.

“Asesmen adalah variabel utama karena pengangkatan pejabat Pemprov Sulut diprioritaskan yang berasal dari internal lingkungan Pemprov Sulut,” ujarnya.

Sebagai informasi asesmen kompetensi ASN Pemprov Sulut berlangsung dalam tiga tahap yaitu asesmen Eselon III (Selasa, 23/2/2021), asesmen Eselon IV (Rabu, 24/2/2021) dan pada awal Maret 2021 akan digelar asesmen untuk jabatan fungsional umum.

Pembukaan asesmen kompetensi ASN Pemprov Sulut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Gammy Kawatu, Kepala BPSDM Sulut Roy Tumiwa, Kepala BKD Sulut Femmy Suluh dan seluruh peserta asesmen.

 

Sumber: detik.com

Muswil PAN Sulut dan Musda DPD Kotamobagu Patuhi Protokol Kesehatan

0

TNews, KOTAMOBAGU – Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda) PAN Sulut dimulai Kamis (25/02) pagi tadi secara virtual. Hal itu mengingat adanya masa pandemi Corona yang masih melanda dunia saat ini.

Dalam pantauan Tim Redaksi Totabuan News, untuk Musda DPD PAN Kotamobagu dipusatkan di Desa Kobo Kecil, Kotamobagu Timur, namun tetap mengikuti protokol kesehatan.

Setiap peserta yang masuk di lokasi Musda, diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan. Peserta juga diwajibkan memakai masker dan cuci tangan.

Hingga berita ini ditayang, Muswil dan Musda PAN masih berlangsung.

 

Peliput : Konni Balamba

Sekolah Tatap Muka Dimulai Juli, Ini Penjelasan DPR

0

TNews, PENDIDIKAN — Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka pembelajaran tatap muka di sekolah pada Juli mendatang.

Tetapi Syaiful meminta tetap dengan penerapan protokol kesehatan.

Saiful mengatakan vaksinasi pendidik dan tenaga pendidik harus segera dituntaskan agar masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ) bisa selesai.

“Kami menilai target Presiden Jokowi untuk membuka sekolah dan mengadakan pembelajaran tatap muka Juli mendatang harus didukung. Dengan demikian ancaman loss learning bagi anak-anak kita bisa diminimalkan,” kata Syaiful Huda sebagaimana diberitakan Suara.com jaringan BeritaManado.com, Kamis (25/2/2021).

Meski begitu, pelaksanaan sekolah tatap muka pada Juli mendatang tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan Kemendikbud.

Beberapa protokol kesehatan yang harus diterapkan antara lain pembatasan jumlah siswa dalam kelas, adanya thermo gun, westafel, dan hand sanitizer.

Selain itu juga harus dijaga kebersihan dan kedisplinan dalam menjaga jarak saat waktu istirahat.

“Nantinya sekolah harus mengatur jam sekolah dalam sistim shift sehingga tidak terjadi kerumunan. Bahkan jika perlu untuk tahap awal sekolah tidak menerapkan jam pelajaran secara penuh, tetapi bertahap sesuai dengan kondisi pandemic di tanah air. Yang penting sekolah tatap muka bisa dilakukan terlebih dahulu meski bertahap pelaksanaannya,” jelasnya.

Kementerian Kesehatan menargetkan total sasaran penerima vaksin dari pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik) di seluruh Indonesia berjumlah 5.058.582 orang pada vaksinasi tahap kedua ini.

Presiden Joko Widodo menargetkan vaksinasi 5 juta lebih guru ini bisa diselesaikan pada Juni 2021 sehingga pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan di sekolah bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022.

 

Sumber: Berita Manado

Ini 3 Situs Bodong Kartu Prakerja Gelombang 12

0

TNews, NASIONAL – Situs-situs palsu pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 masih beredar. Banyak cara yang digunakan sang pembuat situs untuk menyebarkan alat situs palsunya agar dikunjungi orang, terutama melalui pesan berantai di WhatsApp.

Berikut daftarnya:

  1. kartu-prakerja.com

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 sudah dibuka sejak kemarin, Selasa (23/2). Pendaftaran dibuka sampai Jumat, (26/2) mendatang untuk 600.000 orang.

Bersamaan dengan dibukanya pendaftaran gelombang ke-12, banyak situs-situs bodong pendaftaran Kartu Prakerja yang bermunculan. Padahal, situs resmi Kartu Prakerja hanya satu yakni www.prakerja.go.id.

Adapun alamat situs-situs bodong Prakerja yang pertama kali muncul ketika pendaftaran ke-12 dibuka ialah kartu-prakerja.com. Alamat situs itu beredar di media sosial Twitter. Situs tersebut sudah dapat dipastikan palsu karena menggunakan domain .com, bukan .go.id.

Hingga saat ini, situs tersebut masih dapat diakses. Halaman depan situs tersebut menggunakan gambar rancangan yang sama dengan situs resmi. Kemudian, ada fitur penghitung aktif yang menunjukkan lebih dari 110.000 orang sudah mendaftar.

Situs tersebut mengharuskan pengunjung mengisi nama dan nomor ponsel untuk mendaftar. Kemudian, pendaftar diminta menyebarkan informasi pendaftaran di situs palsu tersebut melalui WhatsApp kepada minimal 5 grup atau 20 teman.

Sementara itu, situs resmi www.prakerja.go.id hanya meminta alamat email untuk pendaftar baru, dan mengharuskannya membuat kata sandi.

  1. dashboard.prakerja12.info/

Selain situs palsu di atas, ada juga pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang mengajak masyarakat mendaftar Kartu Prakerja di situs palsu seperti https://dashboard.prakerja12.info/ dan https://dashboard.prakerja12.xyz/.

Pada 18 Januari 2021 lalu, akun Instagram resmi Kartu Prakerja yakni@prakerja.go.id juga sudah mengimbau masyarakat agar tidak terkecoh dengan situs-situs palsu.Para calon pendaftar Kartu Prakerja gelombang 12 diminta untuk tidak memberikan data pribadi, seperti NIK, KK, nomor HP, alamat email atau data lainnya pada pihak yang tidak bertanggung jawab.

  1. prakerja.vip

Pada Oktober 2020 lalu juga pernah beredar informasi melalui pesan berantai di WhatsApp yang berisi ajakan melakukan pendaftaran Kartu Prakerja melalui situs palsu prakerja.vip.

Perlu diingat kembali, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 hanya dapat dilakukan melalui situs www.prakerja.go.id.

 

Sumber: detik.com

Jika JAK Lengser dari Kursi Pimpinan Deprov, Ini Sosok Pengganti Yang Disetujui Agung Laksono

0
Agung Laksono didampingi Rasky Mokodompit

TNews, MANADO – Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 HR Agung Laksono menegaskan figur yang pantas untuk menempati posisi Wakil Ketua DPRD Sulut yang lowong karena James Arthur Kojongian dipecat akibat melanggar Kode Etik danTata Tertin adalah Rasky Mokodompit. Sebab kata Laksono, figur Rasky Mokodompit sangat layak dan memang memenuhi syarat sebagaimana amanat aturan.

“Yang pantas menggantikan JAK, orangnya ada dibelakang saya,” kata Agung Laksono menunjuk Rasky yang berdiri dibelakang saat proses wawancara Rabu (24/2/2021) malam di Hotel Novotrl Manado.

Juga kata Watimpres ini, memang  rekomendasi Badan Kehormatan DPRD Sulut masih sementara berproses, dan kalau melihat kasus yang melibatkan JAK diharapkan tidak adalagi kasus seperti itu, sebab sebagaimana ketentuan AD/ART ,maka partai Golkar memiliki sikap yang tegas, berupa Pemberhentian, Penggantian dan juga Peneguran .” Golkar adalah partai besar dan tentunya kader apalagi Pengurus harus menjadi contoh yang baik dan memiliki moralitas yang dapat menjadi contoh dan tauladan, dan hal ini menjadi wajib,” tegas Agung.

Terkait personil Fraksi Golkar yang memenuhi syarat menggantikan JAK diposisi Wakil Ketua DPRD saat ini selain Rasky ada Ingrid JNN Sondak namun dari penilaian RM lebih memenuhi syarat dan layak.

 

David Rumondor

 

Mendagri Hapus Jabatan Kepala Lingkungan, Ini Tanggapan Pemkot Kotamobagu

0

TNews, KOTAMOBAGU – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018, untuk menghapus Jabatan Kepala Lingkungan (KaLing) di seluruh kelurahan. Peraturan tersebut mulai diterapkan sejak Januari Tahun 2021.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka mulai tahun anggaran 2021 struktur organisasi kelurahan di lingkungan Pemerintah Kotamobagu telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari; Lurah dan Perangkat Kelurahan yang diisi Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi sebanyak 4 seksi jabatan fungsional ASN dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi; Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah guna meningkatkan dan mengefektifkan kinerja aparatur pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem), Muliadi Mando melalui Kasubag Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Wiwie Sabunge membenarkan soal permendagri tersebut. Ia mengatakan, Berdasarkan aturan dan kebutuhan dasar daerah, maka kepala lingkungan dihapuskan guna mengefektifkan serta memaksimalkan kinerja aparatur pemerintah kelurahan.

Menurutnya, penghapusan jabatan kepala lingkungan kelurahan ini juga untuk penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan. “Yang dihapus hanya jabatan kepala lingkungannya saja. Untuk orangnya mereka bisa ditarik untuk mengisi posisi RT atau RW. Itu jika lurah masih membutuhkan tenaga mereka. Sebab dalam pengisian RT/RW, lurah akan mengevaluasi kembali kinerja mereka selama menjabat kepala lingkungan. Salah satunya, presentase tagihan PBB-P2, kemudian totalitas kerja serta loyalitas,” pungkas Wiwie.

Diketahui, dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda), Sande Dodo, diinstruksikan kepada para camat agar dapat menyampaikan kepada lurah di wilayah masing-masing untuk segera menyesuaikan kembali struktur organisasi di kelurahan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan langsung ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) Camat tentang pengangkatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atas usulan lurah dan disampaikan ke Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kotamobagu untuk pembuatan SK Wali Kota tentang penetapan nama-nama lembaga kemasyarakatan.

 

Konni Balamba

SBY Sebut Moeldoko Rugikan Jokowi, Ini Kata Ngabalin

0
Ali Mochtar Ngabalin

TNews, NASIONAL – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut Presiden Jokowi tidak tahu menahu terkait isu Kepala KSP Moeldoko hendak mengambil alih partainya. Tenaga ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin bingung SBY masih menyeret nama Jokowi dalam isu ini.

“Tidak ada hubungannya apa yang dilakukan Pak Moeldoko dengan mencoreng nama besar Pak Jokowi. Kan Pak Moeldoko itu kan sudah berkali-kali bilang, sebagai kepala staf ada orang datang minta ketemu, foto-foto, minum teh, dilayani, pulang. Kenapa mesti Pak Jokowi dan Pak Moeldoko yang jadi pembicaraan dan digebukin? Di mana logikanya? Logika apa dipakai itu?” kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).

Ngabalin juga heran Partai Demokrat masih saja membicarakan isu kudeta yang melibatkan nama Moeldoko. Ngabalin memandang tokoh besar seperti SBY seharusnya membicarakan isu-isu yang merakyat, bukan urusan partai yang dinilainya tak terlalu penting bagi bangsa dan negara.

“Intinya itu produksi satu isu sebagai partai besar, sebagai seorang mantan presiden, sebagai seorang jenderal, produksi satu isu yang kira-kira rakyat itu bisa merasa diwakilkan dengan apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan Pak SBY. Produksi satu isu yang rakyat itu merasa terwakili dengan apa yang disampaikan Pak SBY,” ucap Ngabalin.

“Kalau hari-hari ngomong Pak Moeldoko, hari-hari ngomong Demokrat, hari-hari ngomong tentang bagaimana strategi Moeldoko mau mengambil alih Demokrat, apa ya… itu nanti rakyat itu merasa, ‘apa sih yang dipikirkan untuk kita ini?’. Kasihan, nanti rakyat itu merasa tidak terwakili, sementara Demokrat itu kan ada di tangan Pak SBY. Ketua Dewan Pembina beliau, kemarin ketua umum, kita tidak ikut campur itu. Tetapi buatlah sesuatu yang rakyat itu bisa merasa terwakili, rakyat itu merasa welcome dengan apa yang beliau bicarakan, ocehannya itu,” sebut Ngabalin.

Ngabalin menegaskan Jokowi tidak tahu menahu dengan urusan yang melibatkan Moeldoko versus Demokrat ini. Dia tegas meminta SBY tak lagi membawa-bawa Jokowi dalam isu ini.

“Karena Pak Moeldoko apa… kepala staf Kantor Staf Presiden, aduh… mana yang urusan begitu Pak Jokowi tahu. Mana Pak Jokowi ikut-ikut ini,” jelas Ngabalin.

“Pak Jokowi itu punya waktu sekarang ini dari satu tempat ke tempat lain, kemarin dari Sikka, Maumere, dari Surabaya, Kalimantan, terus menerus meresmikan ini, meresmikan itu, waktunya habis untuk kepentingan seluruh kepentingan bangsa dan negara. Jadi nggak usah lah bawa-bawa nama Jokowi di acara yang receh-receh begini,” tegas Ngabalin.

SBY sebelumnya berbicara soal isu kudeta terhadap Partai Demokrat yang menyeret nama Moeldoko. SBY menganggap Moeldoko telah mengganggu nama baik Jokowi karena Jokowi tidak tahu apa-apa.

“Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi),” kata SBY dalam rekaman video

 

Sumber: detik.com

Tanpa Utak-atik Pilkada, Wacana Revisi UU Pemilu Mencuat Lagi

0

TNews, POLITIK – Wacana revisi UU Pemilu yang sempat menjadi perdebatan antar partai kini kembali mencuat. Kali ini revisi UU Pemilu ini diberi masukan untuk tetap dilakukan tanpa merevisi UU Pilkada.

Wacara ini awalnya disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. Dia mengatakan PDIP membuka peluang untuk tetap dilakukan revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada.

“Untuk Undang-Undang Pilkada, kita tetep ya kita lakukan 2024. Tapi kita membuka peluang untuk revisi Undang-Undang Pemilu UU Nomor 7 Tahun 2017,” kata Djarot dalam rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) di YouTube, Senin (22/2/2021).

Djarot menyebut PDIP membuka kemungkinan revisi UU Pemilu karena ingin menyempurnakan beberapa hal. Djarot kemudian menyinggung evaluasi Pemilu 2019.

“Mari kita akan sempurnakan ya, supaya lebih berkualitas dan supaya pemilu kita itu bisa lebih mudah, tidak rumit, bisa bener-bener mampu karena kemarin 2019 itu banyak sekali ya terjadi kelelahan bagi penyelenggara pemilu, terutama saat penghitungan. Jadi itu perlu kita evaluasi kembali,” sebut Djarot.

“Ini sikap kita dan itu secara konsisten kita sampaikan di Komisi II. Untuk pilkada kita tetap 2024, sedangkan untuk revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kita tetap peluang kemungkinan untuk direvisi,” imbuh Djarot.

Tak hanya Djarot, Komisi II DPR RI juga ternyata membuka opsi untuk dilakukannya revisi UU Pemilu. Namun kali ini tanpa mengutak-atik UU Pilkada.

“Komisi II DPR RI pada 10 Februari 2021 memutuskan menunda pembahasan revisi UU Pemilu dan pilkada. Keputusan ini diambil setelah mendengar informasi bahwa pemerintah tidak bersedia melakukan pembahasan revisi UU Pemilu dan pilkada karena sedang fokus menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan dengan mengundang seluruh kapoksi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).

Opsi revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada bisa dilakukan jika ada perubahan sikap pemerintah. Sikap terakhir pemerintah adalah tak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu.

“Apa pun opsi pembahasan revisi UU Pemilu, apakah hanya UU Pemilu atau dibarengkan UU Pilkada atau sekalian UU Partai Politik bisa diputuskan apabila terjadi perubahan sikap pemerintah (dari tidak bersedia membahas menjadi bersedia). Apabila pemerintah tetap pada sikapnya yang tidak bersedia membahas revisi UU Pemilu, tidak ada opsi yang bisa dipertimbangkan. Karena pembentukan suatu UU harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Tidak bisa hanya salah satu pihak,” ujar politikus PKB ini.

Luqman menyambut baik sikap PDIP yang membuka peluang revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada. Pembahasan RUU Pemilu di Komisi II pun, menurut Luqman, masih terbuka lebar.

“Saya gembira mendengar pernyataan publik PDI Perjuangan melalui Pak Djarot Saiful Hidayat (anggota Komisi II dari Fraksi PDIP/Ketua DPP PDIP) yang menyampaikan perlunya revisi UU Pemilu dan tidak perlu merevisi UU Pilkada. Apabila pernyataan itu mencerminkan perubahan sikap pemerintah, opsi-opsi pembahasan revisi undang-undang dapat dibicarakan seluruh fraksi di Komisi II DPR RI,” ucap Luqman.

“Terbuka lebar dengan syarat terjadi perubahan sikap pemerintah,” imbuhnya.

Opsi ini pun mendapatkan reaksi berbeda dari sejumlah partai. Berikut ini respons partai soal opsi revisi UU Pemilu tanpa mengubah UU

 

Sumber: detik.com

BERITA TERBARU