Beranda blog Halaman 2220

Lapas Kelas II B Ampana Bantu Korban Gempa Sulbar

0

TNews, AMPANA –  Gempa Bumi 6,2 SR yang terjadi di Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (15/01/2021) lalu, mendapat perhatian dari Istansi Vertikal yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ampana.

Lapas Kelas IIB Ampana dibawah Pimpinan Kepala Lapas Gunawan, Selasa (19/01/2021) sekitar pukul 09.00 Wita mengirimkan bantuan makanan dan minuman serta kebutuhan lainnya bagi korban bencana alam gempa bumi Mamuju dan Majene Sulbar ini.

Kepala Lapas Kelas IIB Ampana, Gunawan mengatakan, bantuan berasal dari sumbangan pegawai Lapas Kelas IIB Ampana.

“Bantuan tersebut, berupa beras, kopi, teh, gula, indomie, minyak goreng, sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi dan air mineral,” kata Gunawan kepada media ini, Selasa (19/01/2021).

Lanjut, kata Gunawan, bantuan tersebut kami antar langsung dengan menggunakan kendaraan dinas mobil Transpas.

“Ada empat pegawai kami yang berangkat mengantar dan menyalurkan bantuan tersebut di posko-posko pengungsian korban,” ujarnya.

Menurutnya, bahwa bantuan itu, sebagai bentuk rasa kepedulian kami sesama manusia atas musibah bencana alam gempa bumi Majene dan Mamuju, Sulbar.

“Alhamdulillah, kami bisa berbagi untuk korban bencana alam gempa bumi Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulbar. Mudah-mudahan bantuan tersebut dapat membantu,” tutupnya.

Dales Lantopan

Data Penerima Bantuan Anak Asuh Kembali Diverifikasi

0

TNews, Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu akan melakukan verifikasi kembali sebelum penyaluran bantuan Anak Asuh dilaksanakan. Hal ini dikatakan Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, Hamdan Mokoagow, Selasa, (19/01/2020).

“Alasannya, data induk yang digunakan merupakan daftar penerima pada tahun 2020.Berdasarkan data awal yang kami terima dari BPKAD, total jumlah penerimanya sebanyak 1130 dengan rincian 330 Mahasiswa dan 800 siswa SLTA. Nah, data penerima ini yang kemudian akan diverifikasi kembali,” ujar Hamdan.

Menurutnya, untuk pencairan bantuan itu sendiri akan dilakukan pada awal triwulan III, menyesuaikan dengan tahun ajaran baru.

“Biasanya awal Juli dicairkan, makanya waktu verifikasi kita sedikit panjang. Untuk siswa SMA akan menerima Rp1.700.000 per orang sedangkan Mahasiswa Rp3.450.000,” kata Hamdan.

Neno Karlina

Peduli Sesama, Bandara Sam Ratulangi Salurkan Bantuan Bagi Korban Banjir

0

Tnews, Manado – Curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Jumat (15/1/21)mengakibatkan beberapa titik di kota Manado dan sekitarnya diterjang banjir.

PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sam Ratulangi menyalurkan bantuan tanggap darurat bencana banjir berupa 400 nasi kotak yang dibagikan ke empat kelurahan terdampak, yakni Kelurahan Bailang, Kelurahan Karame, Ternate Tanjung, dan Kelurahan Tanjung batu.

“Kami turut menyampaikan duka mendalam atas bencana alam yang terjadi di beberapa daerah Indonesia, termasuk diantaranya bencana banjir yang melanda Manado dan sekitarnya. Melalui program Corporate Social Responsibility, kami berharap bantuan ini sedikit membantu dan dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat yang terdampak,” ujar Minggus E.T Gandeguai, General Manager Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado.

Minggus menyampaikan harapannya agar korban becana dapat diberikan ketabahan untuk melalui ini, serta Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari bencana susulan.

“Kita juga harus tetap terus waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim yang saat ini terjadi,” tambah Minggus. Adapun nasi kotak tersebut diserahkan kepada masing-masing Lurah untuk selanjutnya didistribusikan ke masyarakat.

PLUR

Kawasan Kumuh Terus Jadi Perhatian Dinas PRKP Kotamobagu

0
Chelsia Paputungan
TNews, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun terus memberikan perhatian lebih terhadap penanganan kawasan kumuh di wilayah Kotamobagu.
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  Permukiman (PRKP), Chelsia Paputungan, ST., di tahun 2021 ini pihaknya masih tetap mengalokasikan anggaran operasional untuk penanganan kawasan kumuh di Kotamobagu. Ini sebagai persiapan jika kemudian proposal pengajuan penanganan kawasan kumuh yang telah disampaikan tahun 2020 lalu, bisa disetujui oleh Kementerian PUPR.
“Di tahun 2020 lalu Kementerian PUPR melaksanakan program pencegahan kawasan kumuh di Indonesia, dan program ini masih terus berlanjut hingga 2021. Kota Kotamobagu sendiri tercatat memiliki 102 Ha kawasan kumuh yang tersebar di 11 kelurahan, dan penanganan kawasan ini yang kami ajukan ke Kementerian PUPR,” ujar Chelsia.
Saat ini, lanjut Chelsia, pihaknya masih menunggu respon Kementerian PUPR terkait pengajuan proposal yang telah disampaikan, dan berharap bisa segera mendapat jawaban.
“Saat ini Ibu Wali Kota masih berada di Jakarta untuk mengupayakan hal ini. Insya Allah hasilnya baik agar ada bantuan dana untuk penanganan kawasan kumuh di daerah ini, yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan drainase, jalan pemukiman, air bersih skala lingkungan, tempat pembuangan sampah, atau penataan lainnya,” ucapnya.
Konni Balamba

Sejumlah Titik Jalan di Kotamobagu akan Dipasang PJU

0

TNews, Kotamobagu – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) kembali menganggarkan biaya pembuatan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang akan dipasang di sejumlah titik. Hal ini dikatakan Kepala Dinas PRKP Chelsea Paputungan, Selasa (19/01/2020).

“Kita siapkan anggaran di tahun 2021 ini melalui APBD sebesar Rp 560 juta,” ujar Chelsea

Menurutnya, anggaran itu akan membiayai sekitar 60 titi PJU.

“Itu akan kami sebar di Kecamatan Kotamobagu Barat, Timur dan Selatan,” kata Chelsie

Menurutnya, estimasi anggaran yang digunakan masih sama dengan anggaran pada tahun 2020 lalu. Dimana, puluhan titik PJU telah terpasang di Kelurahan Molinow, Mongkonai serta pintu masuk Kotamobagu dan beberapa titik yang disebar.

“Selain APBD, kita juga terus mengupayakan lewat APBN. Usulan kita tahun ini sebesar Rp 11 miliar untuk 800 titik PJU,” tutur Chelsea.

 

Neno Karlina

Besok Penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

0

TNews, POLITIK — Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut sedianya akan digelar Rabu (20/1/2021).

KPU Sulut sudah menyiapkan tempat.

Bahkan jalannya agenda rapat pleno terbuka ini sudah matang.

Tetapi undangan belum disebar penyelenggara pilkada.

Penyebabnya karena KPU Sulut belum menerima surat KPU RI yang meneruskan surat pemberitahuan resmi Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perkara yang diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

“Surat pemberitahuan dari MK ini akan diserahkan kepada KPU RI dan diteruskan ke kami. Nah, nah sampai sekarang belum ada,” kata Meidy Tinangon pada Media Gathering, Selasa (19/1/2021).

Meidy Tinangon menjelaskan, surat ini menjadi patokan kapan penetapan akan digelar.

“Tapi semoga sebentar sudah ada, sehingga undangan bisa disebar dan penetapan tetap berlangsung besok,” katanya.

Di tempat yang sama, Komisioner Salman Saelangi memastikan penetapan tidak melewati 21 Januari.

“Kalau suratnya baru ada besok, kami gelar Kamis nanti,” tandasnya.

 

Sumber: detik.com

Perusahaan RI Ini Tipu Bank AS dan Kena Denda, Begini Kronologinya

0

TNews, HUKRIM – Perusahaan RI, PT Bukit Muria Jaya (BMJ), diputuskan bersalah oleh Departemen Kehakiman AS karena telah menipu sejumlah bank AS untuk mengirimkan produk kepada pelanggan di Korea Utara. Akibatnya, perusahaan dikenai denda US$1,56 juta setara Rp21,97 miliar oleh otoritas AS.

Lalu, bagaimana kasus ini bermula dan terungkap?

BMJ merupakan produsen kertas rokok, kertas laminasi aluminium foil untuk bungkus rokok, kertas untuk bingkai dalam kotak rokok, kertas laminasi, termasuk kertas tiket pesawat.

Perusahaan yang didirikan pada 1989 silam di Karawang, Jawa Barat, itu diketahui menjual produk ke dua perusahaan di Korea Utara, serta satu perusahaan dagang asal China.

Saat itu, AS memberikan sanksi terhadap Korea Utara, yakni mencegah bank koresponden di AS untuk memproses transfer dana atas nama pelanggan yang berlokasi di Korea Utara.

Setelah mengetahui bahwa salah satu pelanggan Korea Utara mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran ke BMJ, maka pihak BMJ setuju untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga yang tidak terkait dengan transaksi tersebut.

Pembayaran dari pihak ketiga ini menghindari pemantauan sanksi dan sistem kepatuhan bank AS, sehingga mendorong mereka melakukan transaksi terlarang.

“Perusahaan ini mencoba menyembunyikan aktivitas ilegalnya, tetapi FBI dan mitranya melihat dan membawa terdakwa ke pengadilan,” tutur Asisten Direktur Divisi Kontra Intelijen FBI Alan E. Kohler, Jr.

“BMJ menipu bank-bank AS untuk memroses pembayaran yang melanggar sanksi kami terhadap Korea Utara,” tutur Asisten Jaksa Agung Keamanan Nasional John Demers, dilansir dari pernyataan resmi Departemen Kehakiman AS, Selasa (19/1).

Perusahaan pemasok produk kertas rokok itu telah menyanggupi untuk membayar denda tersebut.

Selain itu, mereka menyetujui untuk menandatangani perjanjian penundaan penuntutan perkara Departemen Kehakiman AS dan perjanjian penyelesaian dengan Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS atau Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk melaporkan pelanggaran hukum AS serupa kepada Departemen Kehakiman. Mereka menyanggupi bekerja sama dengan otoritas AS guna menyelidiki pelanggaran tersebut.

 

Sumber: Cnn Indonesia

Wagub Steven Kandouw Serahkan Bantuan Korban Gempa Sulbar

0

TNews, SULUT -.Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw didampingi Sekdaprov Sulut Edwin Silangen secara simbolis menyerahkan bantuan natura dari Pemprov Sulut kepada korban bencana gempa bumi di Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Lobi Kantor Gubernur Sulut, Senin (18/1/2021).

Bantuan tersebut diantaranya beras, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng, makanan anak, peralatan makan, peralatan dapur, perlengkapan bayi dan anak dan bantuan lainnya.

Selain bantuan natura, Pemprov Sulut juga mengutus tenaga relawan Tagana dari Dinas Sosial dan BPBD.

“Bahan natura akan dikirim hari ini kepada korban bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Tadi bahan naturanya sudah diangkut oleh kapal Bakamla. Disamping itu bantuan uang tunai 1 miliar dari pak Gubernur Olly untuk pemerintah provinsi Sulbar,” katanya.

Disamping itu, Kandouw juga mengatakan Pemprov Sulut juga siap menyalurkan bantuan untuk kotban bencana di Sulut.

“Untuk Sulut juga. Terimakasih kita sudah siap jika diperlukan. Masa orang yang jauh kita bantu, orang dekat nyanda. Tetap itu diperhatikan,” kuncinya.

Sebagai informasi, Pemprov Sulut melalui tim BPBD dan Dinas Sosial mulai Sabtu pekan lalu telah mendistribusikan bantuan berupa makanan siap saji, beras, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng, makanan anak, peralatan makan, peralatan dapur, perlengkapan bayi dan anak ke beberapa lokasi terdampak bencana di Manado diantaranya Kelurahan Karame, Perkamil, Dendengan Dalam, Malalayang 1 Barat, Tiwungen Selatan dan wilayah lainnya.

Selain itu, bantuan lainnya yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Sulut, BUMN dan perusahaan swasta terus diterima oleh petugas di Kantor BPBD Sulut sebelum disalurkan langsung ke warga terdampak bencana di Sulut.

 

Sumber: detik.com

Maju di Pilsang Torosik, Bakri Siap Dites BTQ

0

TNews, BOLSEL – Suasana Politik Pemilihan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang akan digelar pada bulan april mendatang sudah mulai terasa. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya deklarasi para bakal calon (Balon) kandidat di setiap desa untuk mengikuti ajang paling bergengsi tersebut.

Menariknya, dalam pemilihan Kades di Bolsel saat ini, mengharuskan kualifikasi khusus yang harus dipenuhi para balon. Diantaranya setiap balon kades muslim harus mampu membaca dan menulis Al Quran (BTQ) sedangkan untuk non muslim diharuskan bisa memimpin ibadah.

Menurut Kepala DPMD Bolsel Ekfarie Van Gobel mengatakan, ditambahkannya kualifikasi tersebut, dikarenakan Bolsel merupakan kabupaten yang religgius. ‘Ini sesuai visi dan misi daerah kita, “ungkap Ekfarie.

Menanggapi hal ini, Moh Bakri Mokoagow, Sangadi Torosik, yang telah berakhir masa jabatannya Jumat (07/01/2021) lalu, mengaku siap dengan syarat tersebut.

“Insya Allah kami siap,” ujar Bakri yang diketahui akan kembali mencalonkan diri sebagai Sangadi Torosik, Rabu (20/01/2021).

Kata Bakri, dalam tahapan Pilsang, dia akan berupaya untuk maksimal.
“Terlebih bagi kami yang sudah pernah menjabat, syaratnya ditambah dengan rekom inspektorat, terkait dengan pengelolaan keuangan desa tiga tahun terakhir,” tandas Bakri, mahasiswa akhir Jurusan Ilmu Hukum, di Institut Agama Islam (IAI) Kotamobagu ini.

Gie

Ribka Tjiptaning Tolak Vaksinasi Berujung Rotasi

0

TNews, NASIONAL – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI melakukan rotasi anggotanya. Ribka Tjiptaning hingga Ihsan Yunus berpindah dari komisi awal mereka.

Rotasi Ribka Tjiptaning hingga Ihsan Yunus tertuang dalam surat Fraksi PDIP DPR RI Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021. Surat ini tanda tangangi Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto.

“Benar,” kata Bambang Wuryanto saat dikonfirmasi, Senin (18/1/2021) malam.

Dalam daftar nama anggota yang dirotasi Fraski PDIP terdapat nama Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi Anggota Komisi II, Ribka Tjiptaning Ploretariyati dari Anggota Komisi IX menjadi Anggota Komisi VII, dan Johan Budi Sapto Pribowo dari Anggota Komisi II menjadi Anggota Komisi III.

Dua nama lainnya, yakni Gilang Dhielafararez dari Anggota Komisi VI menjadi Anggota Komisi III, dan Marinus Gea dari Anggota Komisi III menjadi Anggota Komisi XI.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI Hendrawan Supratikno menilai rotasi merupakan hal biasa. Menurutnya, rotasi merupakan hal biasa serta untuk penyegaran gagasan.

“Tak perlu dilebih-lebihkan. Tujuannya untuk keluar dari rutinitas dan mencari suasana baru. Dulu saya dipindah dari Komisi VI ke Komisi XI dlm rangka menambah indeks kesegaran gagasan,” kata Hendrawan Supratikno.

Respons Ribka Tjiptaning

Atas rotasi ini, Ribka pun angkat bicara. Ribka bersatire dengan bicara soal profesi dokternya yang kini akan mengurusi permasalahan soal perminyakan.

“Biasa aja, di mana aja bisa berjuang untuk rakyat. Cuma lucu aja dokter ngurus minyak,” kata Ribka Tjiptaning saat dihubungi detikcom, Selasa (19/1).

Padahal, menurutnya dia sudah 17 tahun menjadi anggota dewan yang membawahi isu kesehatan. “Aku 17 tahun di Komisi VII dan 10 tahun pimpinan Komisi IX,” ucapnya.

Ribka juga enggan mengatakan alasan pemindahannya menjadi anggota Komisi VII DPR RI. Menurutnya, hal itu harus ditanyakan kepada Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR.

“Tanya pimpinan fraksi yang memindah kan saya,” ucapnya.

Sebelumnya adanya rotasi ini, Ribka Tjiptaning sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial saat rapat di Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ribka Tjiptaning menyatakan menolak divaksin.

Ribka Tjiptaning kemudian menjelaskan pernyataannya yang tidak mau divaksinasi. Ribka Tjiptaning mengaku sempat ditegur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih risiko ya,” kata Ribka Tjiptaning di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1).

Menurut Ribka Tjiptaning, latar belakangnya sebagai dokter menjadi landasan atas pilihannya menolak vaksinasi COVID-19. Ia mengaku latar belakangnya itu membuat dirinya tidak akan mudah menerima sesuatu apa pun terkait kesehatan.

“Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat,” kata Ribka.

“Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima,” sambungnya.

Untuk diketahui, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi VII tempat Ribka bertugas adalah energi, riset dan teknologi.

Mitra kerja mereka adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Dewan Energi Nasional (DEN), dan Pusat Peragaan IPTEK.

 

Sumber: detik.com

BERITA TERBARU