Rabu, 9 Juli 2025
Beranda blog Halaman 2200

Dua Figur Muda Calon Pemimpin Bolmong Raya, RR 2024 CC

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Rocky Wowor dan Raski Mokodompit

TNews, POLITIK – Dua politisi muda asal Bolmong Raya, yang kini duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut, yakni Raski Azhari Mokodompit dan Rocky Wowor, adalah dua figur muda calon pemimpin masa depan. Hal itu seperti diungkapkan pengamat politik kondang Sulut Taufik Tumbelaka saat bersua dengan Tim Redaksi Totabuan News, Jumat (23/04/2021) kemarin.

Menurut Tumbelaka, sepak terjang serta pengalaman dua figur ini dalam politik cukup diperhitungkan. “Bung Rocky misalnya, beliau berada dilingkungan para politisi hebat PDIP, serta sudah dua periode sebagai anggota DPRD. Dan yang paling penting diketahui, Rocky sebagai peraih suara terbanyak se dapil BMR pada pileg 2019 lalu,” ungkap Tumbelaka.

Sedangkan Raski Mokodompit kata Tumbelaka, adalah anggota DPRD Sulut 3 perioede berturut-turut. “Soal pengalaman tentu Raski sudah banyak makan asin garam dalam politik. Beliau juga lahir dari seorang Politisi senior Djelantik Mokodompit merupakan ayahnya, sehingga saya menyebutnya sebagai Golden Boy dari BMR,” tegas Tumbelaka.

Selain soal pengalaman, Raski dan Rocky merupakan wakil rakyat yang memiliki kwalitas terbaik serta tipe pekerja keras. ”Selama ini saya melakukan pemantauan kepada keduanya. Mereka memang benar-benar menjalankan amanah rakyat. Terbukti keduanya sama-sama dipercayakan sebagai ketua fraksi. Raski sebagai ketua Fraksi Golkar dan Rocki sebagai ketua Fraksi PDIP,” ucap Tumbelaka.

Untuk itu kata Tumbelaka, sangat layaklah jika RR (Raski dan Rocki) dipercayakan oleh masyarakat Bolmong Raya untuk menjadi pemimpin masa depan. “Mereka berdua memiliki basis masa yang merata di 5 kabupaten/kota Bolmong, Bolsel, Kotamobagu, Boltim dan Bolmut, itu sesuai data yang kami peroleh. Nah, kebetulan pada 2024 akan ada Pilkada serentak. RR sangat cocok didorong dalam pilkada khusus di BMR, apalagi keduanya nanti akan berpasangan, pasti akan jadi pasangan yang diperhitungkan,” tutup Tumbelaka.

Sementara itu Raski dan Rocky saat diminta tanggapan terkait langkah politik mereka di 2024 mendatang, keduanya hanya tersenyum dan mengatakan masih akan fokus untuk tugas sebagai wakil rakyat saat ini. “Kami belum memikir jauh hal itu kedepan, yang terpenting tugas-tugas kami untuk mengawal kepentingan rakyat, harus dituntaskan dulu,” tegas keduanya.

 

Konni Balamba

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal Dispensasi Mudik Bagi Santri, Ma’arif: PBNU Tak Pernah Meminta Pemerintah Terkait Hal Itu

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – PBNU menegaskan tak pernah meminta dispensasi untuk santri dapat pulang ke rumah saat lebaran ke Wakil Presiden Ma’ruf Amin. PBNU mengimbau warga Nahdliyin mematuhi aturan pemerintah soal larangan mudik. Ketua LP Ma’arif NU PBNU, Z Arifin Junaidi mengatakan, ide dispensasi mudik bagi santri berasal dari beberapa orang saja. Namun menurut dia, PBNU secara kelembagaan tak pernah meminta pemerintah terkait hal itu. “Secara institusional PBNU tidak pernah mengusulkan itu. Jadi beberapa orang saja yang menyampaikan itu. Seperti yang disampaikan Pak Masduki, menyampaikannya kepada Pak Masduki. Nah kalau secara institusional PBNU ya meminta warga NU termasuk santri untuk mematuhi larangan mudik itu,” ujar Arifin, Sabtu (24/4/2021).

Arifin menyampaikan, peraturan larangan mudik pemerintah telah sesuai dengan prinsip Maqashid Al-Syariah dari NU. Menurutnya, bila mudik dilakukan maka tidak menutup kemungkinan akan membahayakan jiwa. “Kalau kita mudik kan bukan tidak mungkin kita membahayakan jiwa kita. Jadi karena itu kemudian ya PBNU minta ini dipatuhi. Jadi larangan mudik ini udah sesuai sama prinsip itu. Karena itu sekali lagi PBNU secara institusional tidak minta dispensasi itu,” ucapnya. Sebelumnya, juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi menjelaskan terkait permintaan dispensasi bagi santri untuk pulang ke rumah saat lebaran. Masduki menyebut permintaan ini bukan dari Ma’ruf Amin, melainkan usulan PBNU.

“Ide untuk memfasilitasi kepulangan santri itu bukan dari Wapres. Tetapi itu usulan PBNU,” ujar juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/4/2021). Masduki mengatakan, PBNU mendapat banyak keluhan dari sejumlah pimpinan pondok pesantren. Sehingga menurutnya, Ma’ruf memberikan respon terhadap keluhan ulama pimpinan pesantren. “Setelah PBNU mendapat banyak keluhan dari sejumlah ulama pimpinan pesantren. PBNU kemudian menyampaikan hal tersebut pada Wapres, lewat jubir Wapres,” kata Masduki.

“Jadi ide ini bukan dari Wapres, tetapi Wapres merespons terhadap ulama-ulama pimpinan pesantren yang khawatir santrinya nggak bisa pulang terhadang di jalan,” sambungnya. Diketahui, usulan dispensasi bagi santri untuk pulang ke rumah saat lebaran ini disampaikan pertama kali oleh Masduki. Para santri diharapkan tidak dikenakan aturan larangan mudik. “Wakil Presiden minta agar ada dispensasi untuk santri bisa pulang ke rumah masing-masing tidak dikenai aturan-aturan ketat terkait larangan mudik yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini,” ujar Masduki Baidlowi, dalam keterangannya, Jumat (23/4/2021).

 

Sumber : detik.com

Terkait Bom Paskah, Sri Lanka Tangkap Pemimpin Muslim

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

Kepolisian Sri Lanka menangkap seorang pemimpin Muslim terkemuka dan anggota parlemen setempat yang diduga terlibat dalam ledakan bom Paskah tahun 2019 yang menewaskan 279 orang. Penangkapan dilakukan saat pemerintah Sri Lanka menerima desakan untuk mempercepat penyelidikan kasus tersebut. Seperti dilansir AFP, Sabtu (24/4/2021), juru bicara Kepolisian Sri Lanka, Ajith Rohana, menuturkan bahwa detektif kepolisian menangkap Rishad Bathiudeen, yang merupakan Ketua Partai All Ceylon Makkal, dalam penggerebekan dini hari di kediamannya di Kolombo pada Sabtu (24/4) waktu setempat.

Saudara laki-laki, Bathiudeen, yang bernama Riyaaj juga ikut ditangkap polisi. Penangkapan keduanya didasarkan atas Undang-undang Pencegahan Terorisme (PTA). “Mereka ditangkap di bawah PTA berdasarkan bukti tidak langsung dan ilmiah bahwa mereka memiliki keterkaitan dengan para pengebom bunuh diri yang melakukan serangan,” sebut Rohana dalam pernyataannya. Penangkapan ini dilakukan beberapa hari setelah Sri Lanka menggelar peringatan dua tahun tragedi bom Paskah pada Rabu (21/4) waktu setempat. Dalam peringatan itu, Kepala Gereja Katolik Roma di Sri Lanka, Kardinal Malcolm Ranjith, menyatakan dirinya ‘sangat sedih’ oleh kurangnya kemajuan dalam penyelidikan yang dilakukan pemerintah.

Ranjith bahkan menuduh pemerintah Sri Lanka sengaja membiarkan penyelidikan bom Paskah terhenti. Nyaris 200 orang ditangkap dalam hitungan hari usai serangan bom bunuh diri mengguncang hotel dan gereja setempat tahun 2019 lalu. Namun hingga kini belum ada satupun tersangka yang didakwa. Dia kembali menyerukan agar pemerintah mengambil tindakan cepat terhadap para pelaku dan menyebut ‘sikap politik dan kebutuhan menjaga aliansi’ telah menghalangi penyelidikan. Para anggota Partai All Ceylon Makkal, yang dipimpin Bathiudeen diketahui sangat mendukung Presiden Gotabaya Rajapaksa pada Oktober lalu untuk mengamandemen konstitusi dan memberikan wewenang lebih luas kepadanya atas badan peradilan dan legislatif.

 

Sumber : detik.com

Soal Minyak Tumpah, Ini Analisis Mantan Kepala Mesin KRI Nanggala-402

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – Tumpahan minyak terlihat di lokasi awal kapal selam KRI Nanggala-402 menyelam. Mantan Kepala Kamar Mesin (KKM) KRI Nanggala-402, Laksda (purn) Frans Wuwung menceritakan beberapa kemungkinan atas ditemukannya tumpahan minyak itu. Sebelumnya, tumpahan minyak diduga terjadi karena keretakan pada tangki BBM ataupun sengaja dikirim sebagai sinyal lokasi. Sementara Frans mengatakan, tidak mungkin jika para awak kapal selam mengirim sinyal dengan mengeluarkan solar. Karena kondisi kapal kedap udara. “Tidak mungkin itu, tidak ada membuang minyak karena tertutup. Yang namanya kapal selam sangat kedap, tidak boleh ada lubang hingga kemungkinan air bisa masuk. Bagaimana mau buang minyak, kan nggak bisa keluar karena ada tekanan air. Logikanya begitu,” kata Frans di Surabaya, Sabtu (24/4/2021).

“Tidak mungkin kapal masih baik, solar itu istilahnya kita pompa atau buang keluar. Ya nggak bisa kan tekanan air di luar tinggi. Ini orang teknik bicara seperti ini, nggak mungkin dibuang seperti itu,” imbuh Frans. Namun, Frans berpendapat jika tumpahan minyak bisa terjadi karena adanya kerusakan pada kapal yang menyebabkan pecahnya tangki minyak. “Jawaban yang pasti, keluar dari kapal selam kalau betul-betul itu lokasinya kapal selam itu. Berarti berat kan kerusakannya yang terjadi sampai air sudah masuk di dalam terus minyak keluar,” ungkap Frans. “Itu bukan dari tangki, itu mungkin tangki itu pecah dulu atau air laut sudah masuk ke dalam menekan tangkinya keluar. Berarti kapal ini sudah mohon maaf sudah rusak, dia sudah melewati batas penyelaman,” pungkasnya.

 

Sumber : detik.com

Ustaz Abdul Somad Akan Nikahi Gadis 19 Tahun di Bulan Syawal

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

Ustaz Abdul Somad dikabarkan akan menikah dalam waktu dekat. Calon istrinya diketahui merupakan gadis berusia 19 tahun. Gadis yang disebut lulusan sebuah pondok besar di Jatim ini berasal dari Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Kabar rencana pernikahan Ustaz Abdul Somad ini dibenarkan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Jombang, Ilham Rohim. Ilham Rohim mengatakan, dai kondang ini mendaftarkan diri untuk menikah sejak awal April 2021. “Iya, beliau (Ustaz Abdul Somad) sudah daftar di KUA Peterongan sebelum puasa kemarin,” kata Ilham Rohim saat dikonfirmasi, Sabtu (24/4/2021).

Sementara saat disinggung terkait akad nikah, Ilham Rohim mengaku belum mengetahui kapan dan di mana tempat pelaksanaannya. Dia mengatakan rencananya berlangsung di sebuah hotel. “Rencananya tanggal 20 Mei 2021 di salah satu hotel. Tapi hotel mana belum tahu,” pungkasnya. Sebelumnya, foto selembar kertas formulir persetujuan calon pengantin antara Abdul Somad Batubara (Ustaz Abdul Somad) dengan Fatimah Az Zahra Salim Barabud sempat beredar di Facebook. Namun, pengunggah menghapus foto formulir itu. Saat ini, hanya ada foto salah satu berita tentang Ustaz Abdul Somad dikabarkan menikah di salah satu media.

 

Sumber : detik.com

Gegara Tunggakan SPP, Ijazah 19 Siswa SMA-SMK Ini Ditahan

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, PENDIDIKAN – Sebanyak 19 siswa harus mengalami penahanan ijazah lantaran tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang tak dapat dilunasi. Para siswa tersebut berasal dari SMA dan SMK negeri dan swasta di Kota Bandung. Salah satu orang tua siswa di SMA Al-Islam Bandung, Dedi mengatakan, anaknya tak mendapatkan ijazah asli setelah lulus pada Mei 2020. Bukan tanpa alasan, faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan anaknya mendapatkan ijazah sebagai tanda kelulusan sekolah. “Oh betul ijazahnya masih ditahan, belum ditebus berhubung faktor ekonomi,” ujar Dedi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/4/2021).

Selama ini Dedi cenderung melakukan berbagai jenis pekerjaan untuk memenuhi tunggakan biaya tersebut. “Saya kerja serabutan. Kalau ada, ya kerja bangunan. Kadang-kadang ngojek, tapi sekarang ngojegnya sepi,” tuturnya. Akhirnya, dia pun berinisiatif untuk mendapatkan pendampingan dan mengajukan aduan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan harapan ijazah anaknya dapat digunakan untuk melamar pekerjaan. “(Membuat aduan) Kurang lebih tiga bulan (yang lalu). Harapannya bisa ke ambil aja bu dari pihak sekolah di karena kan penting untuk melambar pekerjaan kalau ga ada ijazah susah bu untuk melambar kerja,” kata Dedi menambahkan.

Sementara itu, PSI selaku tim pendampingan para orang tua siswa mengaku telah mendapatkan laporan mengenai penahanan ijazah ini hingga ratusan selama dua bulan terakhir. Tercatat 62 di antaranya secara tertulis dan 19 siswa sudah tervalidasi untuk dilanjutkan tindakan kepada dinas dan sekolah terkait. “Di antara kasus-kasus yang diadukan variasi, penyebabnya juga beragam walaupun benang merahnya sama, tunggakan biaya. Tapi variasi besarannya berbeda-beda, ada yang Rp 350 ribu, ada yang jutaan sampe R p6 juta. Ada yang uang pembangunan dan macam-macam, itu sebatas yang kami terima,” kata Ketua DPW PSI Jabar Furqon Amini.

Siswa lulusan pun tak hanya dari tahun 2020 saja, beberapa di antaranya, kata Furqon, ada yang lulusan 2019 atau dua sampai tiga tahun yang lalu. Imbas dari penahanan ijazah ini senada dengan pernyataan orang tua. Siswa tersebut dikatakannya, tidak dapat melamar pekerjaan, mengikuti pelatihan kerja, hingga melanjutkan pendidikan melalui beasiswa. Selain itu, menimbulkan demoralisasi semangat dan percaya diri siswa yang bersangkutan. Dasar mengenai pendidikan termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat satu menegaskan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Lebih lanjut, pada pasal dua menjelaskan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Selanjutnya pasal empat juga dijelaskan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya menyayangkan kasus seperti ini masih terjadi, terutama di sekolah negeri. Pihaknya pun memastikan penahanan ijazah di sekolah negeri tidak terulang kembali. “Di sekolah negeri kami pastikan tidak ada penahanan ijazah. Untuk sekolah swasta kami akan komunikasikan kaitan dengan yang terjadi di lapangan.  Sebetulnya masalah komunikasi, misalnya orang tua segan untuk ke sekolah karena khawatir tadi adanya beban yang belum terselesaikan.

Kemudian meminta kepada yang lain untuk mendapatkan ijazahnya, sedangkan sekolah mengharuskan ijazah diambil oleh yang bersangkutan,” tutur Wahyu kepada detikcom. Pihaknya akan memediasi antara sekolah negeri atau yayasan sekolah swasta dengan orang tua. “Pada prinsipnya kan caranya tidak dengan penahanan ijazah. Tapi kan kami juga harus melihat dari kedua belah pihak,” ujarnya. Sementara ini data mengenai siswa yang mendapatkan penahanan ijazah sudah dipegang Disdik Jabar untuk ditindaklanjuti. “Ini kan laporan dari satu pihak orang tua, kami juga harus konfirmasi kepada pihak sekolahnya. Nah makanya kemarin kami minta datanya supaya bisa ditindaklanjuti,” ujar Wahyu.

 

Sumber : detik.com

Ma’ruf Amin Ingin Santri Bisa Mudik, Pemerintah Diminta Tak Banyak Dispensasi

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – Diberitakan sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin meminta dispensasi agar santri bisa pulang ke rumah saat Lebaran. Ma’ruf juga meminta agar santri tidak dikenai aturan larangan mudik. “Wakil Presiden minta agar ada dispensasi untuk santri bisa pulang ke rumah masing-masing tidak dikenai aturan-aturan ketat terkait larangan mudik yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini,” ujar juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, dalam keterangannya, Jumat (23/4). Masduki menuturkan Lebaran merupakan waktu bagi santri untuk pulang ke rumah. Para santri ini disebut banyak yang pulang lintas wilayah.

“Pada saat terjadi larangan mudik Lebaran nanti itu juga akan terjadi para santri pondok pesantren akan pulang dari belajar. Dalam hal ini, tentu saja kalau kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada para santri yang sedang pulang belajar dari pesantren ke rumah masing-masing itu terkadang banyak yang lintas wilayah, oleh itu dalam hal ini perlu ada semacam dispensasi,” papar Masduki. Belakangan, Masduki mengklarifikasi bahwa permintaan dispensasi mudik untuk santri bukanlah permintaan Ma’ruf Amin. Permintaan itu datang dari PBNU. “Ide untuk memfasilitasi kepulangan santri itu bukan dari Wapres. Tetapi itu usulan PBNU,” ujar juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/4) kemarin.

Diberitakan sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin meminta dispensasi agar santri bisa pulang ke rumah saat Lebaran. Ma’ruf juga meminta agar santri tidak dikenai aturan larangan mudik. “Wakil Presiden minta agar ada dispensasi untuk santri bisa pulang ke rumah masing-masing tidak dikenai aturan-aturan ketat terkait larangan mudik yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini,” ujar juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, dalam keterangannya, Jumat (23/4). Masduki menuturkan Lebaran merupakan waktu bagi santri untuk pulang ke rumah. Para santri ini disebut banyak yang pulang lintas wilayah.

“Pada saat terjadi larangan mudik Lebaran nanti itu juga akan terjadi para santri pondok pesantren akan pulang dari belajar. Dalam hal ini, tentu saja kalau kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada para santri yang sedang pulang belajar dari pesantren ke rumah masing-masing itu terkadang banyak yang lintas wilayah, oleh itu dalam hal ini perlu ada semacam dispensasi,” papar Masduki. Belakangan, Masduki mengklarifikasi bahwa permintaan dispensasi mudik untuk santri bukanlah permintaan Ma’ruf Amin. Permintaan itu datang dari PBNU. “Ide untuk memfasilitasi kepulangan santri itu bukan dari Wapres. Tetapi itu usulan PBNU,” ujar juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/4) kemarin.

 

Sumber : detik.com

Ikuti Fokus Group Discussion, Olly – Megawati Bahas Soal Ini

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana secara virtual dengan keynote speaker Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Jumat (23/4/2021). FGD dirangkaikan dengan peresmian Gerakan Budaya Siaga Bencana oleh Megawati Soekarnoputri yang diinisiasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Gerakan ini dibangun demi meningkatkan komitmen seluruh penyelenggara negara serta masyarakat agar sadar bencana.

Hadir sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Marsda (TNI) Henri Alfiandi, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Dalam kesempatan itu, Megawati Soekarnoputri menyatakan dirinya meyakini bahwa menghadapi bencana dan meminimalisasi kerusakan bisa dilakukan asal semuanya mau bergotong rotong. Dia lalu menceritakan pengalaman Jepang, yang Pemerintahnya dan rakyatnya, selalu belajar untuk siap menghadapi bencana.

Sejumlah hal detil diperhatikan, kata Megawati, hingga soal tas ransel, alarm siaga, dan jalur evakuasi. Siaga bencana juga mencakup penelitian mendalam soal jenis-jenis bencana yang mungkin hadir. Hingga bagaimana memperbaiki manajemen bantuan pasca bencana yang lebih baik. “Maksud saya, mari kita gotong royong merubah berbagai hal. Satu adalah tata ruang. Kedua, urusan data gunung yang belum bisa sinkron,” kata Megawati. “Kalau kita cuma sharing tanpa follow up, bagaimana kita menolong rakyat? Rakyat itu kerap hanya pasrah. Dengan demikian, maka harus ada pelajaran dan simulasi sebelum bencana,” tegas Megawati.

Antisipasi dan Penanggulangan Bencana alam Pemprov Sulut Dalam kesempatan itu, Gubernur Olly menjelaskan Sulut merupakan dalam satu daerah rawan bencana di Indonesia. Sebagai informasi, karakteristik Sulut merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam. Sebagaimana data Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI), Sulut masuk dalam kategori beresiko tinggi karena banyak potensi bencana alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung dan gelombang pasang. Karenanya, Olly menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana lewat sinergitas dan kerjasama semua pihak dalam penanggulangan bencana baik pemerintah daerah dan pusat.

Pemprov Sulut terus melakukan upaya penanggulangan bencana seperti mengantisipasi Siklon Tropis Surigae yaitu memberikan himbauan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkat kewaspadaan masyarakat, dan telah melaksanakan Apel Kesiapsiagaan secara serentak pada tanggal 21 April 2021 yang diikuti oleh TNI-POLRI dan instansi terkait dalam penanganan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk meminimalisir dampak risiko yang ditimbulkan akibat bencana.

Langkah kesiapsiagaan yang dilaksanakan Pemprov Sulut antara lain: Sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana, anak sekolah dan pelatihan bagi Aparatur untuk meningkatkan kapasitas; Pembentukan Desa Tangguh Bencana dan Pembuatan jalur-jalur evakuasi. Upaya mitigasi juga dilakukan, antara lain: Normalisasi Daerah Aliran Sungai; Rekonstruksi Tebing Penahan Longsor; Pembangunan Waduk; Pembuatan Talud Pengaman Pantai dan Reboisasi.

Lebih jauh, Olly menjelaskan bahwa kesiapsiagaan penanggulangan bencana dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan semua elemen masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, guna meminimalisir dampak resiko yang ditimbulkan akibat bencana alam. Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita mengatakan bahwa di tahun 2002, saat masih menjadi wakil presiden, Megawati Soekarnoputri tampaknya mempunyai visi jauh ke depan soal bencana alam yang akan semakin meningkat di Indonesia sehingga mengantisipasi dengan menetapkan BMKG sebagai organisasi mandiri seperti saat ini. “Berkat keputusan inilah BMKG bisa berkembang seperti saat ini, meskipun banyak hal yang mesti kita pelajari. Terima kasih kepada Presiden Kelima Ibu Megawati yang telah membesarkan dan menguatkan BMKG,” ujar Dwikorita.

 

Sumber : beritamanado.com

Ridwan Kamil Sebut Popok Bekas Bisa Didaur Ulang Jadi Bahan Konstruksi

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan sampah popok bayi di Jawa Barat bisa dijual untuk didaur ulang menjadi konstruksi bangunan. Keterangan itu ia unggah dalam akun media sosialnya, Sabtu (24/4/2021). Sebelumnya, Satgas Citarum Harum melaporkan, berdasarkan hitungan tenaga ahli sampah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Harum, setiap harinya terdapat 100 ton sampah popok yang dibuang masyarakat di sepanjang sungai terpanjang di Jabar tersebut pada tahun 2020. “Sekarang popok bayi bekas akan didaur ulang, bukan jadi popok lagi, tapi menjadi bahan material konstruksi bangunan oleh teknologi canggih yang dimiliki oleh fasilitas di PT Kimberly-Clark Softex di Jawa Barat,” tulis Ridwan Kamil.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil itu, untuk menyetor popok bekas ini bisa dimulai dengan mengunduh aplikasi Octopus. Octopus merupakan perusahaan daur ulang berbasis teknologi, yang salah seorang penggeraknya ialah Hamish Daud. “Jawa Barat adalah provinsi terdepan dalam teknologi daur ulang sampah. Sangat berkomitmen mengurangi jutaan ton sampah plastik yang tiap tahun mengotori lautan,” kata Kang Emil -sapaannya-. “Kemarin botol plastik kembali diproses menjadi botol plastik, dan sekarang popok bayi didaur ulang menjadi bahan bangunan. Mari Cintai bumi dengan tindakan nyata. Popok yang dibuang sembarangan banyak berakhir mengotori lautan,” tulis Kang Emil.

Ketua Harian Satgas Citarum Harum Dedi Kusnadi Thamim mengatakan penduduk yang tinggal di DAS Citarum lebih dari 20 juta jiwa. “Itu hanya hitungan global dari 13 kabupaten, per kabupaten dengan jumlah penduduk sebesar itu hitungan per hari seperti itu,” ujar Dedi, pada 17 Januari 2020. Selain popok, Dedi melanjutkan, terdapat juga sampah rumah tangga, produk makanan, pakaian, hingga limbah domestik. Namun, dari keseluruhan jenis sampah, satu di antaranya yang paling dibuang masyarakat adalah popok.

 

Sumber : detik.com

Terkait Dugaan Suap, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, HUKRIM – KPK telah menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) sebagai tersangka terkait perkara suap penyelidikan dugaan kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai. MS kini sudah tiba di gedung KPK untuk diperiksa. “Hari ini (Sabtu, 24/4/2021), tim penyidik KPK membawa tersangka MS Wali Kota TanjungBalai Sumut ke Jakarta,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (24/4/2021). Ali mengatakan MS sudah tiba di gedung Merah Putih KPK pagi tadi. MS selanjutnya akan diperiksa oleh penyidik KPK terkait perkara suap.

“Saat ini tersangka MS telah tiba di gedung Merah Putih KPK. Tim penyidik KPK segera melakukan pemeriksaan, dan perkembangannya akan kami infokan lebih lanjut,” ucapnya. Seperti diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) sebagai tersangka. Keduanya terlibat perkara suap penyelidikan dugaan kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai. Selain kedua orang tersebut, KPK menetapkan tersangka lain, yakni pengacara Maskur Husain (MH). Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin juga terseret namanya dalam perkara ini lantaran memperkenalkan tersangka Robin kepada Walkot Tanjungbalai M Syahrial. “KPK meningkatkan perkara ini dan menetapkan tiga orang tersangka, pertama Saudara SRP, tersangka kedua MH, ketiga MS,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021) malam.

 

Sumber : detik.com

1...2,1992,2002,201...4,907Halaman 2,200 dari 4,907

BERITA TERBARU

Alamat KAntor: Jln. TG Manoppo RT/RW 003/006.
Kelurahan Motoboi Besar. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara.
Telepon: 0434-2601859
PT. TOTABUAN PERS INDONESIA

TOTABUAN.NEWS Terverifikasi Administratif & Faktual oleh Dewan Pers
Hubungi kami: totabuanews@gmail.com
© 2012-2021. TOTABUAN.NEWS